cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mifesbuk@gmail.com
Phone
+62541-743390
Journal Mail Official
mifesbuk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No.80 75124 Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 14126877     EISSN : 25280538     DOI : https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Dedikasi mempublikasikan artikel-artikel yang berisi ide, gagasan, hasil penelitian, kajian pustaka, dan kreasi inovasi bidang sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI" : 10 Documents clear
Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Pemegang Hak Cipta Kerajinan Tas Anjat Suku Dayak Benuaq di Kampung Pepas Eheng Kabupaten Kutai Barat S. Roy Hendrayanto, Chindy Claudia Iranda, Sukindar, Heribertus Richard, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8765

Abstract

Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Pemegang Hak Cipta  Kerajinan Tas Anjat Suku Dayak Benuaq Dikampung Pepas Eheng Kabupaten Kutai Barat, Indonesia menyimpan berbagai macam kerajinan tradisional yang unik dan memiliki nilai seni tinggi. Beragam seni budaya inilah yang membuat kerajinan tangan asli Indonesia banyak digemari penduduk Indonesia sendiri maupun mancanegara. Kerajinan tangan yang ada di Indonesia keberagaman suku yang tersebar di seluruh pulau. Berlandaskan hal tersebut, tidak heran kalau setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman budaya yang menjadi ciri khas.Kerajinan rotan di Kabupaten Kutai Barat, sudah cukup terkenal di luar Kabupaten Kutai Barat. Rotan lekat dengan tradisi orang Dayak. Membuat anjat, tikar anyaman dan keranjang rotan sudah sejak jaman nenek moyang. Tas-tas rotan hasil kerajinan masyarakat Dayak Benuaq dari Kutai Barat Kalimantan Timur yang biasa dikenal dengan nama ”Anjat” memang cantik, terdiri dari motif yang bermakna dengan dua kesan warna yang mistis hingga warna tunggal, anyaman yang rumit, kuat dan rapi, sebuah bukti tentang kepiawaian mereka dalam menganyam.Desa Pepas Eheng merupakan salah satu desa pengrajin anyaman rotan yang terletak di Kecematan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Tempat ini selain menjadi salah satu Desa pengrajin anyaman rotan dan juga merupakan obyek anyaman wisata rumah panjang (lamin). Kententuan Hukum di Indonesia mengatur Hak Cipta terhadap kerajinan tradisional tas anjat suku dayak benuaq di kampung Pepas Eheng Kabupaten Kutai Barat.  Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah undang-undang yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Kekayann intelektual adalah hak yang timbul dari hasil oleh pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusaia kepemilikan personal dan kepemilikan komunal. Sedangkan kekayaan intelektual yang bersifat inklusif dan keleompok serta merupakan warisan budaya internasional yang perlu dilestarikan karena menjadi indentitas suatu kelompok atau masyarakat.
Aspek Kepastian Hukum Dalam Sistem Pelaporan Pajak Di Indonesia Sarikun, Sarikun
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8761

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek kepastian hukum dalam sistem pelaporan pajak di Indonesia serta akibat hukum yang timbul apabila wajib pajak tidak melakukan pelaporan pajak. Sistem perpajakan Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain kerumitan regulasi, inkonsistensi penegakan hukum, dan kurangnya transparansi. Permasalahan ini berdampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan teori-teori hukum seperti Hukum Positif (Hans Kelsen), Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo), dan Teori Kepatuhan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menerapkan sistem digitalisasi pajak seperti e-Filing, keberhasilan pelaksanaannya masih bergantung pada tingkat literasi dan sosialisasi yang memadai. Ketidakpastian hukum, terutama dalam penegakan terhadap penghindaran pajak, memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem. Selain itu, ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak dapat menimbulkan sanksi administratif, pidana, serta dampak sosial-ekonomi, yang dikaji melalui perspektif teori keadilan dan utilitarianisme. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan regulasi, konsistensi dalam penegakan hukum, serta edukasi berkelanjutan guna menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berdaya guna.
Pembiaran Suatu Kelistrikan Terhadap Nasabah Oleh Badan USaha Milik Daerah (BUMD) di Sulawesi Tengah Rosmini, Sitti
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8766

Abstract

Sengketa pertanahan di Sulawesi Tengah terus menjadi masalah krusial yang mengancam keadilan hukum dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum, khususnya melalui mekanisme mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), telah diterapkan untuk menyelesaikan konflik pertanahan di wilayah ini. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode kualitatif, penelitian ini mengkaji efektivitas proses mediasi dan sejauh mana prinsip keadilan substantif tercermin dalam praktiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun mediasi merupakan metode yang diutamakan, masih terdapat berbagai hambatan struktural, termasuk ketimpangan akses terhadap informasi hukum, keterbatasan sumber daya manusia di instansi terkait, serta kurangnya partisipasi masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kelembagaan dan peningkatan literasi hukum masyarakat sebagai langkah menuju penyelesaian sengketa pertanahan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Dengan Cara Pembakaran yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan Reine Rofiana, Muhammad Arie Edginawan, M. Noor Fajar, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8762

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang terus terjadi dari tahun ke tahun di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah pembukaan lahan dengan cara pembakaran, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, yang berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan masih menghadapi banyak kendala. Adapun identifikasi masalah pertama, Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan (Studi Putusan No. 251/Pid.B/LH/2019/PN Stg)? Dan kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut? Teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Pertimbangan Hakim. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan No. 251/Pid.B/LH/2019/PN Stg, terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hingga kebakaran meluas mencapai 54 hektare. Hakim memutus bebas terdakwa tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH terkait batas kearifan lokal. Pertimbangan hakim dinilai tidak optimal karena tidak mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara menyeluruh, sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kesimpulannya, dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dinilai keliru karena tidak mempertimbangkan fakta hukum dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan menjadi tidak efektif dan berpotensi memberikan ruang bagi tindakan serupa di masa depan. Saran, hakim seharusnya mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam memutus perkara agar tercapai keadilan, kepastian dan kepentingan publik.
Keadilan Sosial di Dalam Negara Hukum Indonesia Khairunnisah, Irman Syahriar, Jamil Bazarah, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8767

Abstract

Keadilan sebenarnya ada dimana-mana, sebagaimana hukum-pun juga ada dimana-mana. Keadilan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik keadilan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, akan tetapi semuanya memang mahal harganya. Hukum nasional (yang dalam bahasa akademik disebut hukum positif), tidak bisa menjadi penjamin terwujudnya keadilan itu. Keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan, tidak akan jatuh dari langit, dan tidak akan hadir sebagai bagian kehidupan manusia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan, terkadang manusia (baik secara individu maupun kelompok) telah berusaha secara maksimal dengan mendayagunakan akal pikirannya, akan tetapi keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan tetap jauh juga dari kenyataan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Hukum dan kekuasaan dalam mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Bagaimana hukum dan keadilan sosial dalam UUD 1945. Mempergunakan metode yuridis normatif, dengan titik berat pada penulusuran studi pustaka, dengan cara menelaah (terutama) data sekunder yang berupa: bahan hukum primer, yiatu UUD NRI 1945 dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, seminar, buku-buku, jurnal ilmiah yang memuat doktrin dari para pakar. Proses analisis digunakan  metode analisis kualitatif.
IMPLIKASI MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU REMAJA DAN PEMUDA DI LINGKUNGAN PERKOTAAN Raudah Mahmud, Frendly Albertus, Jamil Bazarah, Ghufron dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8792

Abstract

Media sosial telah menjadi ketergantungan dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Hal ini membuat media sosial memiliki pengaruh besar dalam mengubah perilaku mereka. Baik dampak positif maupun negatifnya sangat terasa. Menurut Crish Garrett (2009:78), media sosial adalah alat, layanan, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antarindividu, yang sangat digemari termasuk oleh remaja dan bahkan anak-anak yang sudah memiliki akun media sosial pribadi. Saat ini, semua usia menyukai penggunaan media sosial. Remaja dan pemuda memiliki nilai dan dominasi tersendiri dalam penggunaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi media sosial terhadap sisi psikologis remaja di kawasan perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan bentuk studi kasus. Objek penelitian adalah remaja dan pemuda di kawasan perkotaan Samarinda dari berbagai kampus dan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memudahkan banyak hal dalam kehidupan, namun juga memiliki dampak positif dan negatif yang besar, khususnya bagi remaja dan pemuda.
ANALISIS RASIO SOLVABILITAS PADA PT SMARTFREN TELECOM Tbk Purwanti, Purwanti
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8791

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat solvabilitas pada perusahaan PT Smartfren Telecome Tbk. Yaitu dengan menghitung nilai Dept To Asset Ratio (DtAR) dan nilai Debt To Equity Ratio (DER) tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi guna melihat, mengungkapkan atau menggambarkan secara tepat hal-hal yang sedang dihadapi oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan mencari data laporan keuangan di www.idx.co.id, pendahuluan, pengumpulan pustaka, penyempurnaan dan pengelolaan data. Berdasarkan hasil analisis keuangan PT Smartfren Telecome Tbk diperoleh hasil sebagai berikut: nilai DtAR tahun 2018 sebesar 50,63%, nilai DtAR tahun 2019 sebesar 53,94% dan nilai DtAR tahun 2020 sebesar 68,03%. Sedangkan nilai DER tahun 2018 sebesar 102,55%, nilai DER tahun 2019 sebesar 117,11% dan nilai DER tahun 2020 sebesar 212,83%. Dari hasil analisis keuangan dengan menggunakan DtAR dan DER diperoleh bahwa perusahaan ini kurang baik karena nilai kedua rasio tersebut berada di atas standar industri.
STUDI TENTANG KEBIJAKAN SDGs PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI KALANGAN DISABILITAS SMAN 8 SAMARINDA Atika Rea Diana, Sumarni, Ahmad Jubaidi, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8879

Abstract

Penelitian yang berjudul “Studi Tentang Kebijakan SDGs Pendidikan Inklusif Bagi Kalangan Disabilitas SMAN 8 Samarinda” ini mengangkat rumusan masalah yakni bagaimana studi tentang kebijakan SDGs Pendidikan Inklusif Bagi Kalangan Disabilitas SMAN 8 Samarinda. Penelitian ini sendiri berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini meliputi beberapa aspek yaitu guru, kuruikulum, sarana prasarana dan peran orang tua. Dari hasil penelitian dan pembahasan kemudian di simpulkan bahwa penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif ( sekolah inklusi ) di SMAN 8 Samarinda berjalan dengan baik. Setiap stakeholder baik pemerintah, sekolah maupun para orang tua murid bekerja sama dengan baik guna mendukung kebijakan yang di selenggarakan di SMAN 8 Samarinda. Dengan menyatukan semua aspek sekolah dapat menjadi lingkungan pembelajaran yang mendukung kesetaraan, menghargai keberagaman dan memungkinkan setiap peserta didik untuk mencapai potensinya secara optimal.
ANALISIS TENTANG KEGIATAN DPRD MENGENAI PERAN PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU Pujiastuti, Nanik
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8855

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kegiatan DPRD mengenai Peran Protokoler di Lingkungan Kabupaten Mahakam Ulu dan hambatan yang dihadapi protokol dalam mengelola kegiatan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah berdasarkan syarat sebagai protokoler menurut Asul Wiyanto, yaitu mempunyai pengetahuan tentang keprotokolan, memiliki kemampuan dalam hubungan antar manusia, kreatif, trampil dan cekatan, sopan serta tahu etika, penampilan menarik, dan berwawasan luas beserta faktor yang menjadi hambatan bagian protokoler dalam mengelola kegiatan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. Analisis data yang digunakan yaitu model analisis data interaktif (Miles & Huberman)Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran petugas protokol dalam mengelola kegiatan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sudah baik dengan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi petugas protokol seperti protokoler yang sudah mempunyai pengetahuan tentang keprotokolan, memiliki kemampuan dalam hubungan antar manusia, memiliki sifat kreatif, terampil, dan cekatan, tahu sopan dan etika, memiliki penampilan yang menarik, dan memiliki wawasan yang luas. Serta yang menjadi faktor penghambat dalam mengelola kegiatan di Kantor DPRD Kabupaten Mahakam Ulu adalah tidak ada alokasi dana untuk mengikuti pelatihan dan keterbatasan waktu.
EKSISTENSI HUKUM PERKAWINAN ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA Gusti Heliana Safitri, Dina Paramitha Hefni Putri dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8860

Abstract

Penelitian ini mengkaji posisi dan eksistensi hukum perkawinan adat dalam sistem hukum nasional Indonesia, dengan fokus pada dinamika interaksi antara norma-norma adat dan regulasi formal negara. Hukum perkawinan adat, yang hidup dan berkembang dalam komunitas masyarakat adat, tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sistem norma sosial yang mengatur hubungan keluarga dan menjaga identitas kultural. Meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara normatif mengakui keberadaan hukum adat, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif dalam praktik hukum nasional, terutama ketika terjadi perbedaan antara prosedur adat dan pencatatan sipil formal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundangundangan dan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas adat yang kuat secara kultural, seperti di Bali, Kerinci, Minangkabau, dan Dayak Maanyan, tetap menjalankan hukum perkawinan adat sebagai bagian dari identitas dan solidaritas sosial. Di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi, hukum perkawinan adat masih relevan dan perlu mendapat perlindungan serta harmonisasi dengan hukum nasional untuk mewujudkan keadilan yang inklusif bagi masyarakat adat di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI Vol 23, No 2 (2022): DEDIKASI Vol 23, No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019) Vol 39, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2019) Vol 38, No 1 (2018) Vol 37, No 2 (2017) Vol 36, No 1 (2017) Vol 35, No 2 (2016) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 30, No.1 (2014) More Issue