cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Mahsun
Contact Email
jpw@walisongo.ac.id
Phone
+6285876365599
Journal Mail Official
jpw@walisongo.ac.id
Editorial Address
Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JPW (Jurnal Politik Walisongo)
Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ISSN : 25033190     EISSN : 25033204     DOI : https://doi.org/10.21580/jpw
Core Subject : Social,
Social Sciences
The article was developed in JPW (Jurnal Politik Walisongo) is research and the study of Political Islam, politics to Indonesian, Middle East Politics, science of government, state and public administration.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2023)" : 6 Documents clear
Komunikasi Politik Anies Baswedan Menjelang Pilpres 2024: Perspektif Behavioral Approach Leni Devinta; M. Nur Rofiq Addiansyah
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i2.21120

Abstract

Seperti yang telah tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa pada tahun 2024 akan diadakan pemilu secara serentak dalam satu tahun meliputi pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai komunikasi poliik yang dilakukan oleh salah satu calon presiden yaitu Anies Baswedan menjelang pilpres 2024. Adapun pendekatan yang Penulis gunakan dalam menganalisis lebih lanjut adalah melalui pendekatan behavioral approach. Penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan menggunakan desain kualitatif. Karena pada dasarnya, penelitian ini dilaksanakan melalui pengamatan mendalam terhadap pola komunikasi politik yang dilakukan oleh suatu aktor politik, Anies Baswedan dalam menyongsong pencalonan dirinya dalam Pilpres 2024. Data yang didapat melalui penelitian kepustakaan intensif tersebut kemudian dianalisis dan dijabarkan dalam pembahasan sebagai temuan dalam penelitian ini. Pada akhirnya dalam tulisan ini ditemukan bahwa sejauh ini, Anies Baswedan telah melakukan berbagai macam komunikasi politik guna menyongsong dirinya menjadi bakal calon presiden dalam Pilpres tahun 2024. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa di antara banyaknya komunikasi politik yang telah dilakukan Anies, terdapat tiga yang paling menonjol, yaitu melalui interaksi langsung dengan massa, jejaring aktor, dan public relations politics.
Analisis Gaya Kepemimpinan Otoriter Pemerintah Serta Kaitannya dengan Teori Demokrasi Salsabilla Salsabilla; Ananda Zhafir Assakhawi; Muhammad Adib Fathullah; Nurlaili Rahmawati
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i2.18635

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Konsekuensi Kepemimpinan Otoriter Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi; Perbandingan Kebijakan dan Praktik Pemerintahan antara Gaya Pemerintahan Otoriter dan Demokratis; serta implikasi gaya kepemimpinan otoriter di berbagai negara. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan literatur review. Hasil dari penelitian ini adalah Melihat kasus-kasus di negara dengan gaya kepemimpinan otoriter seperti Rusia, Venezuela, Tiongkok, dan Arab Saudi, kita dapat melihat bahwa pemerintahan otoriter seringkali menghasilkan situasi di mana hak asasi manusia menjadi rentan. kepemimpinan otoriter seringkali menciptakan situasi di mana hak-hak individu diabaikan atau bahkan diperlakukan dengan semena-mena. Sehingga perlu adanya kesadaran global tentang isu-isu pelanggaran HAM karena gaya kepemimpinan otoriter, agar semakin besar peluang untuk mendorong perubahan positif dalam perlindungan hak asasi manusia dan pemerintahan yang lebih demokratis di seluruh dunia.
Dampak Politik Islam Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Aris Sarjito
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i2.17918

Abstract

Kebangkitan politik Islam di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kebijakan luar negeri serta konsekuensinya di dalam dan luar negeri.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak politik Islam terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan di bidang luar negeri.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis dan menafsirkan dampak politik Islam terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, dengan memanfaatkan sumber data sekunder.Temuan penelitian adalah politik Islam secara signifikan mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, dengan partai-partai Islam, organisasi keagamaan, dan tokoh-tokoh yang menentukan keputusan dan strategi diplomasi; politik Islam berdampak signifikan terhadap tata kelola dalam negeri Indonesia, mempengaruhi peraturan perundang-undangan, wacana publik, dan lembaga-lembaga negara; politik Islam di Indonesia mempunyai dampak positif dan negatif terhadap hubungan Asia Tenggara. Meskipun terdapat tantangan, pemerintah Indonesia telah menyeimbangkan ideologi agama dengan nilai-nilai demokrasi. Untuk menjaga keharmonisan, dialog, nilai-nilai bersama, dan kepentingan nasional sangatlah penting; Politik Islam di Indonesia berdampak pada kedudukan global, kontraterorisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Meskipun terdapat potensi ketegangan, Indonesia menyeimbangkan prinsip-prinsip Islam dengan landasan demokrasi dan pluralistik, sehingga secara efektif menavigasi platform internasional.Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara politik Islam dan kebijakan luar negeri Indonesia, serta menawarkan wawasan mengenai tata kelola dalam negeri, dinamika regional, dan keterlibatan internasional.Katakunci: Kebijakan Luar Negeri, Kedudukan Internasional, Politik Islam 
The Implementation of Gender Mainstreaming Policy in Indonesian Local Government – The Case of Salatiga City 2017-2022 Tika Ifrida Takayasa
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i2.21121

Abstract

Gender mainstreaming is a strategy for integrating gender issues into urban development. Gender mainstreaming was implemented in accordance with Presidential Instruction No. 6 of 2000 but was not incorporated into local regulations until 20 years later. Salatiga City is leading the way in gender mainstreaming in urban development, implementing it according to the Mayor's Regulation No. 5 of 2021. The development of Salatiga City from 2017-2022 has achieved remarkable results at the national level, as reflected in the Human Development Index (HDI) and the Gender Development Index (GDI). This research goes beyond the numbers to see how local gender policies are responsive by looking at the factors of participation, benefits, control, and access for all parties. This research uses the theory of PUG implementation by looking at the seven prerequisites for gender mainstreaming in regional development: commitment, policies, institutions, resources, analytical tools, disaggregated data, and community participation. The results of the study show that the implementation of gender mainstreaming in Salatiga City has improved each year and that all the PUG requirements have been met. However, the drivers and implementers of mainstreaming at government level have not fully understood the PPRG in its implementation. Women are still lagging in three crucial areas of society: education, health and the economy.The implementation of gender mainstreaming necessitates the collaboration of all stakeholders, including the government, civil society, and the private sector. To achieve equitable and sustainable development, it is essential that these entities work in concert
In the Name Religion and Defending Women; Experiences of Three Pesantren Women in Indonesia Local Elections Abdul Chalik
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i2.17605

Abstract

The leadership of Indonesian Muslim women experienced a development, marked by the ever extensive political roles. Some previous researches state that the factor of familial closeness (political dynasty), gender, collusion, sexiness and piety marketing stimulate women’s election in political contestations. But these reasons are not enough to explain the reason for women’s roles in the public, especially women of pesantren (Islamic boarding schools). We suggest that women’s courage in the struggle for the political position is due to their desires to strive for women's rights that are ignored and not comprehensively understood by male leaders. The existence of the thought that women can (only) ‘understand women’ becomes the reason why regional leaderships are also seized by women. The article also shows the ability to integrate spirituality towards public roles by utilizing their social capitals. This paper also counters some arguments that women always lose in public sectors in political sector fights as they are under the shadow of their husbands or men.
Mendorong Akuntabilitas Birokrasi, Membuka Ruang Politik: Pelibatan Warga Melalui Layanan Pengaduan dalam Tata Kelola Perkotaan Noor Rohman; Aniek Nurhayati; Ajeng Widya Prakasita
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i2.17538

Abstract

Dalam dua dekade terakhir, kajian tentang pelibatan publik mengalami perkembangan pesat, baik dalam konteks perdebatan teoritik maupun eksperimentasi secara empiris. Banyak literatur yang sudah mendiskusikan pelibatan publik dari sisi penawaran, bagaimana melibatkan publik dalam tata kelola pemerintahan yang partisipatoris. Sebaliknya, sisi permintaan dari elit yang berwenang membuat keputusan relatif kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud untuk memperkaya diskusi tentang pelibatan publik berbasis inisiatif elit yang berwenang. Lebih spesifiknya, kami berusaha memahami bagaimana pelibatan warga melalui layanan pengaduan berbasis teknologi digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kami berargumen bahwa secara kelembagaan layanan pengaduan warga memiliki dampak positif karena menyediakan ruang politik untuk menekan kinerja internal birokrasi yang buruk. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa layanan pengaduan warga tidak hanya berkontribusi untuk mendorong akuntabilitas kinerja internal birokrasi pemerintahan, melainkan juga membuka ruang politik bagi warga untuk mengontrol kinerja layanan pengaduan tersebut. Pemerintah kota Surabaya telah berusaha melakukan inovasi dan reformasi tata kelola pemerintahan melalui layanan pegaduan warga berbasis media digital. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga cenderung menggunakan inovasi demokratik tersebut sebagai bagian dari pencitraan politik. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam literatur partisipasi publik berbasis inisiatif elit melalui penggunaan teknologi digital untuk mengakomodasi keluhan dan permintaan publik.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021 Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2016): Politik Islam More Issue