Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JPW (Jurnal Politik Walisongo)

JPW
Website

Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ISSN : 25033190 EISSN : 25033204 DOI : https://doi.org/10.21580/jpw

Core Subject : Social,

Social Sciences

The article was developed in JPW (Jurnal Politik Walisongo) is research and the study of Political Islam, politics to Indonesian, Middle East Politics, science of government, state and public administration.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional

Articles 120 Documents

4 5 6 7 8

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah terhadap Maladministrasi Pungutan Liar Program Nasional Agraria di Kabupaten Kudus Tahun 2017 Achmad Nur Fuad; Dewi Erowati
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

A land certificate is an important document that shows proof of someone's ownership and rights to land. The complete systematic land registration program offers to people to make land certificates at a low cost. However, in its implementation there were many problems and irregularities encountered, especially the high collection of costs to the community. In 2017, Kudus Regency became one of the cities with the largest Prona certificate quota and there were often many problems in the implementation of Prona. Ombudsman Republik Indonesia is present as an institution that functions to oversee and resolve public service problems that occur in the community. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah as the representative of the central Ombudsman supervised and tries to resolve the problems that occurred during the implementation of Prona in Kudus Regency. This study uses qualitative research methods with a case study approach. The purpose of using this method is to dig up data and information accurately and specifically, so that the data and information produced is complete and in-depth. Data collection techniques used were interviews with eight informants, literature review and review of documents relating to the supervision of the Ombudsman Republik Indonesia. The results of this study indicate that the supervision carried out by Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah in supervising Prona in Kudus Regency was in accordance with its functions, duties, and authority. Supervision carried out by the Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah is to conduct an investigation of its own initiative, conduct preventive supervision and cooperate with other law enforcement agencies. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tries to resolve the Prona problem reported by the public and Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah also sent suggestions for improvements to stakeholders to prevent problems from recurring. The thing that was lacking in the supervision was Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah did not involve the community in supervising Prona in Kudus Regency.

Studi Perubahan Sosial Komunitas Masjid Jogokariyan Yogyakarta : Tinjauan Sosiologi-Sejarah Ahmad Arrozy
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

This study observed social change a community of mosque in Kampung Jogokariyan special region of Yogyakarta. With the management capabilities and the leadership who respect to their figures when pioneered since 1960 maked a significant of social change. This study use a historical-sociology approach with Max Weber’s classic theory framework. From this research indicate the revival of religious solidarity factor has encouraged the movement political-economy. This subject is a characteristic of the collective on contemporary Islamic movement in urban Java.

POLA KOMUNIKASI POLITIK: DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN KUDUS Reinastya Kireyvin Auriel Firdaus; Nur Syamsudin; Masrohatun Masrohatun
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Keberadaan partai politik yang mengemban peran dan fungsinya akan membawa perubahan yang signifikan dalam proses demokrasi, apabila dilakukan dengan maksimal. Salah satunya fungsi komunikasi politik. Partai politik bersama fungsi yang dimilikinya diharapkan mampu menambah efektifitas proses komunikasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik di DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bagi masyarakat Kabupaten Kudus karena eksistensinya dan pergerakannya dikenal aktif. Penelitian ini ditulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Komunikasi politik DPC PKB Kudus bertujuan untuk menyalurkan aspirasi dan agregasi masyarakat yang kemudian diproses menjadi kebijakan publik. Pola komunikasi politik yang dilakukan melalui jalur formal kelembagaan partai politik, Fraksi PKB di DPRD dan informal melalui personal dan pertemuan. Hambatan yang dihadapi dalam proses komunikasi politik berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat, konunikasi antarfraksi di DPRD dan komunikasi dengan pihak eksekutif.

‘MENOLAK LUPA’: POTRET KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN LINTAS SEJARAH Kurnia Muhajarah; Silvia Riskha Fabriar
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Sejarah politik Islam adalah sejarah dakwah, yakni berbagi amar ma`ruf nahi munkar. Pemerintahan Islam merupakan kepemimpinan moral yang sangat peduli dalam perwujudan keadilan dan kesejahteraan. Pemerintahan ini adalah sebuah upaya penegakan kebajikan pada muka bumi, khususnya terhadap perempuan. Tujuan berdasarkan penulisan ini merupakan menganalisa mengenai bagaimana persepsi ulama mengenai keterlibatan perempuan pada bidang politik yang merujuk pada keadilan, kesetaraan, dan kepemimpinan, dan bagaimana keterlibatan perempuan pada bidang politik di masa Rasulullah, Khalifah, dan peran perempuan Indonesia pada masa pra Kemerdekaan sampai masa kini. Studi ini memakai jenis penelitian kepustakaan, bersifat kualitatif pada pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa kajian literatur dan pendapat ulama, tidak ada nash dalam islam yang melarang keterlibat perempuan dalam politik, utamanya dalam pemerintahan suatu negara. Perempuan juga bertanggung jawab membangun pemerintah sebagaimana yang disinyalir dalam Surat at-Taubah ayat 71. Salah satu bukti yang bisa dipaparkan melalu konteks lintas sejarah, mulai dari jaman Rasulullah SAW, hingga saat ini, khususnya di Indonesia terlihat peran serta aktif beberapa tokoh perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan.

PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH TERHADAP MALADMINISTRASI PUNGUTAN LIAR PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 Achmad Nur Fuad; Dewi Erowati
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang menunjukkan tanda bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui Prona menawarkan kepada masyarakat untuk membuat sertifikat tanah dengan biaya yang murah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak ditemui permasalahan dan penyimpangan, terutama pemungutan biaya ke masyarakat yang tinggi. Pada tahun 2017, Kabupaten Kudus menjadi salah satu kota yang memiliki kuota sertifikat Prona terbesar dan sering terjadi banyak permasalahan dalam penyelenggaraan Prona. Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan menyelesaikan permasalahan pelayanan publik yang terjadi di masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sebagai perwakilan Ombudsman pusat melakukan pengawasan dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Prona di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menggali data dan informasi dengan akurat dan spesifik, supaya data dan informasi yang dihasilkan lengkap dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan delapan informan, kajian pustaka dan telaah dokumen yang berkaitan dengan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam mengawasi Prona di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah adalah melakukan investigasi inisiatif sendiri, melakukan pengawasan preventif dan melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Prona yang dilaporkan masyarakat dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga mengirimkan saran perbaikan kepada instansi yang terlibat untuk mencegah permasalahan terulang kembali. Hal yang kurang dalam pengawasan tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kurang melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan Prona di Kabupaten Kudus.

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KELURAHAN KARANGASEM UTARA KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH Zidna Azzahra; Solkhah Mufrikhah; Masrohatun Masrohatun
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang. Hasil observasi dan wawancara pada penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara adalah “Pelatihan Pemberdayaan” dan “Kelompok Usaha Bersama (KUB)”. Keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat diwujudkan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Meskipun pada dasaranya semua masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam proses pemberdayaan, namun perempuan dalam hal prosentase kehadiran dan keaktifannya hanya mendominasi pada tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap perencanaan dan evaluasi sejauh ini masih didominasi oleh kaum laki-laki.

GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA Junior Hendri Wijaya
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan governance dalam pelaksanaan e-government di Indonesia. Fokus utama dala penelitian ini adalah governance dalam pelaksanaan e-government di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi pustaka, dengan objek dalam penelitian ini adalah perkembangan e-government di Indonesia ditinjau dari perspektif governance. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal, berita, buku, dan dokumen-dokumen terkait. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau content analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi perkembangan e-government di Indonesia belum maksimal, tetapi memiliki potensi untuk terus berkembang ke depannya. Telecommunication Infrastructure Index Indonesia selalu menjadi komponen dengan nilai terendah, sedangkan HCI selalu menunjukkan nilai tertinggi, Indonesia memenuhi elemen support dalam konsep digitalisasi sektor publik, tetapi elemen capacity dan value tidak dapat dipenuhi. Perspektif governance dalam perkembangan e-government di Indonesia, partisipasi Indonesia berada pada jenis partisipasi langsung, dan kendala pelaksanaan e-government dalam kerangka governance terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, arahan yang kurang sempurna, perbedaan pemahaman tentang cara kerja e-government, dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah terkait perubahan sistem tata kelola yang disesuaikan dengan pelaksanaan e-government. Jenis governance di Indonesia dalam pelaksanaan e-government adalah jenis tata kelola yang kaku, dengan kapasitas adaptif pemerintahan atau tata kelola yang memiliki eksploitasi tinggi, tetapi eksplorasi rendah.

Mentawaian and their land: local tenurial system, regional development, and cash economy Amien Tohari
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v4i1.12621

This article discusses the agrarian problems that will occur in Mentawai due to the encounter between the local tenure system and modern development. In many local development planning documents, the underlying development logic is to integrate social into the cash economy or market economy. Most of this modern development does not clearly describe the processes of social change that have taken place. In communities that still practice traditional economics, this kind of development has a very significant impact on changing social relations. This paper shows that development that changes the tenure system of a society, whether intentional or not, slowly or quickly, will also change the cultural system, political system, and social structure of society. The Mentawai people will learn how to live and survive in the new system. Some of them may be successful, and many of them will be eliminated. Besides, a shift in the management of natural resources, and land, which is different from the previous one will give rise to a wider agrarian conflict and transformation.

Jihad Sebagai Politik Luar Negeri dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Karya Al-Mawardi Ahwan Fanani
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v4i1.12622

Jihad dalam kajian kontemporer sering dikaitkan dengan tindakan kekerasan bersenjata oleh individu atau kelompok yang ditujukan terhadap pemerintah atau komunitas. Namun, konsepsi jihad menurut perkembangannya menunjukkan dinamika pemaknaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat muslim. Al-Mawardi, yang diakui sebagai ahli hukum dan teorisi politik Islam yang memberikan penjelasan konseptual dan prosedur jihad dalam konteks kenegaraan. Berbeda dengan pemaknaan jihad sebagai perang arbitrer atau upaya pembelaan agama secara luas, konsep al-Mawardi meletakkan jihad sebagai politik luar negeri. Tulisan ini difokuskan untuk mengkaji konsepsi al-Mawardi mengenai jihad tersebut dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah dan mengungkap bagaimana konsepsi tersebut dilihat dalam kacamata politik negara. Melalui penelitian kualitatif atas kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, dapat dapat disimpulkan bahwa jihad menurut al-Mawardi adalah kebijakan politik luar negeri negara Islam. Jihad bukan operasi keamanan dalam negeri, melainkan upaya untuk memperluas wilayah atau melakukan perjanjian dengan negara lain yang masuk kategori dar al-harb (n negara yang tidak memiliki perjanjian). Jihad dilaksanakan atas perintah dan persetujuan kepala negara dan dijalankan dengan mengikuti aturan peperangan, dalam menyikapi dampaknya. Dengan pengertian ini, kata jihad sebagai aksi bersenjata tidak bisa dijalankan oleh aktor individu atau kelompok di luar negara.

Formation of Ideological (Official and Religious) Discourses as Basis for Ryacudu’s Securitization of LGBT Acts in Indonesia 2016 – 2017 Wahyu Arif Raharjo
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v4i1.12623

Despite its existence in various local traditions, LGBT acts in Indonesia has recently faced notorious condemnation and abuse. This paper explores minister Ryacudu’s discourse formation in removing LGBT issue from normal politics into security sector, and whether such action has been successful in convincing audience that LGBT is indeed a security issue. In doing so, this study utilizes securitization framework to unravel the rationalization of removing LGBT into security sector and how it relates to Indonesian identity discourse. This paper argues that securitization of LGBT acts in Indonesia is an enactment of national and religious identity. LGBT has been re-constructed as a threat to national identity, thus, a societal security threat. This securitization is conducted by Indonesian government, initially started by Minister Ryacudu’s call to reject LGBT, which is then widely echoed among citizens. Statement from Ryacudu is the main speech act, supported by, utilization of religious values and national heteronormative identity as reference values to legitimize extraordinary measures to the so-called ‘LGBT problem’. The ‘extraordinary measures’ taken to ‘protect’ Indonesia’s identity include various sectors from education, communication and media, and commerce. Wide acceptance among citizen suggests that Indonesian government, especially Minister Ryacudu have successfully securitized LGBT issue in Indonesia.

Page 6 of 12 | Total Record : 120

4 5 6 7 8

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021 Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2016): Politik Islam More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Mahsun

Contact Email
jpw@walisongo.ac.id

Phone
+6285876365599

Journal Mail Official
jpw@walisongo.ac.id

Editorial Address
Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Mahsun

Contact Email jpw@walisongo.ac.id

Phone +6285876365599

Journal Mail Official jpw@walisongo.ac.id

Editorial Address Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Mahsun

Contact Email
jpw@walisongo.ac.id

Phone
+6285876365599

Journal Mail Official
jpw@walisongo.ac.id

Editorial Address
Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA