cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Mahsun
Contact Email
jpw@walisongo.ac.id
Phone
+6285876365599
Journal Mail Official
jpw@walisongo.ac.id
Editorial Address
Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JPW (Jurnal Politik Walisongo)
Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ISSN : 25033190     EISSN : 25033204     DOI : https://doi.org/10.21580/jpw
Core Subject : Social,
Social Sciences
The article was developed in JPW (Jurnal Politik Walisongo) is research and the study of Political Islam, politics to Indonesian, Middle East Politics, science of government, state and public administration.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 116 Documents
 6   7   8   9   10 
Komunikasi Politik Anies Baswedan Menjelang Pilpres 2024: Perspektif Behavioral Approach Leni Devinta; M. Nur Rofiq Addiansyah
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i2.21120

Abstract

Seperti yang telah tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa pada tahun 2024 akan diadakan pemilu secara serentak dalam satu tahun meliputi pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai komunikasi poliik yang dilakukan oleh salah satu calon presiden yaitu Anies Baswedan menjelang pilpres 2024. Adapun pendekatan yang Penulis gunakan dalam menganalisis lebih lanjut adalah melalui pendekatan behavioral approach. Penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan menggunakan desain kualitatif. Karena pada dasarnya, penelitian ini dilaksanakan melalui pengamatan mendalam terhadap pola komunikasi politik yang dilakukan oleh suatu aktor politik, Anies Baswedan dalam menyongsong pencalonan dirinya dalam Pilpres 2024. Data yang didapat melalui penelitian kepustakaan intensif tersebut kemudian dianalisis dan dijabarkan dalam pembahasan sebagai temuan dalam penelitian ini. Pada akhirnya dalam tulisan ini ditemukan bahwa sejauh ini, Anies Baswedan telah melakukan berbagai macam komunikasi politik guna menyongsong dirinya menjadi bakal calon presiden dalam Pilpres tahun 2024. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa di antara banyaknya komunikasi politik yang telah dilakukan Anies, terdapat tiga yang paling menonjol, yaitu melalui interaksi langsung dengan massa, jejaring aktor, dan public relations politics.
The Indigenous People of Biafra's (IPOB) Self-Determination Movements and the Role of the United Nations. Princewilliams Odera Oguejiofor
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v6i1.20715

Abstract

This study examines “The Dynamics of Self-Determination Movements and the Role of the United Nations: A Case Study of the Indigenous People of Biafra (IPOB) in Nigeria.” The UN's lack of action and formal recognition of IPOB's agitation has undermined the protection of the rights of indigenous people in Nigeria, particularly the Igbo community. The study adopts a qualitative methodology, utilising a time-series research design and documentary analysis of credible secondary sources, including international NGO reports and UN documents. The theoretical framework employed is the Theory of Social Constructivism, which posits that the actions of states and international organizations are shaped by socially constructed norms, ideas, and identities. One key finding is that the UN's indifference can be attributed to complex political dynamics, member states' economic interests, and the prioritisation of territorial integrity over self-determination claims. It is recommended, inter alia, that the UN establish an independent commission or a special rapporteur to investigate allegations of human rights violations against IPOB members and the Igbo community, and hold the Nigerian government accountable for any violations.
Pengaruh Sosialisasi Politik Partai Islam Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2019 di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Nur Amanah; Nevy Rusmarina Dewi
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i1.17929

Abstract

Islamic political parties in Indonesia have colored the post-reform democratic party. Between parties are trying to persuade people who are predominantly Muslim to vote for them, but the phenomenon is that these parties are fighting over the masses with nationalist parties that have taken root in the hearts of the people. This paper will discuss how the political socialization of Islamic parties is carried out in the 2019 elections in Undaan Kudus District and what factors influence the low vote acquisition of Islamic parties in Undaan District. The research method in this paper uses qualitative research and is presented descriptively. The results of the research show that the Islamic Party in Undaan District has a lower vote share than the nationalist party. Islamic parties in Undaan carry out political socialization through socialization agents, namely family, social groups and mass media, namely internet social media. Apart from that, they use other methods of conveying political socialization, such as the use of political props (billboards, banners, etc.) and also Islamic parties partner with Kiai as a means of conveying political socialization. The low number of votes acquired by Islamic parties in the context of voting behavior is influenced by the tendency shown by the people of Undaan District who vote rationally are not too interested in political concepts, but more in the benefits they get. 
Kebijakan Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Siber ASEAN Regional Forum (ARF): Sanksi-Sanksi Dan Peran Indonesia Kadek Nadya Ananda Putri
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v6i1.19442

Abstract

Pesatnya perkembangan industri teknologi dan informasi menuntut individu untuk dapat beradaptasi dalam kecanggihan teknologi. Melalui teknologi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Akibat dari perkembangan internet yang semakin luas jangkauannya, pada akhirnya membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang dihasilkan salah satunya yaitu kejahatan siber yang merugikan kehidupan. Dengan demikian, Indonesia bersama dengan ASEAN membentuk forum regional untuk memerangi isu kejahatan siber dalam kawasannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kebijakan yang diterapkan Indonesia dalam hasil diplomasi ASEAN Regional Forum dan peran Indonesia dalam diplomasi siber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan sumber-sumber literatur seperti jurnal, buku, dan website. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peran Indonesia dalam ASEAN Regional Forum sangat berpengaruh dan Indonesia memperlihatkan eksistensinya dalam mengusulkan berbagai usulan terkait keamanan siber. Diplomasi siber ASEAN Regional Forum pun menerangkan bahwa terdapat tiga bentuk yang dapat dilakukan, seperti Confidence Building Measures, Preventive Diplomacy, dan Conflict Resolution Mechanism. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, peran keterlibatan Indonesia dalam ARF tidak semata-mata hanya menjadi peserta saja, tetapi mampu memberikan usulan yang dimasukan dalam workplan kedepannya. Serta, Indonesia memiliki undang-undang dalam menangani pelaku dan tindakan kejahatan siber domestiknya.Keywords: Diplomasi Siber, Peran Indonesia, Kebijakan Luar Negeri, ASEAN Regional Forum, Sanksi-Sanksi.
Analisis Gaya Kepemimpinan Otoriter Pemerintah Serta Kaitannya dengan Teori Demokrasi Salsabilla Salsabilla; Ananda Zhafir Assakhawi; Muhammad Adib Fathullah; Nurlaili Rahmawati
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i2.18635

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Konsekuensi Kepemimpinan Otoriter Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi; Perbandingan Kebijakan dan Praktik Pemerintahan antara Gaya Pemerintahan Otoriter dan Demokratis; serta implikasi gaya kepemimpinan otoriter di berbagai negara. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan literatur review. Hasil dari penelitian ini adalah Melihat kasus-kasus di negara dengan gaya kepemimpinan otoriter seperti Rusia, Venezuela, Tiongkok, dan Arab Saudi, kita dapat melihat bahwa pemerintahan otoriter seringkali menghasilkan situasi di mana hak asasi manusia menjadi rentan. kepemimpinan otoriter seringkali menciptakan situasi di mana hak-hak individu diabaikan atau bahkan diperlakukan dengan semena-mena. Sehingga perlu adanya kesadaran global tentang isu-isu pelanggaran HAM karena gaya kepemimpinan otoriter, agar semakin besar peluang untuk mendorong perubahan positif dalam perlindungan hak asasi manusia dan pemerintahan yang lebih demokratis di seluruh dunia.
Hijab in the Public Sphere of Muslim Countries in Southeast Asia, Media, State Rules, and Society Opinion Sonezza Ladyanna
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v6i1.20883

Abstract

This article aims to explain state regulations and media perspectives in Muslim-majority countries in Southeast Asia regarding the use of the hijab as a religious symbol in public spaces. The influence of globalization has increased diversity in the media landscape in the public sphere, going beyond traditional face-to-face interactions and encompassing the vast realm of the Internet. While Muslim women in secular Western countries face bans on wearing the hijab in public spaces, Muslim women in Muslim-majority countries in Southeast Asia face challenges regarding their style of wearing the hijab in public spaces. This research is qualitative research based on the study of public space and religion. The analysis was carried out in three Southeast Asian countries, namely Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam, which have Muslim populations with different characteristics. Indonesia and Malaysia are multicultural regions but are dominated by Muslims, and Brunei is a country with a Muslim majority. These three countries have different patterns of managing religion in public spaces. Religious symbols in public spaces reflect the relationship between public space phenomena, the state, and the social context in a region. Social media has expanded the public sphere, providing greater opportunities for religious groups to present their arguments or engage in da'wah (religious outreach).
Personal Branding Anies Baswedan dalam Membangun Citra pada Pilpres 2024 di Instagram Adinda Nur Sulastri; Pia Khoirotunnisa
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i1.16743

Abstract

Kontestasi pemilihan umum (pemilu) merupakan implementasi dari adanya sistem demokrasi di Indonesia, sekaligus sebagai suatu wadah untuk menampung suara masyarakat dalam menentukan pemimpin untuk beberapa tahun ke depan. Menjelang pesta demokrasi biasanya para kandidat berlomba-lomba membangun personal branding agar mampu merebut atensi masyarakat dan tentunya agar mencapai elektabilitas yang tinggi di pemilihan pemilu 2024. Peningkatan penggunaan media sosial saat ini memberikan peluang kepada para kandidat untuk melakukan kampanye politik dan membangun citra diri. Para kandidat dapat dengan mudah mempersuasi masyarakat dengan menyebarkan visi dan misi melalui media sosial. Seperti yang dilakukan oleh salah satu kandidat dari partai Nasdem, Anies Baswedan yang memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media kampanye untuk membangun citra diri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif seduai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk melihat personal branding yang merupakan bagian dari kampanye politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan di media sosial Instagram. Sumber data penelitian ini adalah dari akun instagram probadi Anies Baswedan yaitu @aniesbaswedan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Anies Baswedan memenuhi tiga elemen utama dalam membangun personal branding. Yaitu persoality values, promise, dan relationship.
Dampak Politik Islam Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Aris Sarjito
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i2.17918

Abstract

Kebangkitan politik Islam di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kebijakan luar negeri serta konsekuensinya di dalam dan luar negeri.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak politik Islam terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan di bidang luar negeri.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis dan menafsirkan dampak politik Islam terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, dengan memanfaatkan sumber data sekunder.Temuan penelitian adalah politik Islam secara signifikan mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, dengan partai-partai Islam, organisasi keagamaan, dan tokoh-tokoh yang menentukan keputusan dan strategi diplomasi; politik Islam berdampak signifikan terhadap tata kelola dalam negeri Indonesia, mempengaruhi peraturan perundang-undangan, wacana publik, dan lembaga-lembaga negara; politik Islam di Indonesia mempunyai dampak positif dan negatif terhadap hubungan Asia Tenggara. Meskipun terdapat tantangan, pemerintah Indonesia telah menyeimbangkan ideologi agama dengan nilai-nilai demokrasi. Untuk menjaga keharmonisan, dialog, nilai-nilai bersama, dan kepentingan nasional sangatlah penting; Politik Islam di Indonesia berdampak pada kedudukan global, kontraterorisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Meskipun terdapat potensi ketegangan, Indonesia menyeimbangkan prinsip-prinsip Islam dengan landasan demokrasi dan pluralistik, sehingga secara efektif menavigasi platform internasional.Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara politik Islam dan kebijakan luar negeri Indonesia, serta menawarkan wawasan mengenai tata kelola dalam negeri, dinamika regional, dan keterlibatan internasional.Katakunci: Kebijakan Luar Negeri, Kedudukan Internasional, Politik Islam 
Dinamika Personalisasi Partai Politik Dalam Rekrutmen Bakal Calon Walikota Solo 2020 (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Mochamad Atami Ridwan; Fatkhuri Fatkhuri
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i1.16789

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang adanya dinamika yang terjadi di dalam proses rekrutmen bakal calon Walikota Solo pada pilkada serentak 2020. Dinamika tersebut dipengaruhi adannya personalisasi di internal partai yang ditandai dengan dominasi ketua umum serta lemahnya organisasi partai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer serta sekunder diantaranya berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dinamika di dalam fungsi rekrutmen bakal calon Walikota Solo diantaranya terdapat intervensi dari Ketua Umum Partai akibat dari dominasinya yang begitu kuat di dalam partai politik sehingga struktur partai di tingkat lokal yaitu DPC PDI-P Kota Surakarta tidak dapat menerapkan skema bottom-up dengan mengusung calon berdasarkan hasil penjaringan. Lemahnya kelembagaan partai juga terlihat dari peraturan partai tentang rekrutmen kepala daerah yang tidak diimplementasikan dengan baik, tidak tercermin prinsip demokrasi di internal partai, ketidakmandirian struktur partai di tingkat lokal, hingga sifat pragmatisme partai dengan mengusung calon walikota solo berdasarkan latar belakang sosial calon tersebut yang merupakan putra Putra Presiden Joko Widodo yang sedang menjabat saat ini.
Implikasi Koalisi Partai pada Proses Pembentukan Kebijakan di Daerah (Studi di Pilkada Bangkalan Tahun 2018) Holilah Holilah; Zimamul Khaq
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v6i1.17565

Abstract

Studi ini meneliti koalisi partai dalam pilkada pada tiga arena sekaligus, arena elektoral, arena legislatif dan arena pemerintahan. Penelitian koalisi partai dengan tiga arena koalisi sekaligus belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Untuk itu studi ini ingin meneliti tentang pertama, pola koalisi pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2018. Kedua, implikasi koalisi partai terhadap proses pembentukan kebijakan di Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Informan yang di wawancari 15 orang dari tiga unsur, untuk memenuhi keabsahan data triangulasi sumber, yaitu anggota DPRD, orang pemerintahan dan LSM, Pengamat politik, Kyai, Tokoh masyarakat, akademisi dan Masyarakat Bangkalan. Teori yang digunakan terbentuknya koalisi dari arend Lipjhat  dan proses pembutukan kebijakan dari William Dunn. Hasil penelitian menunjukkan pertama, di arena elektoral pola koalisi partai di pilkada Bangkalan tahun 2008 adalah Minimal-Winning Coalition (Koalisi Kemenangan Minimal). Kedua, di arena legislatif partai koalisi merupakan partai paling berpengaruh dalam proses pembentukan kebijakan dan memiliki hubungan yang harmonis dan konsisten mendukung proses pembentukan kebijakan/program bupati untuk realisasi visi misi. Bahkan seluruh partai di parlemen juga mendukung program bupati terpilih. Ketiga, di arena pemerintahan, realisasi program visi misi Bupati sudah dilakukan namun belum optimal karena terbatasnya anggaran daerah dan refocusing anggaran Kabupaten Bangkalan untuk covid 19 pada saat pandemi. Partai koalisi, khususnya partai yang memeiliki kursi paling banyak di parlemen tetap merupakan partai yang paling banyak mendapatkan program realisasi visi misi Bupati.

Page 8 of 12 | Total Record : 116

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021 Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2016): Politik Islam More Issue