cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Jihadul Hayat
Contact Email
muhammad.hayat@uin-suka.ac.id
Phone
+6282339961357
Journal Mail Official
ahwal@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Marsda Adisucipto Street No. 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617     DOI : https://doi.org/10.14421/ahwal
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahwal aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 1 (2020)" : 8 Documents clear
BERTAHAN SEBAGAI ISTERI NARAPIDANA DI TANAH MINANG: Rasionalitas dan Tradisionalisme Isteri Narapidana di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Handayani, Yulmitra
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.13102

Abstract

This paper discusses about women as wives of convicted criminals in Batusangkar, West Sumatra. This study concentrates on the reasons of their attitudes to stay at becoming wives of these convicted criminals.  This study is an empirical research by utilizing the theory of social action of Max Weber. This article argues that the wives of convicted criminals have chosen to keep their household as a fruit of both traditional and rational action choices. The wife loyalty and the stigmatization of widow status are among traditional values which give strong influence to them. At the same time, some consider their age, their nuclear family and financial needs as rational reasons behind their choice.Tulisan ini membahas tentang perempuan yang menjadi isteri narapidana di Batusangkar, Sumatera Barat. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah alasan mengapa mereka tetap memilih bertahan menjadi isteri narapidana. Dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, artikel ini menyatakan bahwa para perempuan tersebut tetap memilih bertahan untuk menjadi para isteri narapidana dikarenakan alasan tradisi dan alasan rasional. Kesetiaan perempuan dan stigma negatif terhadap status janda menjadi alasan tradisional yang melatari pilihan mereka. Sedangkan alasan rasional mereka dapat dilihat dari pernyataan di antara mereka yang mempertimbangkan usia mereka yang sudah lanjut. Sebagian lagi mempertimbangkan nasib anak-anak mereka. Terdapat pula sebagian isteri yang berargumen karena kebutuhan ekonomi mereka.
TRADISI BUKA PINTU DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BANTEN: Studi terhadap Tradisi Ya Lail di Kampung Pakuncen Ciwedus, Cilegon Fithoroini, Dayan
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.23-30

Abstract

This article discusses about the tradition of yalil/yalail practiced in Kampung Pakuncen Cilegon Banten in the process of marriage celebration. It is a symbol of the beginning of family life. This tradition is conducted after marriage contract. The discussion concentrate on the meaning of the tradition among the society. Based on empirical research, this paper argues that the tradition of yalil is a symbol of the arrival of the first time the groom goes to the bride's house and the acceptance of the bride’s family to the groom. In Kampung Pakuncen, Ya lail tradition has important meaning for the society, even it was considered as a compulsory in wedding procession and give impact to the validity of marriage. As a fruit of social development, contemporary development shows that ya lail is considered as a good tradition which does not give impact to the validity of marriage.  Tulisan ini membahas tentang tradisi yalil/ya lail, sebuah tradisi yang ada dalam pesta perkawinan, yang dipraktikkan di Kampung Pakuncen, Cilegon, Banten. Tradisi Yalil ini dianggap sebagai simbol dimulainya kehidupan berumah tangga dan biasanya diadakan setelah akad nikah. Tulisan ini berfokus pada makna tradisi ya lail bagi masyarakat kampung Pakuncen. Berdasarkan penelitian empiris, tulisan ini menyimpulkan bahwa tradisi Yalil merupakan tanda kedatangan mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan untuk pertama kalinya, dan simbol penerimaan keluarga mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Bagi masyarakat Pekuncen, tradisi Ya lail mempunyai makna yang penting dalam perkawinan. Tradisi ini pernah dianggap sebagai salah satu syarat yang menentukan sahnya perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan sosial yang terjadi, sekarang masyarakat hanya menganggap ya lail sebagai tradisi baik yang tidak berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan. 
KETAHANAN KELUARGA BURUH MIGRAN DI KARANG PAKIS, NUSAWUNGU, CILACAP Muchimah, Muchimah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.13104

Abstract

AbstractThis paper discusses how the migrant family workers maintaining their household affairs despite the difficulties of having long distance relationship. The object of this research are the migrant family workers in Karang Pakis, Nusawungu District, Cilacap Regency. This descriptive-analytic empirical research functions social action of Talcott Parsons . The result shows that the migrant workers' families adapt to their problems by having communication with their partners, keeping themselves busy, and taking the role of a partner. The goal attainment that were realized are improving the family economy, renovating and completing the furnishings of the house, owning a car, preparing a better generation and improving spiritual quality. Pattern Maintenance (latency), by maintaining the existing pattern while being left out by their partner. The contribution of this paper shows that the families of migrant workers do not always end in divorce. This is evidenced by the situation in the village of Karang Pakis where the families of migrant workers are able to maintain and try to change the economy of their families by committing each other for the sake of family happiness in the future.Problem dalam keluarga buruh migran sering terjadi karena salah satu pasangan ada yang pergi bekerja ke luar negeri meninggalkan keluarga. Anggota keluarga buruh migran di Karang Pakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap berupaya mempertahankan keutuhan keluarganya. Tulisan ini membahas tentang bagaimana cara menjaga keutuhan keluarga buruh migran di desa Karang Pakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Penelitian empiris yang bersifat deskriptif-analitik ini memanfaatkan teori tindakan sosial Talcott Parsons. Cara keluarga buruh migran beradaptasi yaitu dengan melakukan komunikasi dengan pasangan, menyibukkan diri, dan mengambil peran pasangan. Goal Attainment yang terealisasikan diantaranya untuk memperbaiki perekonomian keluarga, merenovasi dan melengkapi isi rumah, memiliki mobil, mempersiapkan generasi yang lebih baik serta meningkatkan kualitas spiritual. Pattern Maintance (latensi), dengan cara memelihara pola yang ada selama ditinggalkan oleh pasangan mereka. Kontribusi tulisan ini menunjukkan bahwa keluarga buruh migran tidak selalu berakhir dengan perceraian. Hal ini dibuktikan dengan keadaan yang ada di desa Karang Pakis. Dimana keluarga buruh migran mampu menjaga dan berusaha untuk merubah perekonomian keluarga mereka dengan saling berkomitmen antar pasangan demi kebahagiaan keluarga ke depannya.
PERNIKAHAN DINI DI LERENG MERAPI DAN SUMBING Julijanto, Muhammad
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.13101

Abstract

This article discusses about the practice of early marriage in Selo district of   Boyolali and Kaliangkrik district of Magelang. Based on empirical research, this article argues that many people practiced early marriage in these both districts. Family tradition and out of wedlock pregnancy were two main reasons behind the practice. Some efforts are being made to improve the quality of life of people in  Selo Boyolali and Kaliangkrik Magelang such as building family quality, promoting early marriage prevention, increasing the role of community education, marriage law counseling, training and improving community skills. The involvement of community leaders in these efforts is very influential. This is indicated by the  issuance of circular letters preventing early marriage. The result is the decrease of early marriage practice in Selo and Kaliangkrik   Artikel ini membahas tentang praktik pernikahan dini yang banyak terjadi di Kecamatan Selo Boyolali dan Kecamatan Kaliangkrik Magelang. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa terdapat dua faktor penting yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di dua kecamatan tersebut, yaitu tradisi/kebiasaan turun temurun keluarga dan hamil di luar nikah. Untuk menurunkan angka pernikahan dini ini, beberapa usaha telah dilakukan oleh pemerintah setempat seperti membangun kualitas keluarga, pencegahan pernikahan dini, peningkatan kualitas pendidikan, bimbingan pernikahan, dan peningkatan ketrampilan. Dalam usaha ini, pemimpin lokal mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi penurunan praktik pernikahan dini. Ini diindikasikan dengan dikeluarkannya surat edaran pelarangan nikah dini oleh KUA setempat. Surat edaran ini mampu  memenurunkan angka pernikahan dini yang ada di dua kecamatan tersebut .
ISBAT NIKAH TERPADU PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH Hilmy, Ahmad Arif Masdar; Toriqirrama, Faby
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.13108

Abstract

The purpose of this article is to discuss about the implementation of the trial of integrated marriage validity or isbat nikah terpadu. Based on the Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2015, despite Religious Court (PA), the implementation of integrated marriage validity involved the Office of Religious Affairs (KUA). From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the integrated marriage validity can be considered as an effort of Indonesian government to realize public benefits (maṣlaḥat) as the essence of maqāṣid al-sharī'ah in thefield of marriage affairs. In a broader sense, the existence of the integrated marriage validity could be considered to be able to preserve the religion (ḥifdh al-din), the soul (ḥifdh al-nafs), the intellectual faculty (ḥifdh al-’aql), the offspring (ḥifdh al-nasl), and the property (ḥifdh al-māl).Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu. Bedasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2015, pelaksanaan isbat nikah terpadu melibatkan dua institusi, yaitu Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilaksanakannya sidang isbat nikah tersebut. Dari persepektif maqāṣid al-sharī’ah, pelaksanaan isbat nikah terpadu dapat dianggap sebagai usaha Pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum sebagai inti dari maqāṣid al-sharī’ah dalam bidang perkawinan. Dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan isbat nikah terpadu dapat dikategorikan sebagai usaha nyata Pemerintah dalam menjaga agama (ḥifdh al-din), jiwa (ḥifdh al-nafs), akal (ḥifdh al-’aql), keturunan (ḥifdh al-nasl), dan harta (ḥifdh al-māl).
MENJAMIN HAK ISTERI PASCA PERCERAIAN: Eksekusi Mut’ah Sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta Mahmud, Datuk
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.13105

Abstract

AbstractMut’ah is an ex wife right which should be paid by her ex husband as a consequence of talaq. This paper tries to examine the payment of mut’ah before the talaq vow in the Religious Court of Yogyakarta municipality. This article argued that the payment of mut’ahbefore the talaq vow is an effort of the court to guarantee the ex wive right as many ex husbands tended to ignore the payment of mut’ah if the court obliged them to give the payment after the talaq vow as the law regulates. From the perspective of maslaḥa, this judge decision can be considered as a form of maslaḥa.AbstrakMut’ah adalah salah satu bentuk hak nafkah bekas isteri yang didapatkan dari bekas suaminya akibat adanya cerai talak. Secara normatif, pembayaran mut’ah dilakukan setelah terjadi cerai talak. Artikel ini membahas tentang pembayaran mut’ah dilakukan sebelum terjadi cerai talak di Pengadilan Agama (PA) Kota Yogyakarta. Berdasarkan data wawancara dengan beberapa hakim PA Kota Yogyakarta, tulisan ini menyatakan bahwa perintah pembayaran nafkah mut’ah yang terjadi di PA Kota Yogyakarta merupakan salah satu bentuk usaha PA Kota Yogyakarta menjamin hak nafkah bekas isteri dari bekas suaminya. Langkah ini dilakukan karena banyak bekas suami yang mengabaikan pembayaran mut’ah kepada bekas isterinya jika pembayaran dilakukan setelah pembacaan ikrar talak di depan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Langkah hakim memerintahkan bekas suami untuk membayarkan mut’ah kepada bekas isteri ini dapat dianggap sebagai bentuk maslaḥah mursalah. 
LARANGAN ADAT NYONGKOLAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SASAK LENDANG BESO PADA MASA PANDEMI COVID-19 Sugitanata, Arif
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.13107

Abstract

Abstract: This article discusses about the prohibition of Nyongkolan, a tradition of grooms and his relatives visit to their brides’ houses in Sasak Lendang Beso during the Covid-19 Pandemic. The phenomenon shows that among the members of the community of Sasak Lendang Beso, nyongkolan takes important role in the process of marriage ceremony. However, the majority of the members of the community obey not to perform nyongkolan in the pandemic time. By using the concept of reasons for the emergence of legal practice in society initiated by Soerjono Soekanto, this paper finds that the obedience of the society to the regulation is a product of three factors, namely respect for traditional leaders and the government, efforts to avoid social sanctions if they violate the regulation of prohibiting nyongkolan, and avoid the spread of Covid-19.Abstrak: Artikel ini membahas tentang larangan adat Nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa Pandemi Covid-19. Masyarakat di Dusun Lendang Beso memberlakukan larangan adat nyongkolan dalam perkawinan pada masa pandemi covid-19 meskipun tradisi tersebut mempunyai peranan penting dalam prosesi perkawinan. Dengan menggunakan konsep teoretis tentang alasan munculnya praktek hukum dalam masyarakat yang digagas oleh Soerjono Soekanto, tulisan ini menemukan bahwa ketaatan terhadap berlakunya aturan larangan adat nyongkolan pada masa pandemi covid-19 di masyarakat Sasak Lendang Beso disebabkan oleh tiga faktor, yakni penghormatan terhadap tokoh adat dan pemerintah, usaha masyarakat untuk menghindari sanksi sosial jika melanggar aturan adat mengenai larangan nyongkolan di masa pandemi covid-19 dan upaya mencegah dan menghindari penyebaran covid-19.
PROGRESIVITAS HAKIM PENGADILAN AGAMA: Pengabaian Sumpah Suppletoire dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 254/Pdt.G/2014/PA.Psp Ramdani, Dadan
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.13106

Abstract

This article discusses about the rejection of the panel of the judges to the suplementary or suppletoire oath in the religious court of Padangsidempuan by focusing on the religious court decision Number: 254 / Pdt.G / 2014 / PA.Psp. Utilizing the concept of progressive law of Satjipto Rahardjo, this paper argued that the rejection of the council to the suppletoire oath indicates a progressive deed of the judges in implementing the law. The panel stated that two witnesses presented by the plaintiff in the preliminary evidence did not meet the minimum requirements of the evidence and the suppletoire oath was deemed not to strengthen the existing evidence. This indicates the panel disobey the article no 1940 of civil code stating that the suppletoire oath has a binding legal force. The panel disobedience to the legal rule is based on the consideration of the fairness for all parties.Artikel ini membahas tentang penolakan majelsi hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan terhadap sumpah supletoire pada putusan Nomor : 254/Pdt.G/2014/PA.Psp. Dengan memanfaatkan teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo yang menganggap hukum bersifat dinamis untuk mewujudkan keadilan masyarakat, tulisan ini menyatakan bahwa penolakan majelis hakim terhadap sumpah suppletoire dalam putusan tersebut menunjukkan langkah progresif hakim dalam menerapkan hukum acara. Majelis hakim menyatakan bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada bukti awal tidak memenuhi syarat minimmal pembuktian. Sumpah suppletoire yang diucapkan oleh penggugat tidak dapat berfungsi untuk memperkuat bukti permulaan yang ada. Langkah penolakan majelis hakim ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menjadikan pasal 1940 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sumpah suppletoire mempunyai keluatan hukum yang sempurna dan mengikat. Penolakan majelis hakim ini didasarkan pada pertimbangan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol 8, No 2 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol 8, No 1 (2015) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 1 (2009) Vol. 1 No. 1 (2008) More Issue