cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Jihadul Hayat
Contact Email
muhammad.hayat@uin-suka.ac.id
Phone
+6282339961357
Journal Mail Official
ahwal@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Marsda Adisucipto Street No. 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617     DOI : https://doi.org/10.14421/ahwal
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahwal aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 1 (2021)" : 8 Documents clear
FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyyah Mutakin, Ali
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14102

Abstract

Interfaith marriages are a classic example of a legal question that has yet to be resolved. There are several points of contention in it, ranging from how to define the term scribes to their legal standing. The purpose of this paper is to describe how the fatwas of NU, MUI, and Muhammadiyyah reinterpret mixed marriages. A descriptive-analytical method with a qualitative approach is used in this investigation. The research data is collated and described for further analysis using existing ideas, after which conclusions are drawn. This analysis demonstrates that NU's qaulī technique, MUI's maṣlaha mursala method, and Muhammadiyyah's sadd al-żarī'a method all strongly establish that interfaith marriage is prohibited, regardless of its form.Perkawinan beda agama, merupakan persoalan klasik yang hingga saat ini belum disepakati status hukumnya. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, mulai dari memaknai istilah ahli kitab hingga status hukumnya. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan reinterpretasi tentang perkawinan beda agama yang termuat dalam fatwa-fatwa NU, MUI dan Muhammadiyyah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa NU melalui metode qauli, MUI melalui maṣlahah mursalah dan Muhammadiyyah melalui metode sadd al-żari’ah dengan tegas menfatwakan bahwa apapun jenisnya, perkawinan beda agama dilarang oleh.
​REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM TUNISIA PASCA ARAB SPRING: Antara Liberalisme dan Konservatisme Muhajir, Muhammad
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14103

Abstract

After the Arab Spring, which was distinguished by the development of liberalism, Tunisia's personal status law became more progressive. This liberalism is exemplified by the enactment of a law permitting Muslim women to marry non-Muslim men. Tunisia's efforts to liberalize Islamic family law appear to be impeded, however, by the rejection of a proposal to change the law on inheritance equality between men and women. The purpose of this study is to examine the liberalism of Islamic family law in Tunisia. Using information media such as news, articles, and other sources, the research utilizes a descriptive-qualitative strategy with a theoretical and fact-based approach. This article argues that there are at least three reasons for Tunisia's modest liberalization of Islamic family law 1) Avoiding confrontations with secularists as much as possible. 2) Learning from the failure of the 2014 parliamentary general election, which revealed that Tunisians prefer non-religious parties. 3) The idealistic and pragmatic reasons of Ennahdha members.Pasca terjadinya Arab Spring, sistem perpolitikan di Tunisia menjadi lebih demokratis menyebabkan liberalisme pemikiran semakin menguat. Liberalisme tersebut ditunjukan dengan disahkanya undang-undang pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Namun upaya liberalisme hukum keluarga Islam Tunisia tampaknya masih terbatas dengan ditolaknya penyeruan amandemen undang-undang persamaan hukum waris antara laki-laki dan perempuan. Penelitian artikel ini adalah penelitian pustaka (library research). Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif-kualitatifdengan pendekatan teoritis dan fakta melalui media informasi baik berita, artikel, maupun sumber lainya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadinya liberalisme terbatas hukum keluarga Islam di Tunisia disebabkan tiga alasan. 1) Menghindari ketegangan dengan kaum sekuler 2) Belajar dari pengalaman kekalahan dalam pemilihan umum legislatif pada tahun 2014 yang menujukan masyarakat Tunisia cenderung memilih partai yang tidak berbasis agama, 3) Motif idealis dan pragmatis anggota partai Ennahdha].
HUKUM ISLAM, ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU: Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan Purnama, Handika
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14101

Abstract

"Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah" (Adat is based on sharia, and sharia is based on kitabullah) is a Malay proverb that expresses the close relationship between tradition and religion. This motto may also be seen in their marriage processions, which include merisik, meminang, tepuk tepung tawar, and a variety of others. In addition to adat and Islamic law, state law plays an important part in the Malay marriage process. The purpose of this study is to see these three orderings which exist in the Malay wedding procession in Pekanbaru, Riau. This article contends that each of these three systems when viewed from a non-conflictual standpoint, has its own role in the Malay marriage procession. The validity of the marriage is determined in part by Islamic law. Adat, or customary law, is used to control the flow of the wedding procession. In the meantime, state law serves as the marriage procession's administrator. Terdapat semboyan "adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah" yang menggambarkan hubungan erat antara tradisi dan agama dalam masyarakat Melayu. Slogan ini juga dapat ditemukan dalam prosesi perkawinan yang dilakukan oleh mereka seperti merisik, meminang, tepuk tepung tawar, dan beberapa prosesi lainnya. Selain hukum adat dan hukum Islam, hukum negara juga memainkan peran penting dalam prosesi perkawinan di kalangan orang Melayu. Penelitian ini berfokus pada keberadaan ketiga tatanan tersebut dalam prosesi pernikahan Melayu di Pekanbaru Riau. Dengan menggunakan pendekatan relasi non konflik antar sistem hukum dalam masyarakat, artikel ini berpendapat bahwa masing-masing dari ketiga sistem tersebut memiliki perannya masing-masing dalam prosesi perkawinan orang Melayu. Hukum Islam berperan sebagai penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Adat atau hukum adat berfungsi untuk mengatur jalannya prosesi perkawinan. Sementara itu, hukum negara berfungsi sebagai penyelenggara prosesi perkawinan.  
PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU: Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat Indrasukma, Andre
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14108

Abstract

A change in the management of pusaka tinggi (high heritage assets) in Nagari Kubang Putiah, Minangkabau, prompted this research. This article examines the position of pusaka tinggi in Nagari Kubang Putiah, as well as whether high inheritance management in Nagari Kubang Putiah is governed by Islamic law. The primary data came from interviews, while the secondary data came from literature studies on high heirlooms in Kubang Putiah. The findings show that, first, the position of high heirloom in Nagari Kubang Putiah is as a customary inheritance; second, the management of high heritage assets in Kubang Putiah has changed, not following the applicable provisions; and third, the management of high inheritance assets is following Islamic law, such as hibah (grants). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu perubahan pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putiah, Minangkabau. Artikel ini menganalisis bagaimana kedudukan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putiah, apakah pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putiah itu sesuai dengan Hukum Islam. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan. Sumber data primer diperoleh dari wawancara, sedang data sekunder dari kajian literatur yang terkait dengan harta pusaka tinggi di Kubang Putiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kedudukan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putiah adalah sebagai harta waris adat; kedua, pengelolaan harta pusaka tinggi di Kubang Putiah mengalami perubahan; ketiga, dari perspektif hukum Islam, pengelolaan harta pusaka tinggi dapat disamakan dengan harta hibah.
TETAP SAKINAH DI TENGAH PANDEMI: Usaha Korban Pemutusan Hubungan Kerja di Dusun Rejodadi Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Musyafaah, Nur Lailatul; Ilmiyah, Alif Safinatul; Safitri, Lely Dewi; F., M. Zakky Tasywirul
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14104

Abstract

As a result of the Covid-19 outbreak, numerous companies have terminated their employee ties. It has an impact on their life at home. The efforts of Rejodadi Campurejo Panceng Gresik village lay off victims to care for their families during the covid-19 outbreak are examined in this essay. Interviews and observations are used to acquire data. The impact of the Covid-19 pandemic, according to this study, contributed to the layoff of certain people of Rejodadi Village, Campurejo Village, Panceng District, Gresik Regency. As a result, they must fight for their family's survival. Finding another work, managing the family's financial habits, developing good communication between family members, and mentally and spiritually strengthening each other are among their efforts to keep the family in a condition of hurt. The layoff victim was able to keep his family in a state of harmony or sakinahAdanya covid-19 menyebabkan beberapa perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan pegawainya. Hal tersebut berimbas pada kehidupan rumah tangga mereka.Artikel ini mengkaji tentang upaya korban PHK warga Dusun Rejodadi Campurejo Panceng Gresik untuk menjaga keluarga sakinah pada masa pandemi covid-19. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secarakualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa warga Dusun Rejodadi Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik kehilangan pekerjaan karena diPHK oleh perusahaannya. Upaya mereka untuk mempertahankan keadaan sakinah dalam keluarga adalah mencari pekerjaan lain, mengatur pola keuangan keluarga, menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga, dan saling menguatkan mental dan spiritual. Dengan upaya tersebut, korban PHK berhasil menjaga keluarganya tetap dalam kondisi sakinah, mawaddah wa rahmah. 
BERDAKWAH SAMBIL MERAWAT KELUARGA: Aktivitas Khurūj Jama’ah Tabligh Keamiran Metro Lampung pada Masa Pandemi Santoso, Dri; Syarifudin, Ahmad
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14105

Abstract

Khuruj is a Tablighi Jamaat program that requires members to leave their homes for a period of time in order to proselytize Islam's principles. According to some academics, khuruj has resulted in the ignoring of some married couple rights and obligations. Due to the restriction of social movement during the covid-19, khuruj was performed with some adjustments to avoid the transmission of coronavirus. The purpose of this study is to determine the impact of khurûj on family function among Tablighi Jamaat in Metro Lampung during the pandemic era. This article argues that Tablighi Jamaat in Metro City is divided into two factions, namely Tablighi Jamaat Keamiran and Tablighi Jamaat Syuro Alami. Tablighi Jamaat Keamiran still performs Khurûj throughout the pandemic. From the perspective of family function, the researcher discovered Tablighi Jamaat Keamiran, which has been running on Khurûj in a pandemic situation, does not allow the members of Tablighi to Khurûj while disregarding family members. They must prepare for all the requirements of the family. Khuruj adalah program Jamaah Tabligh yang mengharuskan anggotanya meninggalkan rumah mereka untuk jangka waktu tertentu untuk menyebarkan ajaran Islam. Beberapa riset menunjukkan bahwa khuruj telah berakibat pada pengabaian beberapa hak dan kewajiban pasangan suami isteri. Dalam masa pandemi, akibat pembatasan gerakan sosial selama masa covid-19, khuruj dilakukan dengan beberapa penyesuaian untuk menghindari penularan virus corona. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak khurûj terhadap fungsi keluarga di kalangan Jamaah Tabligh di Metro Lampung pada masa pandemi. Artikel ini berpendapat bahwa Jamaah Tabligh di Kota Metro terbagi menjadi dua kubu, yaitu Jamaah Tabligh Keamiran dan Jamaah Tabligh Syuro Alami. Jamaah Tabligh Keamiran tetap melaksanakan Khurj selama masa pandemi. Ditinjau dari fungsi keluarga, peneliti menemukan Jamaah Tabligh Keamiran yang selama ini menjalankan Khurj dalam situasi pandemi, tidak membolehkan anggota Tabligh untuk Khurj jika dilakukan dengan mengabaikan anggota keluarga. Mereka harus mempersiapkan semua kebutuhan keluarga.
KE ARAH PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Kontribusi Teori Penyusutan (al-Qabḍ) dan Pengembangan (al-Basṭ) Abdul Karim Soroush Bahri, Syaiful
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14106

Abstract

This article examines Abdul Karim Soroush's theory of contraction (al-Qabḍ) and expansion (al-Basṭ) in religious interpretation, as well as his contribution to the reform of Islamic Family Law. To address this issue, the author conducted a literature review, examining Soroush's works as well as other data related to the topics discussed. The collected data was analyzed using content analysis techniques. Based on the research, Soroush's theory of contraction (al-Qabḍ) and expansion (al-Basṭ) seeks to demonstrate that religion and understanding of religion are two distinct entities. Religion is absolute and unchanging. Religious understanding, on the other hand, is relative and dynamic. Furthermore, this theory contributes to the renewal of the study of Islamic Family Law, specifically by positioning this knowledge as a result of understanding religion rather than as a religion. Furthermore, in the process of reforming the study of Islamic Family Law, other disciplines outside of the religious sciences, particularly science and social humanities sciences, are involved. Artikel ini membahas teori penyusutan (al-Qabḍ) dan pengembangan (al-Basṭ) dalam interpretasi agama yang digagas Abdul Karim Soroush, sekaligus melihat kontribusinya terhadap pembaruan Hukum Keluarga Islam. Untuk membahas persoalan tersebut, penulis melakukan studi pustaka dengan mengkaji karya-karya yang ditulis Soroush, dan data-data lain yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan tehnik analisis isi. Artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa teori penyusutan (al-Qabḍ) dan pengembangan (al-Basṭ) yang ditawarkan Soroush berupaya untuk menunjukkan bahwa antara agama dan pemahaman terhadap agama merupakan dua entitas yang berbeda. Agama bersifat absolut dan statis. Sedang pemahaman terhadap agama bersifat relatif dan dinamis. Selain itu, teori ini juga berkontribusi terhadap pembaruan kajian Hukum Keluarga Islam, yakni dalam hal memposisikan ilmu ini sebagai hasil pemahaman agama, dan bukan sebagai agama. Juga dalam hal bahwa dalam proses pembaruan terhadap kajian Hukum Keluarga Islam dilakukan dengan melibatkan disiplin ilmu lain di luar ilmu agama, terutama sains dan ilmu sosial-humaniora.
DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim Al Hasan, Fahadil Amin; Yusup, Deni Kamaluddin
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14107

Abstract

This paper examines the process of examining marriage dispensation cases prior to and following the enactment of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Cases. This paper was written using a qualitative research method, specifically normative and empirical juridical approaches. According to the findings of this study, the provisions of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 have explicitly regulated several things that are not specifically regulated in the formal and material rules governing marriage dispensation. The adoption of this regulation is anticipation and standardization for judges in making legal decisions so that court decisions pay more attention to the best interests of children when granting a marriage dispensation application. Makalah ini mendiskusikan tentang proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendakatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur secara tegas beberapa hal yang tidak diatur secara khusus di aturan formil maupun materil mengenai dispensasi kawin. Pemberlakuan Perma ini ialah sebagai atisipasi dan standarisasi bagi hakim dalam membuat putusan hukum agar putusan atau penetapan pengadilan lebih merperhatikan kepentingan terbaik anak ketika hendak mengabulkan permohonan dispensasi nikah

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol 8, No 2 (2015) Vol 8, No 1 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 1 (2009) Vol. 1 No. 1 (2008) More Issue