cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Musawa
Contact Email
psw@uin-suka.ac.id
Phone
+6285228019060
Journal Mail Official
psw@uin-suka.ac.id
Editorial Address
http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/about/editorialTeam
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 14123460     EISSN : 25034596     DOI : https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.1-17
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Art, Social,
Religion Arts Humanities Education Social Sciences
Musãwa Journal of Gender and Islamic Studies was first published in March 2002 by PSW (Pusat Studi Wanita) Sunan Kalijaga Yogyakarta under contribution with the Royal Danish Embassy Jakarta. In 2008, published twice a year in collaboration with TAF (The Asia Foundation), namely January and July. Musãwa Journal is a study of gender and Islam especially on gender mainstreaming and child rights both in the study of texts in the Qur’an and Hadith, figures and thoughts, history and repertoire, classical and contemporary literature as well as socio-cultural studies. All concentrations are in the context of Indonesia and other countries in Southeast Asia within the framework of unified NKRI, based on Pancasila. Musãwa Journal has been published by PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta since 2002. Initiated by lecturers, gender activists and Islamic studies scholars of PTKI ( Higher Education of Islamic Religion) Musãwa has regularly published academic works and researches on gender and Islam for almost two decades. Now, the Journal extends its studies with Children and Human Rights (HAM). All studies are still in the context of gender and its mainstreaming. Through the studies hopefully, the Musawa journal can be part of the implementation of gender mainstreaming in the context of Indonesian society.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Stugi Gender
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 16 No. 1 (2017)" : 9 Documents clear
PEREMPUAN, ASET DESA, DAN SUMBER PENGHIDUPAN: Studi Kasus Desa Gadungan, Blitar, Jawa Timur Anwar, M. Zainal; Angga, Rajif Dwi
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 16 No. 1 (2017)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2017.161.81-96

Abstract

This article focuses on the efforts to optimize village assets, especially physical assets or natural resources in an effort to increase livelihoods in the village. Through interview, observation and FGD methods, this paper presents three cases to deepen the dynamics of women and the economics of asset-based village. This paper shows that village women can be the figures of active citizens in promoting the village economy by organizing and utilizing the village assets in order to have a source of livelihood. This is certainly contrasted with the perception that the village women are only complementary in the life of the village. In addition, this paper shows that village assets have an important contribution in supporting and mobilizing the livelihoods of the citizens. Asset mapping is also useful as a base to increase the livelihoods of the people, so that they do not rely on one source only. The village-cracker industry is a proof of the role of village women in mobilizing people’s economy, processing raw materials into ready products and sold. In this sense, asset mapping is one of the important instruments that contribute to prosperity and happiness of the villagers.[Artikel ini fokus pada upaya optimalisasi aset desa, terutama aset fisik atau sumber daya alam dalam upaya mem- perluas sumber penghidupan di desa. Melalui metode wawancara, observasi dan FGD, tulisan ini menyajikan tiga kasus untuk memperdalam dinamika perempuan dan ekonomi desa berbasis aset. Tulisan ini menunjukkan bahwa perempuan desa bisa menjadi profil warga aktif dalam mendorong ekonomi desa dengan cara berorganisasi serta memanfaatkan aset desa dalam rangka menemukan sumber penghidupan. Ini tentu kontras dengan persepsi yang selama ini berkembang bahwa perempuan desa hanyalah pelengkap dalam tata kehidupan di desa. Selain itu, tulisan ini menunjukkan bahwa aset desa memiliki kontribusi penting dalam menopang dan menggerakkan sumber peng- hidupan warga. Pemetaan aset juga berguna menjadi pijakan dalam upaya memperluas sumber penghidupan warga agar tidak terkungkung hanya mengandalkan satu sumber penghidupan saja. Industri kerupuk yang dikelola pe- rempuan desa adalah bukti konkrit mengenai peran perempuan desa dalam menggerakkan ekonomi warga sekali- gus berupaya mengolah bahan mentah di desa menjadi produk olahan yang siap jual. Dalam konteks tersebut, pemetaan aset adalah salah satu instrumen penting dalam menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga desa.]
Pencitraan Perempuan Islami dalam Iklan Komersial (Analisis Semiotika) Ubaidillah, Ubaidillah; Herniti, Ening; Kusumawati, Aning Ayu
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 16 No. 1 (2017)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2017.161.1-17

Abstract

Women in commercial advertising is needed to strengthen the marketability of a product. Therefore, created an imaging. Imaging Islamic women looks at some of the products Wardah, Citra, and Sunsilk shampoo. This paper describes the interpretation of the iconic, meaning indeksional, and symbols in commercial advertisements. The data were taken form youtube, documented by data transcription, and then analyzed by using theory semiotics Charles Sanders Peirce. The conclusion of this study shows that the Islamic women imaged by Wardah, Citra, and Sunsilk in iconic interpretation is (1) an egalitarian, (2) care, (3) non-discriminatory, (4) sportsmanship, and (3) always grateful. Women islami within the meaning indeksional are (1) more confident, (2) always happy, (3) to inspire, (4) are free to move, (5) clean inwardly and outwardly, (6) reach freedom without violating limits, (7 ) hospitable, (8) has appeal, and (9) have a sense of comfort. Meanwhile, women's Islamic imaged in symbolic meaning is (1) Islamic, both verbal and nonverbal, (2) class high social, (3) a humanist, (4) domiciled equivalent, (5) maintain pluralism, (6) a valuable, and (7) white shine.[Wanita dalam iklan komersial sanagt penting untuk memperkuat pasar suatu produk. Untuk itu, menciptakan cit- ra perempuan dalam suatu produk menjadi signifikan. Citra wanita Islam bisa dilihat pada produk sampo Ward- ah, Citra, dan Sunsilk. Artikel ini menjelaskan interpretasi dari makna ikonik,indeks dan simbolik dalam iklan komersial tersebut. Data diambil dari youtube, ditranskripsikan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Kesimpulan menunjukkan bahwa citra wanita Islam di iklan tersebut dalam penafsiran ikonik adalah (1) egaliter, (2) perhatian, (3) tidak diskriminatif, (4) sportif, dan (5) selalu bersyukur. Sedangkan dalam makna indeks, citra wanita islami digambarkan (1) lebih percaya diri, (2) selalu bahagia, (3) menginspirasi, (4) bebas bergerak, (5) bersih luar dalam, (6) mencapai kebebasan, (7) ramah tamah (8) memiliki daya tarik seksual, dan (9) memiliki rasa nyaman. Sementara itu, citra wanita islami dalam arti simbolis adalah (1) Islami, baik verbal maupun nonverbal, (2) kelas sosial yang tinggi, (3) humanis, (4) berkedudukan setara, (5) menjaga pluralisme, (6) bernilai dan (7) putih bersinar.]
UPGRADING HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Lufaefi, Lufaefi
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 16 No. 1 (2017)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2017.161.97-110

Abstract

Men and women have the same right horizontally and vertically. Both have the same respect in the God’s eyes (QS. At-Taubah [9]: 71-72), and are not discriminated and subordinated to one another. But the problems of injustice and discrimination against women always happen, in which – one of them – is reflected in the marriage law (UUP). Several articles of this law have a gender bias and discrimination to women, such as the definition of marriage which doesn’t reflect equality between men and women, marriage age, the legalization of polygamy, etc. These articles are indeed contradictory with Islam that always promote justice and equality to all human being. This paper will try to explore issues of gender biased in marriage law with an Islamic approach. It is an effort how to promote gender equality and justice as mentioned and learned in the religious teachings. Religion never tolerates violence.[Manusia memiliki hak sama secara horizontal dan vertikal. Baik laki-laki atau perempuan, keduanya memiliki penghargaan yang sama di mata Tuhan (QS. At-Taubah [9]: 71-72), dan semeskinya tiada diskriminatif dan atau subordinatif kepada salah satunya. Namun fakta dari data tersebut tak semulus dengan implementasinya. Ketidakadilan dan ketidakberpihakan kepada perempuan menjadi hal yang tidak bisa dinafikan dalam kehidupan. Hal itu – salah satunya – tercermin dalam beberapa pasal undang-undang pernikahan (UUP) yang bias gender dan mendiskreditkan perempuan, seperti definisi perkawinan yang terkesaan merendahkan perempuan, usia perkawi- nan perempuan yang harus lebih mudah dari laki-laki, poligami, kedudukan istri di mata laki-laki yang lebih rendah, dan juga problem-problem lainnya. Pasal-pasal ini tentunya menyalahi kodrat agama sebagai ajaran yang meng- haruskan keadilan dan kesetaraan. Maka sudah semeskinya problematika tersebut diupgrad agar sesuai dengan cita-cita agama. Oleh hal itu makalah ini akan mencoba membongkar isu-isu bias gender dalam undang-undang pernikahan dengan pendekatan hukum islami. Hal itu, sebagai usaha mengembalikan cita-cita agama sebagai aja- ran yang mengharuskan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh umatnya, dan tidak sama sekali mengajarkan ke- kerasan kepada siapapun.]
SOSIOLOGI TUBUH DAN BUSANA MUSLIMAH Maftuhin, Arif
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 16 No. 1 (2017)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2017.161.19-31

Abstract

This paper aims at exploring sociological theories of body as an alternative approach for developing interdisciplinary Islamic studies. Three importants poinst are made trough reviewing relevant theories and literatures. First, it offers understanding of the new development in sociological theories of the body. Second, it gives emphasize on, and elaborates, the theory of docail body, which was initially developed by Michel Foucault. Third, it will analyze the Panduan Busana Muslimah book as a sample of how to use the theory of body to study one of the most prominent Islamic symbols of Islamic revivalism, the jilbab.[Artikel ini bertujuan untuk menawarkan teori tubuh sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam kajian Islam interdisiplin, yang sering kita sebut sebagai pendekatan integrasi-interkoneksi. Untuk mencapai hal dimaksud, tiga aspek akan dibahas secara mendalam. Pertama, makalah ini menjelaskan teori-teori baru yang berkembang dalam sosiologi tubuh. Kedua, makalah ini menekankan pentingnya teori docail body yang digagas oleh Michel Foucault. Dan ketiga, makalah ini memberikan contoh aplikasi singkat bagaimana teori tubuh itu dapat digunakan untuk menganalisis salah satu fenomena revivalisme Islam.]
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS MASJID MELALUI PROGRAM LUMBUNG PADI DI DESA GENENG, JAMBAKAN, BAYAT, KLATEN, JAWA TENGAH Hamsah, Ustadi
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 16 No. 1 (2017)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2017.161.111-126

Abstract

A discourse of women empowerment has been understood to be based on social capital , from the existence and the role of women themselves. This article is an attempt to enrich the discourse of women empowerment based on mosque. The function and the role of mosque will be socially linked to the patterns of women’s empowerment in creating food security i.e. rice barns. So far, the function of mosque is seen limited to a place for religious rituals that have a limited implication on its social role. Similarly, the function and the role of women in the village in particular, are also limited in the public sector. By using the constructive theory of Peter L. Berger, the analysis argues that the “culture” of the mosque provides an affinity for village women to develop empowerment models in the form of rice granaries with the patterns of participation and local organizational capacity. Supported by theological values of the mosque’s function and role, both patterns allow women to play their social functions and roles to be more wider.[Wacana pemberdayaan perempuan yang selama ini dipahami merupakan wacana yang berbasis social capital dari eksistensi dan peran perempuan itu sendiri. Artikel ini merupakan upaya untuk memperkaya wacana men- genai pemberdayaan perempuan yang berbasis masjid. Fungsi dan peran masjid secara sosial akan dikaitkan de- ngan pola-pola pemberdayaan perempuan dalam menciptakan ketahanan pangan yakni lumbung padi. Hal yang menarik adalah wacana bahwa masjid difungsikan sebatas pada tempat ritual keagamaan yang berimplikasi pada peran sosialnya yang sangat terbatas. Kemudian perempuan di desa, khususnya, juga dilihat fungsi dan perannya secara terbatas di sektor publik. Analisis dari persoalan ini dilakukan dengan menggunakan teori teori konstruk- sionisme Peter L. Berger. Dari analisis itu dapat dikemukakan bahwa “culture” masjid memberikan afinitas bagi perempuan desa untuk mengembangkan model pemberdayaan dalam bentuk lumbung padi dalam dengan pola par- ticipation dan local organizational capacity. Kedua pola itu memungkinkan perempuan memainkan fungsi dan peran sosialnya yang lebih luas dan didukung oleh values teologis dari fungsi dan peran masjid.]
KONSTRUKSI SEKSUALITAS DAN RELASI KUASA DALAM PRAKTIK DISKURSIF PERNIKAHAN DINI Rohmaniyah, Inayah
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 16 No. 1 (2017)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2017.161.33-52

Abstract

The article explores theological, normative and sexual construction as well as the power relation and its contesta- tion that contribute to the perpetuation of the hegemony of patriarchal discourse on early marriage. It also discloses the mechanism of knowledge power that operates in the discourse of the issue. The phenomenon of early marriage illustrates how knowledge is constructed, controlled and perpetuated through several mechanisms to be eventually systematic discursive practice. The discourse and practice of early marriage relate with a set of patriarchal knowl- edge constructed based on understanding of religious texts and legitimated theologically and culturally by related agencies. Knowledge on the sinful of free sex and the danger of woman’s body in the one side and in the other side marriage as part of worship is standardized as norm and social order (a norm that woman has to cover their body, get marriage early to be able to be protected) which operate in the system of power as the ruler and controller of the practice and the continuation of the power of the knowledge. A set of norms and orders including the banning, com- pulsory, stigmatization, and stereotype become strategic mechanism in strengthening the knowledge power on the normality of early marriage. Several religious and cultural practices become the locus to instill the norms and the knowledge on the early marriage as being a religiously legitimized sexual channel and prevention for unwanted preg- nancy outside marital institution. The series of the construction of knowledge and of sexuality on the body of woman, as well as on theologically unwanted pregnancy and woman’s age limit, is standardized in the form of norms and orders that function to strengthen the knowledge. Hence, the power of patriarchal and discriminative knowledge systematically contributes to the perpetuation of discourse and practice of early marriage. The reconstruction of non-patriarchal and non-discriminative knowledge is urgent in order to create what Foucault calls “the rupture from the past,” by involving authoritative agencies and re-inculcating egalitarian norms and orders as a control over the continuation of non-discriminative knowledge and practices in relation to early marriage. [Tulisan ini mengeskplorasi konstruksi teologis normatif, seksualitas, dan relasi power serta kontestasinya yang memberikan kontribusi terhadap pelanggengan serta hegemoni wacana patriarkhi sekitar pernikahan dini dan me- kanisme kekuasaan pengetahuan yang beroperasi dalam wacana pernikahan dini tersebut. Fenomena pernikahan dini menggambarkan bagaimana pengetahuan dibentuk, dikendalikan serta dilanggengkan melalui berbagai me- kanisme sehingga menjadi praktek diskursif yang sistematik. Wacana dan praktek pernikahan dini berkaitan den- gan berbagai pengetahuan patriarkhi yang dibangun berdasarkan pemahaman terhadap teks agama dan dilegiti- masi oleh agen-agen (tokoh dan lembaga agama) dan legitimasi kultural. Pengetahuan tentang dosa seks bebas dan bahaya tubuh perempuan di satu sisi, dan di sisi lain perkawinan sebagai ibadah dibakukan menjadi norma dan peraturan (norma bahwa perempuan harus menutup tubuhnya, harus segera menikah agar terjaga) yang dalam sistem kekuasaan berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol praktek dan keberlanjutan kuasa pengetahuan terse- but. Berbagai bentuk aturan dan norma, seperti larangan, keharusan, stigmatisasi dan stereotipi, menjadi mekanis- me strategis dalam mengokohkan kekuasaan pengetahuan tentang “kenormalan” pernikahan dini. Norma disosial- isasikan dalam berbagai kegiatan keagamaan dan praktek-praktek kultural dan pada saat yang sama dibangun pengetahuan tentang pernikahan dini sebagai lembaga penyaluran hasrat seksual dan menjadi solusi antisipatif kehamilan diluar lembaga perkawinan. Rangkaian konstruksi pengetahuan dan seksualitas tentang tubuh perem- puan sebagai sumber godaan, pacaran identik dengan hubungan suami Isteri, kehamilan tidak dikehendaki, dan keterbatasan usia, kemudian dibekukan dalam bentuk norma (misalnya keharusan menjaga virginitas, keharusan menjaga nama baik keluarga dan larangan melanggar norma) dan berbagai aturan yang menguatkan pengetahuan tersebut, dan memberikan kontribusi dalam melanggengkan wacana dan praktek pernikahan dini. Analisis relasi kuasa tentang pernikahan dini memperlihatkan bahwa kuasa pengetahuan yang patriarkhi dan dikriminatif secara sistemik memberikan kontribusi signifikan terhadap pelanggengan praktek pernikahan dini. Dengan demikian, agar dapat mewujudkan apa yang disebut Foucalt sebagai “the rupture from the past,” diperlukan konstruksi pengetahuan yang non patriarkhi dan non diskriminatif, dengan melibatkan agen-agen dan lembaga yang dipandang otoritatif dan legitimatif, serta pembakuan norma dan etika yang egaliter sebagai alat kontrol terhadap pengetahuan terse- but. Dengan pembakuan norma, aturan dan etika maka subyektifitas dan praktek masyarakat juga akan dapat berubah menjadi egaliter dan non dikriminatif.]
EKOSUFISME BERWAWASAN GENDER DALAM AL-QUR’AN Febriani, Nur Arfiyah
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 16 No. 1 (2017)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2017.161.127-152

Abstract

Environmental damage is increasingly a problem of the world. Environmental organizations in the world such as Green Peace, WWF and IPCC in 2014 showed that the damage on the earth, the sea and the air has reached a very worrisome stage. Scientists with a variety of expertise have been trying to offer solutions on this problem, including religious studies scholars who have also tried to build a paradigm based on the scripture. In a profoundly Sufi scientific tradition, the idea of eco-sufism in reconstructing the anthropocentric paradigm is interesting because it touches the deepest dimensions of humanity to build consciousness in the conservative action for the sake of the God. The writer also tries to unite gender relations with eco-sufism, as an effort to build an integral and holistic paradigm of society. This is because, without an integrated and holistic paradigm for all the people in the world, environmental conservation efforts will be only limited to small groups of humans among 2 (two) billion citizens of the world. [Kerusakan lingkungan terus menjadi permasalahan yang begitu mengkhawatirkan masyarakat dunia. Organisasi lingkungan di dunia seperti Green Peace, WWF dan IPCC pada tahun 2014 menunjukkan bahwa kerusakan di bumi, laut dan udara sudah sampai tahap yang sangat mengkhawatikan. Saintis dengan berbagai keahlian mencoba menawarkan solusi atas berbagai persoalan ini, termasuk para ahli agama yang mencoba masuk dalam tatanan membangun paradigma masyarakat sesuai arahan kitab suci. Dalam tradisi ilmiah sufi yang kental dengan nuansa spiritual, gagasan tentang eko-sufisme dalam merekonstruksi paradigma antroposentris adalah hal menarik kare- na menyentuh dimensi terdalam manusia untuk membangun kesadaran beraksi dalam konservasi demi rida Ilahi. Penulis juga mencoba untuk menyatukan relasi gender dengan ekosufisme, sebagai tawaran dalam upaya memba- ngun paradigma masyarakat yang integral dan holistik. Ini karena, sehebat apapun upaya yang dilakukan, tanpa membangun paradigma yang terintegrasi dan holistik bagi segenap masyarakat dunia, upaya konservasi lingkun- gan hanya akan dilakukan segelintir kelompok manusia di antara 2 Milyar warganya.]
KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis) Hudaya, Hairul
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 16 No. 1 (2017)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2017.161.53-65

Abstract

Unlike the case of physical and sexual violence and ignorance that have been included in KUHP and KHI, the psychological violence regulated in PKDRT Law is unique because the provision is not mentioned in other legislation. However, the case of psychical violence commonly happens in the household. Because of its verbal characteris- tic, both the perpetrator and the victim sometimes do not realize it. Psychical violence in PKDRT may cause an act that results in fear, loss of confidence, loss of ability, feelings of helplessness, and or severe psychological suffering to a person. In a hadith, the Prophet SAW forbids a husband to say bad things to his wife. The Hadith can be understood as a prohibition from the Prophet that Muslim are not allowed to commit psychical violence in the household. [Berbeda halnya dengan kekerasan fisik, seksual dan pengabaian nafkah yang termuat dalam KUHP maupun KHI, kekerasan psikis yang diatur dalam Undang-undang PKDRT merupakan suatu bentuk kekhasan karena ketentuan tersebut tidak disebutkan dalam perundangan lainnya. Meski demikian, kekerasan psikis ternyata lebih sering terjadi dalam rumah tangga karena sifatnya yang verbal sehingga baik pelaku maupun korban kadang tidak menyadarinya. Kekerasan psikis dalam PKDRT dapat berbentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam sebuah hadis, Nabi Saw. melarang suami untuk mengatakan hal yang buruk terhadap istrinya. Hadis tersebut dapat dipahami sebagai larangan Nabi Saw. untuk melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga.]
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU PASCA ORDE BARU Ekawati, Esty
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 16 No. 1 (2017)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2017.161.67-80

Abstract

The issue of women’s representation in politics is important because numbers of women who occupy political posi- tions in the party, legislative and executive bodies are still low. In fact, the laws of political parties and elections have provided opportunities for women to be involved in the formal political sphere, especially in the legislature. This is why the role of political parties becomes important in carrying out the function of political recruitment and of course the selection of legislative candidates including women. This article discusses the issues faced by women candidates in the post-New Order Elections that have an impact on the low number of women’s representation in the legislation. By using qualitative method, based on literature study and interview, the study reveals that the low number of women representation in legislative institution is caused by 1) motivation of women to become legislative candidate, 2) patriarchal culture of Indonesian society, 3) limited financial capital, and 4 ) the pragmatism of political parties. This condition is a challenge for women candidates to take political positions in the post-New Order.[Isu keterwakilan perempuan dalam politik ramai diperbincangkan karena masih rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik baik di internal partai, lembaga legislatif maupun eksekutif. Padahal, undang-undang partai politik dan pemilu sudah memberikan peluang bagi perempuan untuk bisa masuk dalam ranah politik for- mal, khususnya lembaga legislatif. Di sinilah peran partai politik menjadi penting dalam menjalankan fungsi re- kruitmen politik dan tentu saja seleksi calon anggota legislatif termasuk perempuan. Artikel ini membahas per- soalan yang dihadapi oleh kandidat perempuan pada Pemilu pasca-Orde Baru yang berdampak terhadap rendah- nya angka keterwakilan perempuan di legislatif. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi litera- tur dan wawancara, diketahui bahwa rendahnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif disebabkan oleh 1) motivasi kandidat perempuan untuk menjadi caleg, 2) budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat Indonesia, 3) keterbatasan modal finansial perempuan, dan 4) pragmatisme partai politik. Kondisi inilah yang men- jadi tantangan bagi kandidat perempuan untuk mengisi jabatan-jabatan politik di Indonesia pasca-Orde Baru.]

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 1 (2025): Vol. 23 No. 2 (2024) Vol. 23 No. 1 (2024) Vol. 22 No. 2 (2023) Vol. 22 No. 1 (2023) Vol. 21 No. 2 (2022) Vol. 21 No. 1 (2022) Vol. 20 No. 2 (2021) Vol. 20 No. 1 (2021) Vol. 19 No. 2 (2020) Vol. 19 No. 1 (2020) Vol. 18 No. 2 (2019) Vol. 18 No. 1 (2019) Vol. 17 No. 2 (2018) Vol. 17 No. 1 (2018) Vol. 16 No. 2 (2017) Vol. 16 No. 1 (2017) Vol. 15 No. 2 (2016) Vol. 15 No. 1 (2016) Vol. 14 No. 2 (2015) Vol. 14 No. 1 (2015) Vol. 13 No. 2 (2014) Vol. 13 No. 1 (2014) Vol. 12 No. 2 (2013) Vol. 12 No. 1 (2013) Vol. 11 No. 2 (2012) Vol. 11 No. 1 (2012) Vol. 10 No. 2 (2011) Vol. 10 No. 1 (2011) Vol. 9 No. 2 (2010) Vol. 9 No. 1 (2010) Vol. 8 No. 2 (2009) Vol. 8 No. 1 (2009) Vol. 6 No. 2 (2008) Vol. 6 No. 1 (2008) Vol. 5 No. 4 (2007) Vol. 5 No. 3 (2007) Vol. 5 No. 2 (2007) Vol. 5 No. 1 (2007) Vol. 4 No. 3 (2006) Vol. 4 No. 2 (2006) Vol. 4 No. 1 (2006) Vol. 3 No. 2 (2004) Vol. 3 No. 1 (2004) Vol. 2 No. 2 (2003) Vol. 2 No. 1 (2003) Vol. 1 No. 2 (2002) More Issue