Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

IUS
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 23033827 EISSN : 2477815X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power

Arjuna Subject : -

Articles 702 Documents

12 13 14 15 16

FASTENING TRANSFER OF TECHNOLOGY THROUGH THE FRANCHISE AGREEMENT Zainal Asikin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The major improvement of franchise practices in Indonesian within the last 10 (ten) years has speeded to many region. Yet the government and local government under informed about the exact concept and regulation of franchise. Therefore this research meant to find out the concept of franchise and how the government regulate franchise agreement and its relation with transfer of technology. This research in a normative research as a way to depth study legal norms in various primary and secondary legal sources in Indonesia. In fact, in Indonesian the practice of franchise has developed widely without having a particular law to regulate formulate a law to regulate franchise particularly, as the regulation in form of government regulation (PP No. 42 of 2007) is inadequate to solve the complex legal problem of franchise practice.Keyword : franchise, agreement, transfer of technology

ANALISIS HUKUM TENTANG PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DENGAN BUKTI AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH) Muhammad Jeffry Maulidi; M. Arba; Kaharuddin Kaharuddin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang dikenal dengan sebutan Rechts Cadastar/LegalCadastar oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran ini menghasilkan Sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Tujuan Peneliti untuk mengetahui efektivitas dan kekuatan peralihan akta di bawah tangan sebagai dasar pendaftaran pertama kali dan kekuatan sertipikat atas dasar peralihan hak atas tanah yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan.Penelitian ini dilakukan secara empiris untuk menganalisis peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat. Ketentuan lebih lanjut pendaftaran tanah menurut pasal 19 Ayat (1) UUPA diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali baik secara sistematis maupun sporadik.Pada proses Pendaftaran Tanah dikenal dengan Peralihan hak atas tanah yaitu berpindah hak kepada orang lain baik melalui suatu perbuatan hukum maupun peristiwa hukum. Peralihan hak atas tanah menurut yuridis dilakukan secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan pada Kantor pertanahan Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan Kekuatan hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan surat yang dibuat dibawah tangan sebagai bukti kepemilikan tetap sah dan diakui dalam penerbitan sertipikat, meskipun surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya akta yang dibuat secara autentik

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN Astan Wirya
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Kebijakan formulasi penanggulangan tindak pidana kehutanan dalam tesis ini permasalahannya adalah Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan dan Bagaimana Kewenangan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H) berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, penelitian ini didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach), sedangkan analisis penelitian dengan cara penafsiran asas-asas hukum, dengan kerangka berfikir deduktif-induktif sebagai suatu penjelasan dan interpretasi logis dan sistematis. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan, diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur jenis-jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan dengan ancaman pidana minimum khusus sampai dengan maksimum yang dibedakan pertanggungjawaban pidananya terhadap perseorangan, orang-perseorangan yang berada disekitar dan/atau dalam kawasan hutan, korporasi dan pejabat pemerintah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, mengamanatkan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H), lembaga tersebut berkedudukan di bawah Presiden, unsur-unsur kelembagaan adalah Kementerian Kehutanan, Polri, Kejaksaan dan Unsur lain yang terkait. Struktur kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala dibantu beberapa Deputi diantaranya, deputi bidang pencegahan, penindakan, hukum dan kerjasama serta deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Lembaga P3H memiliki kewenangan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan perusakan hutan yang dilakukan peran serta masyarakat, pemenuhan kebutuhan akan sumber bahan baku, melakukan kampanye anti perusakan hutan dan lainnya. Kewenangan penindakan dilakukan proses hukum penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan. Selain kewenangan tersebut LP3H juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi penangan perkara tindak pidana kehutanan.

KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) MENGUBAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR (STUDY KASUS PUTUSAN NO.74/DKPP-PKE-II/2013) Lalu Kukuh Sekartadi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kekuatan hukum putusan dari DKPP dalam mengubah atau membatalkan Keputusan KPUD Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Untuk mengkaji permasalahan normatif digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan DKPP sejajar dengan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, dimana penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas untuk menegakkan kode etik dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Kekuatan dari putusan DKPP sangatlah kuat dan mengikat sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya hukum lagi oleh pihak yang dinyatakan bersalah melanggar kode etik, namun di sisi lain perlu adanya kontrol dan aturan yang tegas agar DKPP menjalankan tugasnya sesui dengan fungsi dan wewenangnya secara konsisten.

KOMPETENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Edward Samosir
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Adanya perluasan kewenangan Pengadilan tindak pidana Korupsi dalam mengadili tindak pidana pencucuian uang harus diatur dalam Undang-Undang, Untuk menjamin kepastian hukum, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan atau Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang berwenang menuntut tindak pidana pencucian uang dalam melimpahkan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi harus disertai surat dakwaan yang mengikutkan tindak pidana asalnya “Korupsi” sebagaimana Pasal 2 huruf “a” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan revisi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai dasar hukum pelimpahan perkara ke pengadilan.

CONCEPT OF RULE OF LAW IN RELATED TO FREISS ERMERSSEN AUTHORITY ON WELFARE STATE Rusnan Rusnan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The History of welfare state’s emergence, which explains when the concept of rechtsstaat was introduced in the 19th century and beginning of 20th century the circumstances was dominated by the idea that state and government is passive or intervention absence in citizen affairs except in public interest such as war and foreign relations. State only considered as “nachtwacther state” which means night watchman state, these ideas according to the prevailing of economic liberalism concept at that time were in control of “Laissez faire, laissez aller” argumentation means if every person was given the freedom to take care of each economy, the State economy itself will be healthy. But the result of liberalism, in 1931 economic crisis emerged, thus demolishing world economy. To cope with the economic crisis state aid is needed and resulting the state began entering public life and since that the theory of welfare state growing rapidly. Type of welfare state or modern state law explains that the principal tasks of the state is not only in law enforcement but also to achieve social justice (social gerechtigheid) for all the people, to reach that the public administration needs freedom (freiss Ermessen) or pouvoir discretionaire in carrying out its functions (bestuurszorg). As a logical consequence of widespread state intervention in all aspects of people’s lives in a welfare state it would appear the issues in the government conduct due to Freiss Ermerssen given by the public administration in making public policy, generate possibility of arbitrary action against citizens. But keep in mind that the Freiss Ermessen is to resolve the problems that appear suddenly as a consequence of crisis. Kaywords : Rule of Law, Freiss Ermessen, Welfare State

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI LELANG ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM PERKARA SERTIFIKAT GANDA Ni Ketut Devy Ratna Sari; Sudiarto Sudiarto; Djumardin Djumardin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum pembeli lelang dari pelaksana lelang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli lelang untuk mempertahankan hak keperdataan atas obyek lelang; Menurut peneliti; (1) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 83/Pdt.G/2008/PN/Dps, pemenang lelang membeli tanah berdasarkan sertifikat yang semestinya telah dimusnahkan dan karena sertifikat tersebut cacat secara hukum, maka pembeli lelang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi, perlindungan hukum yang dapat diterapkan dalam perkara sertifikat ganda yaitu perlindungan hukum secara represif, sehingga dapat memberikan perlindungan yang secara nyata; (2) bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli lelang dalam perkara sertifikat ganda pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor No.83/Pdt.G/2008/PN.Dps adalah upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

PRINCIPLE MEDIATION OF DOMESTIC VIOLENCE AS CRIMINAL ACT Sandy Ari Wijaya
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penal mediation is a process of extra judicial settlement for criminal case. The application ofpenal mediation on criminal law is to give the justice and protection to the victims of which it isnot accommodate by legality aspect in Indonesia criminal law. The existence of penal mediationprinciple with legal certainty affect the domestic violence (KDRT). The inconsistence continueswhen the penal mediation process relevance is applied to serious domestic violence that violate thehuman rights. The legality principle and human rights must be aligned with the penal mediationprinciple associated with domestic violence (KDRT) to reach ideal justice in the substance ofvictim protection in the domestic violence law, and in general the alignment of the new substancein Indonesian Criminal Code (KUHP) to protect the values and spirit of Indonesian country.Key word: penal mediation principle, legality, domestic violence ( KDRT), HumanRights

PERSPEKTIF KEDUDUKAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Zainun Zakiya Nugrahayu
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Dewan pengupahan Provinsi dalam Upah Minimum Provinsi . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Objek penelitian pengaturan penetapan Upah Minimum Provinsi. Sedangkan subjek penelitiannya adalah Dewan Pengupahan Provinsi. Sumber bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah dan literature penunjang lainnya yang dianalisis secara normatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pertama : Penetapan Upah Minimum Provinsi mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam hukum ketenagakerjaan, meskipun peraturan pemerintah yang khusus mengenai upah minimum belum diterbitkan. Kedua: kedudukan Dewan Pengupahan Provinsi NTB sebagai lembaga fungsional teknis yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur sebelum menetapkan Upah Minimum Provinsi. Akan tetapi rekomendasi dari dewan pengupahan tidak memiliki kekuatan yang mengikat yang menjadi dasar penetapan upah minimum provinsi. Dewan pengupahan juga tidak memiliki kewenangan koordinasi dengan dewan pengupahan di tingkat yang berbeda.

PENAL ACCOUNTABILITY OF SPENDING USER OFFICER/ SPENDING USER AUTHORITY (SUO/ SUA) IN THE GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES M. Sofian Assaori
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This research is a normative research, consider that this research heading off from statute analysis on the type of corruption. Corruption penal accountability and the position or personal indication of faults over government’s goods and services procurement, this research applying statutes, conceptual and case approach. According to research result, we may conclude that the corruption type that potentially conducted by SUO/ SUA are: against the law act, abuse of authority, bribes and gratification. Furthermore, personal faults generally may indicated by the containing of unlawful act (fault) in his personal deed, capable of being responsible, the absence of forgiveness and justification excuse. While particular indication such as unlawful act, abuse of authority and obligation neglected. Thereafter, indications of position fault are arbitrary of authority, violation on good governance principles and mal-procedure/ administration. Keywords: accountability, fault, corruption.

Page 14 of 71 | Total Record : 702

12 13 14 15 16

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name jurnalius

Contact Email jurnaliusunram@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA