Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

IUS
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 23033827 EISSN : 2477815X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power

Arjuna Subject : -

Articles 702 Documents

11 12 13 14 15

LAND POSSESSION RIGHTS AND ITS AFFAIR I Made Suwitra
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Land right control under customary law that was communal religious in nature tend to control insecular individual manner despite being controlled by the customary law. Land right registrationis motivated more by intention to transfer the land right. These two conditions may result inconflict and affect the conflict settlement. The land right registration in the context of AgrarianLaw can unintentionally result in conflict due to ignorance of the process in the customary law,or the land right is controlled using the ownership pattern as of Agrarian Law context. Thesettlement of such conflict can be done through non-litigation or litigation manner, but litigationis preferred since it is considered to give legal certainty.Key word: Land Tenure, Conflict Implication

Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga M. Yazid Fathoni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu suatu pernikahan haruslah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan undang-undang agar perkawinan tersebut mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Namun demikian, saat ini di masyarakat terjadi kecenderungan pernikahan itu dilakukan dengan cara sirri, kecenderungan ini seringkali terjadi khususnya terhadap pernikahan seorang pria untuk kedua kalinya atau poligami. Penelitian ini ingin mengungkapkan kedudukan pernikahan poligami secara sirri perspektif hukum keluarga dan mengungkapkan sah atau tidaknya pernikahan poligami secara sirri menurut UUP dan menurut Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada pengertian pasti mengenai istilah “nikah sirri”, namun demikiann nikah sirri dalam arti pernikahan tidak dicatatkan bukanlah sebagai suatu syarat keabsahan suatu perkawinan Keberadaannya dianggap sebagai upaya fungsi negara untuk memberikan perlindungan dan sebagai alat bukti otentik adanya suatu peristiwa hukum perkawinan.

PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Diangsa Wagian
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini ditujukan untuk mengeskplorasi aspek pembaharuan hukum kontrak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dalam bingkai penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum kontrak sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPerdata telah diperbaharui oleh pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan sejak tahun 1960. Pembaharuan itu dilakukan secara parsial dan tersebar melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sehingga, hukum kontrak di Indonesia sekarang ini bukan hanya ada dalam Buku III KUHPerdata tetapi juga ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Pembaharuan itu dilakukan oleh pemerintah dengan menerobos asas kebebasan berkontrak yang menjadi tulang punggung hukum perjanjian sehingga para pihak tidak lagi memiliki kebebasan penuh dalam berkontrak atau untuk menentukan isi perjanjiannya. Hal itu dilakukan oleh pemerintah atas dasar kepentingan umum dan melindungi pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah dalam kontrak. Dengan demikian, hukum kontrak kini bercorak tidak lagi murni bersifat keperdataan tetapi mengandung aspek hukum publik, dimana aspek hukum pidana dan hukum administratif telah mewarnai dan masuk di dalamnya.

THE FORMULATION POLICY FOR PROSECUTOR’S AUTHORITY WITHIN MONEY LAUNDERING Indah Paramita
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The authority of money laundering case’s prosecutors mentioned in article 68 Law Nr. 8 Year 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering. The formulation remains unclear and needs further juridical interpretation. Based on the result of research, it can be concluded that the prosecutor’s authority formulated in article 68 Law Nr. 8 Year 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering contains of weaknesses as follow : (1)in indictment making process, (2) in case’s handing over process and (3) in transaction blockaging. The juridical implication that appear is the technical regulation should be dismissed since they are in contrary with higher regulation (Law Nr. 8 Year 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering). With regards to this condition, the best future formulation for prosecutor’s authority is appliying Indonesian Criminal Procedure Codification (KUHAP), since it can decrease the authority overlap between District Attorney and Corruption Eradication Commission.Keywords : Formulation, authority, prosecutor.

GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI Saiful Akbar
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan menganalisis Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: Apakah pegawai negeri atau penyelenggara negera yang menerima hadiah berupa layanan seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi, dan Bagaimanakah teknik pembuktian kesalahan penerima hadiah kesenangan berupa layanan seksual sebagai tindak pidana gratifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kata “fasilitas lainnya” dapat diartikan secara luas, sehingga layanan seksual dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Namun demikian harus pula memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teknik/cara untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah dengan membuktikan terpenuhi atau tidaknya keseluruhan unsur-unsur dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik berimbang. Adapun alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah alat-alat bukti yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti petunjuk yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

TELAAH ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK Minollah Minollah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis asas keadilan dalam pemungutan pajak rokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskripsi kualitatif dengan penalaran deduksi dan diperoleh kesimpulan bahwa Ada dua macam keadilan pajak, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan pajak menganut dua prinsip, yaitu prinsip manfaat (benefit principle) dan prinsip kemampuan membayar (ability to pay principle). Asas keadilan dalam Pajak rokok, Pajak rokok adalah pajak yang bersifat obyektif, dimana setiap orang yang membeli rokok sudah langsung membayar pajak rokok yang sama dengan tidak melihat suku, agama, kewarganegaraan, usia, pekerjaan, kaya ataupun miskin. Pajak rokok menganut keadilan horizontal dan menggunakan prinsip manfaat (benefit principle).Untuk kedepannya dilihat dari sisi keadilan distribusi pembagian hasil pajak rokok didasarkan pada jumlah hasil riil pemungutan pajak rokok pada masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota

THE IMPORTANCE OF ACADEMIC SCRIPT IN THE STATUTES FORMATTING TO REALIZE ASPIRASIONAL AND RESPONSIVE LAW Abdul Basyir
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This study aims to identify and assess the importance of an academic paper on the laws formation in creating aspirations and responsive law and also to knowing the implications of law that is not accompanied by an academic paper. This type of research is normative research. The approach used to address this fundamental problem, namely the statute approach and conceptual approach. Academic Paper in the formation of legislation is as early draft legislation and regulation, institutionalize or formalize conditions and/or events in the community into legislation. Creating aspirations and responsive law is because the law is formed starting from the bottom to the top (bottom up), and the product of legislation can be enforced and accepted by the community. The implications of the draft legislation that is not accompanied by an academic paper that is denied to be discussed, unprocedural, and the legislation products can be constrained when executed or enforced.Keywords: academic paper, The formation of legislation, implication.Abstrak

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYIMPANAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PADA PERIKATAN JUAL BELI BERTAHAP Yudi Setia Permana; Salim HS; Aris Munandar
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Pembuatan akta perikatan jual beli bertahap merupakan keinginan para pihak sebagai perjanjian pendahuluan untuk nantinya berkelanjutan kepada perjanjian secara lunas. Terhadap hal tersebut penulis menganalisis pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan sertifikat hak atas tanah pada perikatan jual beli bertahap. Penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian normatif atau kepustakaan. Metode pendekatannya adalah perundang-undangan dan konseptual dengan penggunaan analisis preskriptif dan analogi. Kode Etik Notaris (KEN) sangat penting dan berpengaruh untuk bersikap, bertingkah laku dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Kewenangan dan kewajiban penyimpanan sertifikat hak atas tanah oleh Notaris pada perbuatan hukum perikatan jual beli bertahap merupakan bentuk tanggung jawab dan sikap netral Notaris terhadap para pihak untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan sertifikat hak atas tanah wajib menjaga sertifikat, dengan amanah kepercayaan yang diberikan oleh para pihak. Pertanggung jawaban Notaris dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Notaris diwajibkan juga memelihara dan menjaga sertifikat. Notaris berkewajiban mengganti akibat kerusakan ataupun kehilangan sertifikat hak atas tanah sebagaimana tercermin dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

THE GOVERNMENT’S ROLE IN FACING THE INJUSTICE OF GLOBAL TRADE Muhammad Sood
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Despite the controversy about the liberalization of trade, however the government of Indonesia has ratified the WTO provisions by the discharge of the Act Number 7 Year 1994 concerning the Agreement on establishment of the World Trade Organization. This is a fact of law that formed base on the political will of the Indonesian government to encourage the free trade system as an impact of the circulation of the vital flow of goods, services, capital and labor among countries in both the regional and global level. This change mainly supported by the development of science and technology is growing rapidly and broadly, therefore nations must work together in both the global and regional level. The benefits have been felt by Indonesia in the presence of trade between nations is successful in developing its exports, especially non-oil exports. Therefore, in international trade requires a system of international trade organization to promote the establishment of a free market, fair and open to all countries. In the world trading system, the Government of Indonesia has been struggling along with other countries actively participated success of multilateral trade negotiations within the framework of the GATT Uruguay Round in 1994, the main objective is not only focused on free trade but also fair trade. For the agenda, the Indonesian government has taken some steps of deregulation and de-bureaucratization to improve efficiency of the national economy. The program will continue to be struggled as a strategic step and is the increase of non-oil exports in order to achieve the goals of economic development in Indonesia.Keywords: Government role, trade globalization, international trade

ANALISIS HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM ASING DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA Khotimatun Nafisah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Dalam rangka lebih mendapatkan iklim penanaman modal yang lebih menarik, penyelenggaraan pengaturan hukum dan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan peraturan-peraturan yang mempunyai keterkaitan dengan penanaman modal secara mantap, lengkap dan memberi kepastian berikut ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang efektif memegang peranan penting. Salah satu yang menghambat iklim investasi adalah terletak pada tidak tepatnya penyelenggaraan kebijakan dan peraturan di bidang penanaman modal sehingga banyak menimbulkan kecemasan dan rasa tidak menentu bagi penanam modal. Harus diakui bahwa pembaharuan substansi hukum semata tidak akan cukup dapat menarik investor.Investasi asing sangat dibutuhkan oleh Indonesia karena memberikan dampak positif pada pembangunan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengundang investor asing, karena mereka dapat membiayai sejumlah proyek di Indonesia. Proyek-proyek yang diinvestasikan akan memberikan pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan seperti tenaga kerja, kondisi ekonomi lokal, peningkatan pendapatan daerah, meningkatkan devisa Negara, dan lain-lain.Kata kunci: Kepemilikan Saham, Divestasi Penanaman Modal Asing

Page 13 of 71 | Total Record : 702

11 12 13 14 15

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name jurnalius

Contact Email jurnaliusunram@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA