Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM TENTANG PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DENGAN BUKTI AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH) Muhammad Jeffry Maulidi; M. Arba; Kaharuddin Kaharuddin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang dikenal dengan sebutan Rechts Cadastar/LegalCadastar oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran ini menghasilkan Sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Tujuan Peneliti untuk mengetahui efektivitas dan kekuatan peralihan akta di bawah tangan sebagai dasar pendaftaran pertama kali dan kekuatan sertipikat atas dasar peralihan hak atas tanah yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan.Penelitian ini dilakukan secara empiris untuk menganalisis peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat. Ketentuan lebih lanjut pendaftaran tanah menurut pasal 19 Ayat (1) UUPA diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali baik secara sistematis maupun sporadik.Pada proses Pendaftaran Tanah dikenal dengan Peralihan hak atas tanah yaitu berpindah hak kepada orang lain baik melalui suatu perbuatan hukum maupun peristiwa hukum. Peralihan hak atas tanah menurut yuridis dilakukan secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan pada Kantor pertanahan Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan Kekuatan hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan surat yang dibuat dibawah tangan sebagai bukti kepemilikan tetap sah dan diakui dalam penerbitan sertipikat, meskipun surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya akta yang dibuat secara autentik

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Lokomotif Perekonomian Desa Di Desa Jeringo Kec.gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Muh. Risnain; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Kaharuddin Kaharuddin; Sri Karyati
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.27

Kegiatan ini bertujuan : pertama, menyamakan persepsi antara anggota badan Permusayawaran dan kepala desa terkait prosdural dan substansi pembuatan perdes, kedua, meningkatkan pemahaman kepala desa dan anggota BPD tentang prosedur dan mekanisme pendirian BUMDES. Pemecahan masalah di atas dilakukan dengan melakukan pelatihan singkat kepada anggota Bamusdes dan pendampingan pembentukan BUMDES . Pelatihan ini akan memberikan materi terkait perubahan yang terjadi dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 111 tahun 2016 tentang Pembentukan peraturan Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pelatihan dilakukan secara dialogis dengan memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta pelatihan untuk berdiskusi dengan pelatih yang telah memiliki pengalaman di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan. Kepada peserta diharapkan untuk menyediakan draf perdes untuk dibahas dan diskusikan bersama dengan pelatih ketika dilakukan pelatihan. Pendampingan pengurusan pembentukan BUMDES dilakukan dengan membantu Kepala desa menyiapkan persyaratan-persyaratan pendirian BUMDES seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pelaksanaan kegiatan ini berkesimpulan bahwa Misi pendirian BUMDES sebagai lokomotif perekonomian desa harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Pendampingan pembentukan dan pendirian BUMDES adalah salah satu usaha untuk mendapatkan legitimasi yuridis pendiran BUMDES sebagai Badan Hukum. Pendirian BUMDES pada tahap berikutnya adalah melakukan pencatatan di Notaris dan pendaftaran di kementerian Hukum HAM diharapkan BUMDES memiliki dasar hokum untuk melakukan kegiatan usaha. Langkah selanjutnya dalam rangka pendampingan BUMDES adalah pendampingan operasional ketika BUMDES melaksanakan kegiatan usahanya. Maka hendaknya perguruan tinggi sebagai Center of excellent dengan tridharma nya harus terus melakukan pendampingan BUMDES guna mewujudkan BUMDES yang sehat dan penggerak perekonomian desa.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Mataram Dalam Penerapan Peraturan Daerah Terkait Larangan Merokok Di Tempat Umum Muhammad Ilwan; Minollah Minollah; Kaharuddin Kaharuddin
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.40

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bentuk kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Mataram dalam kerangka penerapan Perda Kota Matarm Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dengan menggunakan penelitian normative dan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diadopsi dalam Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah dengan menggunakan program rutin berupa sitem pengawasan oleh Puskesmas di dalam wilayah kerja. Mengintegrasikan peraturan daerah tentang KTR dalam setiap instansi pemerintah/agensi dan pemerintah daerah sebagai bagian dari keteraturan public. Sebagai tambahan, dengan menerapkan kampanye public melalui media masa, fasilitas hotline yang disediakan oleh pemerintah daerah. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah dalam hal larangan bebas merokok, haruslah ada wilayah atau area khusus merokok.

Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Gelangsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Kaharuddin Kaharuddin; Sofwan Sofwan; Haeruman Jayadi
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i2.50

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat penting khususnya kualitas aparatur pemerintah desa yang merupakan garda terdepan dalam pembangunan desa yang behadapan langsung dengan masyarakat. Tujuan dari diadakannnya pendampingan ini yaitu agar para aparatur desa memahami tata cara dan teknik pembuatan peraturan desa sehingga peraturan desa memiliki standar yang baik yaitu aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah, tanya jawab dan pembimbingan. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu aparatur desa dapat memahami baik secara teoritis maupun secara teknis tata cara pembuatan peraturan desa, termasuk peraturan kepala desa serta peraturan lainnya. Pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam membuat peraturan di tingkat desa sangat diperlukan agar kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat terlaksana dengan baik, sehingga manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

Intervensi Negara Dalam Pembatasan Kebebasan Berkontrak Di Indonesia Muh. Risnain; Gatot DH Wibowo; Kaharuddin Kaharuddin; Dyah Eka Suryawati
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.124 KB)

Hakikat intervensi Negara dalam pembatasan kebebasan berkontrak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah bentuk perlindungan negara terhadap hak asasi manusia warga Negara lain dan bentuk perlindungan Negara terhadap kondisi perekonomian nasional yang sehat dan berdaya saing. Bentuk intervensi Negara dilakukan dalam bentuk pengaturan bentuk dan substansi kontrak yang dibuat oleh Negara. Konsep pembatasan kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia dilakukan dalam kerangka hokum pasal 28 UUD NRI 1945 melalui instrumen undang-undang yang dibentuk melalui keterlibatan public yang optimal dan dalam kerangka menjaga pertumbuhan perekonomian nasional yang sehat dan berdaya saing. Di samping itu hendaknya ada mekanisme pengawasan publik melalui lembaga independen yang memberikan pengawasan terhadap proses dan pelaksanaan kontrak yang berpengaruh pada kepentingan umum.

Pengembangan Bahan Ajar Leksikon Gender Bermuatan Kearifan Lokal Pada Materi Variasi Bahasa Mata Kuliah Sosiolinguistik Syamsinas Jafar; Syahbuddin Syahbuddin; Nasaruddin M. Ali; Aswandikari Aswandikari; Kaharuddin Kaharuddin
Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Vol. 7 No. 4b (2022): Desember
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jipp.v7i4b.592

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan bahan ajar dalam mata kuliah sosiolinguistik pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonessia FKIP Universitas Mataram. Penelitian ini bertujuan (a) merancang bahan ajar leksikon gender bahasa Sasak yang bermuatan nilai kearifan lokal pada materi variasi bahasa mata kuliah sosiolinguistik menjadi produk/model bahan ajar, (b) mengetahui keefektifan dan kelayakan bahan ajar leksikon gender bahasa Sasak bermuatan nilai kearifan lokal pada materi variasi bahasa mata kuliah sosiolinguistik digunakan sebagai produk/model bahan ajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini jenis kualitatif berupa penelitian pengembangan R and D (Research and Development) dengan pendekatan model ADDIE. Model ADDIE ini dilaksanakan mengikuti langkah-langkah pengembangan yaitu (1) analisis (analize), (2) disain (design), (3) pengembangan (development), implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). Penelitian pengembangan ini telah menghasilkan rancangan produk/model bahan ajar leksikon gender bahasa Sasak yang bermuatan kearifan lokal dalam submateri variasi bahasa gender pada mata kuliah sosiolinguistik dengan prosentase sangat baik (93,75) berdasarkan hasil validasi para ahli. Sebagai produk/model, bahan ajar ini telah diimplementasikan dan dievaluasi pada kelas besar mahasiswa pada mata kuliah sosiolinguistik, dengan kategori keefektifan dan kelayakan baik dengan prosentase 74, 4%. Bahan ajar leksikon gender bahasa Sasak bermuatan kearifan lokal sebagai produk telah dicantumkan dalam RPS mata kuliah sosiolinguistik sebagai submateri pada materi variasi bahasa gender.

Pengembangan Bahan Ajar Leksikon Gender Bermuatan Kearifan Lokal Pada Materi Variasi Bahasa Mata Kuliah Sosiolinguistik Syamsinas Jafar; Syahbuddin Syahbuddin; Nasaruddin M. Ali; Aswandikari Aswandikari; Kaharuddin Kaharuddin
Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Vol. 7 No. 4b (2022): Desember
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jipp.v7i4b.592

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan bahan ajar dalam mata kuliah sosiolinguistik pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonessia FKIP Universitas Mataram. Penelitian ini bertujuan (a) merancang bahan ajar leksikon gender bahasa Sasak yang bermuatan nilai kearifan lokal pada materi variasi bahasa mata kuliah sosiolinguistik menjadi produk/model bahan ajar, (b) mengetahuiÂ keefektifan dan kelayakan bahanÂ ajar leksikon gender bahasa Sasak bermuatan nilai kearifan lokal pada materi variasi bahasa mata kuliah sosiolinguistik digunakan sebagai produk/model bahan ajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini jenis kualitatif berupa penelitian pengembangan R and D (Research and Development) dengan pendekatan model ADDIE. Model ADDIE ini dilaksanakan mengikuti langkah-langkah pengembangan yaitu (1) analisis (analize), (2) disain (design), (3) pengembangan (development), implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). Penelitian pengembangan ini telah menghasilkan rancangan produk/model bahan ajar leksikon gender bahasa Sasak yang bermuatan kearifan lokal dalam submateri variasi bahasa gender pada mata kuliah sosiolinguistik dengan prosentase sangat baik (93,75) berdasarkan hasil validasi para ahli. Sebagai produk/model, bahan ajar ini telah diimplementasikan dan dievaluasi pada kelas besar mahasiswa pada mata kuliah sosiolinguistik, dengan kategori keefektifan dan kelayakan baik dengan prosentase 74, 4%.Â Â Bahan ajar leksikon gender bahasa Sasak bermuatan kearifan lokal sebagai produk telah dicantumkan dalam RPS mata kuliah sosiolinguistik sebagai submateri pada materi variasi bahasa gender. Â

Kewenangan Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pidana dan Perdata Berdasarkan Peraturan Derah NTB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi Haeruman Jayadi; Kaharuddin Kaharuddin; Sofwan Sofwan; AD Basniwati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i1.125

ujuan dibentuknya Bale Mediasi adalah untuk membantu terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di masyarakat. Oleh karena itu ,masalah yang dibahas adalah sengketa dalam masyarakat yang dapat diselesaikan melalui Bale Mediasi dan prosedur penyelesaian sengketa pada Bale Mediasi. Tujuan dari makalah ini adalah dalam upaya mewujudkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (mediasi) yang dilakukan oleh masyarakat. Metodenya menggunakan Penyuluhan Hukum langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dan diskusi dengan menggunakan pendekatan Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search