Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

IUS
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 23033827 EISSN : 2477815X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power

Arjuna Subject : -

Articles 702 Documents

15 16 17 18 19

PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE di Wilayah Hukum Polres Mataram Fahrurrozi Fahrurrozi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram, serta Bagaimana efektivitas penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris berdasarkan pertimbangan bahwa selain berangkat dari Undang-undang maka peneliti juga menggali apa yang ada di lapangan terkait dengan judul yang peneliti angkat. Dapat disimpulkan, bahwa penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram adalah dikembalikan kepada orang tuanya sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Sedangkan efektivitas penerapan sanksi terhadap anak dalam perspektif restorative jusitce di Wilayah Hukum Polres Mataram adalah cukup efektif karena korban, pelaku dan masyarakat puas dengan penyelesaian secara restorative justice dan mengingat lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

CONSUMER PROTECTION IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND LAW NUMBER 8 OF 1999 Nurhalis, SH
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

In Islamic Law, principles of consumer protection has been done since Muhammad SAW was appointed as a Rasul. In Indonesia, there is special law that regulate about consumer protection called Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection. The writer was interested to analyze about “Consumer Protection on the Perspective of Islamic Law and Indonesian Law (Law Number 8 Year 1999)” because of majority of Indonesia citizens are moslems. The problem on this thesis is how the protection to the consumer based on Islamic Law and Law Number 8 Year 1999. After conducting research which used conceptual approach, statute approach and comparative approach and six supporting theories are maqashid al syari’ah, mashlahah, legal protection, comparative law, utilitarianism and social responsibility. Writer can concluded that Islamic Law give protection to the consumer in order to create a prosperous society. In giving protection to consumer, Islamic Law and Law Number 8 Year 1999 have many similarities eventough in principle matters there is many differencess, because in giving consumer protection, Islamic Law more emphasis on religiosity value with not put aside of social value, while Law Number 8 Year 1999 more emphasis on social and humanity value. Keywords : Consumer Protection, Islamic Law, Law on Consumer Protection

PERALIHAN PENGELOLAAN TANAH KAWASANHUTANKEMASYARAKATAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA(STUDI DI KECAMATAN BATUKLIANG UTARAKABUPATEN LOMBOK TENGAH) Yadi Adrianus Leroux
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Implikasi hukum peralihan pengelolaan tanah kawasan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian inimerupakan penelitian hukumempiris, metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum di masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi alasan pemegang IUPHKm (izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan) secara keseruluran adalah sama factor ekonomi, selain itu kurangnya pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Implikasi hukumperalihan / pemindahtanganan tanah kawasan hutan adalah secara hukum adalah tidaksah, dan tindakan pemerintah terhadap pemegang IUPHKm yang mengalihkan / memindahtangankan dikenakan saksi berupa pencabutan izin.

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI OLEH NOTARIS DI KOTA MATARAM Zakiah Zakiah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris dan Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi di Kota Mataram. Penelitian ini adalah Jenis Penelitian Hukum Normatif Empiris dengan mengkaji Data Primer, Data Sekunder untuk memperoleh data dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis, Teknik Penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa secara deskriptif dengan cara berpikir induktif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Hasil Penelitian ini :Pertama,Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi di Kota Mataram, Pembuatan Akta Pendirian Koperasi maupun Akta Perubahan dan Akta-akta yang lainnya oleh Notaris masih belum maksimal dilaksanakan dan dianggap memberatkan bagi sebagian besar masyarakat khususnya Pengurus Koperasi hal ini terbukti dengan masih banyak Pengurus Koperasi yang masih belum melaksanakan ketentuan membuat Akta Notaris dan belum melakukan Perubahan Akta Koperasinya dengan Akta Notaris. Kedua, Kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Mataram diantaranya Notaris dan Dinas Koperasi sering berbeda Persepsi tentang Format/Draft Akta yang mengakibatkan proses pembuatan akta menjadi lama, Notaris kesulitan mensosialisasikan keberadaanya sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi karena tidak ada petunjuk tentang pembuatan papan nama Notaris seperti pada pembuatan papan nama PPAT, Legitimasi Notaris sebagai Notaris Pembuat Akta Pendirian Koperasi belum memiliki Payung Hukum yang kuat sehingga tidak semua Koperasi membuat Akta Notaris.

POLICY OF TEMPORARY DIRECT AID PROGRAM ANALYZED FROM WELFARE STATE CONCEPT Ummy Athiq
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This study aims to identify and analyze policies BLSM program in terms of the concept of the welfare state and the various constraints in the implementation of the program in terms of substance BLSM law and legal structures as well as the proposed solution. Research normative, approach to the law, and the conceptual approach. To study used a normative issue primary legal materials, secondary, and tertiary legal materials collection techniques performed by literature and later on though and qualitatively analyzed descriptively. In an effort to carry out the mandate of the welfare state that embraces the Indonesian state as outlined in the destination country and as part of the implementation of Article 34, paragraphs 1 and 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but on the other hand, BLSM temporary, short duration, and the project is only in dealing with poverty judged to be consistent with: a) Act No. 13 of 2011 on the RI poverty Management, b) of Law No. 11 of 2009 on Social Welfare, c) Republic Act No. 40 of 2004 on National Social Security Persistent. Welfare state is not only trying to provide relief to the poor, but also provide social protection for all citizens to avoid poverty.Keywords: Welfare State, BLSM

RECOMMENDATION FOR AUTHORIZATION OVERLAPING OF PLACEMENT OF INDONESIAN FISHING VESSELS CREWS ABROAD Muhammad Nur
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This normative juridical study examines the arrangement of fishing vessel crew placement from Indonesia to foreign countries which has been regulated by more than one institution. However, in the implementation of these institutions did not coordinate with each other which ultimately led to chaotic management in this sector. The fact that has been going on shows that the government is contributing to maintaining bad practices in placing and protecting the fishing vessel crew. This is based on overlapping arrangements regarding of placement and protection of fishing vessel crew. The issue that arises is related to which Ministry’s rule is must be obeyed? or the executor must submit to all rules of all existing ministries? The chaos of that authority ultimately gives rise to sectoral ego of each institution that feels authoritative in this sector. This situation has implications for the protection of fishing vessel crew and the concerns of companies involved in this business sector. Through this research is expected to contribute solutions to solve the problem of chaotic management of fishing vessel crew placement abroad.

DIVESTMENT VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF JUSTICE (PT. NNT IN WEST NUSA TENGGARA) Zainal Asikin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The Shares divestment Process of PT NTT becomes interesting legal problem to criticize because the case of shares divestment that involves a big company foreign company in gold mining sector that happened in Indonesia especially in West Nusa Tenggara.The research analyze about how the Indonesian Law regulates on shares divestment and how the divestment practice conducted by Local government of West Nusa Tenggara. Through the normative approach (normative study) and case approach. It was concluded that the law in Indonesian has not been regulated on the process of shares divestment by the Government (Local Company). However through the legal analogy method so the Acts Number 1 Year 2004 on State treasury and some of its implementation regulations applicable to the investments and divestments process. Likewise, as long as the divestment cooperation aims to build the public infrastructure so that the President Regulation Number 65 Year 2005 refers to President Number 13 Year 2010 could be umbrella of law. In the process of shares divestment of PT. NNT, it is found the procedural mistakes by the Government of West Nusa Tenggara, as well as there are collaboration agreement contain a conflict of norm, so that potentially causing losses to the state. Keywords: the Cooperation Agreement, Divestiture Shares

PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI LUAR NEGERI MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE) Ika Yuliana Susilawati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) merupakan mekanisme kerjasama internasional yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri berdasarkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dan fungsi institusi penegak hukum dan lembaga terkait di Indonesia dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan cara melakukan Penelitian Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Perjanjian dengan negara ASEAN maupun dengan Australia sama-sama mengatur mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan institusi penegak hukum dan lembaga terkait yang terlibat dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yaitu KPK, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan PPATK.Kata kunci : Perampasan aset, Bantuan Timbal Balik

CONSUMER LAW PROTECTION AGAINST SOY CARTEL IN THE PERSPECTIVE OF UNFAIR COMPETITION LAW Parida Angriani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

In general, competition is fair, if done honestly, but the competition is not always conducted honestly. It can be seen from the number of cases that decided by the Commission Business Competition Supervision (KPPU) on fraudulent acts committed by company. One of fraudulent acts is Cartel. Cartels are agreements made by businesses to other businesses in similar production to influence prices and production process. The cartel actions usually choose products that have strategic value, such as soy. Soybean is the basic ingredient that can be processed into a variety of food and beverage. But lately soybean prices are very high and causing consumer suffers losses. Skyrocketing soybean prices in the market, causing losses to consumers that can held responsibility under the law to the company, administrative and criminal sanctions. Today, soybean production are indicated the soy cartel. To avoid such allegations, in the production of soybean company must be obey on Law Number 5 Year 1999 on Prohibited Monopoly Practices and Unfair Competition. The law prohibited cartel action by company that set in Article 11. But cartel arrangement was deemed less clear and incomplete, because it does not provide clear and unequivocal definition of cartel and cartel types. So to avoid the vagueness of norms, government in formulating the law must be carefully and able to provide legal protection to consumers so that can prevent the arbitrary actions by company. Keywords: Cartel, Soybean, and Unfair Business Competition.

PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Winda Risna Yessiningrum
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indikasi Geografis sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum. Hal ini dilakukan agar hak-hak alami yang dimiliki oleh pemegang hak dapat terjamin dan dapat terwujudnya rasa aman karena suatu produk yang dihasilkan oleh alam maupun oleh kreatifitas manusia yang memiliki sesuatu yang khas yang tidak dapat ditemukan di tempat lain dan memiliki reputasi yang dapat meningkatkan daya saing suatu daerah ini mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya pemerintah daerah. Indikasi Geografis merupakan Indikator Kualitas. Suatu Indikasi Geografis menunjukkan kepada konsumen.

Page 17 of 71 | Total Record : 702

15 16 17 18 19

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name jurnalius

Contact Email jurnaliusunram@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA