cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 702 Documents
 16   17   18   19   20 
CONFLICT BETWEEN LAW AND JUSTICE Widodo Dwi Putro
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/ius.v1i1.222

Abstract

The consequence of identifying justice with law is that seeking justice becomes constrained and it becomes limited only to the formulation of law. Although it is possible to approach justice from the ‘legal-formal’ aspect, justice cannot be reduced to law. Once justice is reduced to law, seeking justice outside the legal system ceases. The assumption that justice is identical to law is misleading, as justice is assumed to be inherent in the law itself. On the other hand, it is dangerous to make a distinct separation between law and justice. Law obtains its validity through its positive form, which is derived from the sovereign authority. The implication of this is that law is the law itself, altogether separate from justice, whereby an emphasis is placed only on its formal manifestation. However, law is not justice. Law is a calculable element, while justice is incalculable in concrete terms. Law is a tool for approaching justice. Therefore, law cannot possibly surpass justice, because assuming that law surpasses justice would be as stating that the tool colonizes its objective.  
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DESA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA M. Zaini Harfi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.84 KB) | DOI: 10.29303/ius.v4i3.369

Abstract

Penelitian ini bertujuan menemukan perbandingan politik hukum pembentukan desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. penelitian ini berfokus pada mekanisme pembentukan desa menurut kedua peraturan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang, konseptual, histori dan perbandingan. Kebijakan pembentukan desa dimaksudkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, menentukan bahwa pembentukan desa diprakarsai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, Gubernur dilibatkan dalam menentukan diterima atau tidaknya usulan pembentukan desa, serta mekanisme usulan pembentukan desa yang lebih ketat bila dibandingkan dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004. Kesimpulannya bahwa Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih ketat dalam mengatur mekanisme usulan pembentukan desa bila dibandingkan dengan pengaturan menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lebih ketatnya mekanisme usulan pembentukan desa ini tidak dimaksudkan untuk mengekang hak otonomi desa melainkan demi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembentukan desa.Kata Kunci: Politik Hukum, Pembentukan Desa, Kesejahteraan Masyarakat.
OUTSOURCING BATU SANDUNGAN DALAM KESEJAHTERAAN BURUH M. Yazid Fathoni & Diangsa Wagian
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.239 KB) | DOI: 10.12345/ius.v2i4.154

Abstract

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan peluang dan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi baik managemen maupun financial melalui penerapan sistem ketenegakerjaan outsourcing. Berbeda dengan negarnegara maju, outsourcing yang ada di Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun2003 tersebut, ditujukan bukan untuk mencari buruh yang mempunyai keahlian/keilmuan di bidang tertentu, melainkan mencari pekerja untuk mengisi pekerjaan penunjang (non coree business) atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH HUTAN YANG DIKELOLA MASYARAKAT ADAT DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI DUSUN JURANG KOAK DESA BEBIDAS KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR Risdiana Risdiana
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.298 KB) | DOI: 10.29303/ius.v5i2.463

Abstract

Mengidentifikasi dan memahami sejauh mana undang-undang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, dan untuk menggambarkan bagaimana cara masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah hutan hususnya bagi masyarakat Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitain ini menggunakan metode normative empiri, melalui pendekatan konstitusi dan sosiologis dalam masyarakat. Kunci dari perlindungan hak masyarakat adat secara filosofis terdapat dalam pasal 18B ayat (2) dan banyak peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang peraturan tersebut. Namun dari sekian banyak peraturan yang mengatur mengenai hak masyarakat adat, hanya satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak masyarakat terhadap hutan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan. Permasalahan-permasalahan yang terjadai dalam msyarakat karena belum ada undang-undang husus yang mengatur mengenai hak atas tanah bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat adat pada hususnya.
THE POLICY OF CRIMINAL LAW FORMULATION CONCERNING ERADICATION OF RELIGIOUS OFFENSE IN ORDER OF CRIMINAL LAW REFORMATION Idi Amin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.319 KB) | DOI: 10.12345/ius.v2i6.186

Abstract

Indonesia is the country that believes in God and having a philosophy of divinity, therefore, thetranquility of religious life is of a legal matter as well as public interest that should be protected.Therefore , since the legal protection on the legal matter is for all citizens, the stipulation of religionoffense must be regulated and protected within criminal law. Based on the above consideration there are several problems to be formulated. These are what is the formulation policy of the available criminal law in overcoming the religious offense. And, how the formulation policy of criminal law in the future in overcoming of religious offense in terms of the renewal of criminal law in Indonesia ?. This research is an analytical descriptive research with normative juridical approach. The data is a secondary data derived from primary, secondary, and tertiary law materials that are obtained through bibliography and documentary studies from secondary data that have been analyzed. The research concluded that a criminal law that is currently used to overcome religious offense is Criminal Code (KUHP) but still with several weaknesses that this offense is considered as the crime over public interest. There is disharmony between status and explanation of offense by either text or formulation. The religious offense within Criminal Code concept 2005 is formulated as Criminal Act for religion and relating to either religion or religious life. The formulation of criminal law in the future should consider the integrating of religion offense in Criminal Code concept 2005 by considering several things as follows: 1). harmonization of criminal act matter, 2). formulation policy of criminal responsibility, and 3) formulation policy of criminal and criminalizing systems.Keywords : Formulation Policy, Religion Offense, and Law Renewal
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. PERTAMINA (PERSERO) CABANG BIMA Muhammad Fitrah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.243 KB) | DOI: 10.12345/ius.v3i8.212

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mewajibkan korporasi, agar mengeluarkan dana untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini secara eksplisit diungkapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga diwajibkan kepada BUMN yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam. Pertamina sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia, memiliki komitmen dan kepedulian terhadap Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility) merupakan kontribusi Pertamina secara maksimal terhadap masalah global yaitu Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima belum sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga Program-Program yang dilaksanakan belum menciptakan rasa keadilan (fairness) bagi masyarakat.
DEFAMATION UNDER THE LAW NUMBER 11 OF 2008 ON INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION Anna Rahmania Ramadhan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.381 KB) | DOI: 10.12345/ius.v3i9.272

Abstract

In Indonesia’s criminal law act, a deed of defamation also called as an insolence or sacrilege toward a person. According to Article 27 Paragraph (3) Law Number 11 of 2008 concerning Electronic information and transaction (EIT), the acts of defamation includes distribution, transmission and production of accessible electronic information. Article 27 Paragraph (3) of EIT law was implemented on defamation case which conducted by Prita Mulyasari where she was pleaded innocence by board of judges. Whereas in another similar case the defendant namely Farah, was already meet the substance of Article 17 Paragraph (3) of EIT law yet sued by Article 310 and 311 of Criminal Law Act by prosecutor in the trial. Therefore, there were indications of law miss-implementation in similar cases.Keywords: Criminal law, Defamation.
PENERAPAN KETENTUAN PASAL 21 AYAT (3) UUPA TENTANG KEPEMILIKAN TANAH BAGI WNI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Sayaman Harahap
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.97 KB) | DOI: 10.29303/ius.v4i3.328

Abstract

Secara filosofis tanah tercantum dalam UUD RI 1945 dalam Pasal 33 ayat (3). Ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1), hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik. Selanjutnya hak milik atas tanah yang diperoleh WNI Perkawinan campuran dari percampuran harta setelah perkawinan berlangsung maka harus dialihkan/dilepaskan dalam jangka waktu satu tahun atau jatuh ke Negara kecuali ditentukan lain dengan membuat perjanjian kawin sesuai Pasal 21 ayat (3) UUPA. Akibat perkawinan campuran ini maka seorang WNA secara hukum dapat memiliki dan menguasai tanah di Indonesia melalui perkawinan campuran . Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menganalisis penerapan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA , khususnya yang berkaitan dengan dengan kepemilikan hak atas tanah (harta bersama) oleh WNI perkawinan campuran. Metode penelitian ini adalah normatif empiris., dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual  dan sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa penerapan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA, tidak belaku efektif di lapangan disebabkan faktor : penegakan aturan hukum dari instansi terkait dan faktor masyarakat. Penegakan aturan hukum tujuannya untuk mencapai keadilan, kepastian, perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah terhadap WNI perkawinan campuran.Kata Kunci : Pemilikan, Tanah, WNA, Perkawinan Campuran.
MENIMBANG GAGASAN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN TATA CARA PERUBAHAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1945 Muh. Risnain; Sri Karyati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (800.94 KB) | DOI: 10.29303/ius.v5i1.445

Abstract

Gagasan perubahan UUD NRI 1945 merupakan gagasan yang konstitusional, akademis, sesuai dengan pengalaman sejarah yang berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Gagasan itu akan dapat terwujud manakala didahului oleh situasi sosial dan politik yang mendukungnya. Gagasan untuk repositioning MPR sebagai lembaga tertinggi negara menghadapi hambatan konstitusional karena perubahan sistem pemilihan presiden dari pemilihan oleh MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, ketiga,   beberapa usulan substansi perubahan UUD berkaitan dengan, wilayah negara pasal (25 A), komisi negara (pasal 30)  dan pasal 33 (hak penguasaan negara), dan, mekanisme perubahan dilakukan melalui referendum terlebih dahulu yang diikuti oleh proses konstitusional di MPR
THE PRACTICE of E-COMMERCE IS REGULATED UNDER LAW NUMBER 11 YEAR 2008 Ni Nyoman Ernita Ratnadewi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.417 KB) | DOI: 10.12345/ius.v2i5.177

Abstract

The practice of electronic commerce or e-commerce regulated under law number 11 of 2008 concerning electronic information and transaction and government regulation number 82 of 2012 concerning implementation of electronic system and transaction. This research armed to find out the practice of e-commerce transaction according to the law and to find out dispute settlement pattern of e-commerce transaction in Indonesia. The normative empirical research method is occupied in this research yet applying statute,  conceptual and sociological approach the research result shown that implementation of electronic transactions are not fully accordance with the existing law and regulation therefore one side defaults are often occurs. Whereas dispute settlement holds the principle of lumping it,  avoidance and negotiation.Keywords : Transaction,  electronic contract

Page 18 of 71 | Total Record : 702

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue