Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

IUS
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 23033827 EISSN : 2477815X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power

Arjuna Subject : -

Articles 715 Documents

23 24 25 26 27

RECOVERY ASSET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM ASPEK KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Mawardi Mawardi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Pelaksanaan recovery asset yang dilakukan oleh Jaksa mengacu pada Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ada tidaknya kerugian Negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi yang menjadi kewajiban bagi terpidana kasus korupsi untuk melakukan penggantian uang Negara akibat perbuatannya yang dapat dilakukan melalui sita atau lelang dari hasil korupsinya oleh terdakwa dengan pidana denda uang pengganti sebesar nilai kerugian yang diakibatkan dan instansi Kejaksaan Agung dapat melakukan eksekusi demi recovery asset untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada tanpa mengurangi isi/materi hukum tidak boleh diinterpretasikan secara baku/sebagaimana adanya seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBEBASAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Sahnan Sahnan; M. Yazid Fathoni; Musakir Salat
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan yang terus mengalami peningkatan, menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tidak jarang menimbulkan permasalahan karena dalam proses pembebasan jarang ditemukan ada kesepakatan langsung antara pemilik tanah (pemegang hak) dengan pemerintah atau pihak yang membutuhkan mengenai besaran ganti rugi. Penerapan prinsip keadilan seringkali dilanggar dan disimpangkan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang membutuhkan tanah. Pihak pemilik tanah mempunyai pandangan bahwa besaran ganti rugi cenderung tidak memberikan nilai keadilan dan kehidupan yang lebih sejahtera. Penelitian ini bertujuan adalah: (1). Untuk mengkaji dan menganalis penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan (2). Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji Asas/prinsip keadilan hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum yang mengatur tentang pembebasan tanah atau pengadaan tanah. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam realitasnya masih belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karena bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat masih jauh dari kelayakan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA SOFTWARE GAME DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Robby Akhmad Surya Dilaga
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The higher the age and quality enhancement technology, the higher the level of knowledge of technology, with a number of associations hackers and expert coding for trying to duplicate a video game that has been produced by the creators in the form of software, causing widespread also occur piracy of motive to get benefit financially, causing losses were not many, especially among the creators of video game software. Undue Act Law No.28 of 2014 on Copyright enforcement has also been applied effective from 16 October 2014 the pirates are able to make digital products a deterrent, but in fact a violation of intellectual property rights still occur even tend toward an increasingly alarming. One of the forms that offense is piracy Software game.Keyword : Protection, Copyright, Software Game

DELEGATION OF PARTIAL AUTHORITY OF MATARAM MAYOR TO SUB-DISTRICT AND VILLAGE HEADS REGULATED BY REGULATION NUMBER 22 OF 2013 Bq. Baktiyanti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Partial Delegation Of Authority Mataram Mayor To Sub-District And Village Heads Regulated By Mataram Mayor Regulation Number 22 Year 2013 About Partial Delegation Of Authority Mayor To Sub-District And Village Heads. Delegation of authority among levels of government or organizational structure is common in the administration of government affairs period of regional autonomy. Mataram’s mayor Regulation No. 22 Year 2013 About Partial Delegation Of Authority Mayor To Sub-District And Village Heads, is one of the local laws governing the delegation of authority in Mataram. The problem in this study consists of First , the correspondence between the Mayor Mataram Regulation No. 22 Year 2013 on legislation higher ; Second, Mayor Mataram Implementation Regulation No. 22 of 2013 ;Third, efforts to overcome obstacles in the implementation of the regulations mayor. This study used a Normative and Empirical approach, the data obtained in the form of primary and secondary data in the form of legal materials. The data collection techniques performed by the study documentation and interviews. Then the obtained data were analyzed qualitatively. The results showed that the Mayor Mataram Regulation No. 22 of 2013 as the legal basis delegation of authority to the sub-district and village heads in the city of Mataram, was contrary to the Regional Regulation No. 5 of 2008 Mataram. This raises a legal uncertainty and lead to overlapping of authority between agencies associated with the delegation of authority. Besides the fact that it met affairs delegated to the sub-district and urban village mayor in Mataram , mostly a long and routine affairs that has been carried out by sub-district and village heads in Mataram. The new affairs mentioned is House Rental management, implementation of environmental cleanliness Management, and restructuring street vendors (PKL). Regarding the constraints encountered in the implementation of the delegation include budgetary constraints, facility / infrastructure support and the absence of additional personnel and community participation to support the execution of these tasks is low .Keyword : Delegation of authority of, Mayors and Village Chief

POLITIK HUKUM PEMIDANAAN KASTRASI: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Irene Widiyaningrum; Irwansyah Irwansyah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tidak bisa dipungkiri memang kejahatan kekerasan seksual terhadap anak semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja namun juga banyak terjadi di negara-negara lainnya. Angka pasti tentang kejahatan ini seringkali menjadi dark number. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berulang menjadi sinyal akan kelemahan besar bangsa ini dalam melindungi aset masa depan itu. Untuk itu pemerintah berupaya untuk melakukan terobosan pemberian hukuman yang sifatnya Ultimum Remedium terhadap kasus kejahatan seksual tersebut. Beberapa Negara menganut hukuman kebiri. Terlihat adanya kesalahan dalam pengambilan politik hukum terkait hal tersebut. Solusinya agar politik hukum pemerintah lebih bermanfaat, maka aparat penegak hukum selaku penegak undang-undang sudah semestinya mengamini dan melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Dilain sisi tidak terlepas perlunya pemerintah untuk segera merealisasikan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari hukuman kebiri sehingga jelas bagaimana prosedur pelaksanaan hukuman kebiri tersebut, siapa pelaksana eksekutornya, bagaimana pembiayaannya dan yang terpenting adalah upaya pemulihan terhadap para korban yang memerlukan penanganan khusus.

THE PRINCIPLES OF ANTI-DISCRIMINATION AND PROTECTION OF MATERNAL RIGHTS OF FEMALE LABORERS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF GENDER EQUALITY Nurjannah S
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Anti-discrimination is also known by the term opportunity and equal treatment. The opportunity and equal treatment is a right of every citizen in all fields of life, whether economic, social, cultural, political and labor affairs. One of the most fundamental rights is the maternal right of female workers, including the right to menstruation leave, maternity leave, get social security in the form of care during childbirth and after childbirth, breast feeding and caring for the rights and child rearing. This research is to look at the law as the principles of truth and justice that is natural and universally applicable. This is consistent with normative legal research, the study of the principles of law or legal principles. On normative legal research, data processing activities to conduct systematize nature of the material written law. Systematizes means making a classification of materials written laws to facilitate the analysis and construction work. The principle of anti-discrimination and protection of workers’ rights maternal woman in Indonesia has been stated in the statutory provisions and refers to international conventions on human rights and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and ILO Convention No. 183 Year 2000 on Maternity Protection (ILO Convention on Maternity Protection). These rights include the right to menstruation leave, maternity leave, maternity leave, the right to bear the cost of the company or employer through labor social security, and the right feed and care for the child and the right of special treatment (affirmative action) in employment. However, long-time child care, it is not described in detail in the statutory provisions and arrangements delivered to the employer or the employer and the worker. This clause is felt still too discriminatory given that the rights of children to be treated and was raised by a mother (especially working mothers) marred. So we need a judicial review of Law No. 13 of 2003 relating to the protection of the rights of women workers as a form of maternal implementing anti-discrimination principle.Keywords: Anti-Discrimination, Protection of Workers, Rights Maternal

ANALISIS YURIDIS PROSES PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PADA KAWASAN HUTAN Rozi Aprian Hidayat
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses pembatalan sertifikat hak atas tanah pada kawasan hutan dan bentuk tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang mendapatkan kewenangan pembatalan terhadap sertifikat. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penlitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum sertifikat pada kawasan hutan tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya dan sebagai akibat hukumnya terhadap sertifikat tersebut dapat dibatalkan dengan dasar cacat hukum administrasi atau melaksanakan putusan pengadilan. Proses pembatalan sertifikat pada kawasan hutan dilakukan dengan mengajukan permohonan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada Kantor Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas dibidang pertanahan secara nasional, tidak dapat memberikan tanggungjawab dikarenakan keputusan pemberian sertifikat pada kawasan hutan dikategorikan sebagai keputusan yang cacat substansi dan sebagai tanggungjawab administrasinya, Badan Pertanahan Nasional akan mencabut atau membatalkan keputusannya mengenai pemberian sertifikat.Kata Kunci : Sertifikat, Kawasan Hutan, Pembatalan, dan Tanggungjawab

MUDHARABAH PRINCIPLE OF BANKING PRODUCTS Khudari Ibrahim
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Mudharabah principle is the uniquely part of Islamic banking products, because it has a philosophical difference between the conventional banking system and Islamic banking that followed the principle split profit or losses. Mudharabah is a venture capitalists partnership include owner (sahib al - mal) and entrepreneurs (mudharib), aiming to make a profit (al-ribh) and divided as agreement in the contract. The scheme is divided into types mudharabah muthlaqah (unrestricted investments) and Mudharabah muqayyadah (investment tied). Application of the provisions of mudharabah governed according to Islamic principles as mandated by the laws of Islamic banking. Mudharabah arrangement according to the perspective of law codified in the form of classical literature form the Islamic principles of ijtihad of the scholars in context of traditional patterned times. While in modern, mudharabah arrangement has grown to be a part of Islamic banking products based on The Sharia National Fatwa Council. According to the positive law perspective, adjustment of the mudharabah principle are listed on Islamic Banking laws that clarified by the Regulation of Bank Indonesia as the rule of procedure. Application of the principle of mudharabah in the agreement (contract) in Islamic banking contained the improvisation about insurance which unregulated through the National Fatwa Council and because it is violate Sharia principles of Sharia compliance.Keyword : mudharabah principle, partnership and Islamic Banking.

STATUS HUKUM PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING YANG DIPEROLEH MELALUI PELELANGAN OBYEK HAK TANGGUNGAN Widia Ulan Dini
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang Kedudukan akta risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagi warga negara asing dan untuk mengkaji dan menganalisis Status hukum penguasaan hak atas tanah oleh warga negara asing yang diperoleh melalui pelelangan obyek hak tanggungan. Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, teori kewenangan dan teori kepastian hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang–Undangan, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ; (1). Kedudukan akta Risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Asing yakni akta risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dapat dijadikan dasar bukti peralihan pendaftaran hak atas tanah bagi warga negara asing, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; (2) Status Hukum Penguasaan Hak atas Tanah oleh Warga Negara Asing yang diperoleh melalui Pelelangan obyek Hak Tanggungan yakni warga negara asing tersebut dapat menguasai tanah yang diperolehnya dengan status penguasaan hak pakai, dimana status hak pakai atas nama warga negara asing tersebut harus dilakukan dengan prosedur perubahan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai.

MEASURING THE DEMOCRATIZATION DEGREE ACCORDING TO LAW NUMBER 42 OF 2008 CONCERNING GENERAL ELECTION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT I Dewa Made Putra Wijaya
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This research aims to study the consistency of the Act No 42 of 2008 concerning the generalelection on president and vice president related to the principles of democracy as stipulated inthe constitution of Indonesian republic of 1945. This research uses statutory and conceptualapproaches. The object of the research is the policy of the general election on president and vicepresident. While the subject of it are the parliament and government as legislator. The legalmaterial of the research consists of regulations, books, papers and other supporting literaturewhich will be analyzed through normative-deductive approach. The research discovers that ,firstly the preamble and its main content of the constitution of Indonesian republic of 1945 haveshown the people sovereignty , democratic principle and recognition of human rights; secondly the Act No 42 of 2008 which become the implementing rules of the general election on president and vice president is less consistent to the spirit of the constitution of Indonesian republic of 1945. The policies of the presidential threshold dan the implementation mechanism of the phased general election have reduced the democratic principles on freedom, equality, justice and accountability.Keywords: democratic principles, the general election on president and vice president

Page 25 of 72 | Total Record : 715

23 24 25 26 27

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name jurnalius

Contact Email jurnaliusunram@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA