Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

IUS
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 23033827 EISSN : 2477815X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power

Arjuna Subject : -

Articles 702 Documents

22 23 24 25 26

LEGAL ANALYSIS CONCERNING REDIRECTION OF THE OBJECT HIRE PURCHASE AGREEMENT Putut Sriyanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Objects of this research are to know the regulations of hire purchase according to the Law of Indonesia and its implementation, along with legal implication of redirection of object agreement which conducted by debitor, and to know the problem solution if there is a default related to redirection of object by debitor. Type of this research is a normative legal research, that is done by examination of rules contained in legislation (in abstracto) and seek legal facts that occurred in the field (in concreto). Approach of this study are legislation approach, conceptual approach, and case approach. Techniques and collection data of this research is primary data. The agreement of hire purchase is not regulated specifically in Indonesia Code Civil, but based on freedom of agreement. The implementation of hire purchase agreement conducted by PT Bahana Lestari Morindo Mataram made by non formal agreement. Legal consequence of redirection of object agreement to the third party is a default , give the rights to the seller of hire to sue compensation, cancel the agreement and to required a criminal charge. Legal problem caused by redirection of object hire purchase agreement shall be settle through non judicial settlement (nonlitigation) and judicial settlement in way of a civil claim and a criminal charge.Keywords: Redirection of Objects, hire purchase, legal implication

RIGHT ON PECATU DESA LAND BASED ON THE PRINCIPLE OF THE STATE’S RIGHT TO CONTROL IN THE DIALECTICS OF JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY Anang Husni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The right of possession by state is public domain, as for right of ulayat is collective domain whichis permanently referring to private domain. Therefore, to put Pecatu land as part of districtgovernment’s property is illegal because district government is not an adat community; this toa norm of Indonesian constitution 1945 as referred to in article 33 (3) and article 18B (2).The criterion or the barometer of justice as stipulated in such articles is “…….shall be made usefor the greatest people” should be given priority rather than legal certainty toward the right ofPecatu land.Keywords: The Right of Possession by State, Justice, Legal Certainty, Pecatu Land

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS Evi Apita Maya
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis batas kedudukan dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis kehormatan Notaris dalam Pembinaan terhadap Notaris dan menganalisis batasan kewenangan dan kewajibannya. Jenis penelitian ini Metode yang digunakan dalam penulisan proposal tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yakni metode penelitian yang didasarkan pada hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum dalam bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian yaitu Pembinaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris adalah sama-sama bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun batasan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dengan Majelis Pengawas Notaris (MPN) adalah berkenaan dengan waktu atau saat dilakukannya pembinaan

THE DISCRETION OF THE POLICE TO ALLEVIATE THE ACT OF ANARCHY IN THE SOCIETY Joko Rudiantoro
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Indonesian Police is a state apparatus that plays a role to maintain public security and order,to enforce the law and to provide protection, assistance, and service to the community in termsof maintaining internal security in accordance with the Article 5 of Act No. 2 of 2002 on thepolice. Police discretion is an authority given to the police, to take decisions in certain situationsthat require separate consideration and a matter of moral and located within the boundariesbetween law and morals. Benchmark for police officers to use discretionary authority in dealingwith anarchy in society, is based on statute approach through conceptual approach which isbased on (Case Approach) in the field, such as the emergency condition, for the sake of publicinterest, in terms of self-defending or defending others, and in terms of defending slef-respect orown property.Keywords : Police, Discretion

EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN BALANTAK KABUPATEN BANGGAI Moh Ikbal Babeng; Andi Pangerang Moentha; Hamzah Halim
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan Implementasi penggunaan ADD di Desa Talima B, Desa Ra’u dan Desa Dolom di Kecamatan Balantak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan ADD oleh pemerintah desa talima B, Desa Ra’u dan Desa Dolom di kecamatan Balantak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi penggunaan ADD di Desa Talima B, Desa Ra’u dan Desa Dolom di Kecamatan Balantak serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan ADD oleh pemerintah desa talima B, Desa Ra’u dan Desa Dolom di kecamatan Balantak. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis selanjutnya dalam penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian bahwa Implementasi penggunanaan ADD di desa rau, desa Dolom dan Desa Talima B Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai belum optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunanaan ADD masih berorientasi pada pembangunan fisik sarana desa, belum mengarah kepada peningkatan kapasitas masyarakat desa dengan peningkatan sumber daya manusia masyarakat desa, Faktor-faktor yang menghambat penggunaan ADD di Desa Ra’u, Desa Dolom dan Desa Talima B di kecamatan balantak kabupaten Banggai, sangat dominan dipengaruhi oleh tingkat Sumber daya manusia aparat pemerintah desa dan masyarakat desa, serta faktor sarana dan prasarana desa serta jarak tempuh atau letak geografis desa dari pusat ibukota kabupaten Banggai sebagai pusat pemerintahan kabupaten sehingga hal ini akses informasi pengelolaan dan penggunanaan ADD oleh aparat desa masih kurang optimal.

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI MEDIASI PERBANKAN Luh Putu Vera Astri Pujyanti1 Amelia Kandisa2
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa prosedur penyelesaian sengketa perbankan antara bank dan nasabah yang dilakukan oleh Lembaga mediasi dan Peradilan perbankan. Dari hasil Penelitian, dapat disarankan bahwa jika terjadi sengketa antara nasabah dan Bank, mediasi perbankan merupakan pilihan penyelesaian yang sangat efektif karena dapat menyingkat waktu dan hasil mediasi dapat dieksekusi oleh kedua pihak bersengketa. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi, dituangkan dalam akta kesepakatan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Disebut bersifat final karena atas putusan mediasi tersebut tidak diperkenankan permohonan mediasi ulang dan kesepakatan tersebut dianggap mengikat sebagai Undang-undang. Namun jika kedua pihak tidak menemukan kesepakatan dan tidak menemukan titik temu dalam perundingan, para pihak dapat mendaftarkan perkaranya ke lembaga mediasi.

STRATEGIC OF EMPOWERING GREEN INVESTMENT REGIME THROUGH DEVELOPING POTENTIAL OF MARINE TOURISM IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE Nurasmah, SH
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The objective of the research is to know and to analizy the existence of green investment regime through developing of the marine tourism in Indonesia, especially in Lombok; optimalized strategic and institution role for green investment; and to integrated of the sustainable regulation for green investment. The typical of the research is normative – empirical study. The approaches that used in this research are conceptual approach, statute approach and empirical approach as a supported approach. The result of the research shows that, first, conceptually, green investment regime is a part of green economy as a mainstream to develop investment especially in developing of marine tourism. Second, the strategic to optimalyze institution for green investment could be implemented through the general and special strategic. At the local level, the strategic of institutional empowering could be implemented by empowering of region resources management and social, economic and culture empowering. Third, internalization of the economic instrument aspect in to environmental management aspect could be follow by the green economic, so as the regulation of the investment priority not only economic oriented but also consider environment aspect. The recomendations that can be proposed based on research result are , first, green investment regime is an ideal concept should be necessary embodying in investment practice in local area. It means that all of stakeholder required a good perception and understanding related to investment activity in local area. Second, it needs clarity strategic, program and the output must be concrete and the operational related to the management design to develop marine tourism in Lombok. Third, in order to create an optimal strategy, an effective and efficent development of Green Investmen,t its required a legal regulation in form of local government regulation on Marine Investment. Keywords: Green Investment, Marine Tourism.

KONSEP HUKUM PERTAMBANGAN RAKYAT (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT) Dwi Prilmilono; Ahmad Zuhairi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Judul Penelitian ini adalah konsep hukum pertambangan rakyat studi di Kabupaten Lombok Barat dengan jenis penelitian hukum normatif melakukan studi kepustakaan, dokumen, dan turunlapangan untuk melakukan wawancara sebagai data pelengkap. Pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sudah semakin mengancam lingkungan hidup dan mengandung potensi konflikhorizontal. Oleh karena itu judec factie pertambangan rakyat di Kabupaten Lombok Barat adalah untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih besar, konflik vertical dan horizontalantara pemerintah dan masyarakat, dan tidak terjadi pemborosan bahan tambang, serta untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Konsep hukum pertambangan rakyat yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat yaitu membuat kebijakan yang mengatur tahapanpertambangan rakyat mulai dari sosialisasi kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi Tambang Rakyat, setelah itu Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kemudian untuk mempermudah pengawasan maka yang berhak mengajukan izin pertambangan adalah perusahaan yang berbadan hukum Koperasi. Dari WPR yang ada, Dinas Pertambangan akan mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Koperasi yang sudah memenuhi persyaratan formal. Sesudah Pengelolaan akan ada lembaga yang mengatur dan mengawasi tembang rakyat yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Untuk menghindari konflik maka ditetapkan mekanisme Kepemilikan wilayah IPR dan teknis penggalian agar terhindar dari konflik dengan pemilik wilayah IPR yang lain. Kemudian, pembuangan limbah yang akan langsung dipegang oleh perusahaan Semelter serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkartambang.

COALITION EXISTENCE IN PRESIDENTIAL SYSTEM IN INDONESIA ACCORDING TO THE CONSTITUTION OF REPUBLIC OF INDONESIA 1945 Beverly Evangelista
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Coalition Existence In Presidential System In Indonesia According To The Constitution Of Republic Of Indonesia 1945. The purposes of this research are to determine whether the coalition is conceptually consistent with presidential system according to the Constitution of Republic of Indonesia 1945, it influence to the governance and to the effectiveness check and balances mechanism in implementation of government activities in Indonesia. Researcher is using normative-method with statutory approach, conceptual approach and comparative approach. After compiling legal materials, researcher start perform the analysis of legal documents gradually, related to the issues. Analyses were performed with a consistent and systematic set of activities with a view to obtaining an answer to the existence of the coalition in the presidential system according to the Constitution of Republic of Indonesia 1945. The existence of the coalition in the presidential system in Indonesia is conceptually only intended on election system, not in governance system. In fact, coalition that built in the multi parry and presidential system as Indonesia is not appropriate and impact on governance leading to disharmony among coalition partners and ultimately affect the effectiveness of check and balances mechanism. Thus it can be concluded that, the practice of coalition in presidential system in Indonesia is contrary with the Constitution of Republic of Indonesia 1945. With regard to the impact, coalition in the presidential system is not appropriate. It will lead to disharmony relations among the coalition partners that affect the effectiveness of check and balances mechanism.Keywords : Coalition, Presidential, System

KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN HUTAN UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM Zunnuraeni Zunnuraeni; Ahmad Zuhairi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan hutan untuk mitigasi perubahan iklim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa hutan-hutan yang berada di sekitar dan dalam desa dapat dikelola oleh desa melalui kewenangan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Hutan yang dikelola oleh desa dapat berupa hutan desa yang merupakan hutan negara serta hutan adat yang merupakan hutan hak milik. Salah satu bentuk kegiatan pengelolaan hutan oleh desa adalah usaha jasa lingkungan yang meliputi di antaranya adalah kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon. Mitigasi perubahan iklim berdasarkan REDD+ pada dasarnya berbentuk kegiatan yang memanfaatkan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon guna menekan tingkat emisi gas rumah kaca.

Page 24 of 71 | Total Record : 702

22 23 24 25 26

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name jurnalius

Contact Email jurnaliusunram@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA