cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erly Pangestuti
Contact Email
yustitiabelen@unita.ac.id
Phone
+6282231910465
Journal Mail Official
yustitiabelen@unita.ac.id
Editorial Address
Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233
Location
Kab. tulungagung,
Jawa timur
INDONESIA
Yustitiabelen
Published by Universitas Tulungagung
ISSN : 19792115     EISSN : 27975703     DOI : https://doi.org/10.36563/yustitiabelen
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yustitiabelen adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun  yaitu pada bulan Juli dan Desember oleh Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sejak Tahun 2008, dan dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris maupun  normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan. Jurnal ini menerima artikel dengan cakupan Ilmu dan kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 1 (2026): Januari, 2026" : 5 Documents clear
Perlindungan Hukum terhadap Hak Buruh Pasca Pemutusan Hubungan Kerja yang Berkeadilan Ahmadi, Munhamir Ihawana
Yustitiabelen Vol. 12 No. 1 (2026): Januari, 2026
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/1wdhd083

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan isu paling kritis dalam hubungan industrial karena berdampak langsung pada hilangnya pendapatan, stabilitas sosial, dan keamanan ekonomi buruh. Meskipun Pasal 151 sampai dengan Pasal 156 telah mengatur mekanisme pencegahan PHK, perundingan bipartit, dan pemberian kompensasi berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak, implementasinya menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma dan praktik. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak buruh pasca PHK serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), serta bahan hukum sekunder berupa jurnal nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 76,67% perusahaan tidak memenuhi kewajiban kompensasi sesuai Pasal 156, sementara 88% sengketa PHK tidak melalui mekanisme bipartit. Putusan PHI, seperti Putusan PHI Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst dan Putusan PHI Surabaya Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby, menegaskan pola pelanggaran sistemik berupa PHK sepihak dan kompensasi tidak lengkap. Temuan ini membuktikan adanya enforcement deficit yang membuat perlindungan hukum bersifat formalistik dan belum mewujudkan justice as fairness bagi buruh. Penelitian ini menawarkan novelty melalui integrasi teori Rawls dan teori perlindungan hukum Hadjon sebagai kerangka evaluatif, serta pemetaan keterhubungan antara kelemahan struktural hubungan industrial dan ketidakefektifan implementasi norma. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan, optimalisasi mediasi, dan reformulasi kebijakan kompensasi agar perlindungan hukum pasca PHK menjadi lebih efektif dan berkeadilan.
Transformasi Doktrin Itikad Baik dalam Perjanjian di Era Digital: Analisis Putusan Pengadilan 2020–2024. Kusnodin, Arif
Yustitiabelen Vol. 12 No. 1 (2026): Januari, 2026
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/g465kn77

Abstract

Transformasi digital dalam praktik kontraktual telah mengubah cara para pihak membuat, melaksanakan, dan membuktikan perjanjian. Asas itikad baik sebagai norma fundamental dalam Pasal 1338 KUHPerdata mendapatkan tekanan interpretatif baru akibat munculnya kontrak elektronik, tanda tangan digital, dan perjanjian baku daring (standard form contract). Penelitian ini menganalisis bagaimana pengadilan Indonesia menerapkan doktrin itikad baik dalam putusan–putusan periode 2020–2024, termasuk pada sengketa marketplace, fintech lending, dan transaksi digital lainnya. Dengan menggunakan metode normatif-empiris dan analisis putusan, ditemukan bahwa pengadilan mulai bergerak dari konsep subjektif (niat baik pihak) menuju konsep objektif (standar kepatutan dan kewajaran). Meskipun demikian, terdapat ketidakkonsistenan standar pembuktian di tingkat peradilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembakuan pedoman yudisial mengenai parameter itikad baik dalam kontrak digital serta standarisasi pembuktian elektronik untuk menciptakan kepastian hukum.
Due Diligence Pembentukan Regulasi Daerah. Ramadhani Putri, Vegitya
Yustitiabelen Vol. 12 No. 1 (2026): Januari, 2026
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/0vfr9908

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan due diligence dalam pembentukan Peraturan Daerah dengan meninjau aspek partisipasi publik, harmonisasi regulatif, dan kualitas naskah akademik serta memperkuatnya melalui studi empiris di Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inefektivitas legislasi daerah disebabkan oleh minimnya partisipasi bermakna, lemahnya harmonisasi, serta rendahnya kualitas naskah akademik yang diperparah oleh keterbatasan kapasitas dan koordinasi antar instansi. Penelitian ini merekomendasikan model due diligence terintegrasi yang meliputi pra‐screening wajib, harmonisasi komprehensif, penguatan partisipasi publik, dan pemanfaatan teknologi SPBE untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pembentukan Perda.
Keabsahan Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Prinsip Keseimbangan Dan Keadilan. Andalusia, Nia
Yustitiabelen Vol. 12 No. 1 (2026): Januari, 2026
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/4b2gnp14

Abstract

Perjanjian merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan masyarakat, dikarenakan setiap kebutuhan yang memiliki nilai ekonomis pasti dibuat dengan perjanjian tertulis agar hak dan kewajiban para pihak jelas, dalam perkembanganya banyak sekali masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan untuk membantu kegiatan usahanya dengan meminjam modal ataupun yang lainya, namun perjanjian yang dibauat oleh perbankan merupakan perjanjian yang sudah baku yakni banyak yang mengandung klausula baku yang ditetapkan sepihak oleh bank, dalam hal ini tidak posisi seimbang antara pihak bank dengan konsumen dikarenakan posisi bank lebih dominan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kepada Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini adalah perjanjian kredit bawah tangan yang mengandung klausula baku sah dan mengikat secara hukum selama tidak diajukan pembatalan oleh pihak yang merasa keberatan, bahwa asas keseimbangan dan keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian sehingga apabila asas tersebut diterapkan maka posisi para pihak setara dan tidak ada yang dirugikan namun bila sebaliknya apabila salah satu pihak yang lebih dominan maka bisa saja pihak yang lemah mengalami kondisi unfair condition.
Dinamika Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Klausula Baku di Era Digital. Hakim, Aulia Rahman; Zahir, Lutfan Anas; Hendratno, Lingga; Eldon, Mokhamad
Yustitiabelen Vol. 12 No. 1 (2026): Januari, 2026
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/ke1m1655

Abstract

Penelitian ini menganalisis batasan hukum terhadap penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen akibat ketimpangan daya tawar. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana hukum positif mampu menyeimbangkan kebebasan berkontrak dengan kepentingan perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan meninjau peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait secara kualitatif. Analisis berfokus pada penerapan asas kebebasan berkontrak versus asas keadilan dalam praktik perjanjian, terutama di era digital. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebebasan berkontrak perlu dibatasi. UU Perlindungan Konsumen telah memberikan landasan hukum yang jelas, namun implementasinya, khususnya pada platform daring, masih menghadapi tantangan berupa clickwrap dan browsewrap yang mengikat secara sepihak. Solusi efektif terletak pada penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kesadaran hukum konsumen.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): Januari, 2026 Vol. 11 No. 2 (2025): Juli, 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): Januari, 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Januari, 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021 Vol. 7 No. 1 (2021) Vol. 6 No. 2 (2020) Vol. 6 No. 1 (2020) Vol. 5 No. 1 (2019) Vol 4, No 1 (2018) Vol. 4 No. 1 (2018) Vol. 3 No. 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol. 2 No. 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue