cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erly Pangestuti
Contact Email
yustitiabelen@unita.ac.id
Phone
+6282231910465
Journal Mail Official
yustitiabelen@unita.ac.id
Editorial Address
Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233
Location
Kab. tulungagung,
Jawa timur
INDONESIA
Yustitiabelen
Published by Universitas Tulungagung
ISSN : 19792115     EISSN : 27975703     DOI : https://doi.org/10.36563/yustitiabelen
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yustitiabelen adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun  yaitu pada bulan Juli dan Desember oleh Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sejak Tahun 2008, dan dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris maupun  normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan. Jurnal ini menerima artikel dengan cakupan Ilmu dan kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022" : 6 Documents clear
Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram Wulan Oktava Rini; Trinas Dewi Hariyana; Imam Makhali
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.495

Abstract

Studi ini membahas tentang penerapan hukum mengenai kasus pelaku pengunggahan ulang video perfilman Indonesia secara illegal pada fitur Public Channel Telegram yang marak terjadi di masa pandemi, dimana Film merupakan suatu karya Hak Cipta berupa karya sinematografi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah penyebaran melalui Public Channel Telegram dalam kasus tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan adanya pelanggaran Hak Cipta dalam Public Channel Telegram. Tujuan penelitian ini, yaitu Untuk menganalisa apa kasus tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 113 ayat (3) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah (Kementrian Komunikasi dan Informatika) dalam penanggulangan adanya pelanggaran Hak Cipta yang terjadi pada Public Channel Telegram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa kasus tersebut pada Public Channel telah memenuhi unsur pada Pasal 113 ayat (3) sehingga dapat dikategorikan tindakan pembajakan pada Pasal 113 ayat (4), serta upaya Pemerintah dalam penanggulangan penyebaran video pada Public Channel Telegram adalah pemblokiran serta penutupan akses Public Channel.
Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi : (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405/Und-18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar) Eko Yuliastuti; Hakam Sholahuddin; Lefita Dewi Liarasari
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.530

Abstract

Salah satu tipologi kasus pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Blitar yaitu sengketa batas tanah karena patok atau tanda batas tanah. Melalui penelitian hukum empiris, dihasilkan temuan bahwa adanya kesalahpahaman terhadap masalah letak obyek sengketa tanah dan kesalahan gambar pada surat ukur lampiran sertipikat hak milik, menjadi penyebab adanya sengketa batas tanah karena tanda batas tanah di Kota Blitar. Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah di bidang pertanahan, menyelesaikan sengketa hukum batas tanah dengan mediasi.
Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan Cucuk Endratno
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.555

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji makna keadilan dalam perspektif filsafat hukum aliran utilitarianisme dan positivisme; serta menelaah makna ‘benar’ dan ‘adil’ dalam kacamata filsafat hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan; sebagaimana mengkaji isu hukum menggunakan sudut pandang utilitarianisme dan positivisme. Bahan hukum yang digunakan sebagai referensi penelitian adalah bahan hukum dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudut pandang utilitarianisme memandang keadilan dan kebahagiaan sebagai orientasi utama; sehingga, aliran utilitarianisme justru memberikan ruang kepada pemutus hukum untuk mempertimbangkan konsekuensi positif dari suatu perbuatan kejahatan. Sedangkan dalam perspektif positivisme, keadilan dianggap sebagai tujuan utama dari hukum; sebagaimana dilatar belakangi oleh pandangan penganut aliran positivisme yang menyatakan makna keadilan sebenarnya adalah manakala keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi pula. Kemudian, ‘benar’ dan ‘adil’ dalam pandangan utilitarianisme dan positivism menyatakan bahwa suatu hukum dapat dikatakan adil bila memenuhi unsur konstitutif hukum, bukan hanya unsur regulatif hukum semata (adanya peraturan perundang-undangan tertulis).
Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak Yunita Ajeng Fadila; Khayatudin
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.563

Abstract

Studi ini membahas tentang tinjauan yuridis pelindungan pekerja anak di Indonesia dalam perspektif hak anak, karena masih banyak anak-anak yang menjadi pekerja anak pada sektor formal maupun sektor informal yang tidak memperhatikan hak-hak yang harusnya anak dapatkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, Apa urgensi penyesuaian pengaturan hak kerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak anak, bagaimanakah kesesuaian perlindungan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak Anak. Tujuan penelitian ini, untuk mengkaji secara mendalam mengenai urgensi penyesuaian pengaturan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak Anak serta mngetahui kesesuaian perlindungan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini penyesuaian pengaturan hak pekerja anak dalam undang-undang, yang secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seyogyanya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikas oleh negara-negara anggota termasuk Indonesi pada tanggal 26 Januari 1990 dan pasal-pasal yang mengatur mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Korban Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia Erly Pangestuti; Lingga Hendratno; Aulia Rahman Hakim
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.565

Abstract

Studi ini bermaksud guna menggali pemahaman perihal proteksi hukum yang diperoleh untuk korban bisnis jual beli online, bagus dari pedagang maupun konsumen. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, yaitu berfokus pada kajian penerapan aturan pada hukum. Artikel ini memakai beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Perlindungan Hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha pada jual beli online, ada beberapa sanksi yang mengancam bagi pelaku yang melanggar ketentuan dalam transaksi jual beli secara online yaitu sanksi pidana penjara, sanksi denda, sanksi administratif, sampai sanksi pencabutan izin usaha. Semua hal itu telah jelas diatur pada peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 4, 7, 19, 23, dan 28 UU Perlindungan Konsumen, Pasal 5, 38, dan 45 UUITE, Pasal 4 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Pasal 84 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Stimulus Pelonggaran Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Era Pandemi Covid-19 Retno Sari Dewi; Aulia Rahman Hakim; Hepy Tri Puspitasari
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.566

Abstract

Kesadaran subjek pajak khususnya bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban membayar pajak merupakan suatu hal sangat penting dalam penerimaan pajak. Penerimaan negara akan mengalami peningkatan selama wajib pajak membayar kewajibannya sesuai ketentuan yang telah diresmikan. Berbagai stimulus pemerintah usahakan untuk mempertahankan UMKM di masa pandemi COVID-19, salah satunya pembebasan tarif PPh Final bagi sektor UMKM. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menguraikan apakah regulasi hukum di Indonesia terkait PPh dalam sektor UMKM sudah efektif, bagaimana sistem PPh final yang diterapkan berdasarkan PP No. 23/2018, serta pada saat pandemi COVID-19 bagaimana aspek hukum untuk melonggarkan atau bahkan membebaskan wajib pajak pelaku sektor UMKM.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): Januari, 2026 Vol. 11 No. 2 (2025): Juli, 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): Januari, 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Januari, 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021 Vol. 7 No. 1 (2021) Vol. 6 No. 2 (2020) Vol. 6 No. 1 (2020) Vol. 5 No. 1 (2019) Vol 4, No 1 (2018) Vol. 4 No. 1 (2018) Vol. 3 No. 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol. 2 No. 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue