Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 10 No 6 (2022)" : 20 Documents clear

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP MARAKNYA PENJUALAN PRODUK PALSU MELALUI PLATFORM E-COMMERCE Kadek Liana Satwikha Gama; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAKTujuan daripada penulisan suatu karya ilmiah ini merupakan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab daripada pelaku usaha terhadap suatu penjualan produk palsu yang dilakukan dalam hal ini dalam suatu wadah platform e-commerce dan mengetahui bagaimana bentuk dari perlindungan hukum e-commerce terhadap para konsumen yang membeli suatu produk plasu di platform e-commerce tersebut. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan suatu metode normatif bertitik berat pada aturan atau suatu norma hukum positif yang berlaku. Dengan hasil studi menunjukan bahwa bentuk dari pertanggungjawaban hukum e-commerce terhadap penjualan produk palsu tidak dapat e-commerce mempertanggungjawabkan sepenuhnya. Perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen penerapan dari UU Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan suatu kompensasi penggantian barang sebagai bentuk ganti rugi akibat tidak sesuainya barang yang diterima. Kata Kunci : E-commerce, Perlindungan Konsumen, Produk Palsu ABSTRACTThe purpose of writing a scientific paper is to find out how the responsibility of business actors for the sale of counterfeit products is carried out in this case in an e-commerce platform and find out how the form of e-commerce legal protection is for consumers who buy fake products. on the e-commerce platform. The writing of this scientific paper uses a normative method that focuses on the rules or positive legal norms that apply. The results of the study show that the form of e-commerce legal liability for the sale of counterfeit products cannot be fully accounted for by e-commerce. The protection that can be given to consumers by applying the Consumer Protection Law is entitled to a compensation for the replacement of goods as a form of compensation due to non-compliance with the goods received.Keywords: E-commerce, Consumer Protection, Counterfeit Products

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP BARANG CACAT DALAM LAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI APLIKASI JASA PENGIRIMAN ONLINE I Putu Reinaldy Putrawan; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suatu pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan jasa pengiriman online jika dalam penggunaannya mengalami suatu bentuk kerugian yang dirasakan oleh pihak konsumen terkait dengan pengiriman suatu barang yang menyebabkan kerusakan pada barang dan juga terkait dengan bentuk tanggungjawab pihak perusahaan jasa pengiriman online sebagai pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan secara fakta, serta pendekatan secara analisis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggungjawab dengan pemberian kompensasi, ganti kerugian ataupun sistem “mengganti”, yang mana jika terjadi kerugian akibat dari penggunaannya ataupun pemaiakannya dan juga pemanfaatannya terhadap hal yang diperdagangkan. Bentuk dari tanggungjawab tersebut ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK, yaitu berupa pengembalian sejumlah uang kepada konsumen ataupun adanya mekanisme pengantian terhadap suatu barang maupun jasa yang tentunya satu jenis atau memiliki nilai yang setara, atau dapat berupa suatu perawatan dalam kesehatan maupun memberikan sejumlah santunan. This study aims to determine the responsibility given by the online delivery service company if in its use it experiences a form of loss that is felt by the consumer related to the delivery of an item that causes damage to the goods and is also related to the form of responsibility of the online delivery service company as a business actor. to harmed consumers. The method used in this research is a normative legal research method using a statutory approach, a factual approach, and an analytical and conceptual approach. The results of the study indicate that business actors must be responsible for providing compensation, compensation or a "replacement" system, in which case a loss occurs as a result of their use or exploitation and also their use of things traded. The form of this responsibility is determined in Article 19 paragraph (2) of the UUPK, which is in the form of returning a sum of money to the consumer or a mechanism for replacing an item or service which is of course one type or has an equivalent value, or can be in the form of a health care or providing a certain amount of money compensation.

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PUBLIK DALAM MENETAPKAN DISKRESI PADA SITUASI DARURAT MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Markus Todo Doli Sianturi; Ni Putu Niti Suari Giri
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dari batasan diskresi serta pertanggungjawaban pejabat publik dalam menentukan arah kebijakan pada situasi darurat. Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan mengkaji norma dengan melakukan studi kepustakaan, serta pada penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait topik yang diuraikan, pendekatan konsep hukum berkaitan dengan diskresi, pendekatan kasus berkaitan dengan situasi darurat pada masa pandemi. Hasil studi menunjukkan bahwa tiada suatu kewenangan yang berlaku sebebas-bebasnya oleh karena itu terdapat pembatasan yang tegas sesuai dengan konsepsi dilahirkannya kewenangan diskresi yakni dengan tetap berlandas pada sebesar-besarnya kepentingan umum serta berlandas pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menempatkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai salah satu hal yang harus terpenuhi dalam suatu diskresi. Menurut undang-undang administrasi pemerintah dalam hal pertanggungjawaban pejabat publik, pertanggungjawaban dapat pula dibebankan dalam aspek administrasi, perdata ataupun pidana sesuai dengan tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik The purpose of this study is to determine the legal certainty of the limits of discretion and responsibility of public officials in determining policy directions in emergencies. The normative method used in this study with a statute approach, a legal concept approach, and a case approach. The results of the study show that no authority applies freely, therefore there are strict restrictions following the conception of the discretion, namely by remaining based on the magnitude of the public interest and based on Law Number 30 of 2014 concerning General Principals Of Good Government which uses principles of good government which both as one of the things that must be fulfilled in a public discretion. As well as in terms of accountability of public officials, accountability can also be borne in the administrative, civil or criminal aspects following the actions and actions committed by public officials

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT THRIFT FASHION SEBAGAI PERDAGANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS Ni Luh Vita Widyasari Susrama Putri; Putu Ade Harriestha Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi pakaian impor bekas atau yang dikenal dengan thrift fashion serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang dialami menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Studi ini mempergunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat problematika perlindungan hukum terhadap konsumen sehingga menimbulkan konflik norma dalam pengaturan barang impor di Indonesia antara UUPK dengan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dengan diberlakukan Peraturan Kementrian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas diharapkan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyelesaian sengketa konsumen atas kerugian yang diderita dapat melalui 2 cara yaitu pengadilan dan di luar pengadilan. The purpose of this study is to review the certainty of legal protection for consumers who consume used imported clothing or known as thrift fashion and review the form of legal protection for consumers for losses suffered under the Consumer Protection Act. This study uses normative research methods with a statutory approach. The results of the study showed that there are legal protection problems against consumers that cause conflict of norms in the regulation of imported goods in Indonesia between UUPK and Law No. 7 of 2014 on Trade. With the enactment of The Ministry of Trade Regulation No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 on the prohibition of imports of used clothes is expected to create welfare for the community and not cause legal uncertainty. The resolution of consumer disputes over losses suffered can be through 2 ways, namely the court and outside the court.

PENGATURAN TERHADAP TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RESIKO TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA FINTECH LENDING Mega Kartika; Kevin Condrad Adinawer; Seonebrio Ginser Surbakti; Calvin Saputra; Wijeyen Wijeyen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Fintech Lending, 2) Tata kelola dan manajemen resiko teknologi informasi pada layanan fintech lending, 3) Pengaturan terhadap Tata kelola dan manajemen resiko teknologi informasi pada layanan fintech lending. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sebuah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder serta analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif kemudian disusun secara sistematis dan dilakukan analisis secara normative kualitatif untuk mencapai kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapan bahwa fintech lending adalah sebuah perpaduan antara teknologi dengan layanan keuangan dengan tujuan yaitu memberikan kemudahan bagi semua lapisan masyarakat. Penyelenggara maupun pengguna layanan fintech lending harus memahami pengelolaan resiko teknologi informasi pada layanan fintech lending dimana telah tertera pada Peraturan OJK , seperti : pusat data dan pusat pemulihan bencana, kerahasiaan data, memiliki rekam jejak audit dan sistem pengamanan. Demi mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak dalam layanan fintech lending tersebut, maka OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan juga Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. This study aims to determine: 1) Fintech Lending, 2) Governance and Risk Management of Information Technology in Fintech Lending Services, 3) Settings of Information Technology Risk Management and Management in Fintech Lending Services. The legal research method used in this study is normative legal research. Data collection techniques are carried out through a literature study by collecting primary legal materials and secondary legal materials and data analysis used, namely qualitative analysis and then arranged systematically and normative qualitative analysis is carried out to achieve conclusions. The results of the study revealed that fintech lending was a combination of technology and financial services with the aim of providing convenience for all levels of society. Organizers and users of fintech lending services must understand the management of information technology risk in fintech lending services which have been stated in OJK regulations, such as: Data Centers and Disaster Recovery Centers, Data Confidentiality, have audit track records and security systems. In order to realize legal protection for the parties in the fintech lending service, the OJK issued OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology -Based Borrowing Services and also OJK Circular Letter Number 18/SEOJK.02/2017 concerning Governance and Information Technology Risk Management on Information Technology-Based Money Borrowing Services which are implementing regulations from Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN Ni Kadek Arcani; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengkaji dan mengetahui kedudukan serta konsep dan keabsahan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yatu : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analisis, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dengan teknik analisis deskripsi. Hasil studi menunjukkan bahwa mengenai kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan telah ditentukkan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual seperti, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah menegaskan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Serta kedudukan hak kekayaan intelektual dijadikan sebagai jamninan kredit perbankan melalui jaminan fidusia, karena hak kekayaan intelektual merupakan benda yang tidak berwujud dan hak kepemilikannya dapat beralih atau dialihkan. Namun, mengenai keabsahannya hak kekayaan intelektual dijadikan jaminan kredit di Indonesia belum ada peraturan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang hak kekayaan intelektual tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan belum terlaksananya hak kekayaan intelektual dijadikan jaminan kredit perbankan. The purpose of this study is to study and know the position and concept and validity of intellectual property rights as a guarantee of banking credit. The research methods used in this study are normative legal research methods as well as the approaches used in this research, namely: statutory approaches, concept approaches, and analytical approaches, the source of legal materials used is primary legal materials with description analysis techniques. The results showed that the position of intellectual property rights as banking credit guarantees has been established based on laws governing intellectual property rights such as, Law No. 28 of 2014 on Copyright and Law No. 13 of 2016 on Patents that have affirmed that "copyright can be used as an object of fiduciary guarantee" As well as the position of intellectual property rights are used as banking credit guarantees through fiduciary guarantees, because intellectual property rights are intangible objects and their ownership rights can be transferred or transferred. However, regarding the validity of intellectual property rights as credit guarantees in Indonesia, there is no implementation regulation of the provisions of the intellectual property law so that there is a legal vacuum that causes the implementation of intellectual property rights to be used as banking credit guarantees.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS TERBUKA Khoirurridho Al Qeis; Arman Nefi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan ini ialah mengkaji mekanisme Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertutup menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menganalisis keabsahan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertutup menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas terbuka yang dibuat oleh notaris yang belum memenuhi ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 67/POJK.04/2017. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini adalah analisis normatif dan pendekatan undang-undang. Hasil pembahasan dalam penulisna ini menjawab bagaimana mekanisme perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tertutup menjadi anggaran dasar perseroan terbatas terbuka sesuai dengan ketentuan undang-undang dan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris dalam ketentuan otoritas jasa keuangan. The purpose of this paper is to examine the mechanism for changing the Articles of Association of a closed Limited Liability Company to the Articles of Association of an open Limited Liability Company in accordance with the laws and regulations and analyze the validity of the deed of changing the Articles of Association of a closed Limited Liability Company into the Articles of Association of a closed Limited Liability Company made by a notary who has not fulfilled the provisions in the regulation of the financial services authority number 67/POJK.04/2017. The method applied in this paper is normative analysis and legal approach. The results of the discussion in this paper answer how the mechanism for changing the articles of association of a closed limited liability company to the articles of association of a public limited company in accordance with the provisions of the law and the validity of the deed made by a notary in the provisions of the financial services authority.

PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PRODUK BELLEZA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 911/Pdt.Sus-HKI/2019 A. A. Alit Mas Surya Mahadewi; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-Hki/2019. Penulisan dalam studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian dalam studi ini adalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut memberikan pertimbangan bahwa produk Belleza atas nama PT. Mitramulia Makmur (Tergugat) memiliki perbedaan yang signifikan dengan produk Blossom milik Dart Industries, Inc (Penggugat), sehingga kasasi yang diajukan oleh Penggugat ditolak okeh Hakim Mahkamah Agung. Ditolaknya putusan tesebut menimbulkan akibat hukum, yakni tidak adanya pembatalan pendaftaran Desain Industri pembebanan biaya perkara yang dilimpahkan kepada Dart Industries, Inc. The purpose of writing this scientific paper is to find out the basis for the judge's considerations and the legal consequences arising from the Supreme Court. This study follows normative law with a conceptual approach and legislation research method which is then grouped systematically. The research’s result is the Supreme Court Judge considered the Belleza product on behalf of PT. Mitramulia Makmur (Defendant) has a significant difference with Dart Industries, Inc's Blossom product (Plaintiff). Accordingly, Supreme Court Judge rejected the appeal filed by the Plaintiff. The rejection of the statement of claim resulted in legal consequences, namely the absence of cancellation of the registration of Industrial Designs and the imposition of court fees which were delegated to Dart Industries, Inc.

PENGATURAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN Novia Dwi Cahyani Fauzal; Sonyendah Retnaningsih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Perkawinan banyak memberikan dampak baik dalam hidup namun dampak buruknya apabila perkawinan tidak berhasil ada kalanya anak menjadi korban dari perkawinan yang tidak berhasil tersebut. Dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua yang telah bercerai dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Penulis dalam penelitian ini ingin menganalisa lebih lanjut mengenai pengaturan pemberian nafkah anak untuk anak yang belum dewasa setelah orang tua cerai dan mungkinkan suami tidak memberikan nafkah untuk anaknya setelah perceraian berdasarkan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui studi dokumen dengan analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa menurut Undang- Undang Perkawinan, perihal anak meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, Mantan suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya. Namun dimungkinkan pula apabila mantan suami oleh putusan pengadilan dinyatakan tidak mampu memberikan biaya pemeliharaan atas anak-anaknya yang masih dibawah umur. Marriage has many good impacts in life, but the bad impact if the marriage is not successful, sometimes children become victims of the unsuccessful marriage. In the event that a marriage has been terminated due to divorce, it does not result in the relationship between the divorced parents and the children born from the marriage breaking up as well. The author in this study wants to further analyze the arrangements for providing child support for immature children after parents divorce and make it possible for husbands not to provide support for their children after divorce based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is normative juridical research through document study with qualitative data analysis. From the results of the study, it can be seen that according to the Marriage Law, regarding children even though both parents are divorced, the ex-husband who divorces his wife is obliged to pay a living for his children. However, it is also possible if the ex-husband is declared incapable of providing maintenance costs for his underage children.

SANKSI KEBIRI : BAGAIMANA PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA ? Muhammad Rif’an; Rodliyah Rodliyah; Rina Khairani Pancaningrum
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi kebiri dalam sudut pandang yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tujuan sanksi pidana kebiri kimia untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku, dan untuk mencegah tindakan kekerasaan seksual kedepannya. Akhirnya penelitian ini menyarankan, agar pemerintah tegas dalam mengambil keputusan tentang pidana kebiri ini apalagi sekarang banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak, dan kekerasan seksual ini begitu meresahkan banyak pihak. Jika dilihat dari teori pemidanaan kebiri kimia ini bisa dilakukan yang bertujuan untuk memberikan efek jera supaya pelaku tidak melakukan lagi kekerasan seksual. This study aims to analyze the sanction of castration from a juridical point of view. This research is a normative legal research. Based on the results of the study, it can be concluded that the purpose of chemical castration is to overcome the phenomenon of sexual violence against children, to provide a deterrent effect on perpetrators, and to prevent acts of sexual violence in the future. Finally, this research suggests that the government should be firm in making decisions regarding the crime of castration, especially now that there is a lot of sexual violence against children, and this sexual violence is very troubling to many parties. If viewed from the theory of chemical castration, this can be done with the aim of providing a deterrent effect so that the perpetrator does not commit sexual violence again.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA