Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 10 No 9 (2022)" : 20 Documents clear

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN PESEPEDA DI JALAN: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN Ni Putu Janitri; Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami perlindungan hukum bagi keselamatan pesepeda di jalan dan memahami tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas rasa aman pesepeda di jalan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Yang penulis temukan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah Indonesia telah menyediakan peraturan berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut pesepeda diberikan fasilitas pendukung salah satunya tersedianya lajur sepeda. Untuk pengendara kendaraan bermotor harus mengutamakan keselamatan pesepeda sesuai Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang tersebut. Namun pesepeda tetap harus mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan lajur yang disediakan dan jika tidak ada lajur yang disediakan maka tetap harus hati-hati bersepeda di sebelah kiri jalan. Hal ini menjadi tanggung jawab negara untuk memperhatikan keselamatan pesepeda karena pesepeda merupakan pengguna jalan yang paling rentan mengalami cidera, yang mana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara yang terdiri dari yaitu kewajiban menghormati, melindungi, serta memenuhi. The purpose of this study is to understand the legal protection for the safety of cyclists on the road and to understand the responsibility of the state in fulfilling the right to the safety of cyclists on the road. This research is a normative research using a statutory approach. What the authors found in this study is that the Indonesian government has provided matters relating to road traffic and transportation, namely Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In Article 45 paragraph (1) b of the Law, cyclists are provided with supporting facilities, one of which is the availability of bicycle lanes. Motorists must prioritize the safety of cyclists in accordance with Article 106 paragraph 2 of the Law. However, cyclists must obey traffic signs, use the provided lane and if there is no provided lane then be careful cycling on the left side of the road. It is the responsibility of the state to pay attention to the safety of cyclists because cyclists are road users who are most vulnerable to injury, which is carried out by the government in accordance with state responsibilities which consist of the obligation to respect, protect, and fulfill.

KAJIAN UNDANG-UNDANG MINERBA TERKAIT PERIZINAN USAHA DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Ayu Putri Miranda Puri; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Perubahan Undang-Undang Minerba yang menghapuskan ataupun mengubah beberapa pasal terkait hak penguasaaan dan kewenangan permberian izin tersebut, hal ini dievaluasi sudah melukai penyelenggaraan prinsip otonomi wilayah yang telah diberi amanat pada UUD 1945, karena adanya wujud sentralisasi kewenangan dalam pemberian izin. Persoalan yang dikaji yakni sentralisasi kewenangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba dan arah politik hukum setelah perubahan Undang-Undang Minerba. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui sentralisasi perizinan pertambangan dalam perspektif otonomi daerah serta arah politik hukum perubahan Undang-Undang Minerba. Penulisan ini sebagai kegiatan meneliti hukum normatif mempergunakan pendekatannya perundang-undangan, pendekatan sejarah, serta pendekatan konseptual. Hasil pembahasan penulisan ini yakni pertama, ditetapkannya sistem sentralisasi dalam perizinan pertambangan mengakibatkan adanya pertentangan terhadap UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kedua, arah politik hukum pasca perubahan Undang-Undang Minerba yang menghapuskan atau mengubah beberapa pasal di dalamnya merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat, seperti perubahan kewenangan desentralisasi menjadi sentralisasi dalam pengelolaan pertambangan. Amendments to the Minerba Law which abolish or amend several articles related to the ownership rights and authority to issue permits, this is considered to have injured the implementation of the principle of regional autonomy as mandated by the 1945 Constitution, due to the form of centralization of authority in granting permits. The issues studied are the centralization of authority after the amendment to the Minerba Law and the direction of legal politics after the amendment to the Minerba Law. The purpose of this paper is to find out the centralization of mining permitting in the perspective of regional autonomy and the legal political direction of changing the Minerba Law. This writing is a normative legal research using a statute approach a historical approach and a conceptual approach. The results of the discussion of this paper are, first, the establishment of a centralized system in mining permitting resulting in a conflict with the 1945 Constitution and the Regional Government Law. Second, the direction of legal politics after the amendment to the Minerba Law which abolishes or changes several articles in it is a priority for the central government's authority, such as the change in authority from decentralization to centralization in mining management.

IMPLEMENTASI PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP ACCSESS REFORM Ferdian Setyo Wibowo; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Widodo Dwi Putro
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan access reform dan penerapan asas keadilan dalam access reform yang merupakan amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan access reform di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tidak semua berjalan sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD tahun 1945, UUPA dan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001, dari semua pemangku kepentingan di daerah merespon dengan sangat lambat bahkan terkadang tidak merespon dengan alasan terkait anggaran dari program masing-masing instansi (satker) dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), serta dari pihak perbankan dengan berbagai alasan. Dan asas keadilan dalam pembaruan agraria melalui access reform sejatinya belum sepenuhnya terpenuhi, sebagaimana yang sudah diupayakan pemerintah melalui kementerian ATR/BPN melaksanakan pembaruan agraria melalui access reform untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sehingga dapat menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi (modal, usaha, produksi, dan pasar) yang berprinsip pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of access reform and the application of the principle of justice in access reform which is a mandate from the Decree of the MPR RI Number IX/MPR/2001 concerning Agrarian Reform and Natural Resource Management at the Land Office of East Lombok Regency. The research method used is empirical normative legal research. Based on the results of the study, it was found that the implementation of access reform in the working area of ??the Land Office of East Lombok Regency, did not all run as mandated by the 1945 Constitution, UUPA and MPR Decree No. IX/MPR/2001, from all stakeholders in the region responded very slowly and sometimes even not responding with reasons related to the budget of each agency's program (satker) and Regional Government Organizations (OPD), as well as from the banking side for various reasons. And the principle of justice in agrarian reform through access reform has actually not been fully fulfilled, as the government has attempted through the ATR/BPN ministry to implement agrarian reform through access reform to provide the widest opportunity for the community to manage and utilize natural resources so that they can become basic capital for the community to improve their welfare by providing access to economic resources (capital, business, production, and markets) with the principles of participation, independence, entrepreneurship, justice, prosperity, and sustainability.

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DEMONSTRAN KAZAKHSTAN DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Mellynia Feby Hadi Putri Lestari; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai perlindungan hak kebebasan dalam berpendapat yang ditinjau dari sudut pandang ICCPR serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kazakhstan dalam aksi demonstrasi dan bagaimana pertanggungjawaban dari pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual, instrument hukum, dan kasus. yang dianalisa menggunakan metode deskriptif dan argumentasi dengan memberikan penjabaran terkait permasalahan yang diteliti berlandaskan bahan hukum yang berkaitan dan selanjutnya peneliti memberikan argumentasi hukum yang logis berdasarkan penilaian penalaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat telah mendapat perlindungan pada ICCPR yang telah ditentukan pula batasan-batasan dari pelaksanaan hak ini. Selain itu, hasil penelitian yaitu mengetahui pelanggaran HAM yang dilakukan apparat penegak hukum Kazakhstan berdasarkan UDHR dan ICCPR serta pertanggungjawabannya berdasarkan Draft Article of Law Comission. This study aims to analyze and examine the protection of the right to freedom of expression from the perspective of the ICCPR as well as human rights violations committed by Kazakh law enforcement officers in demonstrations and how to be held accountable for these violations. The research method used in this study is a normative legal research method using a conceptual approach, legislation, and a case approach which is analyzed using descriptive and argumentative methods by providing an explanation of the problems studied based on related legal materials and then the researchers provide legal arguments that logically based on the judgment of reasoning. The results of this study indicate that freedom of expression has been protected by the ICCPR which has also determined the limitations of the exercise of this right. In addition, the results of the study are to find out human rights violations committed by Kazakh law enforcement officials based on the UDHR and ICCPR and their accountability based on the Draft Article of Law Commission.

PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT: BAGAIMANA KEKHUSUSAN DALAM KEBIJAKAN PENYIDIKAN ? Nyoman Bela Putra Atmaja; Gede Made Swardhana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Penyidikan dalam UU 5/1999 dan Kebijakan penyidikan dalam RUU Praktik Monopoli. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan metode penelusuran pustaka dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penyidikan dalam UU 5/1999 terdapat banyak masalah yaitu tidak jelas dapat dilakukan oleh Polisi atau PPNS, kewenangan menyidik hanya pada dua tindak pidana padahal terdapat 15 (lima belas) tindak pidana, subjek pidana tidak jelas, serta pelimpahan perkara pasca penyidikan tidak lengkap pengaturannya. Hukum acara pidananya memang dapat bersumber dari UU KUHAP, namun terbentur dengan sanksi administrasi dari keputusan KPPU yang menjadi bukti awal penyidikan yang tidak dikenal dalam UU KUHAP. Keberadaan RUU Praktik Monopoli justru menghilangkan pengaturan penyidikan yang ada dalam UU 5/1999. Satu-satunya ketentuan terkait penyidikan hanya ada hanya aturan bahwa penyidik dapat membantu penggledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPPU, padahal ketentuan sanksi pidana tetap ada dan KPPU tetap diberi wewenang menjatuhkan sanksi administrasi. The purpose of this research are to analyze the Investigation in Law 5/1999 and the Investigation Policy in RUU Monopoly and Unfair Business Competition. This research is a legal research using a statute and conceptual approach. Legal materials are from primary and secondary sources that are collected by library research methods and analyzed using prescriptive methods.Investigation in Law 5/1999 there are many problems namely that do not set clearly about investogator from the Police or PPNS, criminal subjects, and the delegation of post cases investigation, and the investigator authority is only for two criminal acts. The criminal procedural law can indeed be sourced from UU KUHAP, but it is hampered by administrative sanctions from the KPPU's decision which became preliminary evidence of an investigation not known in UU KUHAP. The only provisions relating to investigations in RUU Monopoly and Unfair Business Competition are only the rule that the investigator can assist the search and seizure carried out by the KPPU, even though the provisions of criminal sanctions still exist and the KPPU is still authorized to impose administrative sanctions.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA Kadek Devi Regina Melati; A.A Gede Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait dengan perkawinan anak dibawah umur tersebut serta mengetahui dan memahami apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan apabila perkawinan dibawah umur tersebut telah terjadi. Metode yang dilakukan pada penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Tentang HAM tidak mengatur secara spesifik mengenai usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Tentang HAM tersebut mengatur bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pada penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Tentang HAM, yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah” dalam ketentuan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian terkait dengan pengaturan usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun. Bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur dapat dilihat dalam pengaturan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Tentang HAM yang mengatur bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari kedua belah pihak. Kehendak bebas yang dimaksud disini adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun. Berdasarkan pengaturan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang HAM tersebut maka sangat penting keberadaan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. The purpose of this paper is to find out how the arrangements are related to the marriage of minors and to know and understand what forms of legal protection are provided if the underage marriage has occurred. The method used in this paper is a normative research method with a statutory approach. The results of the study indicate that the Law on Human Rights does not specifically regulate the age of children to be able to enter into marriage. However, Article 10 paragraph (1) of the Law on Human Rights stipulates that "everyone has the right to form a family and continue their offspring through a legal marriage". In the explanation of Article 10 of the Law on Human Rights, what is meant by "legitimate marriage" in this provision is a marriage carried out in accordance with the applicable laws and regulations. Thus, in relation to setting the age of children to be able to carry out marriages, it refers to the provisions of Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law, which is 19 years. The form of legal protection against child marriage can be seen in the regulation of Article 10 paragraph 2 of the Law on Human Rights which stipulates that a legal marriage can only take place at the free will of both parties. Free will is meant here is the will that was born from a holy intention without coercion, deception, or pressure of any kind and from anyone. Based on the provisions of Article 10 paragraphs (1) and (2) of the Law on Human Rights, it is very important to have parents and families to prevent child marriage from occurring.

PROBLEMATIKA KEWENANGAN DWI FUNGSI JAKSA MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kewenangan dwi fungsi jaksa menangani tindak pidana korupsi apakah dapat mencerminkan sistem peradilan pidana yang ideal dalam halnya membrantas tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji, menguji dan menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ke dalam permasalahan yang terjadi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga kewenangan penyidikan sekaligus melakukan penuntutan oleh Kejaksaan harus tetap dipertahankan bahkan perlu diberikan fasilitas dan kewenangan seperti lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga mempercepat proses pemberantasan tindak pidana korupsi dan terciptsa pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). The purpose of this study is to examine whether the dual function of the prosecutor's authority in dealing with corruption can reflect the ideal criminal justice system in terms of eradicating corruption. This study uses a normative juridical method, which is an approach by reviewing, testing and applying the legal principles of the applicable laws and regulations to the problems that occur. The authority to investigate as well as to prosecute by the Prosecutor's Office must be maintained and even provide facilities and authorities such as other law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission (KPK) so as to accelerate the process of eradicating corruption and creating a government that is free from corruption, collusion and nepotism (KKN).

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN SELULER YANG TERGANGGU DENGAN ADANYA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SPAM Anak Agung Ngurah Adhi Surya Utama; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini adalah hendak untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan konsumen terhadap adanya SMS spam akibat bocornya data pribadi pengguna jasa layanan seluler. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menujukan bahwa adanya persaingan usaha yang ketat mengakibatkan pelaku usaha menggunakan segala motode termasuk membeli data pribadi pengguna jasa layanan seluler untuk dapat dikirimkan SMS SPAM agar dapat memperkenalkan usahanya dengan lebih luas dan murah. Dalam situasi ini, konsumuen selaku pelanggan layanan seluler yang menjadi pihak yang dirugikan tentu dapat mengajukan tuntutan baik dalam upaya litigasi dan non litigasi. Pihak yang dirugikan pun berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi Teknologi, pihak yang dirugikan pun dapat meminta kompendasi kompensasi yang dapat dilakukan melalui metode arbritase, mediasi maupun konsiliasi. The purpose of this study is to find out and understand the form of consumer protection against SMS spam due to the leakage of personal data of cellular service users. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the existence of intense business competition has resulted in business actors using all methods, including buying personal data of cellular service users to be able to send SPAM SMS in order to introduce their business more broadly and cheaply. In this situation, consumers as cellular service customers who are the aggrieved parties can certainly file claims in both litigation and non-litigation efforts. The aggrieved party also has the right to file a claim for compensation to the telecommunications technology operator, the aggrieved party can also ask for compensation which can be done through arbitration, mediation or conciliation methods.

KONSTITUSIONALITAS PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Gede Bagus Adhi Prasadana; I Gede Yusa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengkaji konstitusionalitas penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XI/2016 karena secara empiris masih terdapat diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME setelah Putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa masih terdapat diskriminasi kepada penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XI/2016 sudah diberlakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yakni tidak diketahuinya soal Putusan Mahkamah Konstitusi oleh dinas-dinas terkait, artinya tidak terdapat kordinasi antara jajaran pemerintahan. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sejajar dengan undang-undang karena pengujian uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga Putusan MK kedudukannya sejajar dengan undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Harmoniasi peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam hal ini dengan segera melakukan perubahan materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh DPR dan Presiden dan segera melakukan sosialiasi agar hak-hak konstitusional warga negara dapat terpenuhi. The purpose of this study is to examine the constitutionality of adherents of the belief in God Almighty (YME) after the Constitutional Court Decision 97/PUU-XI/2016 because empirically there is still discrimination against adherents of the belief in God Almighty after the Constitutional Court's decision was enforced. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that there is still discrimination against adherents of the belief in God Almighty even though the Constitutional Court Decision 97/PUU-XI/2016 has been enacted. This is due to several things, namely the lack of knowledge about the Constitutional Court Decision by the relevant agencies, meaning that there is no coordination between government ranks. The position of the Constitutional Court Decision can be said to be parallel to the law because the judicial review of the Constitutional Court is the judicial review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so that the Constitutional Court's decision has an equal position with the law in this case Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration. Harmonization of laws and regulations is urgently needed in this regard by immediately making changes to the content of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration by the DPR and the President and immediately conducting socialization so that the constitutional rights of citizens can be fulfilled.

UPAYA ATAS KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA PASCA JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Rahmadian Novira; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan mengidentifikasi kepastian hukum keputusan fiktif positif (Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan Pasca judicial review UU Cipta Kerja) dan bentuk sarana perlindungan hukum yang dapat digunakan masyarakat apabila tidak diterbitkannya keputusan terhadap permohonan yang dianggap dikabulkan (fiktif positif) pasca judicial review UU Cipta Kerja. Studi ini memakai metode penelitian hukum normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari studi (1) Terhadap Pasal 53 UUAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja terdapat kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah atas masyarakat, karena semakin singkatnya waktu memproses permohonan yang berpotensi terdapatnya keputusan yang diterbitkan dengan tergesa-gesa dan tidak cermat, tidak diatur mekanisme untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan atas fiktif positif, tidak ada aturan pelaksana yang sudah diperintahkan, serta tidak ada lagi lembaga independen yang mampu memaksa dan memberikan jaminan agar badan dan/atau pejabat pemerintah menetapkan keputusan atau melaksanakan tindakan atas fiktif positif. (2) Sarana Perlindungan hukum yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian jika terjadi fiktif positif yaitu melakukan pengaduan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan publik dan Lembaga Ombudsman. This Study, intends to identifies the legal certainty of positive fictitious (Article 53 Government Administration Act after enactment of Cipta Kerja Act) and the kind of legal protection facilities that can be used by the public if a decision is not issued on an application deemed granted (positive fictitious) after enactment of Cipta Kerja Act. This study uses normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study is : (1) Towards Article 53 of UUAP after enactment of Cipta Kerja Act and after the Mahkamah Konstitusi decision, there is a legal vacuum that creates legal uncertainty and has potential to cause government arbitrariness over the society, bacause shorter processing time for application may be cause decisions published hastily and carelessly, there is no regulated mechanism for obtaining decisions and/or actions on positive fictitious, there are no regulation that have been ordered by this Act, and there are no longer independent institutions has capable of coercing and providing guarantees that the government will issue a decision or take action upon the positive fictitious. (2) Legal protection facilitie, that can be used by the society to get solution for a positive fictitious is making a written complaint to the public service provider and to the Ombudsman.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA