cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 11 (2023)" : 20 Documents clear
PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT ATAS DASAR PAILIT DI MASA PANDEMI COVID-19 I Wayan Topik Widnyana; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p05

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui serta memahami terkait pemberhentian notaris dengan tidak hormat atas dasar pailit dimasa pandemi covid-19 karena adanya Kewajiban Ganti Rugi terhadap Penghadap pada Masa Pandemi Covid-19 dan Untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam tentang Pengaturan Hukum yang tepat terkait dengan Pemberhentian Notaris secara Tidak Hormat atas Dasar Pailit. Metode Penelitian hukum normatif dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang lain seperti teori maupun asas hukum. “Penelitian ini pada dasarnya menggunakan teknik analisis berupa intepretasi gramatikal guna menganalisis kata keadaan memaksa berdasarkan bahasa hukum yang dipergunakan sehari-hari yang didasarkan atas Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum Pengaturan Hukum” yang tepat terkait dengan Pemberhentian Notaris secara Tidak Hormat atas Dasar Pailit karena adanya Kewajiban Ganti Rugi terhadap Penghadap pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian ditemukan kepailitan terhadap Notaris terjadi akibat Notaris tidak mampu memberikan ganti kerugian atas kesalahan yang telah dilakukannya saat melaksanakan jabatan sebagai seorang Notaris. Hal ini penting mengingat kewajiban Notaris untuk membayarkan kerugian yang tidak didasarkan atas suatu perjanjian. Terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris atas dasar pailit yang disebabkan kerena tidak mampunya seorang Notaris untuk memberikan ganti kerugian terhadap para pihak yang dirugikan akibat kesalahan pada saat menjalankan jabatan berdasar keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. ABSTRACT The purpose of this paper is to find out and understand about the dishonorable dismissal of a Notary on the grounds of bankruptcy during the Covid-19 pandemic due to the Obligation to Provide Compensation for Attendance during the Covid-19 Pandemic and examine and analyze in more depth regarding the appropriate legal arrangements related to Termination Not With Respect Notary Due to Bankruptcy. Normative legal research methods by doing an inventory of laws and regulations and other legal materials such as legal theories and principles. "This research basically uses analytical techniques in the form of grammatical interpretations to analyze coercive situations based on legal language that is used daily based on the Big Indonesian Dictionary and the Legal Dictionary of Legal Arrangements" which are correct related to Disrespectful Dismissal of a Notary for Bankruptcy Reasons Due to Granting Obligations Compensation for Attendees during the Covid-19 Pandemic. The results of the study found that a Notary's bankruptcy occurred because a Notary was unable to provide compensation for the mistakes he made while carrying out his position as a Notary. This is important considering the Notary's obligation to pay for losses that are not covered by an agreement. Related to dishonorable dismissal of a Notary on the basis of bankruptcy caused by the Notary's inability to provide compensation to a party who has suffered losses due to an error in carrying out his position based on fairness, benefit and legal certainty.
KEABSAHAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA Ni Luh Putu Tita Maya Upadani; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p19

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan sertifikat elektronik dalam pembuktian di persidangan hukum perdata di Indonesia dan menganalisis kekuatan pembuktian sertipikat elektronik sebagai barang bukti di persidangan dalam hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dan data sekunder yang dimanfaatkan untuk penelitian ini ditemukan melalui studi literatur. Menurut temuan penelitian dapat dikatakan munculnya sertifikat elektronik dan tanda tangan digital merupakan salah satu bentuk dari kemajuan informasi teknologi dalam melakukan perjanjian ataupun transaksi. Sejak lahirnya UU ITE, dokumen elektronik telah diakui dan diakui sebagai alat bukti yang sah dengan status alat bukti digital. Adapun alat bukti digital mempunyai kekuatan hukum di persidangan apabila informasi yang didapatkan dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga membuktikan suatu keadaan dan juga sertifikat elektronik kekuatan hukum yang sangat kuat apabila sertifikat tersebut dibuat oleh penyelenggara sertifikat elektronik seperti contoh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). ABSTRACT The aims this study is to determine placement of electronic certificates in evidence in civil law trials in Indonesia and to analyze the strength of proof of electronic certificates as evidence in courts in civil law in Indonesia. This study uses a normative juridical method, Secondary data from a literature review was used to create the data for this investigation. Considering the study's findings, it was concluded that the emergence of electronic certificates and electronic signatures is one form of advances in information technology in conducting agreements or transactions. The position of electronic evidence, namely electronic documents that have been recognized and accepted as legal evidence since the ratification of the ITE Law. Electronic evidence has legal force in court if the information obtained is guaranteed to be intact, accountable, accessible, and can be displayed so as to prove a situation and also an electronic certificate with very strong legal force if the certificate is made by an electronic certificate operator such as the example of the Agency National Cyber ??and Password (BSSN).
KERUSAKAN KABEL OPTIK BAWAH LAUT AKIBAT AKTIVITAS KAPAL: RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Nessya Monica Larasati Putri; Amad Sudiro; Hery Firmansyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p10

Abstract

Tujuan Penulisan ini untuk mengidentifikasi peraturan hukum mengenai pemasangan serta pemeliharaan kabel bawah laut sehingga berpengaruh pada upaya represif dan preventif yang dapat dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Metode yang digunkan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan di dapat hasil Pemasangan kabel dibawah laut yang ditanam untuk menyebarkan aliran gelombang elektromagnetik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses jaringan internet. Namun dalam perjalanan terdapat persoalan yang mengakibatkan kerusakan kabel bawah laut sehingga menyebabkan gangguan internet yang dialami oleh masyarakat sekitar. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. The purpose of this writing is to identify legal regulations regarding the installation and maintenance of submarine cables so as to affect the repressive and preventive efforts that can be made by the Ministry of Transportation. The method used in this writing is the normative legal method with the results of the installation of underwater cables that are planted to spread the flow of electromagnetic waves so that people can easily access the internet network. However, on the way there are problems that result in damage to the submarine cable, causing internet interference experienced by the surrounding community. This is regulated in Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications.
JAMINAN SURETY BOND ATAS GRACE PERIOD DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA ASET LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA Amanda Aurelia; Iwan Erar Joesoef
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p20

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini untuk mengkaji pentingnya sebuah jaminan terhadap risiko kerugian atas kebijakan Grace Period atau penundaan pembayaran sewa guna yang diberikan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara kepada Mitra Kerjasama apabila terdapat Mitra yang tidak dapat melanjutkan biaya tarif sewa ketika masa Garce Period tersebut berakhir. Rentang waktu masa Grace Period sendiri diberikan minimal selama 3 bulan untuk masa sewa 1 (satu) tahun dan maksimal selama 18 (delapan belas) bulan untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun . Untuk itu product guarantee diperlukan dalam kebijakan ini untuk pemanfaatan aset sewa guna agar di kemudian hari Lembaga Manajemen Aset Negara tidak mengalami kerugian dari kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini menggunakaan data kepustakaan yang diperoleh dengan cara menelitii sumber pustaka atau sumber sekunder belaka dan Teknik wawancara sebagai sumber fakta dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi. Penelitian ini mengkaji jaminan surety bond sebagai product guarantee yang dapat diberikan oleh Mitra Sewa sebagai komitmennya dalam memenuhi kontrak perjanjian sewa guna aset atas Grace Period yang diberikan oleh Lembaga Manajamen Aset Negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan surety bond dapat dijadikan product guarantee atas kebijakan Grace Period dalam perjanjian aset sewa guna kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara karena tidak memberatkan biaya modal awal Mitra dalam pelaksanaan konstruksinya. The purpose of this article is to examine the importance of a guarantee against the risk of loss on the Grace Period policy or the postponement of lease payments provided by Lembaga Manajemen Aset Negara to their Collaboration Partners if there are Partners who cannot continue to charge rental rates when the Garce Period ends. The Grace Period itself is given a minimum of 3 (three) months for a 1 (one) year rental period and a maximum of 18 (eighteen) months for a 10 (ten) year rental period. Then, product guarantee is needed in this policy for the utilization of leased assets so that in the future Lembaga Aset Negara does not experience losses from this policy. This research is a normative juridical research, in which this study uses bibliographical data obtained by examining literary sources or mere secondary sources and interview techniques as a source of facts from research results to answer legal problems that occur. This research examines the surety bond guarantee as a product guarantee that can be provided by the Colaboration Partner as a commitment to fulfill the asset lease agreement contract for the Grace Period provided by Lembaga Manajemen Aset Negara. The results of this study indicate that surety bonds can be used as a product guarantee for the Grace Period Grace Period in the lease asset agreement managed by Lembaga Manajemen Aset Negara because it does not burden the partner's initial capital costs in carrying out its construction.
EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Darwin Jeremia Sitinjak; Sagung Putri M. E. Purwani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i11.p01

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji terkait eksistensi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta menjelaskan implementasi yang terjadi dalam kasus tindak pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, prinsip restorative justice sudah lazim digunakan. Di Indonesia, prinsip restoratif justice sudah diintrodusir melalui berbagai aturan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan berbagai peraturan lainnya. Dengan adanya berbagai aturan yang dikeluarkan, diharapkan prinsip restorative justice dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. This study aims to examine the restorative justice existence in the criminal justice system in Indonesia and explain the implementation that occurs in criminal cases in Indonesia. This study uses a normative legal method with a statute approach. The result of this study shows that in the criminal justice system in Indonesia, the restorative justice principle is commonly used. In Indonesia, the restorative justice system principle has been introduced through various rules such as law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2022 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, and The Republic of Indonesia Police Regulation Number 8 of 2021 Concerning Handling Criminal Act Based on Restorative Justice and other various rules. With the various rules issued, hopefully the restorative justice principal can provide certainty, justice and expediency of law.
STATUS KEPEMILIKAN RUMAH YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH HIBAH PASCA PERKAWINAN TANPA PERJANJIAN KAWIN Nurvannisa Fajrimustika; Fransiscus Xaverius Arsin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p15

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui status kepemilikan rumah yang dibangun di atas tanah hibah pasca perkawinan tanpa perjanjian kawin. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan status kepemilikan rumah sebagai harta bersama yang dibangun di atas tanah yang merupakan harta pribadi salah satu pasangan suami istri. Status rumah yang dibangun di atas tanah hibah merupakan milik bersama karena berdirinya bangunan tersebut diusahakan oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Jika terjadi perceraian maka kedua belah pihak berhak atas sebagian rumah tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan kepemilikan tanahnya tetap menjadi milik suami karena tanah tersebut merupakan tanah hibah dari orang tuanya. Harta pribadi tetap harus berada di dalam kewenangan pemiliknya asalkan hal itu bisa dibuktikan secara hukum. The purpose of this paper is to determine the ownership status of houses built on post-marriage grant land without a marriage agreement. The research used by the author is Normative Juridical, namely research conducted by approaching theories, concepts, legal principles and laws and regulations relating to this research, namely relating to the status of home ownership as joint property built on land that is the personal property of one of the spouses. The status of a house built on grant land is joint property because the establishment of the building is endeavored by both parties, husband and wife. In the event of divorce, both parties are entitled to a portion of the house so that neither party feels disadvantaged. Meanwhile, the ownership of the land still belongs to the husband because the land is a grant from his parents. Personal property must remain within the authority of its owner as long as it can be proven legally.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RUMAH SUSUN YANG UNITNYA DIBONGKAR KARENA KONDISI TIDAK BISA DIHUNI Erwin Indomora; Arif Darmawan; Hufron Hufron
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p06

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik unit rumah susun ketika unit mereka harus dibongkar karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dihuni. Rumah susun telah menjadi salah satu solusi perumahan yang penting di daerah perkotaan yang padat, dan pemilik unit rumah susun menghadapi risiko ketika kondisi bangunan mereka menjadi tidak layak huni. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai peraturan hukum, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemilik unit rumah susun memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi tantangan, seperti lambatnya proses hukum dan kurangnya pemenuhan tanggung jawab dari pihak-pihak terkait. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemilik unit rumah susun yang unitnya dibongkar. Antara lain, perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, peningkatan akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran pemilik unit rumah susun tentang hak-hak mereka. This study aims to examine the legal protection given to owners of flats when their unit has to be demolished due to conditions that make it impossible to live in. Flats have become one of the most important housing solutions in dense urban areas, and owners of flats face risks when their building conditions become uninhabitable. This study uses a normative legal research method by collecting and analyzing various legal regulations, court decisions, and related documents. The results of the analysis show that the owners of flats have rights that are protected by applicable laws and regulations. However, the implementation of this legal protection still faces challenges, such as the slow legal process and the lack of fulfillment of the responsibilities of related parties. This research also identifies several solutions to increase legal protection for the owners of apartment units whose units are demolished. Among other things, it is necessary to reform regulations that are clearer and more comprehensive, increase access to effective dispute resolution mechanisms, and increase the understanding and awareness of apartment unit owners about their rights.
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PENYALAGUNAAN FASILITAS PEMERINTAH DALAM PEMILU DI KABUPATEN JEPARA Misbakhus Sholihin; Iskandar Wibawa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p11

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penegakan hukum penyalagunaan fasilitas pemerintah Pemilu 2019 dan problematika penyelesaian pelanggaran penyalagunaan fasilitas pemerintah di Gakkumdu Jepara. Penelitian menggunakan pendekatan Non doktrinal yang menitikberatkan penelitian di lapangan yaitu di Bawaslu Jepara dan Gakkumdu dengan wawancara dan pembagian kuesioner. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum penyalagunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara pada Pemilu 2019 sebagaimana undang-undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu. Terdapat problematika dari sisi substansi dan budaya hukum sehingga penanganan pelanggaran terhenti. ABSTRACT The purpose of this study was to determine how the law enforcement mechanism for the use of government facilities in the 2019 elections and the problems of resolving violations of the use of government facilities in Gakkumdu Jepara. The research used a non doctrinal approach that emphasized research in the field, namely in Bawaslu Jepara and Gakkumdu by interviewing and distributing questionnaires. Data analysis techniques using qualitative data analysis techniques. The results showed that the law enforcement mechanism for the use of government facilities in Jepara Regency in the 2019 Election was in accordance with the Election Law and Bawaslu Regulation on the Gakkumdu Center. There are problems in terms of substance and legal culture so that the handling of violations is stalled.
ANALISIS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF SEBAGAI OBYEK SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Raden Anggeridho Alta Wardana; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i11.p02

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian perkara fiktif positif sebagai obyek sengekta tata usaha negara dan sikap hakim dalam menyelesaiakan kasus tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah mekanisme dari penyelesaian sengketa fiktif positif ini menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan khususnya pada pasal 53. Mekanisme nya melakukan pengajuan terlebih dahulu ke pengadilan, kemudian melengkapi seluruh berkas permohonan untuk selanjutnya diproses dan dibuatkan jadwal persidangan. Pada mekanisme persidangan inilah sikap hakim ditentukan, harus bisa dengan baik dan teliti mencari kebenaran-kebenaran materiil yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa fiktif positif ini. Putusan fiktif positif ini masih termasuk kedalam golongan Keputusan Tata Usaha Negara, karena para pihaknya sendiri masih melibatkan badan dan/atau pejabat pemerintahan. This research was conducted with the aim of analyzing the mechanism of settlement of positive fictitious cases as objects of state administrative disputes and the attitude of judges in resolving these cases. The author uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of this study are that the mechanism for resolving positive fictitious disputes conforms to the provisions contained in the Government Administration Act, especially in Article 53. The mechanism is to first submit an application to the court, then complete all application files for further processing and a trial schedule is made. It is in this trial mechanism that the judge's attitude is determined, he must be able to properly and thoroughly search for material truths related to the resolution of this positive fictitious dispute. This fictitious positive decision is still included in the category of State Administrative Decisions, because the parties themselves still involve government agencies and/or officials.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEWA TANAH YANG OBJEK SEWANYA DIJUAL OLEH YANG MENYEWAKAN Ni Kadek Ari Novita Sari; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p16

Abstract

Tujuan penulisan penelitian ini untuk mengkaji kedudukan perjanjian sewa menyewa tanah serta perlindungan hukum terhadap penyewa tanah apabila objek sewanya dijual oleh pihak yang menyewakan sebelum masa sewanya berakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa tidak berakhir dengan dijualnya objek sewa kecuali dalam perjanjian ditentukan bahwa sewa menyewa berakhir setelah objek sewa terjual, hal ini diatur pada Pasal 1576 KUH Perdata. Hukum memberikan dua bentuk perlindungan hukum terhadap penyewa yang objek sewanya dijual yaitu perlindungan hukum preventif melalui musyawarah antara para pihak dan perlindungan hukum represif melalui pengajuan gugatan wanprestasi ke pengadilan. The purpose of this study is to review the position of the lease agreement and legal protections against landowners when the lease items were sold before the lease ended. This study uses a normative legal method with a statute approach, concept and case approach. The study show that lease agreement do not end with rent object sold unless in the agreement is determined that lease agreement end after rent object is sold, this is arranged in Article 1576 BW. The law provides two forms of legal protection agains tenants whose rent object is sold, and it protects preventive law through deliberation between parties and repressive legal protection through filing a default lawsuit to the court.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue