Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 1 (2023)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PERKAWINAN SEJENIS: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Yanri Chairyatna]]>;
<![CDATA[Atik Winanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p17
<![CDATA[Tujuan penelitian, mengetahui bagaimana perspektif HAM mengenai perkawinan sejenis dan disandingkan dengan UU No.1/1974 mengenai perkawinan. Metode penelitian yang dipakai ialah metode yuridis normatif, penelitian yang meneliti mengenai asas atau norma hukum. Pasal 28c ayat 1 mengenai pengembangan diri merupakan sebuh proses untuk menciptakan peradaban intelektual, moral dan kepribadian. Eksistensi kelompok LGBT dalam perspektif hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam UU No.39 /1999 adalah seperangkat keistimewaan yang dianugerahkan kepada kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dijaga oleh sistem hukum pemerintah, dan setiap individu. perlindungan kehormatan dan martabat kita. Menurut ketentuan UU No.1/1974, perkawinan seringkali dilakukan melalui perhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, khususnya dengan tujuan untuk menghasilkan anak dan menciptakan rumah tangga yang diinginkan. UU No.39 /1999 Pasal 10 menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah secara konstitusi di Indonesia yaitu antar lawan jenis. Apabila dilakukan nya perkawinan sesama jenis,tidak dapat diakui secara hukum sebagai perkawinan yang sah. The aim of the research is to find out the human rights perspective regarding same-sex marriage and compare it with Law No. 1/1974 concerning marriage. The research method used is the normative juridical method, research that examines legal principles or norms. The existence of LGBT groups from a human rights perspective. Human Rights as referred to in Law No.39/1999 are a set of privileges bestowed upon us as creatures of God Almighty which must be respected, upheld and safeguarded by the legal system, government and every individual for their own interests. protection of our honor and dignity. According to the provisions of Law No. 1/1974, marriage is often carried out through relations between a man and a woman, especially with the aim of producing children and creating the desired household. If a relationship has the potential to transmit sexually transmitted diseases, then this violates human rights; Therefore, same-sex relationships are prohibited by the Marriage Law and cannot be legally recognized as a valid marriage.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN HAK PERWALIAN ORANG TUA KANDUNG ]]>
<![CDATA[Azzahra Hesafira Arum Rahman]]>;
<![CDATA[Dwi Aryanti Ramadhani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p08
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi akibat hukum pembatalan hak perwalian orang tua terhadap anak kandung dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang hak perwaliannya dibatalkan pengadilan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait akibat hukum dan perlindungan pembatalan hak perwalian anak. Hasil studi ini menunjukkan bahwa akibat hukum pembatalan pembatalan hak perwalian adalah hubungan keperdataan orang tua angkat dengan anak angkat menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi. Orang tua kandung kembali mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya. Sedangkan perlindungan hukum terhadap anak yang hak perwaliannya dibatalkan pengadilan kembali menjadi tanggung jawab orang tua mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. This study aims to find out the legal consequences of canceling parental guardianship rights against biological children and to find out the legal protection of children whose guardianship rights are canceled by the court. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. This study uses a literature study by collecting legal materials related to the legal consequences and protection of the cancellation of guardianship rights of children. The results of this study show that the legal consequences of canceling guardianship rights are that the civil relationship between adoptive parents and adopted children becomes null and void or is considered never to have occurred. The biological parents again have parental authority over their biological children. While the legal protection of children whose guardianship rights are canceled by the court returns to the responsibility of the parents referring to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE MELALUI FITUR MARKETPLACE PADA APLIKASI FACEBOOK ]]>
<![CDATA[Dewa Putu Ady Wiraz Peremana]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p13
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui upaya perlindungan hukum yang diperoleh pembeli dalam melakukan suatu transaksi jual-beli online melalui fitur Marketplace yang terdapat dalam aplikasi Facebook yang ditinjau berdasarkan “Undang-Undang (UUPK)” serta “Undang-Undang (UU ITE)” beserta bagaimana penyelesaian sengketa konsumen apabila terjadi permasalahan hukum dalam melakukan transaksi jual-beli online melalui fitur Marketplace dalam aplikasi Facebook. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis suatu norma hukum dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian adanya perlindungan hukum terhadap transaksi jual-beli online memalui fitur Marketplace dibatasi oleh UU ITE yang mengharuskan dalam penyebaran konten promosi ataupun perdagangan harus ada batasan jangan sampai konten tersebut mengganggu ketertiban umum, kesusilaan, dan UU, mengenai transaksi jual belinya yang memuat kewajiban, hak serta sanksi dari pihak pelaku usaha ataupun konsumen diatur dalam UUPK, serta mengenai penyelesaian sengketa konsumen bilamana terjadi permasalahan hukum pada saat melakukan transaksi jual-beli online melalui fitur marketplace yang terdapat pada aplikasi facebook dapat dilakukan dengan jalur litigasi ataupun non litigasi yang diatur dalam UUPK. The purpose of this research is to find out the legal protection efforts obtained by buyers in carrying out a buying and selling transaction online through features Marketplace which is available in the application Facebook reviewed based on the "Law (UUPK)" and "Law (UU ITE)" along with how to resolve consumer disputes if there are legal problems in buying and selling transactions online through features Marketplace in application Facebook. This study uses normative legal research by analyzing a legal norm and using a statutory approach. From the results of the study, there is legal protection for online buying and selling transactions through features Marketplace limited by the ITE Law which requires that in the dissemination of promotional or trading content there must be limits not to let the content disturb public order, decency, and the law, regarding buying and selling transactions that contain obligations, rights and sanctions from the parties of business actors or consumers are regulated in UUPK, and regarding consumer dispute resolution in the event of legal issues when conducting buying and selling transactions online through features marketplace available in the application facebook can be carried out by litigation or non-ligation channels regulated in UUPK.]]>
<![CDATA[DIGITAL INTEGRATED FINANCIAL CREDIT SCORING SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI DI ERA DIGITAL SOCIETY 5.0 ]]>
<![CDATA[Candya Upavata Kutey Karta Negara]]>;
<![CDATA[Imam Haryanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p04
<![CDATA[Tujuan penulisan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan financial technology innovative credit scoring sebagai penyelenggara digital credit scoring dalam hukum positif di Indonesia dan rekonstruksi hukum penerapan Digital Integrated Financial Credit Scoring (DIFCS) sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di era digital society 5.0. Penelitian pada jurnal ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan data sekunder serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil temuan studi dalam penelitian ini adalah (1) Pengaturan financial technology innovative credit scoring telah diatur menjadi bagian pada salah satu kluster di POJK 13/2018. Konsep financial technology innovative credit scoring memanfaatkan digital footprint pengguna yang diolah dengan artificial intelligence dan machine learning untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sistem penilaian kredit; (2) Pengintegrasian sistem digital credit scoring dengan sistem credit scoring perbankan konvensional ke dalam suatu database digital integrated financial credit scoring (DIFCS) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keakuratan penilaian dan akses kredit bagi segmentasi masyarakat yang tidak memiliki akses layanan sektor keuangan formal perbankan. The purpose of this study is to determine the regulation and implementation of financial technology innovative credit scoring as a provider of digital credit scoring in Indonesian positive law, as well as the legal reconstruction of the application of Digital Integrated Financial Credit Scoring (DIFCS) as a catalyst for economic growth in the digital society. 5.0. This journal publishes doctrinal legal research that uses secondary data, a statutory approach, and a conceptual approach. (1) Financial technology innovative credit scoring arrangements have been controlled as part of one of the clusters in POJK 13/2018, according to the study findings in this research. To increase public access to the credit scoring system, the financial technology novel credit scoring concept uses the user's digital footprint, which is processed with artificial intelligence and machine learning. (2) Integrating the digital credit scoring system with the traditional banking credit scoring system into a digital integrated financial credit scoring (DIFCS) database may be a solution for increasing assessment accuracy and credit access for segments of society who do not have access to formal banking financial sector services.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI PEMENANG PERKARA TERHADAP TIDAK DAPAT DILAKSANAKANNYA PEMBATALAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ]]>
<![CDATA[I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01p02
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam terhadap pengaturan pembatalan hak atas tanah di Indonesia serta akibat hukum bagi pemenang perkara terhadap tidak dapat dilaksanakannya pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analisis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia telah diatur mengenai pembatalan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Akibat hukum bagi pemenang perkara bahwa putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan produk hukum adalah pemenang perkara harus mengajukan upaya hukum berupa mediasi atau kembali mengajukan gugatan ke pengadilan. ABSTRACT This writing aims to examine and analyze in depth the regulation of cancellation of land rights in Indonesia and the legal consequences for the winner of the case against the inability to carry out the cancellation of land rights based on court decisions that have permanent legal force. This writing uses a normative legal research method using a statutory approach, a case approach and an analytical approach. The results show that in Indonesia, the cancellation of land rights has been regulated as stipulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. The legal consequence for the winner of the case that a court decision that has permanent legal force cannot be used as a basis for canceling a legal product is that the winner of the case must file legal remedies in the form of mediation or re-file a lawsuit to the court.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENANGANAN PERKARA PENYEROBOTAN TANAH ]]>
<![CDATA[Fernando Fernando]]>;
<![CDATA[Yuwono Prianto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p18
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah dari perspektif hukum pidana dan hukum perdata. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, dengan fokus pada peran hukum pidana dan hukum perdata dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam sengketa penyerobotan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris sosiologis yang menggunakan fakta-fakta empiris dari kasus hukum sebelumnya dalam suatu keputusan, serta informasi dari wawancara atau observasi langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan menyusun deskripsi sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah dapat diperoleh melalui jalur hukum perdata. Sedangkan hukum pidana memberikan sanksi terhadap pelaku penyerobotan tanah sebagai bentuk penegakan hukum dan pencegahan tindakan serupa di masa depan. Sementara itu, hukum perdata memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah melalui proses peradilan perdata yang menghasilkan putusan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Pada konteks penyelesaian sengketa penyerobotan tanah, kepastian hukum dari perspektif hukum pidana dan hukum perdata memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dan mendorong terciptanya ketertiban dan keadilan dalam hubungan pertanahan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah dan memberikan dasar bagi penyempurnaan kerangka hukum yang ada dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa penyerobotan tanah di Indonesia. This research aims to analyze legal certainty in resolving land encroachment disputes from both criminal and civil law perspectives. The study examines the legal framework governing land dispute resolutions in Indonesia, with a specific focus on the roles of criminal and civil law in providing legal certainty for parties involved in land encroachment disputes. The research method employed is empirical-sociological legal research, relying on empirical facts from previous legal cases and information gathered through interviews or direct observations. The study is descriptive in nature, with the goal of providing a systematic, factual, and accurate description of the facts. The findings indicate that legal certainty in resolving land encroachment disputes can be achieved through the civil law pathway. On the other hand, criminal law imposes sanctions on land encroachment offenders as a form of law enforcement and prevention of similar actions in the future. Meanwhile, civil law provides legal certainty regarding land ownership through civil court proceedings that result in valid and legally binding decisions. In the context of resolving land encroachment disputes, legal certainty from both criminal and civil law perspectives safeguards the rights of the aggrieved party and promotes the establishment of order and justice in land-related matters. This research contributes to the understanding of the crucial role of legal certainty in resolving land encroachment disputes and provides a foundation for refining the existing legal framework in efforts to enhance the effectiveness of resolving land encroachment disputes in Indonesia.]]>
<![CDATA[HAK UPAH PEKERJA ATAS PERUSAHAAN PAILIT: DISHARMONISASI PERATURAN UNDANG-UNDANG PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Muhammad Hafizh Izzulhaq]]>;
<![CDATA[Iwan Erar Joesoef]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p09
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum terkait kedudukan hak upah pekerja sebagai hak yang didahulukan dalam konteks kepailitan perusahaan menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber untuk membantu menjawab permasalahan penelitian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah merubah ketentuan secara signifikan, terutama dalam bidang ketenagakerjaan, dengan memberikan hak mendahulu kepada pekerja dalam menerima hak upah mereka saat perusahaan diumumkan pailit, sesuai dengan Pasal 95. Namun, UU Kepailitan masih mempertahankan hak mendahulu bagi kreditur separatis dalam proses penyelesaian harta debitur yang mengalami pailit. Hal ini menciptakan ketidakselarasan antara UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, sehingga terjadi disharmoni peraturan dalam hirarki peraturan. Konflik antara ketentuan-ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut menggambarkan inkonsistensi dalam substansi peraturan, di mana satu peraturan memiliki cakupan yang lebih umum dibandingkan dengan peraturan lainnya, meskipun kedua peraturan tersebut memiliki hierarki yang sama. This article analyzes the legal implications of workers' wage rights during company bankruptcy, as mandated by the Job Creation Law. The research adopts a normative legal approach, utilizing secondary data from various sources to investigate the issue. According to Article 95 of Law Number 6 of 2023, workers have priority rights to their wages in the event of a company's bankruptcy. However, the Bankruptcy Law still grants priority rights to separatist creditors when settling a debtor's assets. This creates a conflict between the two laws, resulting in inconsistency within the regulatory hierarchy. The conflicting provisions illustrate the differing scopes of the two laws, despite sharing the same hierarchy.]]>
<![CDATA[KERINGANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN: UPAYA PEMERINTAH DAERAH KENDALIKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Ni Made Mirah Widya Gangga]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p14
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta menganalisis mengenai pemberian insentif berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebagai upaya pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pengaturan keringanan PBB-P2 sebagai upaya pengendalian LP2B di pemerintahan daerah serta akibat hukum yang timbul dari pemberian insentif tersebut. Dalam menganalisis, penulis menggunakan kajian yuridis normatif yakni menelaah ketentuan hukum sebagai bahan hukum primer melalui statute approach dan conceptual approach. Hasilnya, pertama Pemda dapat melaksanakan pemberian insentif dalam bentuk keringanan PBB-P2 menggunakan dana APBD dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-udangan yang didukung dengan peraturan pelaksana berupa peraturan bupati. Namun, minimnya peraturan pelaksana menjadikan mekanisme pemberian insentif tidak jelas sehingga pengimplementasiannya tidak optimal karena disinyalir bertentangan dengan kewajiban pemungutan pajak PBB-P2. Kedua, peristiwa ini memicu hak dan kewajiban sebagai akibat hukum, yakni pemerintah memberikan keringanan pajak kemudian petani pemilik lahan harus memanfaatkan, menjaga, dan memelihara kelestarian lahan serta lingkungan sesuai ketentuan. Apabila tidak memenuhi syarat pemberian insentif dapat dicabut. Kesimpulannya, pemerintah daerah dapat memberikan insentif untuk mengendalikan LP2B yang wajib didukung dengan peraturan bupati serta pemberian insentif memicu hak dan kewajiban sebagai akibat hukum yang wajib dilaksanakan oleh penerima insentif. ABSTRACT This research was conducted to increase understanding and analyze the provision of incentives in the form of land and building tax relief (PBB-P2) as an effort to control sustainable food agriculture land (LP2B). The issues raised relate to the regulation of PBB-P2 relief as an effort to control LP2B in local government and the legal consequences arising from the provision of these incentives. In analyzing, the author uses normative juridical studies, namely examining legal provisions as primary legal material through the statute approach and conceptual approach. As a result, firstly, the local government can carry out incentives in the form of PBB-P2 relief using APBD funds by taking into account the terms and conditions according to laws and regulations supported by implementing regulations in the form of regent regulations. However, the lack of implementing regulations makes the mechanism for providing incentives unclear so that the implementation is not optimal because it is allegedly contrary to the obligation to collect PBB-P2 taxes. Second, this event triggers rights and obligations as a legal consequence, namely the government provides tax breaks and then land-owning farmers must utilize, protect and maintain the sustainability of the land and the environment according to the provisions. If you do not meet the conditions for giving incentives, you can revoke them. In conclusion, local governments can provide incentives to control LP2B which must be supported by a district head's regulation and the provision of incentives triggers rights and obligations as a result of the law that must be implemented by incentive recipients.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB SEKUTU PERSEKUTUAN KOMANDITER ATAS PENJUALAN ASET PASCAPAILIT SEBAGAI ACTIO PAULIANA ]]>
<![CDATA[Denaya Annisa]]>;
<![CDATA[Iwan Erar Joesoef]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p05
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim atas addendum perjanjian sewa menyewa dan pengelolaan pabrik pascapailit sebagai actio pauliana dan bentuk tanggung jawab sekutu Persekutuan Komanditer (CV) dalam penyelesaian kepailitan atas pembatalan addendum perjanjian sewa menyewa dan pengelolaan pabrik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, addendum perjanjian yang dilakukan pascapailit ini dapat dibatalkan melalui actio pauliana karena bukan suatu kewajiban bagi debitor dan merugikan kreditor, sehingga pembatalan perjanjian dan addendum dapat dilakukan dengan putusan pengadilan untuk menghindari kerugian bagi kreditor atas debitor yang pailit. Pihak kedua yang dirugikan dalam addendum dapat dijadikan kreditor untuk mendapatkan pemenuhan haknya yang dijanjikan dalam addendum oleh CV. Kesimpulan penelitian adalah dalam pemenuhan utang CV, sekutu aktif bertanggung jawab secara tanggung renteng hingga melibatkan harta pribadinya, sementara itu sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal disetorkan jika tidak turut melakukan kepengurusan CV. The purpose of this research is to determine the judge’s consideration of the post-bankruptcy addendum of lease agreement and factory management as actio pauliana and the responsibilities of CV partners in bankruptcy regarding to the cancellation of addendum. This research uses normative method with statute, conceptual, and case approach. This research shows that based on judge’s consideration, the addendum of the agreement that made post-bankruptcy could be canceled through actio pauliana, because it is not an obligation for the debtor and is detrimental to creditors, so the cancellation of the agreements and addendum can be done by court to avoid losses for the creditors in bankruptcy. The second party who suffers losses in the addendum could become a creditor to obtain the fulfillment of their rights as promised in the addendum by CV partners. In fulfilling CV debts, active partners are jointly and severally responsible to their personal assets, while passive partners are only responsible for the capital contributed to the CV if they do not take any parts in managing the CV with active partners.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT BEREDARNYA MASKER MEDIS PALSU DI ERA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Komang Githa Trisnasari]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p01
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum bagi konsumen akibat beredarnya masker medis palsu di era pandemi Covid-19. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data primer yang digunakan bersumber dari Peraturan Undang-Undang dan data sekunder bersumber dari kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh konsumen pengguna masker medis palsu yaitu berupa pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan konsumen ini diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Agar dapat mengimplementasikan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 undang-undang ini kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa ini dapat dilaksanakan secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang melalui pengadilan sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi yaitu kebalikan dari penyelesaian sengketa litigasi, yang dimana proses penyelesaian sengketa ini dilakukan diluar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. ABSTRACT The purpose of this paper is to find out how legal protection and legal remedies for consumers are due to the circulation of fake medical masks in the Covid-19 pandemic era. The writing of this journal uses a normative research method that uses a statutory approach and a fact approach. Sources of primary data used are sourced from the Law and secondary data sourced from the literature. From the results of this study it was concluded that the form of protection provided by consumers who use fake medical masks is in the form of coaching and supervision. This guidance and supervision in consumer protection is regulated in Article 29 and Article 30 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In order to implement the provisions of Article 29 and Article 30 of this law, Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 of 2001 concerning the Guidance and Supervision of the Implementation of Consumer Protection. The settlement of this dispute can be carried out by litigation and non-litigation. Litigation settlement is dispute resolution through the courts, while non-litigation dispute resolution is the opposite of litigation dispute resolution, where the dispute resolution process is carried out outside the court or often referred to as alternative dispute resolution.]]>
