cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12 No 1 (2023)" : 20 Documents clear
BENTUK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH OLEH PENGGUNA ANGGARAN Harianto Akbar; Moch Toha; Irandi Achmad; Hasbi Ilman Maulana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p19

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tindakan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang dianggap merugikan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Atas kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang merugikan keuangan negara terutama terjadi saat mereka menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi atau korporasi. Tindakan tersebut dapat menjadi tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR. Tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas kerugian keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa, melihat terlebih dahulu sumber wewenang atau cara perolehan wewenang nya. Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pihak pejabat Pengguna Anggaran dapat melimpahkan wewenang nya kepada Kuasa Pengguna Anggaran secara delegatif dan tanggung jawab nya secara penuh terletak pada Kuasa Pengguna Anggaran namun hal ini jika merujuk pada definisi Kuasa Pengguna Anggaran dalam Perpres No. 12 Tahun 2021, dalam Pasal tersebut KPA hanya diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab saja, jikalau secara delegasi seharusnya kewenangan dari pejabat Pengguna Anggaran seluruhnya dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran tidak sebagian kewenangan saja sesuai definisi dalam Perpres maka seharusnya KPA menerima wewenang secara mandat dengan tanggung jawab juga terletak pada pejabat Pengguna Anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindakan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang dianggap merugikan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Atas kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang merugikan keuangan negara terutama terjadi saat mereka menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi atau korporasi. Tindakan tersebut dapat menjadi tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR. Tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas kerugian keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa, melihat terlebih dahulu sumber wewenang atau cara perolehan wewenang nya. Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pihak pejabat Pengguna Anggaran dapat melimpahkan wewenang nya kepada Kuasa Pengguna Anggaran secara delegatif dan tanggung jawab nya secara penuh terletak pada Kuasa Pengguna Anggaran namun hal ini jika merujuk pada definisi Kuasa Pengguna Anggaran dalam Perpres No. 12 Tahun 2021, dalam Pasal tersebut KPA hanya diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab saja, jikalau secara delegasi seharusnya kewenangan dari pejabat Pengguna Anggaran seluruhnya dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran tidak sebagian kewenangan saja sesuai definisi dalam Perpres maka seharusnya KPA menerima wewenang secara mandat dengan tanggung jawab juga terletak pada pejabat Pengguna Anggaran.
MENGGUGAT STATUS QUO REGULASI STAY (KEADAAN DIAM): MENYAMBUT ARAH BARU HUKUM KEPAILITAN INDONESIA Rizky Andira; Aurora Jillena Meliala
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p10

Abstract

Tulisan ini dibuat untuk menganalisis status quo regulasi stay (keadaan diam) pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU) untuk menyesuaikan diri menjadi salah satu bagian dari penyelesaian sengketa kepailitan di tengah perkembangan kemudahan usaha. Dalam penyusunannya, tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi perundang-undangan dan komparatif dengan US Bankruptcy Code dari Amerika Serikat sebagai salah satu contoh undang-undang kepailitan di dunia yang menerapkan regulasi “automatic stay”. Hasil studi menyatakan bahwa regulasi stay pada UUK-PKPU belum dapat dijalankan sebagaimana yang telah diamanatkan pada penjelasan Pasal 56 ayat (1). Terkait komparasi regulasi stay dengan US Bankruptcy Code, keduanya sama-sama diberlakukan untuk menghentikan segala tindakan hukum dan upaya eksekusi yang dilakukan oleh Kreditor kepada Debitor, serta sangat berdampak erat pada kondisi harta pailit dan proses kepailitan itu sendiri. Adapun perbedaan utama yang membedakan keduanya adalah terkait dengan waktu mulainya regulasi. Dalam penerapannya, terdapat pembahasan mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan yang membuat keduanya dapat saling mengisi satu sama lain. Lebih lanjut, terdapat beberapa kemungkinan bagi regulasi automatic stay untuk diterapkan dalam tatanan UUK-PKPU yang akan datang. Dengan mengedepankan objektivitas dan sudut pandang yang luas, membuat tulisan ini dapat membuka cakrawala pengetahuan mengenai status quo regulasi stay dalam hukum kepailitan di Indonesia dan Amerika Serikat. This paper is made to analyze the status quo of the stay regulation in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (UUK-PKPU) to adjust itself to become one part of bankruptcy dispute resolution in the midst of the development of business facilities. In its preparation, this paper uses a normative legal research method with a legislative and comparative study approach with the US Bankruptcy Code from the United States as an example of bankruptcy law in the world that applies the "automatic stay" regulation. The study results state that the stay regulation in UUK-PKPU has not been implemented as mandated in the explanation of Article 56 paragraph (1). Regarding the comparison of the stay regulation with the US Bankruptcy Code, both are equally applied to stop all legal actions and execution efforts carried out by Creditors to Debtors, and have a very close impact on the condition of the bankruptcy estate and the bankruptcy process itself. The main difference that distinguishes the two is related to the starting time of the regulation. In its application, there is an in-depth discussion of the advantages and disadvantages that make both regulations complement each other. Furthermore, there are several possibilities for the automatic stay regulation to be applied in the future UUK-PKPU order. By prioritizing objectivity and a broad perspective, this paper can open the horizons of knowledge regarding the status quo of stay regulations in bankruptcy law in Indonesia and the United States.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM Ni Kadek Ari Sukma Wedayanti; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p15

Abstract

Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada di Indonesia khususnya terhadap para konsumen produk kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM. Tidak hanya itu, tujuan lain daripada pembuatan jurnal ini juga untuk mengkaji pertanggungjawaban serta sanksi apa yang dikenakan kepada para pelaku usaha curang yang tidak menaati peraturan perundangan. Lebih lanjut, jurnal ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa hasil daripada penelitian ini adalah Indonesia telah memiliki payung hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, jadi bagi para pelaku usaha curang yang masih kerap melawan aturan perundangan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrative maupun pidana. Tidak hanya itu BPOM sebagai Lembaga pengawas juga turut serta secara aktif memantau peredaran produk berbahaya ini bahkan menarik produk tersebut apabila terbukti mengandung bahan berbahaya. ABSTRACT The purpose of this publication is to examine Indonesia's legal protections, particularly for users of cosmetics that aren't BPOM-registered. Not only that, another purpose of making this journal is also to examine the responsibilities and sanctions imposed on fraudulent business actors who do not comply with laws and regulations. Also, a statutory methodology was used in the compilation of this publication together with normative juridical research techniques. The results of this study conclude that Indonesia already has a legal protection related to consumer protection, namely Law Number 8 of 1999, so dishonest corporate actors who repeatedly break rules and regulations may be susceptible to administrative or criminal sanctions. Not only that, BPOM as a supervisory agency also actively participates in monitoring the circulation of these dangerous products and even withdraws these products if they are proven to contain hazardous materials
DESAIN KEBEBASAN BERPOLITIK DALAM BINGKAI KEPARTAIAN DI INDONESIA Isakh Benyamin Manubulu; Gregorius Meol; Komang Pradnya Sudibya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p06

Abstract

Kemerdekaan berpolitik pada Pasal 28 UUD 1945 sebagai sebuah constitutio libertatis menjadi sebuah polemik akibat penjatuhan sanksi PDIP terhadap Ganjar Pranowo. Partai politik kemudian tidak hanya dinilai sebagai sebuah wadah politik namun juga sebagai pemangku kepentingan akan kebebasan berpolitik dari setiap Metode penyusunan jurnal ini ialah penelitian normatif di dukung jenis pendekatan perundang -undangan, serta analisis terhadap konseptual. Pembahasan ini bermuara pada simpulan bahwa kebebasan berpolitik merupakan sebuah bentuk kebebasan masyarakat untuk bergabung dalam partai politik sebagai sarana demokrasi sedangkan kemerdekaan berpolitik kader partai dalam sistem kepartaian Indonesia di desain dalam sebuah bentuk kekuasaan politik kolektif yang terorganisasi dalam jaringan sarana demokrasi subordinat yang disebut partai politik dengan membedakan jabatan partai serta kewenangan yang dimiliki oleh kader terhadap klaim atas kesamaan status dalam berpolitik. ABSTRACT Political freedom in Article 28 of the 1945 Constitution as a libertatis constitution became a polemic due to the imposition of PDIP sanctions on Ganjar Pranowo. Political parties are then not only assessed as a political forum but also as stakeholders for political freedom from each. The method of compiling this journal is normative research supported by a type of statutory approach, as well as conceptual analysis. This discussion boils down to the conclusion that political freedom is a form of public freedom to join political parties as a means of democracy while the political independence of party cadres in the Indonesian party system is designed in a form of collective political power organized in a network of subordinate democratic means called political parties with differentiate party positions and the authority possessed by cadres against claims of equal status in politics.
PENGATURAN MENGENAI KECAKAPAN HUKUM DI INDONESIA Nur Afni Fauziah Sukkur; Putu Edgar Tanaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p20

Abstract

Kecakapan ialah salah satu hal penting dalam hukum, khususnya hukum perdata. Hal ini menunjukkan kemampuan seseoramg dalam melakukan tindakan hukum tertentu ataupun perbuatan hukum tertentu. Dalam kaitannya dengan kecakapan hukum, maka dasar hukum yang digunakan masih Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pengaturan perihal kecakapan hukum. Meskipun peraturan tersebut tidak secara jelas dan tegas mengatur terkait kecakapan hukum, namun dengan mengacu pada ketentuan terebut bisa ditarik kesimpulan yang berkaitan pada kecakapan seseorang. Disini, aspek penting berkaitan dengan kecakapan yag perlu dipahami dan diteliti adalah berhubungan dengan dasar hukum beserta klasifikasinya sesuai dengan hukum positif yang berlaku. ABSTRACT Skill is one of the most important things in law, especially civil law. This shows a person's ability to carry out certain legal actions or certain legal actions. In relation to legal skills, the legal basis used is still the Civil Code which provides regulations regarding legal skills. Although the regulation does not clearly and unequivocally regulate legal skills, by referring to these provisions, conclusions can be drawn relating to a person's skills. In this case, an important aspect related to skills that need to be understood and researched is related to the legal basis and its classification according to the applicable positive law.
EMINENSI PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI DALAM PRAKTIK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN ASPEK HUKUM NASIONAL Irgi Alfian; Melia Putri Purnama Sari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p11

Abstract

Sektor jasa konstruksi khususnya dalam pembangunan infrastruktur gedung merupakah hal yang saat ini dalam pembangunan yang besar-besaran di Indonesia. Hal ini tidak dipungkiri bahwa pembangunan dari tahun ke tahun terus bertambah dikarenakan adanya kebutuhan untuk mendukung kegiatan, baik dalam kegiatan industri, perkantoran dan sampai ke tempat rekreasi. Salah satu contohnya yaitu dalam pembangunan Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel, Bali yang diusung dalam kurun waktu sejak tahun 2013, kontrak kerja yang dibuat hanya berdasarkan Surat Perintah Kerja yang tidak mengatur secara detail ruang lingkup, hak dan kewajiban antara para pihak, hingga sampai jatuh dalam sengketa yang diputus oleh Mahkamah Agung. Hal ini merupakan masalah yang dasar yakni akibat kurangnya memerhatikan kontrak jasa konstruksi yang sesuai standar dalam undang-undang maupun peraturan pelaksananya. Atas hal tersebut dampaknya ialah kepenyelesaian sengketa yang hasilnya tidak menguntungkan salah satu pihak yakni Penerima Jasa sebagai pemilik proyek. Penyelesaian sengketa sejatinya sudah ditentukan oleh undang-undang maupun peraturan pelaksananya, akan tetapi banyak yang disimpangi dikarenakan hal tersebut kembali ke kesepakatan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prosedur yang berlaku dalam Jasa Konstruksi dan implementasinya dalam proyek secara riil, dimana penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang mencari suatu kebenaran berdasarkan hukum positif dengan data-data sekunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan didukung dengan data sekunder berupa studi pustaka dan dikuatkan melalui bahan hukum tertier yaitu berupa kamus dan ensiklopedia, sehingga dapat memberikan gambaran pada apa yang seharusnya dilaksanakan menurut undang-undang namun pada pelaksanaannya belum memenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. The construction services sector, especially in building infrastructure development, is something that currently undergoing massively in Indonesia development. It cannot be denied that development continues to increase year to year due to the necessary to support activities, both in industrial activities, offices and recreational areas. One example is in the construction of the Nusa Dua Circle Avani Hotel, Bali Project which was carried out in the period since 2013, the work contract was made only based on a Work Order which did not regulate in detail the scope, rights and obligations between the parties, until it fell in a dispute decided by the Supreme Court. This is a basic problem, namely the result of a lack of attention to the construction service contracts that comply with the standards in the laws and implementing regulations. The impact of this is the resolution of disputes whose results do not benefit one of the parties, namely the Service Recipient as the project owner. Dispute resolution is actually determined by the law and its implementing regulations, but many things are deviated from because it comes down to the agreement between the parties. This research aims to identify procedures that apply in Construction Services and their implementation in real projects, where this research was carried out using a normative juridical approach method that seeks truth based on positive law with secondary data in the form of primary legal materials in the form of statutory regulations and is supported by secondary data in the form of literature studies and corroborated through tertiary legal materials, namely in the form of dictionaries and encyclopedias, so that it can provide an overview of what should be implemented according to the law but in its implementation it has not met the provisions in the statutory regulations.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH TERKAIT PINJAM MEMINJAM (PEER TO PEER LENDING) Sandra Natalia; Christine S.T Kansil
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p16

Abstract

Tujuan penelitian, mengetahui akibat hukum serta perlindungan hukum terhadap nasabah serta pihak penyedia platform yang menjalankan pelanggaran data nasabah. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji doktrin atau asas-asas ilmu hukum. Hasil penelitian ini, debitur menanggung akibat yang berat akibat tindakan kreditur dan penyedia platform yang memanfaatkan informasi pribadi debitur untuk tujuan pengumpulan. Sudah sepatutnya debitur menegaskan haknya atas perlindungan hukum atas data pribadinya yang disalahgunakan oleh kreditur atau penyedia platform. Berdasarkan Pasal 1243 BW, kreditur menyalahgunakan informasi pribadi debitur yang merupakan perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui sistem hukum, dan kreditur wajib memberikan kompensasi kepada debitur atas penyalahgunaan informasi pribadinya sesuai dengan Pasal 1266 serta 1267 BW. OJK wajib bisa menjaga nasabah pengguna jasa keuangan dan menempatkan uangnya atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, seperti yang diatur dalam Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.07/2014 mengenai Kerahasiaan Keamanan Data Konsumen. dan/atau Surat Edaran Informasi Pribadi serta OJK No.18/SEOJK.07/2014. The aim of the research is to find out the legal consequences and legal protection for customers and platform providers who violate customer data. The research uses normative legal research methods, namely studying doctrine or principles of legal science. The results of this research show that debtors suffer heavy consequences due to the actions of creditors and platform providers who use debtors' personal information for collection purposes. Debtors should assert their right to legal protection for their personal data which is misused by creditors or platform providers. Based on Article 1243 BW, creditors misuse the debtor's personal information which is an act of default. Therefore, the agreement can be canceled through the legal system, and the creditor is obliged to provide compensation to the debtor for misuse of his personal information in accordance with Articles 1266 and 1267 BW. OJK is obliged to be able to protect customers who use financial services and place their money or use services offered by financial service institutions, as regulated in OJK Circular Letter No.14/SEOJK.07/2014 concerning Confidentiality and Security of Consumer Data. and/or Personal Information Circular and OJK No.18/SEOJK.07/2014.
REFORMULASI PENGATURAN HAK CIPTA KARYA BUATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI DOKTRIN WORK MADE FOR HIRE Syifa Silvana; Heru Suyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p07

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji potensi reformulasi pengaturan hak cipta terkait karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) melalui penerapan doktrin "work made for hire" dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil studi ini menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan hak cipta di Indonesia, dengan mempertimbangkan doktrin "work made for hire," memiliki potensi besar untuk mengatasi kompleksitas hukum terkait karya AI. Reformulasi ini dapat memastikan perlindungan hak cipta yang adil sambil memberikan insentif bagi pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Studi ini juga memberikan referensi dari praktik-praktik hukum internasional yang dapat menjadi panduan dalam merumuskan regulasi hak cipta yang sesuai dengan perkembangan teknologi AI di Indonesia. Dengan implementasi yang cermat, reformulasi ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta karya AI dan mendorong inovasi di era digital. The purpose of this study is to examine the potential for reformulating copyright regulations regarding works produced by Artificial Intelligence (AI) through the application of the "work made for hire" doctrine in the Copyright Law in Indonesia. The writing method used is normative juridical using 3 (three) types of approaches, namely: statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of this study show that the reformulation of copyright regulations in Indonesia, taking into account the "work made for hire" doctrine, has great potential to overcome the legal complexities related to AI works. This reformulation could ensure fair copyright protection while providing incentives for the development of artificial intelligence technologies. This study also provides references from international legal practices that can serve as a guide in formulating copyright regulations that are appropriate to the development of AI technology in Indonesia. With careful implementation, this reformulation can provide a strong legal basis for protecting copyright of AI works and encouraging innovation in the digital era.
PENGATURAN PENYELESAIAN PHK PEKERJA HOTEL AKIBAT BERPINDAHNYA ATAU BERALIHNYA KEPEMILIKAN TEMPAT USAHA Delvi Delvi; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p12

Abstract

Penulisan jurnal ini memikiki tujuan untuk memahami undang-undang yang mengatur penyelesaian pemberhentian pekerjapeke hotel karena pengalihan bisnis atau pengalihan kepemilikan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yang relevan dengan hukum ketenagakerjaan dan peraturan lainnya yang relevan dengan tujuan surat ini. Kajian menemukan bahwa sudah banyak regulasi yang mengatur masalah ini, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Tunjangan Pensiun, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 175K menjadi jelas. /pdt.Sus-PHI/2019, Keputusan No. 24 Tahun 1984 Tentang Penyederhanaan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 01/SE/MEN/1988 Tentang Pemberian Manfaat Pensiun , 2004 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan No.2. Dari aturan tersebut, sekalipun terjadi kelebihan pegawai sebagai akibat pengalihan kepemilikan bentuk usaha tetap, perusahaan wajib membayar uang pesangon sesuai dengan aturan yang berlaku dan pekerja dapat sepenuhnya melaksanakan hak-haknya ABSTRACT This article aims to understand the laws governing the settlement of dismissal of employees at hotels due to transfer of business or transfer of ownership. The method used is a normative legal research method with a legal approach that is relevant to labor law and other regulations that are relevant to the purpose of this letter. The study found that there are already many regulations governing this issue, such as Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Government Regulation Number 45 of 2015 concerning Termination of Employment and Retirement Allowances, and Supreme Court Decision Number 175K becomes clear. /pdt.Sus-PHI/2019, Decree No. 24 of 1984 concerning Simplification of Procedures for Settlement of Labor Relations Disputes, Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. 01/SE/MEN/1988 Concerning Retirement Benefits, 2004 Labor Relations Dispute Settlement Law No.2. From these rules, even if there is an excess of employees as a result of the transfer of ownership of a permanent establishment, the company is obliged to pay severance pay in accordance with applicable regulations and workers can fully exercise their rights.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR SEBAGAI NASABAH PENGGUNA FASILITAS KREDIT BANK DAN RESIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT Ni Ketut Dian Lestari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p03

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji mengenai upaya perlindungan hukum bagi debitur sebagai nasabah fasilitas kredit bank dan mengkaji mengenai upaya pertanggungjawaban bank apabila adanya suatu resiko didalam perjanjian kredit bank. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan ini maka penulis menggunakan jenis metode pendekatan yaitu dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah bank memiliki signifikasi dengan perlindungan konsumen, sehingga guna mencapai kesesuain dengan tujuan maka perlu adanya peran pemerintah melalui pembentukan hukum guna untuk melindungi pihak yang lemah, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen memiliki hak untuk melakukan pengaduan nasabah. Pihak bank harus bertanggungjawab apabila nasabahnya mengalami kerugian atau resiko dalam perjanjian kredit bank, pertanggungjawaban yang diberikan pihak bank yaitu menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan yang dialami oleh pihak n asabah dan pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini dapat dilakukan dengan standar waktu yang telah ditentukan dan yang telah disepakati dan berlaku secara umum. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection measures for debtors as consumers of bank credit facilities and to examine bank accountability efforts if there is a risk in the bank credit agreement. In order for the purpose of writing this research to materialize, the authors use normative research methods with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that legal protection for bank customers has significance with consumer protection, so in order to achieve conformity with the objectives, it is necessary to have the role of the government through the establishment of laws to protect weak parties, legal protection for customers as consumers have the right to make customer complaints. The bank must be responsible if its curtomer experiences a loss or risk in the bank credit agreement, the responsibility given by the bank is to handle and resolve various complaints experienced by the customer and customer complaint. This customer complaint can be made with a predetermined standard of time and which has been agreed upon and is generally applicable.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue