Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 3 (2024)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[URGENSI DOKUMEN AIR WAY BILL SERTA TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT MENURUT MONTREAL CONVENTION 1999 ]]>
<![CDATA[Sakdiyah Lestari, Nurfadhilah Khoirani]]>;
<![CDATA[Salain, Made Suksma Prijandhini Devi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p08
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai urgensi penerbitan dokumen air way bill pada kondisi free carrier (FCA) dan tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang menurut Montreal Conventin 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dokumen air way bill merupakan dokumen paling penting yang diterbitkan sehubungan dengan pengangkutan kargo internasional. Pengaturan mengenai air way bill tertuang dalam Warsaw-Hague Convention dan Montreal Convention 1999. Dalam Incoterms 2020, aturan terbaru pada kondisi free carrier (FCA) pembeli wajib menginstruksikan pengangkut untuk menerbitkan dokumen pengangkutan. Istilah yang digunakan pengangkutan udara internasional mengenai dokumen pengangkutan adalah air way bill. Air way bill menjadi bukti kontrak atau perjanjian pengangkutan internasional antara para pihak dan pengangkut. Dalam praktiknya, air way bill biasanya tidak dapat dinegosiasikan. Kebenaran informasi yang terdapat dalam air way bill menjadi tanggung jawab pengirim. Berdasarkan Montreal Convention, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian selama proses pengangkutan dengan beberapa kondisi. Konvensi ini juga menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) untuk pengangkut. ABSTRACT The purpose of this research is to determine the urgency of issuing air way bill documents in free carrier (FCA) conditions and the carrier’s responsibility in the carriage of goods according to the Montreal Convention 1999. This research utilizes normative research method and statute approach. The results of this research indicate that the air way bill document is the most essential document issued in respect of the international carriage of cargo. Regulations relating to air way bills are stated in The Warsaw-Hague Convention and The Montreal Convention 1999. In Incoterms 2020, the provisions on free carrier (FCA) require the buyer to instruct the carrier to issue a transport document. The term used in international air carriage regarding transport document is air way bill. The air way bill is evidence of an international carriage contract or agreement between the parties and the carrier. In practice, the air way bill is usually non-negotiable. The accuracy of the information in the air way bill is the responsibility of the shipper. According to the Montreal Convention, the carrier is liable for damages during the carriage process under certain conditions. The Convention also extends the principle of strict liability to carriers.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS IMPOR PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Ardianti, Aini Dhia]]>;
<![CDATA[Sakti, Muthia]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p13
<![CDATA[Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perdagangan pakaian bekas impor serta mengkaji akibat hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor pasca berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dilengkapi dengan hasil wawancara kepada para pedagang pakaian bekas impor di Kota Jakarta. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas impor dilarang sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan peraturan lainnya. Adapun dari adanya pemberlakuan peraturan tersebut, timbul akibat hukum yang dialami oleh pelaku usaha pakaian bekas impor yaitu berupa penurunan suplai barang sampai dengan penurunan pendapatan yang mana para pedagang tersebut sangat bergantung nasibnya pada lapangan pekerjaan ini. This study aimed to examine the legal regulations in Indonesia that regulate the trade in imported used clothing and the legal consequences for imported used clothing businesses after the enactment of Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022. This study was conducted using a normative juridical research method with an approach The results of interviews with imported used clothing traders in the city of Jakarta complement the legislation. The results of this study show that trade in imported used clothing is prohibited as referred to in the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning Amendments to the Minister of Trade Regulation Number 18 of 2021 concerning Export Prohibited Goods and Import Prohibited Goods and other regulations. As for the enactment of this regulation, legal consequences are experienced by those in the imported second-hand clothing business, namely in the form of a decrease in the supply of goods and even a decrease in income, where the fate of these traders is very dependent on this job opportunity.]]>
<![CDATA[KREDIT BERMASALAH DALAM SKOR KOLEKTIBILITAS 5 DAN DAMPAKNYA BAGI DEBITUR ]]>
<![CDATA[Gunarsa, I Gede Adi]]>;
<![CDATA[Prima Dewi, Gusti Ayu Arya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p03
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kredit bermasalah yang dihadapi oleh nasabah ataupun bank itu sendiri. Studi ini menggunakan metode penelitian normative yang dimana menggunakan jenis pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa kredit bermasalah bukan hanya berdampak buruk bagi bank melainkan juga pada debitur. Kredit bermasalah ini dapat terselesaikan oleh beberapa cara dan apabila kredit bermasalah tetap dilakukan kembali oleh nasabah maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang ada. Langkah-langkah bank dalam menanggulangi kredit bermasalah ini sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 yang mana terbagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan kembali). Apabila langkah-langkah tersebut tidak terselesaikan maka pihak bank dapat membawa kasus kredit bermasalah ini malalui jalur hukum. ABSTRACT The purpose of this study is to examine about the impacts of Non Performing Loans faced by customers or the bank it self. This study uses a normative research method with a conceptual approach. The result of this studies show that Non Performing Loans it’s not only has a bad impact on bank but also on debtors. Non Performing Loans are repaid by customers, they can be resolved through existing legal channels. The steps taken by banks in dealing with Non Performing Loan are in accordance with the Letter Of The Board of Directors of Bank Indoneisa Number 31/150/KEP/DIR dated November 12, 1998 which is divided into 3 (three) things, rescheduling, reconditioning, restructuring. If this steps are not completed, the bank can take the problem of Non Performing Loans into the court.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGAMANAN INFORMASI TERKAIT RENTANNYA KEBOCORAN RAHASIA DAGANG OLEH KARYAWAN ]]>
<![CDATA[Ali, Jovansyah]]>;
<![CDATA[Sugiyono, Heru]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p18
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari dampak bocornya rahasia dagang terhadap keberlanjutan operasional perusahaan dengan mempertimbangkan strategi pengamanan informasi terkait rentannya kebocoran rahasia dagang oleh karyawan. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case approach). Mengambil contoh kasus yang terjadi pada PT. CNL Maju Bersatu dan dikaitkan dengan akibat hukum yang terjadi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, studi ini menghasilkan dampak dari bocornya rahasia dagang berupa kerugian perusahaan dan hilangnya metode rahasia yang menjadi kunci operasional perusahaan, serta pentingnya memperoleh putusan sela guna menghentikan pemanfaatan tanpa hak atas rahasia dagang selama proses litigasi berlangsung. Melalui strategi secara fisik dapat dilakukan dengan perencanaan, inventarisasi rahasia dagang agar mampu mengidentifikasi informasi yang ingin dirahasiakan, perencanaan sistem keamanan fisik dan teknologi informasi, pemasangan properti untuk pelarangan pengambilan rahasia dagang pada objek rahasia dagang tertentu, pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan terkait pentingnya rahasia dagang, dan pembuatan perjanjian tertulis berupa perjanjian kerja dan perjanjian rahasia dagang dengan konsultan. Melalui studi ini diharapkan kerjasama yang baik antara perusahaan dan karyawan dalam mempertahankan efektivitas perusahaannya dengan menjaga rahasia dagang yang rentan terhadap kebocoran yang akan berdampak pada kerugian perusahaan. This study aims to analyze the legal aspects of the impact of leaked trade secrets on the sustainability of company operations by considering information security strategies related to the vulnerability of trade secret leaks by employees. This writing uses normative legal methods with a statutory approach and a case study. Taking the example of a case that occurred at PT. CNL Maju Bersatu and related to the legal consequences that occur in accordance with Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets, this study produces the impact of the leak of trade secrets in the form of company losses and the loss of secret methods which are key to the company's operations, as well as the importance of obtaining an interlocutory decision to stop unauthorized use of trade secrets during the litigation process. Through physical strategy, this can be done by planning, inventorying trade secrets to be able to identify information that you want to keep confidential, planning physical security systems and information technology, installing property to prohibit the taking of trade secrets on certain trade secret objects, training and outreach to employees regarding the importance of trade secrets. , and making written agreements in the form of work agreements and trade secret agreements with consultants. Through this study, it is hoped that there will be good cooperation between companies and employees in maintaining the company's effectiveness by protecting trade secrets which are vulnerable to leaks which will result in company losses.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DAN ANAK LUAR KAWIN TERHADAP HAK WARIS BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pramana, Made Winata]]>;
<![CDATA[Yustisia Utami, Putu Devi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p09
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menjabarkan kompleksitas kedudukan hukum antara anak angkat dan anak luar kawin dalam konteks hukum positif terkait waris di Indonesia dan menitikberatkan pada dibutuhkannya peninjauan ulang dan klarifikasi lebih lanjut dalam perundang-undangan yang relevan. Hal ini guna mengutamakan keamanan hak-hak anak angkat dan luar kawin serta menjaga keadilan di Indonesia dalam pembagian harta waris. Metode penelitian ini yakni menerapkan jenis penelitian yuridis-normatif yang meneliti dengan bahan hukum. Kedudukan anak yang diangkat dan anak dilahirkan diluar kawin berdasarkan positif hukum di Indonesia terdapat berbagai pengaturan serta mengaturnya dengan ketentuan berbeda. Kedudukan anak angkat terhadap hak waris berdasarkan Undang-Undang Perkawinan berkesinambungan sesuai Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yaitu "menyamakan bahwa seorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat". Namun, ditinjau lebih lanjut berdasarkan hukum positif lainnya. Status anak luar kawin terkait hak waris dapat berdasarkan dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ditentukan bahwa berdasarkan amar putusannya anak luar kawin tetap akan mendapat warisan dari ayah dan ibunya apabila telah diuji serta terbukti biologis berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Terdapat kekosongan hukum anak luar kawin terkait kedudukan hak warisnya dimana tercantum pada Pasal 43 ayat (2) dimana ditentukan regulasi mengenai kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan selanjutnya diregulasi melalui Peraturan Pemerintah, tetapi hingga kini belum ada PP yang mengaturnya. ABSTRACT This study aims to describe the complexity of the legal position between adopted and illegitimate childs based the context about Indonesian inheritance law by emphasizes the need for further review and clarification in relevant legislation. This aims prioritizing security for the rights of adopted and illegitimate children and maintain justice for distribution about inheritance in Indonesia. The research method uses types of juridical-normative research that examines legal materials. Position between adopted and illegitimate children is based on positive law in Indonesia, there are various regulations that regulate it with different provisions. Inheritance rights status of adopted children is based on the continuous Act concerning Marriage with Staatsblad Number 129 of 1917, which "equalizing an adopted child with a legitimate child from the marriage of the person who adopted it". However, it is reviewed further based on other positive laws. The position inheritance rights about illegitimate children can be based on the Jurisprudence of Constituonal Court Number 46/PUU-VIII/2010, where based on regulations, illegitimate children will still receive inheritance rights from their parents if they have been tested and proven biologically based on technology and science. There is a legal vacuum regarding the position of inheritance rights of illegitimate children which is stated on Article 43 paragraph (2) that specifies the position illegitimate children would be regulated in a Government Regulation, but to date there is no Government Regulation that regulates this.]]>
<![CDATA[PENERAPAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA SEBAGAI PEMBERATAN PIDANA RESIDIVIS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK ]]>
<![CDATA[Febrian, Richkido]]>;
<![CDATA[Lewoleba, Kayus Kayowuan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p14
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui alasan penting penerapan hukuman tambahan kebiri kimia pada residivis kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk pemberatan pidana dan kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penerapan eksekusi kebiri kimia pada residivis kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian pada jurnal ini adalah penelitian normatif dilengkapi dengan wawancara yang menggunakan data primer, data sekunder, data tersier serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil temuan studi dalam penelitian ini adalah (1) Kebiri kimia penting dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap residivis kekerasan seksual seiring dengan peningkatan yang signifikan terhadap angka kasus kekerasan seksual pada anak; (2) Kendala yang dihadapi penegak hukum yaitu penolakan dokter sebagai eksekutor, kebiri kimia dianggap melanggar hak penyiksaan, belum terdapat peraturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kebiri kimia, kebiri kimia termasuk hukuman baru di Indonesia, dan biaya kebiri kimia yang belum mendapat kejelasan. This research aims to determine the important reasons for applying the additional punishment of chemical castration to recidivists of sexual violence as a form of criminal aggravation and the obstacles faced by law enforcers in implementing chemical castration executions for recidivists of sexual violence in Indonesia. The research in this journal is normative research complete with interviews using primary data, secondary data, tertiary data and using a statutory approach, case approach and conceptual approach. The study findings in this research are (1) Chemical castration is important to provide a deterrent effect on recidivism of sexual violence in line with the significant increase in the number of cases of sexual violence against children; (2) Obstacles faced by law enforcers are the refusal of doctors to act as executors, chemical castration is considered to violate the right to torture, there are no regulations regarding technical instructions for implementing chemical castration, chemical castration is a new punishment in Indonesia, and the cost of chemical castration is not yet clear.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN VISA RUMAH KEDUA BAGI INVESTOR ASING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Widiari, Ni Putu Ayu]]>;
<![CDATA[Dwijayanti, Putri Triari]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p01
<![CDATA[Pembentukan kebijakan visa rumah kedua oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM dalam rangka memperbaiki perekonomian negara pasca adanya covid-19 menjadi isu terbaru dalam bidang keimigrasian. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai penanaman modal asing berdasarkan hukum positif Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan mengenai visa rumah kedua bagi penanam modal asing di Indonesia. Studi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Perbandingan. Hasil studi menunjukkan kepastian hukum bagi WNA yang hendak berinvestasi dengan kebijakan terbaru Visa Rumah Kedua, pada dasarnya saat ini belum ditemukan dalam Peraturan khusus yang mengatur terkait hal ini sehingga kurang dapat memberi kepastian hukum bagi WNA, sebab dalam hal ini surat edaran hanyalah sebatas surat dinas yang isinya mengenai pemberitahuan terhadap sesuatu hal yang dianggap mendesak sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu klaster peraturan perundang-undangan. ABSTRACT The establishment of a second home visa policy by the Directorate General of Immigration at the Ministry of Law and Human Rights in order to improve the country's economy after the outbreak of Covid-19 has become the latest issue in the field of immigration. Therefore, this study aims to examine arrangements regarding foreign investment based on Indonesian positive law and to find out arrangements regarding second home visas for foreign investors in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a Statuate approach, and a comparative approach. The results of the study show legal certainty for foreigners who want to invest with the latest second home visa policy, basically at this time there is no specific law that regulates this matter so that it is less able to provide legal certainty for foreigners, because in this case circulars are only limited to official letters the contents of which are notifications of matters deemed urgent so that they cannot be categorized as one of the clusters of laws and regulations.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM DARI TIDAK DITERAPKANNYA MANAJEMEN RISIKO DALAM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sundari, Ni Luh Neisya]]>;
<![CDATA[Purwanti, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p05
<![CDATA[Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan manajemen risiko bank dalam hukum perbankan di Indonesia dan mengetahui akibat hukum apabila bank tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam kepenulisan ini ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undaangan. Hasil dari penulisan ini yaitu ditemukan pengaturan mengenai manajemen risiko bank di Indonesia dalam UU Perbankan dan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Apabila bank tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik maka bank tentunya akan mendapatkan akibat hukum dari hal tersebut. Akibatnya bank akan mengalami kerugian seperti terjadinya kredit macet, dan krisis pada tahun 1998 bisa terulang kembali dan bank bisa mengalami likuidasi akibat dari krisis yang terjadi serta kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun. ABSTRACT The purpose of this writing is to find out the arrangements for bank risk management in banking law in Indonesia and to find out the legal consequences if banks do not implement risk management properly. Method that used is a normative juridical method with an approach to legislation. The result of this paper is the regulation of bank risk management in Indonesia is regulated by the Banking Law and also in Financial Services Authority Regulation (POJK). If the bank does not implement risk management properly then the bank will certainly get legal consequences from this. As a result, banks will experience losses such as bad loans, and the crisis in 1998 could repeat itself and banks could experience liquidation due to the crisis and trust in banks would decrease.]]>
<![CDATA[URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA TERKAIT ALAT BUKTI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Litawati, Ni Ketut]]>;
<![CDATA[Layang, I Wayan Bela Siki]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p19
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pentingnya pembaharuan hukum acara pidana terkait dengan alat bukti elektronik. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur praktek hukum. Jenis pendekatan dalam penyusunan jurnal ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Penelitian ini pula dilaksanakan dalam kerangka pendekatan deskriptif. Temuan artikel ini menunjukkan perlunya reformasi bukti elektronik dalam hukum acara pidana Indonesia seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, pembaharuan ini akan membantu menjaga relevansi dan efektivitas peraturan hukum. Keabsahan alat bukti elektronik di pengadilan sering dipertentangkan karena dari segi hukum formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) tidak menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti, sehingga urgensi dari pembaharuan hukum acara pidana terkait alat bukti elektronik agar tidak terjadi kekosongan hukum untuk mewujudkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum bagi masyarakat. ABSTRACT The aim of this research is to examine the importance of reforming criminal procedural law related to electronic evidence. This research uses normative legal research, namely research that is based on legal theories and is connected to statutory regulations that regulate legal practice. The types of approaches in preparing this journal include a statutory approach and an analytical approach. This research was also carried out within the framework of a descriptive approach. The findings of this article show the need for electronic evidence reform in Indonesian criminal procedural law. Along with advances in technology and information, this reform will help maintain the relevance and effectiveness of legal regulations. The validity of electronic evidence in court is often disputed because from a formal legal perspective, evidentiary law in Indonesia (in this case procedural law as formal law) does not accept electronic documents as evidence, so there is an urgency to reform the criminal procedural law regarding electronic evidence so that this does not happen. legal vacuum to realize one of the goals of law, namely legal certainty for society]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA ONLINE DI LUAR PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Putri Armadi, Dinda Ayuning Dwi]]>;
<![CDATA[Yudistira Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p10
<![CDATA[Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk memahami bagaimana pengaturan dan kedudukan alat bukti surat dalam proses sengketa perdata di luar pengadilan secara Online. Metodelogi yang digunakan dalam penulisan jurnal hukum ini yaitu penelitian hukum secara normatif dengan Pendekatan berdasarkan Undang-Undang, serta pendekatan Analisis Konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa pembuktian alat bukti surat dalam Penyelesaian Perkara Perdata secara Online di Luar Pengadilan masih berorientasi pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah dicabut dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alat bukti surat dalam perkara perdata merupakan hal yang sangat mendominasi apabila dibandingkan dengan alat bukti lainnya yang digunakan sebagai alat bukti penunjang sehingga kedudukan alat bukti surat pada sengketa perdata di luar pengadilan secara Online dapat disamakan dengan alat bukti konvensional sepanjang disepakati oleh para pihak. ABSTRACT The purpose of writing this journal is to understand the arrangement and position of documentary evidence in the Online civil dispute process outside of court. The methodology used in writing this legal journal is normative legal research with a law-based approach, as well as a conceptual analysis approach. The results of the study show that the proof of documentary evidence in Online Civil Case Settlement Outside of Court is still oriented towards Law Number 11 of 2008 which has been revoked by Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, and Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Documentary evidence in civil cases is very dominant when compared to other evidence which is used as supporting evidence so that the position of documentary evidence in Online civil disputes outside court can be equated with conventional evidence as long as it is agreed upon by the parties.]]>
