Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 3 (2024)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI DOKTRIN UNJUST ENRICHMENT DALAM PEMANFAATAN CIPTAAN UNTUK PENGEMBANGAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF ]]>
<![CDATA[Alam Wibowo, Richard Jatimulya]]>;
<![CDATA[Saly, Jeane Neltje]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p15
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi implementasi doktrin pengayaan yang tidak jujur dalam pemanfaatan Ciptaan untuk pengembangan kecerdasan buatan generatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk melihat regulasi yang berlaku sekaligus mencoba menegaskan doktrin dan dasar filosofis hukum yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep doktrin pengayaan yang tidak jujur tercermin dalam sistem hukum perdata di Indonesia, yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hak cipta terhadap hak moral dan hak ekonomi Pencipta. Lebih lanjut, doktrin pengayaan yang tidak jujur dapat berperan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap Pencipta dan Pemegang hak cipta ketika Ciptaan yang menjadi haknya digunakan untuk pengembangan kecerdasan buatan generatif. Hal ini dikarenakan doktrin pengayaan yang tidak jujur didasarkan pada prinsip dasar hak kepemilikan, dan terbebas dari batasan perikatan yang muncul karena perjanjian maupun perundang-undangan. This research aims to analyze and identify the implementation of the doctrine of unjust enrichment in the use of Creation for the development of generative artificial intelligence. This normative juridical research was carried out using a statutory and conceptual approach to look at the applicable regulations while trying to confirm the existing legal doctrine and philosophical basis. This research shows that the concept of the doctrine of unjust enrichment is reflected in the civil law system in Indonesia, which regulates explicitly copyright protection for the moral and economic rights of Creators. Furthermore, the doctrine of unjust enrichment can provide stronger protection for creators and copyright holders when the work they are entitled to is used to develop generative artificial intelligence. This is because the doctrine of unjust enrichment is based on the basic principle of ownership rights, and is free from limitations that arise due to agreements or legislation.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ayu Arlita Dewi, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Sarjana, I Made]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p04
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prosedur penilaian dan pengikatan jaminan fidusia melalui hak cipta, serta untuk mengetahui bagaimana eksekusi jaminan fidusia terhadap hak cipta dalam kasus wanprestasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan merinci aspek perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan fidusia dengan menggunakan hak cipta secara umum mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia dengan hak cipta dalam konteks pembiayaan atau penilaian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang mensyaratkan jaminan berupa sertifikat kekayaan intelektual (sertifikat hak cipta). Namun, terkait pengikatan dan eksekusi jaminan fidusia pada hak cipta, belum ada peraturan yang secara tegas mengatur mekanisme pelaksanaannya. Sehingga apabila dalam penerapan hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat menyebabkan ketidak efektifan dikarenakan belum terdapatnya ketentuan yang mengatur mengenai pengikatan dan eksekusi atas hak cipta secara khusus. ABSTRACT This study aims to explore the procedure for assessing and binding fiduciary guarantees through copyright, as well as to find out how the execution of fiduciary guarantees against copyright in cases of default in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach by detailing statutory and conceptual aspects. . The results showed that the implementation of fiduciary guarantees using copyright generally refers to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee, and Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Creative Economy. The conclusion of this study is that the mechanism for implementing fiduciary guarantees with copyright in the context of financing or valuation has been regulated in Government Regulation No. 24 of 2022 concerning Creative Economy, which requires guarantees in the form of intellectual property certificates (copyright certificates). However, regarding the binding and execution of fiduciary guarantees on copyright, there are no regulations that expressly regulate the mechanism for its implementation. So that if the application of copyright as a fiduciary guarantee can cause ineffectiveness because there are no provisions governing the binding and execution of copyright specifically.]]>
<![CDATA[AKSES MENDAPATKAN KEADILAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG SEDANG BERMASALAH DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Sumadi, Kadek]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p06
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan pengaturan penyediaan dan penjaminan akses untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia, Negara Singapura dan Malaysia. “Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan terkait bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia bahwa Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal Gagasan dan konsep bantuan hukum di Indonesia berkembang bermula dari suatu gagasan Adnan Buyung Nasution yang diajukan dalam Kongres Peradin tahun 1969, untuk mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum dalam arti yang seluas – luasnya di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian prosedur penyediaan dan penjaminan akses untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia berpedoman pada lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.” ABSTRACT The purpose of this research was conducted to analyze related to arrangements for the provision and guarantee of access to justice and legal assistance for people who are having problems with the law in Indonesia, Singapore and Malaysia. "The research method used is normative research method. The results of the study show that arrangements related to legal aid for people who are having problems with the law in Indonesia that the right to legal aid has been universally accepted. establish a legal aid institution in the broadest sense in Indonesia. Furthermore, based on this, the procedures for providing and guaranteeing access to justice and legal assistance for people who are having problems with the law in Indonesia are guided by the attachment to the Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2010 concerning Guidelines for Providing Legal Aid”]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (1) UNDANG – UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, TERKAIT TERSANGKA YANG WAJIB DIANGGAP TIDAK BERSALAH DI POLRESTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Sastra Nugraha, I Made Aditya]]>;
<![CDATA[Bagiastra, I Nyoman]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p20
<![CDATA[Negara Indonesia sangat menjujung tinggi Hak Asasi Manusia serta semua warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di kehadapan hukum tanpa pengecualian. Biarpun orang tersebut telah diduga ikut serta dan sebagai pelaku tindak pidana dengan diperolehnya alat bukti permulaan, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kebijakan dilapangan yang dilakukan oleh kepolisian jika dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah maka dapat memunculkan permasalahan, yaitu bagaimana proses penerapan Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, terkait dengan tersangka yang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ditingkat penyidikan di Polresta Denpasar serta apa saja faktor penghambat ditingkat penyidikan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukanlah suatu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan observasi guna dapat melihat hukum dalam artian yang nyata atau dengan langsung melakukan penelitian turun ke lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan dilapangan yang dilakukan oleh kepolisian dapat dikatakan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, dikarenakan polisi telah melakukan konferensi pers terhadap para tersangka narkotika yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, karena tersangka masih dalam proses penyidikan. Adapun faktor penghambat, yaitu terjadinya pertentangan antara kebijakan kepolisian dengan undang – undang yang berlaku. ABSTRACT The State of Indonesia is highly upholding Human Rights and all Indonesian citizens have the same position before the law without exception. Even if the person has been suspected of participating and as a criminal offense by obtaining the initial evidence, in accordance with Article 8 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, then the person who has been suspected as the perpetrator of the crime must be presumed innocent before a court decision which states his guilt and has permanent legal force. The policy in the field carried out by the police if related to the principle of presumption of innocence can raise problems, namely how the process of applying Article 8 paragraph (1) of the Judicial Power Act, related to suspects considered innocent until there is a court decision with permanent legal force, at the investigation level at Denpasar Police and what are inhibiting factors at the investigation level. To answer these questions, a study was conducted. This type of research used in this study is empirical legal research, which is a method carried out by observation in order to be able to see the law in the real sense or by directly carrying out research into the field. Based on the results of research conducted, it can be concluded that the policy in the field conducted by the police can be said to be contrary to the principle of presumption of innocence, because the police have conducted a press conference on narcotics suspects who do not have permanent legal force, because the suspect is still under investigation. The inhibiting factors, namely the conflict between police policy and applicable laws.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN OUTSOURCING (ALIH DAYA) PASCA UU CIPTA KERJA DITINJAU DARI PRINSIP KEADILAN ]]>
<![CDATA[Pradnyani Putri, Ni Luh Gede Indah]]>;
<![CDATA[Sudiarawan, Kadek Agus]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p11
<![CDATA[Alih daya atau outsourcing merupakan kegiatan bisnis yang umum di mana suatu perusahaan menggunakan jasa dari pihak ketiga untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang sebelumnya ditangani oleh para pekerja di suatu perusahaan. Di Indonesia, aturan dan regulasi terbaru yang terkait dengan outsourcing telah diberlakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan efektivitas praktik ini. Namun, implementasi aturan baru ini perlu dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dari pelaksanaan outsourcing pasca UU Cipta Kerja dengan mempertimbangkan prinsip keadilan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan outsourcing pasca UU Cipta Kerja telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis di sebagian besar perusahaan. Meskipun demikian, praktik ini juga memunculkan kekhawatiran terkait dengan prinsip keadilan, seperti upah yang lebih rendah, kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja outsourcing, dan ketidakpastian pekerjaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan untuk memastikan bahwa praktik outsourcing dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan bagi pekerja yang terlibat. Dalam kesimpulannya, implementasi UU Cipta Kerja telah meningkatkan efektivitas praktik outsourcing di Indonesia. Namun, evaluasi terus menerus perlu dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan terpenuhi bagi karyawan yang terkena dampak dari praktik ini. ABSTRACT Outsourcing is a common business practice where a company uses third-party services to handle certain tasks that were previously handled by workers in a company. In Indonesia, new regulations related to outsourcing have been implemented through the Omnibus Law on Job Creation to increase the effectiveness of this practice. However, the implementation of these new regulations needs to be evaluated based on the principle of justice. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of post-Omnibus Law outsourcing implementation by considering the principle of justice. Qualitative descriptive analysis was used to analyze the data. The results show that post-Omnibus Law outsourcing implementation has increased business effectiveness and efficiency in most companies. Nevertheless, this practice also raises concerns about the principle of justice, such as lower wages, lack of social protection for outsourcing workers, and job uncertainty. Therefore, action is needed to ensure that outsourcing practices are implemented while considering the principle of justice for workers involved. In conclusion, the implementation of the Omnibus Law has increased the effectiveness of outsourcing practices in Indonesia. However, continuous evaluation is necessary to ensure that the principle of justice is fulfilled for employees affected by this practice.]]>
<![CDATA[PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR SISTEM PEMBAYARAN ]]>
<![CDATA[Rahayu, Amelia Tri]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p16
<![CDATA[Penulisan ini membahas upaya pelindungan konsumen dalam konteks sistem pembayaran. Fokus utama meliputi analisis kerangka regulasi, kebijakan pelindungan konsumen, dan tantangan yang dihadapi dalam sektor pembayaran. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi yang dapat meningkatkan pelindungan konsumen di era teknologi keuangan yang terus berkembang. Penelitian dilakukan melalui pendekatan doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengkajian studi menggunakan peraturan perundang-undangan (normatif) dan teori hukum pelindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang secara khusus mengatur mengenai sistem pembayaran dan pelindungan konsumen secara keseluruhan telah memenuhi dan sesuai dengan yang diatur dalam UUPK, meskipun peneliti menemukan terdapat kekosongan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang khusus di sektor sistem pembayaran sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. This writing discusses about consumer protection efforts within the context of the payment system. The primary focus includes an analysis of the regulatory framework, consumer protection policies, and challenges faced in the payment sector. The objective is to identify solutions that can enhance consumer protection in the continually evolving era of financial technology. The research is conducted through a doctrinal approach, involving an examination of studies using normative legal regulations and consumer protection legal theories as stipulated in the Consumer Protection Law. The research findings indicate that the specific regulation, Bank Indonesia Regulation (PBI), governing payment systems and overall consumer protection, complies with the Consumer Protection Law, although the researcher identified a gap in addressing complaints and dispute resolution through Alternative Dispute Resolution Institutions (ADR), specifically within the payment system sector, as mandated by Bank Indonesia Regulation Number 3 of 2023 concerning Consumer Protection by Bank Indonesia.]]>
<![CDATA[PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM ASPEK KONSTITUSIONALISME DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ]]>
<![CDATA[Diah Nandini, I Gusti Ayu]]>;
<![CDATA[Parsa, I Wayan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p07
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk meninjau dan mengkaji secara yuridis normatif terkait usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan kaitannya dengan paham konstitusionalisme yang memandatkan adanya pembatasan kekuasaan bagi pejabat penyelenggara pemerintahan dan berdasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai acuan pengambilan keputusan lembaga legislatif (DPR). Topik ini sangat perlu dikaji karena masih menuai perdebatan di kalangan masyarakat dan usulan tersebut tidak didasarkan pada politik hukum yang jelas. Penulisan penelitian ini metode penelitian hukum normatif disertai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan yaitu berupa bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, doktrin-doktrin ahli hukum serta media internet. Hasil studi ini menunjukkan jika dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa di Indonesia yang maka hal tersebut bertentangan dengan mandat dari konstitusionalisme yang membatasi adanya kekuasaan absolut dan hadirnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dapat memberikan dasar pedoman pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif bersama eksekutif yang memiliki kewenangan dalam mengubah undang-undang untuk mencegah adanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan mengesampingkan kebutuhan serta dampak bagi kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi kemerosotan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang bersifat tradisional komunal. ABSTRACT This study is aims at reviewing and examining, from a juridical-normative perspective, the proposal to extend the term of the Village Chief and its relation to the concept of constitutionalism, which mandates the limitation of powers for government officials based on the principles of good governance. This serves as a reference for decision-making within the legislative body (DPR). The significance of this topic lies in the ongoing debates within society regarding the extension, which is not founded on clear legal principles. The research methodology employed in this study is normative legal research, accompanied by legislative and conceptual approaches. The legal materials utilized consist of primary legal sources in the form of laws and regulations, and secondary legal materials such as books, legal journals, legal doctrines from legal experts, and internet resources. The findings of this study indicate that the extension of the village chief's term in Indonesia contradicts the mandate of constitutionalism, which restricts absolute power. The presence of the principles of good governance can provide a basis for guiding decision-making by the legislative body, in collaboration with the executive, which holds the authority to amend laws to prevent specific personal or group interests. This, in turn, supersedes the needs and impacts on the welfare of the community, resulting in a decline in the traditional communal governance at the village level.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Yusuf, Edi]]>;
<![CDATA[Lukman, F.X. Arsin]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p12
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengkaji kedudukan serta kewajiban dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal berlakunya peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan upaya penyelesaian potensi konflik terhadap PPAT dan penghadap. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan. Hasil studi menunjukkan bahwa PPAT harus bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang seperti harus memiliki bukti tertulis bahwa telah melaksanakan tugasnya sebagai pelapor apabila menemukan transaksi yang mencurigakan dan PPAT wajib melaporkan transaksi mencurigkan dari penghadap yang akan membuat akta ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tetapi disertai dengan menjaga identitas penghadap sebelum dipastikanya bahwa transaksi tersebut dari hasil tindak pidana pencucian uang. The purpose of this study is to examine the position and obligations and responsibilities of LDO in terms of the implementation of government regulation Number 43 of 2015 concerning reporting parties in preventing and eradicating criminal acts of money laundering and efforts to resolve potential conflicts between LDO and those facing it. This study uses normative legal research methods with a legislative and decision approach. The results of the study show that LDO must be responsible for the actions taken in order to prevent and eradicate money laundering crimes, such as having written evidence that it has carried out its duties as a reporter if it finds suspicious transactions and LDO is obliged to report suspicious transactions from the person who will make the deed to e Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) but accompanied by protecting the identity of the person appearing before confirming that the transaction is the result of a money laundering crime.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI INDONSIA ]]>
<![CDATA[Gita Wangsa, Anak Agung Istri Agung]]>;
<![CDATA[Dana Sugama, I Dewa Gede]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p02
<![CDATA[Pornografi balas dendam merupakan suatu tindakan kejahatan seksual yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan konten dalam bentuk foto ataupun video asusila kedalam sosial media tanpa persetujuan orang tersebut dengan alasan balas dendam, kebencian, atau ingin mempermalukan orang tersebut. Perlindungan terhadap korban pornografi balas dendam di Indonesia nyatanya masih memerlukan banyak perhatian khusus. Adapun Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan norma hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menjerat pelaku pornografi balas dendam khususnya dalam pasal 14 hingga pasal 15. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa perlindungan terhadap korban dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penulisan artikel ilmiah dengan metode penulisan yuridis normatif ini mengkaji mengenai bagaimana pengimplementasian perlindungan korban pornografi balas dendam sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pornografi balas dendam. Apakah kendala yang dihadapi dalam perlindungan korban pornografi balas dendam dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan? Kajian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahun terkait norma-norma hukum pornografi balas dendam hingga upaya yang dapat dilakukan untuk membuat perlindungan terhadap korban semakin baik. Hal ini perlu perhatian lebih karena penderitaan yang dihadapi korban pornografi balas dendam sangat luar biasa seperti penderitaan psikologis, fisik, hingga psikososial. Disamping itu terdapat masih banyak kendala didalamnya yang membuat gagalnya perlindungan terhadap korban terpenuhi. ABSTRACT Revenge porn is an act of sexual crime that is committed by distributing immoral content in the form of photos or videos on social media without the person's consent for reasons of revenge, hatred, or in order to humiliate that person. Protection for victims of revenge porn in Indonesia still requires a lot of special attention. Act No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence is a legal norm that can be used as a reference in ensnaring perpetrators of revenge porn, specifically in articles 14 and 15. In this law, it is also stated that the protection of victims is carried out by the Witness and Victim Protection Agency. Writing scientific articles using the normative juridical writing method examines how to implement the protection of victims of revenge porn following laws and regulations related to revenge porn. What obstacles are faced in protecting victims of revenge porn and what efforts can be made? Hopefully, this study can be an addition to the body of knowledge regarding the legal norms of revenge porn so that efforts can create better protection for victims. This requires more attention because the suffering faced by victims of revenge porn is extraordinary, including psychological, physical, and psychosocial suffering. Irrespective from that, many obstacles still make it impossible to protect victims]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK ATAS KEWAJIBAN KETERANGAN TIDAK HALAL PADA PRODUK PANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Sakti, Muthia]]>;
<![CDATA[Sulastri, Sulastri]]>;
<![CDATA[Dirkareshza, Rianda]]>;
<![CDATA[Novyana, Hilda]]>;
<![CDATA[Prima Dirkareshza, Nada]]>;
<![CDATA[Nabila, Tiara]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p17
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Depok terkait perlindungan konsumen atas keterangan tidak halal pada produk pangan yang diperdagangkan di Kota Depok. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen muslim dapat tidak terlindungi ketika membeli produk pangan dikarenakan tidak adanya regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah di Kota Depok mengenai produk makanan halal serta kemungkinan terdapat produsen yang melakukan penipuan dalam hal penggunaan bahan pangan tidak halal namun tidak mencantumkan informasi halal atau tidaknya produk yang dijual meskipun dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produsen wajib memberikan keterangan tidak halal apabila bahan yang digunakan merupakan bahan yang diharamkan, sehingga pemerintah Kota Depok perlu segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur produk makanan halal agar konsumen muslim dapat terlindungi. ABSTRACT This study aims to analyze the role of the Depok City Regional Government regarding consumer protection for non-halal information on food products traded in Depok City. This research was conducted using normative legal research method with statutory approach and conceptual approach. The results showed that Muslim consumers may not be protected when buying food products due to the absence of regulations in this case the Regional Regulation in Depok City regarding halal food products and the possibility that there are producers who commit fraud in terms of using non-halal food ingredients but do not include halal information or not the products sold even though Article 26 paragraph (2) of the Halal Product Guarantee Act has stated that producers are required to provide non-halal information if the ingredients used are prohibited ingredients, so the Depok City government needs to immediately make Regional Regulations governing halal food products so that Muslim consumers can be protected.]]>
