cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12 No 4 (2024)" : 20 Documents clear
KEABSAHAN PERSONAL GUARANTEE DALAM MENJAMIN PINJAMAN KRAMA DESA LAIN DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) Yustisia Utami, Putu Devi; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya; Dwitayani, Ni Made Ayu Rusmega; Yuliawati, Ni Kadek Gita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p04

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit bagi krama desa lain oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) beserta keabsahan Personal Guarantee dalam menjamin pinjaman krama desa lain di LPD. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan pemberian kredit bagi krama desa lain oleh LPD tidak memenuhi syarat perjanjian kerjasama antar desa, melainkan digantikan dengan syarat berupa Perjanjian Personal Guarantee dari krama desa setempat. Hal ini disebabkan oleh masih belum adanya bentuk perjanjian kerjasama antar desa yang disepakati dan dapat dijadikan acuan oleh LPD dalam memberikan pinjaman kepada krama desa lain. Keabsahan Personal Guarantee dalam menjamin pinjaman krama desa lain ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdata telah melanggar syarat objektif dari perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata point 4 (sebab yang halal) yakni tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mewajibkan adanya perjanjian Kerjasama Antar Desa. Akibat hukum dari tidak sahnya Personal Guarantee dalam menjamin pinjaman krama desa lain adalah perjanjian Personal Guarantee tersebut batal demi hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak penjamin krama desa setempat untuk melunasi kewajiban debitur krama desa lain yang wanprestasi. Pihak LPD juga tidak dapat menuntut pihak penjamin untuk memenuhi isi dari Personal Guarantee karena Personal Guarantee tersebut batal demi hukum, sehingga hal ini tentu sangat merugikan pihak LPD. ABSTRACT The research aims to determine the implementation of providing credit for other village resident by the Village Credit Institution (LPD) along with the validity of the Personal Guarantee in guaranteeing loans for another village resident in the LPD. This article was written using empirical legal research methods with a statute and factual approach. This research shows the results that the implementation of credit provision for other village by the LPD does not fulfill the requirements of the inter-village cooperation agreement, but is replaced by Personal Guarantee Agreement from the local village resident. It’s because there is still no agreed form of cooperation agreement between villages that can be used as a reference by the LPD in providing loans to another village resident. The validity of the Personal Guarantee in guaranteeing other villages' resident loans has violated the objective terms of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code point 4 (halal causes), namely not fulfilling the provisions of Article 7 paragraph (1) letter c of Bali Provincial Regulation No. 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions (LPD) which requires cooperation agreements between villages. The legal consequence of the invalidity of a Personal Guarantee in guaranteeing another village's resident loan is that the Personal Guarantee agreement is null and void, so it has no legal force binding the local village resident guarantor to pay off the obligations of other village resident debtors who are in default. The LPD also cannot demand that the guarantor fulfill the contents of the Personal Guarantee because the Personal Guarantee is null and void, so this is of course very detrimental to the LPD.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERGUGAT (VERSTEK) DALAM GUGATAN PERCERAIAN Maharani, Kadek Putri; Krisna Yanti, A.A Istri Eka
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p18

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mempelajari mengenai apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentang perceraian dan dasar hukum pertimbangan hakim ketika mereka memutuskan kasus perceraian verstek. Tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, terutama dalam kasus perdata, adalah untuk memperoleh keputusan yang adil dan objektif tentang masalah yang disengketakan. Pihak pemohon dan pihak termohon biasanya hadir dalam sengketa perdata. Sering kali, dalam kasus gugatan perceraian, pihak tergugat tidak datang ke persidangan bahkan setelah dipanggil secara resmi oleh pengadilan. Akibatnya, Majelis Hakim memberikan putusan verstek tehadap perkara tersebut. Untuk memutuskan kasus perceraian dengan putusan verstek, majelis hakim mempertimbangkan banyak hal, termasuk prinsip kehati - hatian hukum acara untuk menghindari kerugian. Penulisan ini dibuat dalam jenis penelitian hukum normatif, yang memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Ini dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua pendekatan: pendekatan fakta (the fact approach) atau pendekatan perundang-undangan (the statuary approach). ABSTRACT This writing aims to study what is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage regarding divorce and the legal basis for judges' considerations when they decide on verstek divorce cases. The purpose of the Plaintiff in filing a lawsuit with the District Court, especially in civil cases, is to obtain a fair and objective decision on the disputed issue. The applicant and the respondent are usually present in civil disputes. Often, in cases of divorce lawsuits, the defendant does not come to court even after being officially summoned by the court. As a result, the Panel of Judges gave a verstek decision on the case. To decide a divorce case with a verstek decision, the panel of judges considers many things, including the precautionary principle of procedural law to avoid losses. This writing was carried out in a type of normative legal research, which examines library materials or secondary data. This is done using one of two approaches: the fact approach or the statutory approach.
DAMPAK GAGAL BAYAR KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP KOLEKTIBILITAS UTANG DEBITUR PADA SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN Akbar, Mohamad Raymond; Maulisa, Nadia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p09

Abstract

Tujuan penelitian berangkat dari lahirnya program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung program tersebut dengan menyalurkan KUR melalui kantor Unitnya dengan jumlah pinjaman maksimal sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini mengkaji mengenai (i) langkah-langkah BRI Unit untuk mendapatkan klaim atas gagal bayar debitur pada penyaluran KUR, (ii) dampak kolektibilitas utang debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) setelah kreditur menerima manfaat klaim. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan serta peraturan-peraturan yang didasari Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran KUR di dahului dengan dibuatnya perjanjian Surat Pengakuan Utang. Jika terjadi gagal bayar oleh debitur, maka upaya yang dilakukan oleh BRI Unit adalah melakukan klaim kepada Perusahaan Penjamin dengan melampirkan Sertifikat Penjaminan atas nama penerima KUR serta dokumen-dokumen yang ditentukan. Hasil klaim berupa pembayaran sebesar 70% dari pelunasan utang debitur. Dampak pembayaran klaim adalah utang debitur tetap ada, karena pembayaran klaim tidak melunasi atau mengurangi sisa utang debitur. Pelaporan SLIK debitur juga tetap mengkuti hari tunggakan pinjaman. Penambahan hari tunggakan utang debitur menyebabkan laporan SLIK turut memburuk, yang menggambarkan penilaian kondisi keuangan serta karakter debitur yang buruk. Untuk memperbaiki kredibilitas debitur tersebut maka pelunasan utang KUR harus tetap dilakukan oleh debitur, agar penilaian SLIK debitur oleh lembaga keuangan di kemudian hari menjadi lebih baik. The research objective stems from the birth of the Kredit Usaha Rakyat (KUR) distribution program in 2007. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) as one of the State-Owned Enterprises (BUMN) supports this program by distributing KUR through its Unit offices with a maximum loan amount of up to IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) to debtors who own a micro business. This research examines (i) the BRI Unit's steps to obtain claims for debtor failure to pay in KUR distribution, (ii) the impact of debtor debt collectibility on the Financial Information Services System (SLIK) after creditors receive claim benefits. The research method used is doctrinal by collecting secondary data through literature study and regulations based on Article 12 paragraph (1), Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The research results show that KUR distribution is preceded by the making of a Debt Acknowledgment Letter agreement. If a debtor fails to pay, the BRI Unit will make a claim to the Guarantee Company by attaching a Guarantee Certificate in the name of the KUR recipient and the specified documents. The result of the claim is in the form of payment of 70% of the debtor's debt repayment. The impact of claim payments is that the debtor's debt remains, because claim payments do not pay off or reduce the debtor's remaining debt. The debtor's SLIK reporting also continues to follow the days of loan arrears. The addition of days of arrears on the debtor's debt causes the SLIK report to also worsen, which reflects a poor assessment of the debtor's financial condition and character. To improve the debtor's credibility, KUR debt repayment must still be carried out by the debtor, so that the assessment of the debtor's SLIK by financial institutions in the future will be better.
KEDUDUKAN BEZITER TERHADAP TANAH AKIBAT DALUARSA Ramadhan, Farhan Daffa; Rizkianti, Wardani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p14

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis status seorang bezitter tanah dalam putusan No 2778/KPdt/2013 untuk mendapatkan hak atas kebendaan yang telah atau sedang didudukinya dengan cara daluwarsa serta mengidentifikasi upaya perlindungan hukum bezitter tersebut terhadap tanah yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni melalui pengkajian perundang-undangan dengan didukung bahan sekunder Hasil penelitian ditemukan bahwa salah satu cara untuk memperoleh pengakuan atas perolehan hak milik tersebut adalah melalui acquisitive verjaring. Cara ini memungkinkan seseorang mendapatkan hak atas tanah dengan itikad baik karena daluwarsa Dalam pasal 1963 Kuhper daluwarsa sebagai suatu cara dalam memperoleh sesuatu yaitu, “Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tigapuluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.” Dalam putusan No 2778/K/PDT/2013 seharusnya tergugat dapat mendapatkan haknya karena telah menguasai tanah yang selanjutnya disebut tanah sengketa selama 38 (tiga puluh delapan tahun) dan dengan itikad baik yang mana telah sesuai dengan cara mendapatkan tanah melalui daluwarsa. The purpose of this study is to analyze the status of a land bezitter in Decision No. 2778/KPdt/2013 to obtain property rights that have been or are being occupied by way of expiration and efforts to protect the bezitter's legal protection of the land hereinafter referred to as disputed land. The method in this research is normative juridical, namely through the study of legislation supported by secondary materials. The results of the study found that one way to obtain recognition of the acquisition of property rights is through acquisitive verjaring. This method allows a person to obtain land rights in good faith due to expiration In article 1963 Kuhper expiration as a way of acquiring something, namely, "Who in good faith, and based on a valid basis, acquires an immovable object, an interest, or another receivable that does not have to be paid on appointment, acquires property rights over it, by way of expiration, with a twenty-year possession. Whoever in good faith controls it for thirty years, acquires the right of ownership, without being forced to show the basis of the right." In Decision No. 2778/K/PDT/2013, the defendant should have been able to obtain his rights because he had controlled the land hereinafter referred to as the disputed land for 38 (thirty-eight years) and in good faith, which was in accordance with the method of obtaining land through expiration.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA ATAS PERJANJIAN YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI Putri Nurjaman, Yeyet Clearesta; Taupiqqurrohman, Taupiqqurrohman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p05

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah guna mencari tahu serta menerangkan upaya perlindungan hukum untuk Pekerja Rumah Tangga atas adanya perjanjian yang dibuat oleh lembaga penyalur dengan pengguna jasa yang mana dalam hal ini perjanjian tersebut mengandung klausula eksonerasi. Metode pada penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang mampu dilihat dari dua aspek, yaitu berdasarkan aspek yuridis dengan melakukan kajian hukum beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsip kebaruan (novelty). Kemudian berdasarkan aspek normatif, dengan mengkaji permasalahan yang ada pada norma atau peraturan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat urgensi dari adanya pengaturan mengenai perjanjian yang dibuat antar pihak yakni lembaga penyalur, pengguna jasa, dan pekerja rumah tangga dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga atas terdapatnya perjanjian yang mengandung kalusula yang dilarang yaitu klausula eksonerasi. This research aims to find out and explain legal protection efforts for Domestic Workers due to agreements made by supplying institutions with service users, in which case the agreements contain exoneration clauses. The method in this research uses a normative juridical method which can be seen from two aspects, namely based on the juridical aspect by examining the applicable laws and regulations based on the principle of novelty. Then based on the normative aspect, by examining the problems that exist in these regulations or norms. The results of this research indicate that there is an urgency to regulate agreements made between parties, namely distribution institutions, service users and domestic workers to provide legal protection for domestic workers for agreements that contain prohibited clauses, namely exoneration clauses.
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA KONTEN SOCIAL NETWORKING SITES PADA PLATFORM DIGITAL: PELANGGARAN DAN SANKSI HUKUM Bernard, Marshella Evelyn; Dharmawan, Ni Ketut Supasti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p19

Abstract

Tujuan pendalaman studi ialah untuk menelaah pengaturan perlindungan karya cipta konten social networking sites pada platform digital, serta untuk mengelaborasi jenis sanksi hukum yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ciptaan karya konten. Penulisan kajian ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan dengan mengombinasikan pendekatan yuridis dan analitis. Hasil pendalaman kajian ilmiah menjelaskan bahwasanya tiap karya cipta konten pada platform digital saat dipublikasikan pertama kali merupakan karya yang dilindungi dan diatur secara jelas pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun sanksi-sanksi dapat diterapkan pada pelaku pelanggaran karya cipta konten tercantum pada Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. ABSTRACT The intention of this in-depth study is to consider the regulations for the protection for copyrighted works of content on social networking sites on digital platforms, as well as to elaborate on the types of legal sanctions related to violations of copyrighted content. This scientific study uses a normative legal research methods or literature research by combining juridicial and analytical approaches. The out-turn of the in-depth study explain that every work of content creation on digital platforms when it is first published is a work that is protected and clearly settled in Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The sanctions that can be applied to perpetrators of content copyright infringement are listed in Article 113 of the Copyright Act.
PERBANDINGAN PENETAPAN KOMPENSASI YANG DISEBABKAN OLEH WANPRESTASI DI INDONESIA DAN AUSTRALIA Pramatama, Andika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum kontrak, khususnya dalam penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi, di Indonesia dan Australia sebagai negara penganut sistem hukum Common Law. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menyimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan konsep ganti rugi di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia memiliki pengaturan yang lebih jelas mengenai beberapa hal, seperti kapan ganti kerugian immateriil dapat diperhitungkan oleh pengadilan. Namun, Indonesia belum menerapkan doktrin mitigasi dalam perkara wanprestasi untuk membatasi ganti rugi. The research aims to compare contract law, particularly in the determination of damages due to default, in Indonesia and Australia as countries adhering to the Common Law legal system. This research is normative juridical in nature and concludes that there are similarities and differences in the regulation of the concept of compensation in both countries. The results show that Australia has a clearer regulation on several matters, such as when immaterial damages can be taken into account by the court. However, Indonesia has not yet applied the doctrine of mitigation in default cases to limit damages.
AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA Budha Ranny, Ida Ayu Intan; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p01

Abstract

Tujuan ditulisnya penelitian ini untuk menganalisis dampak hukum dari perceraian terhadap anak-anak dari perkawinan beda agama. Penelitian ini juga mengkaji mengenai norma-norma hukum yang terkait dengan perceraian beda agama dan implikasinya terhadap anak-anak. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan berdasarkan Undang-Undang dan pendekatan analisis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perceraian beda agama berdampak pada status hukum anak. Pencatatan perkawinan yang tidak sepadan dengan hukum agama yang berlaku dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait status anak yang dapat memengaruhi hak-hak hukum anak, seperti hak waris dan kepemilikan harta. Dengan mempertimbangkan temuan penelitian ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kebijakan yang lebih baik demi kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam perceraian perkawinan beda agama. ABSTRACT The purpose of writing this research is to analyze the legal impact of divorce on children from interfaith marriages. This research also examines the legal norms related to interfaith divorce and the implications for children. In this study, normative legal research methods were used using statutory and analytical approaches. The results of this study indicate that interfaith divorce has an impact on the legal status of children. Registration of marriages that are not in accordance with applicable religious law can lead to ambiguity regarding the status of children which can affect children's legal rights, such as inheritance rights and property ownership. By considering the findings of this research, it is hoped that steps can be taken to improve legal protection and better policies for the welfare of children involved in the divorce of interfaith marriages.
ANALISIS PRO DAN KONTRA LEGALISASI GANJA MEDIS DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP KANDUNGAN DAN IMPLIKASINYA Claudia, Jennifer; Rasji, Rasji
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p15

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Analisis Pro dan Kontra Penggunaan Ganja Medis di Indonesia ditinjau dari Kandungan dan Implikasinya. Penelitian ini menggunakan studi literatur yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan laporan medis terkait dengan wacana ganja medis. legalisasi di Indonesia. Permasalahan pro dan kontra terhadap wacana ini belum menemukan titik terang karena masih sangat terbatas dan sulitnya penelitian dalam negeri terkait ganja. Diperlukan penelitian untuk menilai dampak positif dan negatif penggunaan ganja sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan ini. Peraturan khusus dan pedoman teknis dari pemerintah juga diperlukan untuk mendukung pengembangan penelitian ganja di Indonesia. This research aims to determine the analysis of the pros and cons of using medical marijuana in Indonesia in terms of its content and implications. This research uses literature studies originating from scientific journals, books, policy documents, and medical reports related to medical marijuana discourse. legalization in Indonesia. The issue of the pros and cons of this discourse has not yet found a clear light because domestic research regarding marijuana is still very limited and difficult. Research is needed to assess the positive and negative impacts of marijuana use as a consideration in deciding on this policy. Special regulations and technical guidelines from the government are also needed to support the development of cannabis research in Indonesia.
KEDUDUKAN SURAT KUASA MENJUAL YANG DIBUAT DENGAN AKTA OTENTIK YANG DICABUT DENGAN SURAT DIBAWAH TANGAN DALAM JUAL BELI TANAH Ariza, Salsabilla Putri; Anwar, Afdol
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p06

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum serta kekuatan hukum dari surat kuasa menjual yang telah dicabut kuasanya oleh pemberi kuasa dalam hal peralihan hak atas tanah sudah terjadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah surat kuasa menjual yang dibuat dihadapan Notaris tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian akta otentik, karena tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris dan surat kuasa menjual yang dibuat seharusnya batal demi hukum karena telah memenuhi ciri-ciri pembuatan surat kuasa mutlak yang dilarang untuk dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. The purpose of this research is to analyze the legal consequences and legal force of a power of attorney to sell whose power has been revoked by the power of attorney in the event that the transfer of land rights has occurred. The type of research used is normative juridical research using literature study and a case approach. The source of legal materials used is legal materials which are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of this research are that the power of attorney to sell made before a Notary does not have the power to prove an authentic deed, because it does not comply with the provisions in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position Regulations and power of attorney to sell made should be null and void because it meets the characteristics of making an absolute power of attorney which is prohibited from being carried out based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power of Attorney as a Transfer of Land Rights

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue