Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 5 (2024)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[MEKANISME PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Amalia, Rafika]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p15
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perizinan penggunaan tenaga kerja asing setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan mengetahui peluang atau kesempatan tenaga kerja asing dalam menduduki jabatan di perusahaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme perizinan penggunaan tenaga kerja asing masih diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menentukan bahwa prosedur penggunaan tenaga kerja asing masih diatur melalui peraturan pemerintah. Kemudian mengenai peluang tenaga kerja asing dalam menduduki jabatan di perusahaan Indonesia secara rinci belum diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, melainkan masih mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 349 tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. ABSTRACT The purpose of this study is to determine the licensing mechanism for the use of foreign workers after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations instead of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and find out the opportunities for foreign workers in occupying positions in Indonesian companies. This research uses normative legal research methods and statue approaches, analitical and conseptual approaches. The results of this study is the licensing mechanism for the use of foreign workers is still regulated through Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers and Minister of Manpower Regulation Number 8 of 2021 concerning Implementation Regulations of Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers. Article 49 of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations instead of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law stipulates that the procedure for using foreign workers is still regulated through government regulations. The opportunities for foreign workers to occupy positions has not been regulated through Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations instead of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law but still refers to the Decree of the Minister of Manpower Number 349 of 2019 concerning Certain Positions Prohibited from Being Occupied by Foreign Workers and Decree of the Minister of Manpower Number 228 of 2019 concerning Certain Positions that can be Occupied by Foreign Workers.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Yosafat Ben Ghurion]]>;
<![CDATA[Lie, Gunardi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p06
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta pertimbangan hakim dari putusan 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr tentang pemutusan hubungan kerja. Jenis metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu rangkaian prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan agar dapat menemukan kebenaran berdasarkan nalar keilmuan hukum dari sisi normatif. Adapun hasil penelitian dalam penulisan ini ditemukan bahwa bahwa mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dalam pertimbangan hakim seperti yang bisa dilihat di atas bahwa seharusnya Sri Hardianti tidak dapat di PHK karena dalam Peraturan Kerja Bersama (PKB) Pasal 50 ayat (2) PKB PT. IKPP menyebutkan bahwa harus ada pembinaan paling tidak selama 2 bulan setelah Penilaian Akhir Tahun (PAT), seharusnya itu jadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara ini, dan tidak hanya mengikuti Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. IKPP. Bagi pekerja yang tetap bekerja tidak baik (berkinerja rendah) maka perusahaan dapat mengakhiri hubungan kerjanya. Karena Peraturan Kerja Bersama (PKB) juga sah menurut hukum dengan asas Pacta Sun Servanda, jadi seharusnya Majelis Hakim menganalisa dari kedua peraturan tersebut. Hal ini juga karena Sri Hardianti masih memiliki tanggungan dalam hidupnya dan berjanji untuk meningkatkan kualitas dalam bekerja, sehingga seharusnya Sri Hardianti dapat untuk dipekerjakan kembali. The aim of this research is to determine the mechanism for Termination of Employment Relations based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment as well as the judge's considerations regarding decision 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr concerning termination of employment relations. The type of method the author uses in this research is normative juridical. Normative legal research is a series of scientific research procedures which aim to find the truth based on legal scientific reasoning from a normative perspective. The results of the research in this paper found that the mechanism for termination of employment (PHK) and in the judge's consideration as can be seen above is that Sri Hardianti should not have been laid off because in the Joint Work Regulations (PKB) Article 50 paragraph (2) PKB PT . IKPP states that there must be guidance for at least 2 months after the End of Year Assessment (PAT), this should be a consideration for the Panel of Judges in deciding this case, and not just following PT's Collective Work Agreement (PKB). IKPP. For workers who continue to work poorly (low performance), the company can terminate their employment relationship. Because the Joint Work Regulations (PKB) are also valid according to law with the principle of Pacta Sun Servanda, the Panel of Judges should analyze these two regulations. This is also because Sri Hardianti still has dependents in her life and promised to improve the quality of her work, so Sri Hardianti should be able to be re-employed.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI DEWAN SENGKETA KONSTRUKSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSTRUKSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Himawanto, Hadi]]>;
<![CDATA[Djumardin, Djumardin]]>;
<![CDATA[Bayo Sili, Eduardus]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p20
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis eksistensi dewan sengketa konstruksi dalam menyelesaikan sengketa konstruksi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini bahwasanya eksistensi Dewan Sengketa Konstruksi dalam menyelesaikan sengketa konstruksi apabila ditinjau dari perspektif hukum Positif Indonesia, dapat terlihat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara dan kewenangan lembaga tersebut. Beberapa undang-undang yang menjadi landasan untuk eksistensi Dewan Sengketa Konstruksi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi. The purpose of this study is to analyze the existence of the construction dispute board in resolving construction disputes from the perspective of positive Indonesian law. This research is a normative legal study with legislative and conceptual approaches. The results of this study indicate that the existence of the Construction Dispute Board in resolving construction disputes, when viewed from the perspective of Positive Indonesian law, can be observed through various regulations governing the procedures and authority of the institution. Several laws that serve as the foundation for the existence of the Construction Dispute Board include Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, as well as specific regulations such as Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, Government Regulation Number 22 of 2020 concerning the Implementation Regulation of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, and the Minister of Public Works and Public Housing Regulation (PUPR) Number 11 of 2021 concerning Procedures and Technical Instructions of the Construction Dispute Board.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI PELANGGARAN PROFESI DALAM PRATIK PELAYANAN MEDIS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hengkie Marseno, Stefanus]]>;
<![CDATA[Indrayati, Yovita]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p11
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran profesi dalam praktik pelayanan medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia dan kesesuaian hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 56/K/TUN/2020 yang memperkuat surat putusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terkait pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016.. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik kedokteran di Indonesia diatur oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Pedoman Pelaksanaan KODEKI, yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia (MKEK IDI). Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 dan KODEKI Tahun 2012 menetapkan standar etika dan disiplin dokter. Dalam praktiknya, pelanggaran etika dapat menjadi dasar tindakan malpraktek medis yang dapat menyebabkan tanggungjawab hukum bagi seorang dokter yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga bentuk tanggungjawab yakni tanggung jawab administrasi, perdata, dan pidana. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 56/K/TUN 2020 yang menguatkan Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 64/KKI/KEP/VIII/2018, Nomor 65/KKI/KEP/VIII/2018, dan Nomor 66/KKI/KEP/VIII/2018, dinilai sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011. This research aims to examine and analyze actions considered as professional violations in medical service practices based on Indonesian legal regulations and the legal conformity of the Supreme Court Decision Number 56/K/TUN/2020, which strengthens the verdict of the Disciplinary Examination Board of the Indonesian Medical Disciplinary Honor Council regarding complaint Number 15/P/MKDKI/V/2016. The research type is normative legal research. The study concludes that medical practice in Indonesia is governed by the Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI) and its Implementation Guidelines, issued by the Indonesian Medical Ethics Honor Council (MKEK IDI). Regulation of the Indonesian Medical Council Number 4 of 2011 and KODEKI of 2012 establishes standards for the ethics and discipline of doctors. In practice, ethical violations can serve as the basis for medical malpractice actions that may lead to legal responsibilities for a doctor, divided into three forms of responsibility: administrative, civil, and criminal. The analysis of Supreme Court Decision Number 56/K/TUN/2020, which reinforces the Disciplinary Examination Board's Decision of the Indonesian Medical Disciplinary Honor Council and the Indonesian Medical Council Decisions Number 64/KKI/KEP/VIII/2018, Number 65/KKI/KEP/VIII/2018, and Number 66/KKI/KEP/VIII/2018, is considered in accordance with Indonesian Medical Council Regulation Number 4 of 2011.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGUNTIT YANG MEMILIKI GANGGUAN KEJIWAAN ]]>
<![CDATA[Umam, Fathya Chalida]]>;
<![CDATA[Tri Wahyudi, Slamet]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p05
<![CDATA[Peraturan mengenai perbuatan menguntit belum diatur secara eksplisit di Indonesia, terutama bagi pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan. Untuk itu maka penting untuk mengkaji dan menganalisis mengenai parameter pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penguntit yang memiliki gangguan kejiwaan serta upaya pencegahannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penguntit yang memiliki gangguan kejiwaan memang merujuk pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun penilaian terkait parameter kemampuan bertanggungjawab seseorang sepenuhnya didasarkan dari pembuktian di persidangan yang kemudian membentuk keyakinan hakim. Adapun untuk menghindari terjadinya tindakan penguntitan, perlu dilakukan upaya pencegahan yakni dengan tidak memberikan informasi pribadi pada orang yang tidak dikenal dan membatasi respon pembicaraan pada orang yang baru dikenal. Upaya pemulihan juga perlu dilakukan yaitu melalui pembaharuan kebijakan hukum pidana yang dapat dirumuskan di masa yang akan datang, sehingga tindakan penguntitan dapat diakomodir lebih jelas dan tegas. Regulations regarding the act of stalking have not been explicitly regulated in Indonesia, especially for perpetrators who have mental disorders. For this reason, it is important to examine and analyze the parameters of criminal liability for stalkers who have mental disorders and efforts to prevent them. This research is a normative juridical research using statutory approach and conceptual approach. The data collected is secondary data which is analyzed using qualitative analysis method. Based on the results of this study, the application of criminal liability against stalkers who have mental disorders does refer to Article 44 of the Criminal Code, but the assessment related to the parameters of a person's ability to be responsible is entirely based on evidence at trial which then forms the judge's conviction. As for avoiding the occurrence of stalking, prevention efforts need to be made, namely by not providing personal information to unknown people and limiting conversation responses to new people. Remedial efforts also need to be made, namely through the reform of criminal law policies that can be formulated in the future, so that the act of stalking can be accommodated more clearly and firmly.]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM PENGGUNAAN DEBT COLLECTOR DALAM PENARIKAN KENDARAAN JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Rachma, Nadia Fatikha]]>;
<![CDATA[Winanti, Atik]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p16
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengetahui status hukum penggunaan debt collector terhadap penarikan kendaraan yang telah dijaminkan dalam fidusia dan untuk mengetahui aturan yang seharusnya diterapkan terkait penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan terhadap kendaraan yang dijaminkan fidusia. Studi ini mengadopsi metode penelitian hukum secara normatif berpendekatan perundangan. Temuan penelitian ini adalah sampai saat ini status hukum penggunaan debt collectorterhadap penarikan kendaraan yang telah dijaminkan dalam fidusia belum ditata secara tegas pada peraturan perundang-undangan. Aturan UU Jaminan Fidusia menjadi masalah tersendiri sebab undang-undang fidusia tidak mengatur ketentuan penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan terhadap kendaraan yang dijaminkan fidusia. Adapun aturan penggunaan debt collector terhadap penarikan kendaraan yang telah dijaminkan dalam fidusia diatur melalui aturan perundang-undangan lain seperti: POJK 35/2018. Di satu sisi, undang-undang jaminan fidusia no.42/1999 telah mengatur terkait implementasi pengeksekusian fidusia diantaranya dalam pasal 15, pasal29, dan pasal 30. Sesuai keputusan MK 18/PUU-XVII/2019 adanya fidusia ini seharusnya mampu menjamin pemenuhan hak debitur saat tidak mampu membayar cicilan kreditnya, dilakukan dengan prosedur yang benar sesuai hukum bukan dengan penarikan kendaraan jaminan fidusia secara paksa. This study attempts to ascertain the legal status of the use of debt collectors to withdraw vehicles that have been pledged as fiduciaries and to find out the rules that should be applied regarding the use of debt collectors in carrying out withdrawals of vehicles secured as fiduciaries. This study adopts normative legal research methods with a statutory approach. The findings of this research are that until now the legal status of the use of debt collectors to withdraw vehicles that have been pledged as fiduciary has not been regulated in statutory regulations. The rules of the Fiduciary Guarantee Law are a problem in themselves because the fiduciary law does not regulate the provisions for the use of debt collectors in carrying out withdrawals on vehicles guaranteed by fiduciaries. The rules for using debt collectors for withdrawing vehicles that have been pledged as fiduciary are regulated through other statutory regulations such as POJK 35/2018. On the one hand, the Fiduciary Guarantee Act of 1999, number 42 regulates the implementation of fiduciary execution, including in Article 15, article 29, and Article 30. By constitutional judge number 18/PUU-XVII/2019's ruling, the existence of this fiduciary should be able to guarantee the fulfillment of the debtor's rights when he is unable to pay his credit installments, carried out using the correct procedures by the law, not by forcefully withdrawing the fiduciary collateral.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM UPACARA “MEDEWA SAKSI” & “MACORAN” SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN DALAM MENGUNGKAP PELAKU DELIK ADAT BALI ]]>
<![CDATA[Arthadana, Made Gede]]>;
<![CDATA[Sarjana, I Putu]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p07
<![CDATA[Tujuan penulisan secara umum pada jurnal ilmiah ini untuk mengetahui peran sanksi adat dalam penyelesaian delik adat Bali dan secara khusus untuk mengetahui dan menganalisa tentang kekuatan hukum upacara “madewa saksi” & “macoran” sebagai sarana pembuktian dalam mengungkap pelaku delik adat Bali. Metode penulisan yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang pertama yaitu peran sanksi adat dalam penyelesaian delik adat Bali sangat kuat dan terkadang pelaksanaannya lebih berat daripada sanksi hukum nasional serta bertujuan untuk mengembalikan harmonisasi antara kehidupan dunia nyata (sakala) dan tidak nyata (niskala) sesuai filosofi tri hita karana. Hasil penelitian yang kedua yaitu kekuatan hukum pelaksanaan upacara “madewa saksi” & “macoran” sebagai sarana pembuktian dalam mengungkap pelaku delik adat Bali yang diartikan sebagai menggunakan alam semesta atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai saksi atas dugaan adanya tindakan yang tidak benar sehingga dalam rangka membuat terang suatu perkara delik adat di Bali diperlukan upacara “madewa saksi” & “macoran” sehingga memberikan keyakinan bagi prajuru adat di Bali. The general aim of writing this scientific journal is to find out the role of customary sanctions in resolving violations of Balinese customs and specifically to find out and analyze the legal strength of the “madewa saksi” & “macoran” ceremony as a means of proof in exposing Balinese perpetrators of Balinese society. The writing method used is descriptive normative legal research using a statutory approach and a case approach. The first research result is that the role of customary sanctions in resolving Balinese customary offenses is very strong and sometimes their implementation is more severe than national legal sanctions and aims to restore harmonization between the real world (sakala) and the unreal (niskala) according to the tri hita karana philosophy. The second research result is the legal strength of carrying out the “madewa saksi” & “macoran” ceremony as a means of proof in exposing perpetrators of violations of Balinese customs which is defined as using the universe or God/Ida Sang Hyang Widhi Wasa as a witness for alleged wrongdoing, so that being able to explain a case of violation of customs in Bali requires a ceremony “madewa saksi” & “macoran” to give confidence to traditional warriors in Bali.]]>
<![CDATA[PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN LISENSI MEREK ]]>
<![CDATA[Franasia, Franasia]]>;
<![CDATA[Bagiastra, I Nyoman]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p12
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perjanjian lisensi merek yang berlaku di Indonesia serta campur tangan dari Notaris akan hal itu dikarenakan merek merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh bagi pemilik merek yang terdaftar dan merupakan hak eksklusif bagi pemilik agar dapat menggunakan merek dalam perdagangan barang dan jasa sesuai dengan tipe jasa apa yang didaftarkan. Tujuan dari adanya merek tentu saja supaya gampang dan mudah untuk dikenali, produk tanpa merek tentu tidak akan dikenal oleh konsumen dan menimbulkan kebingungan bagi konsumen sebagai pengguna produk barang dan/atau jasa tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut juga penelitian doktriner karena penulisan ini dilakukan hanya atas dasar peraturan tertulis yang sudah ada atau bahan lain. Hasil dari penulisan ini bahwa merek sebagai bagian dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang mempunyai nilai ekonomi, dengan ciri khusus yang membedakan eksistensi suatu produk dengan produk lainnya. Notaris mempunyai kewenangan dalam menjalankan tugasnya yaitu membuat akta yang asli dan pembuktiannya sempurna. Akta yang dibuat oleh notaris termasuk juga perjanjian lisensi, khususnya merek. Isu dari tugas notaris atas suatu perjanjian adalah bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian lisensi merek dan bagaimana undang-undang yang berlaku saat ini mengatur peran dan pertanggungjawaban notaris terhadap perjanjian lisensi yang dibuatnya, termasuk menjelaskan konsep suatu akta notaris. ABSTRACT The purpose of this paper is to find out how the license about brand agreement actually applies in Indonesia and the intervention of a Notary in this matter because the brand is a very influential first step for registered tradebrand owners and is an exclusive right for the owner to be able to use the brand in trading goods. and services according to the type of service registered. The purpose of having a brand is of course to make it easy and easy to recognize, products without a brand will certainly not be recognized by consumers and cause confusion for consumers as users of certain goods and/or services. The type of research used in this journal is normative legal research or also known as doctrinal research because this writing is done only on the basis of existing written regulations or other materials. The result of this writing is that the brand as part of Intellectual Property Rights (IPR) has economic value, with special characteristics that distinguish the existence of a product from other products. In this case, the Notary is given some authority to carry out public functions in the civil field, namely making deeds that are original and have perfect proof. The deed made by a notary is one of the licensing agreements, especially the brand. The core issue of a notary's authority over an agreement is how the mechanism for making a tradebrand license agreement and how the current law regulates the role and responsibilities of a notary for the license agreement he makes, including explaining the concept of a notary deed.]]>
<![CDATA[PENYEBARAN WEB SERIES DI TIKTOK: PERSPEKTIF HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Primaratania Sri Randhana, Putu Bintang Indyra]]>;
<![CDATA[Dwijayanthi, Putri Triari]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p01
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk membagikan pengetahuan serta pemahaman tentang pelanggaran hak cipta atas oknum yang merekam Web series, serta memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum hak cipta web series yang diunduh atau direkam melalui screen recording yang nantinya diunggah pada aplikasi Tiktok. Penulisan jurnal ini, menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Web series termasuk ke dalam karya sinematografi yang terdiri dari beberapa episode berplatform web. Perbuatan merekam Web series serta menggunggahnya dalam bentuk potongan-potongan video pada aplikasi Tiktok merupakan pelanggaran hak cipta, baik itu hak moral dan hak ekonomi dari pemegang hak cipta web series. Mengenai sanksi dari perbuatan tersebut telah dirumuskan pada Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. Kebijakan hukum preventif dan represif digunakan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Namun, hal tersebut tidak akan efektif bila tidak dibarengin dengan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta. Pihak Tiktok juga memblokir serta mentake-down video dan pengguna yang melanggar hak cipta. ABSTRACT This study aims to share knowledge and understanding about copyright infringement of individuals who record Web series, as well as provide an understanding of legal protection for web series copyrights that are downloaded or recorded through screen recording which will later be uploaded to the Tiktok application. Writing in this journal applies normative juridical research methods with statutory and conceptual approaches. This study found that Web series are included in cinematographic works consisting of several web-platform episodes. The act of recording a Web series and uploading it in the form of video clips on the Tiktok application is a violation of copyright, both the moral rights and economic rights of the web series copyright holder. Regarding the sanctions for these actions, they have been formulated in Article 113 paragraph (3) of the Copyright Law. Preventive and repressive legal policies are used by the government to prevent copyright infringement. However, this will not be effective if it is not accompanied by public awareness of copyright protection. Tiktok also blocks and takes down videos and users who violate copyright.]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MENANGANI KASUS E-COMMERCE BUSINESS ]]>
<![CDATA[Wulandani, Made Yussyta]]>;
<![CDATA[Adiyaryani, Ni Nengah]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p17
<![CDATA[ABSTRAK Di saat ini, teknologi berkembang pesat berdampak pada sektor kegiatan perdagangan atau yang pada saat ini kerap dikenal dengan sebutan e-commerce business. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta faktor dipilihnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kasus e-commerce business. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum Yuridis Normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pencarian bahan hukum dalam tulisan ini menggunakan studi dokumen, serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi telah diatur dalam peraturan di Indonesia dan memberikan dampak positif karena penyelesaian melalui mediasi lebih efisien; sederhana, cepat, dan biaya murah; kerahasiaan terjada; dan tidak memihak, serta dapat dilakukan melalui online. Kata Kunci: Mediasi, Mediasi Online, dan E-Commerce ABSTRACT At this time technology is developing rapidly which has an impact on the field of trading activities or what is currently often known as the e-commerce business. This study aims to determine the setting and selection factors of mediation as an alternative dispute resolution in e-commerce business cases. This study uses the Normative Juridical legal research method, through statutory and conceptual approaches. The search technique for legal materials in this paper uses document studies, as well as using qualitative analysis. The results of this study indicate that mediation has been regulated in Indonesian laws and regulations and has a positive impact because settlement through mediation is more efficient; simple, fast, and low cost; confidentiality is maintained; and impartial, and can be done online. Keywords: Mediation, Online Mediation, and E-Commerce]]>
