cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 62 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2016)" : 62 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 I KADEK WAHYU PUTRAYANA; I NYOMAN DARMADHA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.129 KB)

Abstract

Bagi masyarakat Indonesia, kekayaan intelektual seperti lagu tradisional merupakan salah satu warisan bersama, khususnya masyarakat Indonesia yang Komunal dan selalu mengusung nilai kebersamaan, dengan demikian pemerintah Indonesia melindungi lagu tradisional tersebut sebagai ekspresi budaya tradisional dengan menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam karya tulis ini, dijelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi Ekspresi Budaya Tradisional sebelum adanya UU Hak Cipta dan setelah berlakunya UU Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang didapat. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bertujuan untuk mencegah terjadinya komersialisasi serta tindakan untuk merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara sebagai Pemegang Hak Cipta, tetapi upaya pemerintah masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hal jangka waktu perlindungannya. Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta, Perlindungan Hukum
PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING PADA SEKTOR PERBANKAN DARI PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN Luh Putu Diah Mahayusti; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.127 KB)

Abstract

Jaman globalisasi memberikan peluang semakin terbukanya investasi asing masuk ke Indonesia termasuk disektor perbankan nasional. Dampak dari semakin luasnya kesempatan asing untuk berinvestasi di sektor perbankan nasional, ini juga akan membuat makin banyaknya pemanfaatan tenaga kerja asing oleh pihak bank. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap bank mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017. Peraturan tersebut memberikan kewajiban kepada Bank melalui pemanfaatan tenaga kerja asing mampu meningkatkan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia melalui alih pengetahuan atau sering disebut Transfer of Knowledge. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan Perundang-Undangan. Pengaturan mengenai pemanfaatan Tenaga Kerja Asing mengatur tentang kewajiban bank untuk meminta persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam memperkerjakan tenaga kerja asing disektor perbankan dan kewajiban bank untuk melaporkan pengangkatan tenaga kerja asing di dalam sebuah bank. Kewajiban bank dalam melaksanakan alih pengetahuan diatur pada Pasal 17, bahwa bank berkewajiban menjalankannya dan melaporkan hasilnya kepada Otoritas Jasa Keuangan di penghujung tahun pada Realisasi Rencana Bisnis Bank karena pemanfaatan Tenaga Kerja Asing harus mendorong terciptanya alih pengetahuan kepada Tenaga Kerja Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas agar terciptanya tujuan tersebut. Bank dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaporkan hasil dari alih pengetahuan tersebut. Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Alih Pengetahuan, Bank
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KARENA FORCEMAJEURE PADA PERJANJIAN KERJASAMA DALAM BIDANG JASA HIBURAN Merilatika -; Cokorde Dalem Dahana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.051 KB)

Abstract

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr, telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu tidak melaksanakan prestasinya untuk menyanyi. Debitur mendalilkan hal itu sebagai force majeure dengan alasan ia harus menemani ayahnya yang sedang sakit di Rumah Sakit. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum pada perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan sebagai dampak adanya wanprestasi force majeure dan upaya hukum pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya force majeure yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Kesimpulan yang didapat yaitu akibat dari adanya wanprestasi karena force majeure ini yaitu adanya pembatalan perjanjian lewat hakim sesuai dengan yang disepakati antara para pihak yang membuat perjanjian, dan membayar biaya perkara apabila diselesaikan melalui proses pengadilan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi masalah tersebut yaitu dapat diselesaikan melalui proses diluar pengadilan dan melalui proses pengadilan.
PENDAFTARAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RAGA JAYATAMA DI BATUBULAN GIANYAR Ni Wayan Indah Junyanitha; I Nyoman Mudana; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.012 KB)

Abstract

Dalam penulisan jurnal yang berjudul “Pendaftaran Fidusia dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama di Batubulan Gianyar” menggunakan metode penelitian hukum empiris. Terdapat permasalahan yaitu bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam praktek pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam hal pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia. Dalam praktek pemberian kredit oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan, pelaksanaan pendaftaran fidusia belum dilaksanakan secara efektif. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor biaya pendaftaran akta fidusia, faktor nilai jaminan dan faktor tidak adanya jangka waktu masa berlaku akta fidusia.
PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA LPD DESA ADAT PECATU DI KABUPATEN BADUNG I Made Dwi Pradnya Dita; I Wayan Wiryawan; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.274 KB)

Abstract

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada ha katas tanah. Lembaga hak tanggungan banyak digunakan karena lebih menjamin perlindungan bagi kreditur, sebab berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan, sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila debitur cedera janji, objek hak tanggungan siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. LPD Desa Adat Pecatu dan debitur dalam kasus ini telibat dalam perjanjian kredit dengan jaminan tanah yang telah dibebankan hak tanggungan. Dalam kasus ini debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Tapi LPD Desa Adat Pecatu tidak melakukan eksekusi hak tanggungan melalui lelang melainkan di bawah tangan dengan alasan atas permintaan debitur. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penulis melalui skripsi ini akan membahas dua permasalahan hukum yakni: pelaksanaan eksekusi dan proses pembayaran hutang pada LPD Desa Adat Pecatu. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 1) LPD Desa Adat Pecatu tidak melakukan eksekusi melalui lelang, melainkan eksekusi di bawah tangan, dengan alasan permintaan dari debitur demi kepentingan nama baiknya. Eksekusi yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Pecatu tersebut sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan; Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Gubernur tentang LPD. 2) Pelunasan hutang debitur dilakukan dengan melakukan pengambilalihan agunanan (AYDA). Pihak LPD menggunakan pos aktiva untuk menutup hutang debitur, sebagai konsekuensi dari AYDA. Hingga saat ini, AYDA tersebut belum dibalik nama atau dijual kepada pihak lain, karena debitur berkeinginan untuk membeli kembali agunan tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ida Ayu Made Indah Lestari; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan dilatarbelakangi oleh adanya kekekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak apa sajakah yang dimiliki oleh pekerja rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan tersebut. Perlindungan Hukum Pekerja rumah tangga diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dimana Pekerja Rumah Tangga memiliki kedudukan yang sama dengan Pekerja/Buruh dalam UU ini. Adapun hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan diantaranya meliputi, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak perlindungan wanita, hakuntuk memilih pekerjaan, hak untuk memperoleh upah yang sesuai.
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16/PRT/M/2017 TENTANG TRANSAKSI TOL NON TUNAI PADA PT. JASA MARGA DI JALAN TOL BALI MANDARA BADUNG Ni Putu Queen Mahayani Tenaya; I Wayan Wiryawan; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.227 KB)

Abstract

Salah satu kebijakan pemerintah mengenai penggunaan uang elektronik yang dipaksakan dan terburu-buru adalah dalam hal penggunaan jalan tol, yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini adalah sebagai konsumen pengguna jalan tol. Penerapan dalam hal penggunaan uang elektronik di ruas jalan tol Bali Mandara terhitung efektif pada bulan Oktober 2017. Pelaksanaan PERMEN PU No. 16/PRT/M/2017 masih terjadi beberapa hambatan di bidang teknis. Salah satunya adalah gagal transaksi yang menyebabkan kerugian kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2017 terkait transaksi tol non tunai di jalan tol Bali Mandara yang dikelola oleh PT. Jasa Marga Bali Tol tidak efektif karena ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c tentang persyaratan teknis kartu uang elektronik tidak terlaksana. Kendala-kendala transaksi non tunai pada PT. Jasa Marga di jalan tol Bali Mandara yaitu mengenai sistem chip dalam setiap kartu uang elektronik belum didaftarkan mengenai kode verifikasi dalam alat PT. Jasa Marga Bali Tol. Kata Kunci: Pelaksanaan Peraturan, Uang Elektronik, Jalan Tol.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN BERFORMALIN Ni Putu Ayu Yuliana Murni; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.067 KB)

Abstract

Formalin merupakan zat aditif yang dilarang dalam mengawetkan makanan kerena formalin dapat menyebabkan muntah, diare, kejang, dermatis, sesak napas. Dari uraian tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan berformalin dalam perspektif hukum perlindungan konsumen? Dan bagaimanakah sanksi bagi pelaku usaha atas makanan berformalin yang diperdagangkan? Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan melihat permasalahan yang ada dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur masalah mengenai bahan tambahan pangan (pengawet) dalam makanan. Kesimpulannya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pangan, konsumen dapat perlindungan dari kecurangan pelaku usaha dan bagi pelaku usaha jika melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN AKUISISI (STUDI KASUS PADA PT. BANK SINAR HARAPAN BALI DAN PT. BANK MANDIRI (Tbk)) Ayu Dyah Paramitha; I Ketut Westra; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.06 KB)

Abstract

Pada perusahaan yang melakukan akuisisi, pemegang saham minoritas akan dihadapkan dengan resiko dirugikan oleh kekuasaan pemegang saham mayoritas dikarenakan kalah suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Permasalahan yang akan dibahas bagaimana penerapan appraisal right dalam akuisisi perseroan terbatas serta bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam akuisisi Perseroan Terbatas (PT). Bank Sinar Harapan Bali oleh PT. Bank Mandiri (Tbk). Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan appraisal right dalam akuisisi ini memerlukan bantuan dari pihak penilai (appraiser) yang mengacu pada Standar Penilaian Indonesia serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang saham minoritas berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERKAIT PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS ONLINE Ni Made Rian Ayu Sumardani; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.266 KB)

Abstract

Akses internet memberikan kemudahan untuk mengakses apapun yang ingin dicari. Internet memberikan dampak positif juga memberikan dampak negative seperti pembajakan di situs online. Pembajakan tersebut melanggar hak pencipta khususnya pencipta karya sinematografi. Pembajakan tersebut merugikan pencipta dikarenakan karyanya didistribusikan tanpa seizin pencipta untuk meraup keuntungan, apalagi pembuatan sinematografi mengeluarkan banyak dana. Permasalahan dari tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi pada pembajakan di situs online dan upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi pencipta karya sinematografi apabila terjadi pembajakan di situs online. Metode penulisan hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan Perundang-undangan. Penulisan ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang di berikan pencipta karya sinematografi serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi si pencipta. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan mengenai karya sinematografi terdapat dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 9 mengenai hak ekslusif dimana hak eksklusif yang didapatkan pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral, pasal 113 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai sanksi pembajakan. Serta diatur juga pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 32 mengenai sanksi yang dikenakan pelaku apabila merekan serta mendistribusikan hasil rekamannya. Pemerintah juga melakukan upaya dengan memblokir domain pembajakan situs online serta membentuk satgas Penanganan Pengaduan Pembajakan Produk Ekonomi Kreatif. Dengan semakin maraknya pembajakan berupa situs online maka diperlukan peraturan khusus untuk melindungi pencipta karya sinematografi pada pembajakan situs online. Kata Kunci: Karya Sinematografi, perlindungan hukum, situs online, pembajakan

Page 4 of 7 | Total Record : 62

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue