cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 8 (2018)" : 15 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SECURITY DI ALILA VILLAS ULUWATU I Gede Surya Prayoga; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.239 KB)

Abstract

Perlindungan hukum merupakan tindakan maupun upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang–wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Permasalahan yang diangkat yaitu: Bagaimanakah perlindungan hukum dalam bidang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja terhadap security di Alila Villas Uluwatu dan Apakah pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat antara security dengan Alila Villas Uluwatu sudah sesuai dengan peraturanyang berlaku.Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Alila Villas Uluwatu kepada pekerja Security belum sepenuhnya sesuai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena terdapat pada Pasal 81 yang menyebutkan bahwa perempuan yang pada masa haid tidak wajib bekerja karena merasakan sakit haid pada hari pertama dan hari kedua, tetapi pada Alila Villas Uluwatu pekerja perempuan yang memasuki masa haid wajib bekerja. Agar terciptanya iklim kerjasama yang sehat dengan berdasarkan kesadaran yang tinggi untuk melakukan dan berusaha mengadakan perbaikan khususnya dalam hal pemenuhan hak – hak pekerja maka disarankan kepada pihak Alila Villas Uluwatu sebagai pemberi kerja seharusnya dapat mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Dan jika isi perjanjian kerja antara pihak security dan Alila Villas Uluwatu telah dijalankan dengan baik dan benar serta sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hal tersebut terus dilaksanakan sebaik-baiknya agar hak – hak dan kewajiban – kewajiban pekerja security tetap terpenuhi dan terciptanya suasana kerja yang efektif.
ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Made Agus Arya Wirawan; I Ketut Westra; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.418 KB)

Abstract

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia terjadi pula peningkatan aktivitas masyarakat dengan segala permasalahan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih konperesif. Beberapa permaslahannya yang terlihat antara lain tingginya tingkat penggunaan media elektronik dalam membantu masyarakat melakukan aktivitas sehari hari, seperti melakukan jual beli melalui media elektronik. Di Indonesia yang merupakan Negara yang sedang berkembang pesat dengan kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pariwisata maka sudah tentu sangat memperhatikan masalah keamanan dan ketertiban dalam melakukan aktivitasnya.Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan dilakukan dengan judul Analisis Perjanjian Jual Beli melalui Media Elektronik. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sahnya perjanjian jual beli melalui elektronik menurut Undang-undang No.11 Tahun 2008 dan bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jual beli melalui media elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Dalam hal sahnya suatu jual beli harus kembali melihat pada Kitab Undang Hukum Perdata terlebih dahulu karena menjadi sumber dari segala sumber hokum perdata di Indonesia, dan dari segi bentuk penyelesaian wanprestasinya dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan cara letigasi dan non letigasi. Kedepannya diharapkan pemerintah membuat lembaga khusus untuk mengatur para pengguna jual beli melalui elektronik agar dapat dikontrol dan menjadi alat bantu yang aman untuk digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia.
AKIBAT HUKUM JUAL BELI HAK MILIK TANAH MAKAM MUSLIM DI DESA BANYU BIRU KABUPATEN JEMBRANA Dicky Virdianto Joened; Marwanto Marwanto; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.966 KB)

Abstract

Tanah makam merupakan tanah/tempat peristirahatan terakhir bagi manusia setelah meninggal. Tanah makam muslim pada umumnya satu bidang tanah hak milik yang telah diwakafkan, berbeda dengan tanah makam muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten Jembrana tanah makam tersebut tanah hak milik yang dimiliki setiap individu. Permasalahan yang diangkat yaitu apakah jual beli hak milik atas tanah makam muslim sah menurut hukum dan perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah hak milik atas tanah makam muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten Jembrana. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui jual beli hak milik atas tanah makam muslim sah menurut hukum dan untuk mengetahui perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah hak milik atas tanah makam muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten jembrana. Metode penelitian digunakan adalah penelitian empiris yaitu gejala hukum yang diamati dalam kehidupan nyata. Hasil pembahasan yaitu bahwa jual beli hak milik tanah makam muslim sah menurut hukum pertanahan Indonesia sebagaimana mengacu pada UUPA dan Fatwa MUI No 9 Tahun 2014. Perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah makam yaitu pengalihan hak atas tanah kepada orang lain.
PENGATURAN HUKUM WAJIB DAFTAR PESERTA BPJS BAGI TENAGA KERJA PERUSAHAAN Ni Luh Putu Astriani; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.579 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Pengaturan Hukum Wajib Daftar Peserta BPJS Bagi Tenaga Kerja Perusahaan, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini adalah hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Jaminan sosial tenaga kerja tersebut dapat diperoleh melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap wajib daftar peserta BPJS untuk pekerja oleh pengusaha. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa jaminan sosial merupakan hak bagi pekerja. Setiap pengusaha atau perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 10 orang wajib untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, pengusaha atau perusahaan akan mendapatkan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PT.PETROSIDA GRESIK DAN KOPERASI UNIT DESA KERAMBITAN Ni Kadek Dewi Maharini; Anak Agung Ketut Sukranata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.583 KB)

Abstract

Perjanjian antara PT.Petrosida Gresik dengan Koperasi Unit Desa Kerambitan merupakan perjanjian jual beli yang sebagaimana terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1457. Pihak pengecer resmi memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran harga pupuk yang telah disepakati. Sehingga masalah dalam perjanjian jual beli pupuk bersubsidi adalah belum sepenuhnya pihak pengecer resmi melaksanakan kewajibannya, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan pihak distributor memberikan negosiasi tenggang waktu untuk pelunasan pembayaran pupuk bersubsidi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan sifat penelitian deskriftif analisis,yang menggambarkan sesuai dengan kenyataan yang ada saat penelitian dilakukan. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk wanprestasi yang dilakukan yaitu telah lalai dalam waktu pembayaran pupuk dan upaya penyelesaian dalam permasalahan tersebut dengan cara menyelesaikan permasalah secara non litigasi (luar pengadilan). Kata Kunci : Perjanjian jual beli, wanprestasi, pupuk bersubsidi
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN JASA INVESTASI KONDOMINIUM HOTEL Cecilia Andriana Suwarno; I Gede Yusa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.123 KB)

Abstract

Judul penelitian ini adalah Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Jasa Investasi Kondominium Hotel. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaturan perjanjian jasa investasi kondominium hotel dan akibat hukum dari wanprestasi perjanjian jasa investasi kondominium hotel. Metode yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan peneliti norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini adalah pengaturan perjanjian jasa investasi kondominium hotel antara pihak pembeli dan penjual didasari oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, manakala terjadi wanprestasi perjanjian akan diatur sesuai dengan apa yang telah tertera dalam kontrak komersial yang dibuat oleh dua belah pihak, bila tidak diatur akibat hukum wanprestasi perjanjian ditinjau dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini manakala konsumen yang dirugikan.
JAMINAN FIDUSIA YANG DIJAMINKAN OLEH PENERIMA FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA Putu Genta Siwananda; Ayu Putu Laksmi Danyanthi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.121 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul “Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Jaminan Fidusia yang Dijaminkan Oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga”. Majunya sektor usaha di Indonesia tentu harus diimbangi dengan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tidak jarang perusahaan sering melakukan perjanjian utang-piutang, hal tersebut riskan dengan adanya sengketa antar pihak dalam perjanjian. Hal tersebut diatur melalui UU Jaminan Fidusia. Jaminan sebagaimana dimaksud mutlak diperlukan dalam suatu perjanjian utang-piutang untuk menimbulkan kepastian akan dibayarkannya uang yang telah dipinjamkan kreditur kepada debitur.”Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian”normatif dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemberi fidusia atas jaminan fidusia yang dijaminkan oleh penerima fidusia kepada pihak ketiga. Melalui UU Jaminan Fidusia telah diatur pula terkait mekanisme pendaftaran fidusia hingga tata cara untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut, dan jangka waktu atas jaminan fidusia mengikuti jangka waktu dari perjanjian pokoknya. UU Jaminan Fidusia melarang pemberi fidusia untuk menjaminkan kembali obyek yang telah dijaminkan, akan tetapi di dalam undang-undang tersebut tidak diatur dengan tertulis penerima fidusia dilarang atau tidak dilarang untuk menjaminkan kembali obyek yang berada padanya. Pada kesimpulannya penerima fidusia tidak serta merta bisa menjaminkan ulang benda fidusia dalam suatu perjanjian fidusia lainya dengan alasan bahwa benda yang menjadi objek jaminan tersebut masih menjadi milik debitur, meskipun kreditu mempunyai posisi sebagai penerima fidusia. Kata Kunci : Jaminan Hukum, Perlindungan Hukum, Fidusia
PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dewa Ayu Febryana Putra Nuryanti; Putu Gede Arya Sumertayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.195 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Hubungan Industrial. Adapun yang melatar belakangi tulisan ini untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi pemerintah dalam hubungan industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approach). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu peran dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial telah diatur didalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga fungsi pemerintah bersifat kumulatif.
KEDUDUKAN REKLAME DALAM JUAL BELI BARANG SECARA ONLINE Niluh Putu Yorika Dewi; I Ketut Suardita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.942 KB)

Abstract

Judul dari tulisan ini adalah Kedudukan Reklame Dalam Jual Beli Barang Secara Online. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui tata cara penyelesaian yang timbul dari ketidaksesuaian penawaran barang yang diterima oleh pembeli dari perjanjian jual beli online. Dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan adalah penelilitian hukum normatif, yang mana penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan tulisan yang meneliti peraturan perundang-undangan, literature dan makalah yang berkaitan dengan materi yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan penelitian ini yaitu Akibat Hukum Atas Ketidaksesuaian Dengan Barang Yang Diterima Oleh Pembeli Dalam Transaksi Online yaitu konsumen yang merasa di rugikan dapat menuntut pelaku usaha melakukan tindak wanprestasi karena mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang ia tawarkan dan perjanjikan dengan konsumen sebelumnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA KONTRAK Komang Dendi Tri Karinda; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.234 KB)

Abstract

Saat ini masalah ketenagakerjaan sangat beragam karena kenyataan bahwa hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak selalu berjalan dengan harmonis. Antara pengusaha dengan pekerja terdapat suatu hubungan kerja yang didasari oleh adanya perjanjian kerja. Masalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha secara sepihak merupakan masalah utama yang terjadi di Indonesia saat ini. Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja kontrak yang terjadi pada masa kontrak berlangsung oleh pengusaha terjadi karena alasan sepihak dari pengusaha yang sembarangan memutus kontrak sebelum berakhirnya masa kontrak. Karya ilmiah ini memiliki tujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Kontrak. Dalam karya ilmiah ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama. Kesimpulan analisa pekerja kontrak yang di PHK pada masa kontrak wajib diberikan hak-haknya selama bekerja sampai berakhirnya kontrak, dan pekerja kontrak dapat melakukan upaya hukum apabila hak-haknya tersebut tidak dipenuhi oleh pengusaha.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue