cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 8 (2019)" : 15 Documents clear
Akibat Hukum Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Permen Agraria Dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016 I Gede Yudi Arsawan; I Gede Yusa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.676 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p10

Abstract

Masyarakat dunia kerapkali berpergian dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan berbeda-beda, ada yang memiliki tujuan untuk sekadar berwisata dan ada juga yang bertujuan untuk bekerja. Ada yang berasal dari negara lain kemudian berpindah dan menetap di Indonesia untuk jangka waktu yang lama, sehubungan dengan itu mereka juga membutuhkan tempat tinggal sebagai tempat untuk beristirahat serta untuk melindungi diri pada saat di luar jam kerja. Mereka yang berasal dari negara lain disebut sebagai orang asing. Orang asing juga dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai, namun dalam Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 terdapat aturan yang menyebabkan terjadinya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dari pihak-pihak yang akan membuat kesepakatan berkaitan dengan pengalihan Hak Pakai. Dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai bagaimana pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 serta apa akibat hukum dengan adanya pembatasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 serta pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (KUHPer). Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 dapat menimbulkan terjadinya penyelundupan hukum karena para pihak yaitu penjual dan pembeli bisa mengambil cara mudah yang sifatnya sebagai penyamaran, seperti misalnya dengan memalsukan harga transaksi yang sebenarnya dengan yang tercantum dalam perjanjian atau hingga melakukan perbuatan nominee agar mempermudah proses transaksi yang membuat timbulnya penafsiran adanya iktikad tidak baik diantara para pihak. Kata Kunci : Orang Asing, Kebebasan Berkontrak, Perjanjian.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BATASAN KANDUNGAN TAR DAN NIKOTIN PADA PRODUK ROKOK Vernia Desfyana; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.281 KB)

Abstract

Kandungan tar dan nikotin pada rokok merupakan zat yang” sangat berbahaya dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat maupun konsumen yang mengkonsumsi produk rokok. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan “konsumen agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun,” pada Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini, tidak adanya pengaturan mengenai batasan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat masalah yang ditemukan, yaitu bagaimana pengaturan kandungan tar dan nikotin di Indonesia dan bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap “kandungan tar dan nikotin pada produk rokok.”Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui tentang pengaturan “kandungan tar dan nikotin pada produk rokok di Indonesia dan untuk mengetahui tentang upaya pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum.Penelitian ini menggunakan bahan sekunder”“yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan, dimana dalam penelitian ini terdapat kekosongan norma.” Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya peraturan“yang mengatur mengenai kandungan tar dan nikotin pada produk rokok” dan upaya pemerintah dalam melindungi konsumen secara preventif menegaskan kepada “pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Sedangkan secara represif mengkaji kandungan tar dan nikotin pada produk rokok bersama lembaga BPOM.”” Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen, Tar, Nikotin
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KABUPATEN BADUNG UTARA Ni Luh Gede Napriza Ayudhani Pendit; A.A Sri Indrawati; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.872 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p06

Abstract

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Badung Utara. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini bagaimakah bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil dan cara penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan buku-buku. [1] Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa adalah membayar ganti rugi, pengalihan resiko yaitu beralihnya kepada penyewa sejak terjadinya wanprestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, memenuhi isi daripada perjanjian tersebut jika masih dapat dilakukan, atau perjanjian terebut dapat dibatalkan disertai dengan ganti kerugian dan upaya penyelesaiannya adalah Litigasi dan Non Litigasi. Saran yang didapat berdasarkan penelitian ini adalah bagi pihak penyewa seharusnya lebih hati-hati dalam memakai mobil sewaannya sehingga tidak terjadi kerusakan sedangkan bagi bagi pihak yang menyewakan sebaiknya lebih teliti memberikan mobil sewaannya kepada pihak penyewa dan lebih teliti dalam membuat suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Sewa Menyewa, Wanprestasi.
KEKUATAN KARTU TANDA PENDAFTARAN PENDUDUKAN TANAH (KTPPT) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus: Putusan Peninjauan Kembali No. 94/PK/PDT/2007) Amelia Gea; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.257 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p11

Abstract

Pemilikan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum haruslah dibuktikan keberadaannya. Berbagai macam alat bukti dapat diajukan guna membuktikan hak tersebut. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) merupakan alat bukti yang diajukan oleh salah satu pihak untuk membuktikan hak nya di dalam perkara peninjauan kembali dalam putusan No. 94/PK/PDT/2007. Menurut peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa sertifikat merupakan alat bukti terkuat guna membuktikan adanya suatu hak. Untuk itu suatu alas hak atas tanah seperti KTPPT sebaiknya segera didaftarakan menurut undang-undang yang berlaku agar tidak menjadi konflik di kemudian hari. Metode penelitian normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini. Tujuan dibuatnya penulisan ini adalah untuk mengetahui keabsahan pembuktian dari KTPPT sebagai alat bukti yang diajukan atas kepemilikan ha katas tanah. Kata Kunci: Hukum, Pendaftaran, Tanah, Hak
PENYIARAN IKLAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG MENYESATKAN KONSUMEN I Wayan Suriantana; I Made Sarjana; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2206.522 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Penyiaran Iklan Melalui Media Elektronik Yang Menyesatkan Konsumen”. Isu hukum yang dikaji dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah pengaturan penyiaran iklan melalui media elektronik dan bagaimanakah tanggung jawab media elektronik terhadap konsumen akibat penyiaran iklan yang menyesatkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Sehubungan dengan isu hukum yang pertama bahwa pengaturan penyiaran iklan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Pen), Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Sedangkan isu hukum yang kedua bahwa tanggung jawab media elektronik terhadap konsumen dibagi menjadi dua bentuk yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab perbuatan. Tanggung jawab hukum yaitu didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer). Selain itu tercantum dalam Pasal 19 sampai 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UU Konsumen). Sedangkan tanggung jawab perbuatan diatur dalam Pasal 1367 KUHPer. Kata kunci : Penyiaran, Iklan, Elektronik, Menyesatkan.
TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI ASTRA BUANA DALAM ASURANSI MOBIL Ni Putu Mas Della Krista Winanda; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.534 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p07

Abstract

Karya tulis ini membahas mengenai Tanggung jawaban PT Asuransi Astra Buana dalam Asuransi Mobil. Tujuannya untuk mengetahui tanggung jawab PT Asuransi Astra Buana terhadap mobil yang mengalami kerusakan dan memahami pengaturan proses pembayaran klaim asuransi di PT Asuransi Astra Buana. Dilihat dari jenis penelitian normatif yang diteliti dalam perundang-undangan dan norma. Hasil dari penelitian ini yaitu PT Asuransi Astra Buana harus tanggung jawab kepada pihak tertanggung yang telah mengikuti asuransi mobil disebabkan sudah terikat dalam perjanjian yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, PT Asuransi Astra Buana wajib memberikan tanggung jawab kepada tertanggung apabila dalam pelaksanaan ganti rugi penanggung akan memperhitungkan dengan premi yang masih terhutang untuk masa asuransi yang masih berjalan atas kendaraan tersebut, tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada penaggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas kendaraan, tertanggung wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prosedur melalui tahap-tahap yang harus dilakukan pada saat pengisian formulir harus benar dan jujur karena jika melakukan kesalahan sedikit saja maka pengajuan klaim kemungkinan besar akan dibatalkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT Asuransi Astra Buana wajib memberikan pengganti rugian dalam polis. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penanggung, Asuransi
LEGALITAS PENYEBARLUASAN FILM BIOSKOP PADA SITUS FILM ONLINE TERKAIT HAK CIPTA Ida Ayu Putri Dita Helena; I Wayan Suardana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.973 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p12

Abstract

Penayangan film bioskop pada situs film online membutuhkan izin. Meskipun demikian, penyebaran film online di Indonesia cenderung dapat dilakukan oleh setiap subyek yang memiliki halaman di internet serta cenderung dilakukan dengan ilegal. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji legalitas dari penyebarluasan film yang telah ditayangkan di bioskop pada situs film online dan untuk mengidentifikasi sanksi hukum dari penyebarluasan film pada situs online tersebut. Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur terkait pengadaan film tersebut dalam bentuk apapun, sehingga legalitas tersebut diukur dari izin berupa lisensi yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diberikan oleh penciptanya dan sanksi hukum yang diberikan jika menyebarkan film melalui situs media online tanpa izin yaitu diatur pada Pasal 113 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kata Kunci: Situs Film Online, Hak Cipta, Film.
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA INDONESIA DALAM EKSEKUSI ASET DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI LUAR NEGERI I Dewa Agung Deandra Juniarta; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.263 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p03

Abstract

Berjalannya perkembangan dunia usaha, debitor memiliki aset baik di dalam negeri maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Debitor yang memiliki aset di luar wilayah Republik Indonesia menimbulkan suatu aspek internasional. Menjadi suatu permasalahan jika debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia dan memiliki sejumlah aset di luar negeri karena melibatkan kedaulatan negara. Permasalahan yang diangkat yakni bagaiamanakah pengaturan hukum kepailitan lintas batas negara di Indonesia dan apakah pengadilan niaga Indonesia dapat mengeksekusi aset debitor pailit yang berada di luar negeri. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui kewenangan pengadilan niaga Indonesia dalam eksekusi aset debitor pailit yang berada di luar negeri. Metode yang dipakai dalam penulisan karya ilimiah ini adalah metode penelitian normatif dengan meneliti bahan pustaka. Kesimpulannya yaitu pengaturan hukum kepailitan di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai kepailitan lintas batas negara dan pengadilan niaga Indonesia tidak dapat mengeksekusi aset debitor yang berada di luar negeri kecuali dengan diadakannya perjanjian bilateral. Kata Kunci : Kepailitan Lintas Batas Negara, Pengadilan Niaga Indonesia, Aset Debitor
PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN KONSUMEN BERKAITAN DENGAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK PADA JUAL BELI ONLINE Ni Putu Trisna Widyantari; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.66 KB)

Abstract

Belanja online kini menjadi salah satu trend di semua kalangan masyarakat. Mulai dari kalangan remaja hingga dewasa lebih tertarik membeli barang di situs belanja online karena dirasa lebih mudah, praktis dan menghemat waktu. Namun disamping kemudahan tersebut ternyata tidak jarang membawa permasalahan bagi konsumen. Salah satunya ialah barang atau produk yang mereka beli tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan. Hal ini sangat meresahkan masyarakat yang gemar berbelanja secara online. Mengenai fenomena tersebut penelitian ini memberikan bagaimana pelaksanaan ganti kerugian terhadap produk yang tidak sesuai dengan apa yang diminati konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen untuk menuntut haknya kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris dengan berpedoman pada pendekatan perundang – undangan dan pendekatan fakta. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaku usaha online dalam melakukan kegiatan bisnis online tidak bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya yang telah disebutkan pada Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta pelaksanaan ganti kerugian tidak terlaksanakan sesauai Pasal 19 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999. Sehingga konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang dapat ditempuh melalui Pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan kedua belah pihak. Kata kunci : Ganti rugi, pelaku usaha, jual beli online
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) ATAS KETERLAMBATAN BARANG DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PT TIKI JNE CABANG BURUAN GIANYAR) Ketut Braditya Pradnyana Putra; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.457 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p08

Abstract

Semakin canggihnya teknologi sangat mempengauhi pola hidup manusia. Seperti keberadaan perusahaan pengiriman barang mempermudah pekerjaan manusia. Namun dalam kenyataannya di masyarakat tidak selalu berjalan dengan lancar dalam pelayanan dari penyedia jasa pengiriman barang, yang salah satunya yaitu keterlambatan sampainya barang ke tempat tujuan yang tidak dengan sesuai yang dijanjikan oleh pihak perusahaan penyedia jasa pengiriman barang. Hal itu merupakan suatu wanprestasi karena perusahaan penyedia jasa pengiriman barang tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan kepada konsumen pengguna jasa. Penulisan ini mengangkat permasalahan mengenai tanggung jawab penyedia jasa pengiriman barang atas keterlambatan barang sampai di tempat tujuan dan upaya pencegahan terhadap keterlambatan layanan pengiriman barang PT TIKI JNE cabang buruan Gianyar atas keterlambatan sampainya barang ditempat tujuan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang artinya hasil penelitian didapat melalui wawancara atau penelitian yang secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat, Berdasarkan hasil yang didapat, maka perusahaan penyedia jasa pengiriman barang kalau terbukti melakukan wanpretasi maka harus memberikan ganti rugi terhadap konsumen sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.Upaya pencegahan terhadap keterlambatan layanan pengiriman barang PT TIKI JNE cabang buruan Gianyar dimuali dengan 4 proses pola oprasional yakni collecting, prosessing, transporting, delivery Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen, Keterlambatan.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue