cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8 No 6 (2020)" : 15 Documents clear
PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PERUSAHAAN MARGA JAYA UTAMA Gede Agus Pratama Dwita; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.121 KB)

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dan juga penulis mampu mengembangkan karakter di masyarakat. Tujuan khusus dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Marga Jaya Utama. sampai kepada Metode yang digunakan merupakan metode penelitian hukum empiris dengan” teknik wawancara yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa data yang bersumber dari pengamatan langsung di lapangan. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan, salah satu kebijakan perusahaan adalah untuk mengefesiensikan perusahaannya hingga perusahaan pun melakukan pembatasan pekerjaan kepada pekerja yang dapat merugikan atau meurunkan kinerja perusahaan sampai kepada hal yang sangat tidak di sukai yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perusahaan Marga Jaya Utama adalah perusahaan Ekspedisi yang bergerak di bidang pengiriman kendaraan bermotor yang berlamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.168 Denpasar dengan jumlah Pekerja 12 Pekerja Tetap dan 50 Pekerja Kontrak. Hasil akhir dari penelitian ini adalah pertama, salah satu pertimbangan perusahaan dalam melaksanakan PHK yaitu lamanya libur yang akan di ambil Pekerja tersebut dan dapat merugikan perusahaan secara administrasi maupun financial sedangkan kedua, ialah penyelesaian perselisihan PHK antara pekerja dengan perusahaan dilakukan dengan cara kekeluargaan dengan cara penyelesaian dengan Mediasi. The purpose of this paper is to fulfill and complete the requirements to obtain a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law of Udayana University and also the author is able to develop character in society. The specific purpose of this paper is to find out the implementation of Termination of Employment in the Main Marga Jaya Company. to the method used is an empirical legal research method with "interview techniques obtained directly from the first source in the form of data sourced from direct observations in the field. Termination of Employment is the termination of employment due to a matter that results in the termination of rights and obligations between workers / laborers and employers / employers, one of the company's policies is to make the company more efficient so that the company also restricts work to workers that can harm or reduce company performance to the very disliked thing, namely Termination of Employment (FLE). Marga Jaya Utama Company is an expedition company engaged in the delivery of motorized vehicles which is located on Jl. Gatot Subroto Barat No.168 Denpasar with the number of Workers 12 Permanent Workers and 50 Contract Workers. The final results of this study are first, one of the considerations of companies in implementing layoffs is the length of time the employee will take and can harm the company both administratively and financially while second, is the settlement of layoffs disputes between workers and companies is done by means of a family by way of settlement with Mediation.
TANGGUNG JAWAB BANK TERKAIT TERBUKANYA RAHASIA BANK MILIK NASABAH PENYIMPAN YANG TIDAK AKTIF Priskila Putrayasa; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.189 KB)

Abstract

Tujuan dilakukannya penulisan jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan rahasia bank terkait penyimpan dan simpanannya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan untuk mengetahui tanggung jawab bank terkait terbukanya rahasia bank milik nasabah penyimpan yang tidak aktif. Metode penelitian yang dipergunakan ialah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bank hanya berkewajiban menjaga rahasia bank milik nasabah penyimpan. Akibat hukum bagi pelanggaran rahasia bank yakni sanksi pidana, perdata dan administratif. Undang-Undang Perbankan Indonesia belum memberikan kepastian hukum terkait kedudukan nasabah penyimpan yang tidak aktif. Belum adanya peraturan terkait terikatnya suatu bank dalam menjaga rahasia bank jika nasabah sudah tidak menjadi nasabah di bank yang bersangkutan. Namun apabila nasabah penyimpan yang tidak aktif merasa dirugikan atas terbukanya rahasia bank, nasabah penyimpan yang tidak aktif yang bersangkutan dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. The purpose of writing this journal is to identify bank secrecy arrangements related to depositors and their deposits in Act Number 10 of 1998 about Amendment to Act Number 7 of 1992 concerning Banking and to find out the bank's responsibility related to disclosure of bank secrecy belonging to inactive deposit customer. The research method used is the normative juridicial method. The results of this study are that bank only required to keep bank secrecy owned by depositors. The legal consequences for violating bank secrecy are criminal, civil and administrative sanctions. The Indonesian Banking Act has not provided legal certainty regarding the position of inactive deposit customer. There are no regulations relating to the binding of a bank in maintaining bank secrecy if the customer is no longer as the customer at the bank concerned. However, if an inactive deposit customer feels disadvantaged over the disclosure bank secrecy, the inactive deposit customer concerned can claim compensation for acts against the law based on Article 1365 of the Civil Code.
KAJIAN FORCE MAJEURE TERKAIT PEMENUHAN PRESTASI PERJANJIAN KOMERSIAL PASCA PENETAPAN COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL Putu Bagus Tutuan Aris Kaya; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.112 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji klasifikasi force majeure dalam perjanjian komersial setelah ditetapkannya penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa situasi bencana nasional ini tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab para pihak dalam perjanjian komersial berdasarkan force majeure, dengan klasifikasi pembebasan dari biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari perjanjian tersebut, juga sebagai pelepasan para pihak dari pemenuhan prestasi yang dapat berdampak pada pembatalan perjanjian. Konsep force majeure dalam konteks bencana nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, termasuk dalam klasifikasi pelepasan tanggung jawab terbatas pada pembebasan biaya, kerugian, bunga, dan pelepasan pihak dari pemenuhan prestasi untuk sementara waktu, Force majeure bersifat relatif. This article aims to examine the classification of force majeure in commercial agreements after the stipulation of the spread of COVID-19 as a non-natural national disaster through Presidential Decree No. 12 in 2020. This study uses a normative legal research method by using statute and conceptual approaches. The results of the study show that this national disaster situation does not automatically remove the responsibilities of the parties in a commercial agreement based on force majeure, with the classification of exemption from costs, losses, and interest arising from the agreement, as well as the release of the parties from the fulfillment of achievements that could have an impact on the cancellation of the agreement. The concept of force majeure in the context of national disasters as regulated in Presidential Decree No. 12 of 2020, included in the classification of the release of limited liability on the release of costs, losses, interest, and disposal of parties from the fulfillment of the achievements, for the temporary time, it is relative force majeure.
PERDAGANGAN PRODUK PELANGSING TANPA IZIN EDAR SECARA ONLINE DALAM DIMENSI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Luh Gede Lia Muliasari; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.807 KB)

Abstract

Tujuan dari studi ini untuk dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk pelangsing impor tanpa memiliki izin edar yang dijual lewat online serta untuk mengetahui tanggung jawab dari pelaku usaha yang mendistribusikan barang dagangannya melalui media sosial berupa produk pelangsing impor tanpa izin edar. Studi ini menggunaknan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang gunakan sebagai bahan hokum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder yakni buku, literature, serta jurnal. Hasil dari dilakukannya studi ini yaitu bahwa pelindungan hukum terhadap konsumen ketika melakukan jual beli melalui online telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dijadikan payung hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik. Namun tidak sepenuhnya perlindungan hukum yang dilaksanakn dapat berjalan sesuai yang dijanjikan, maka itu dikarenakan masih banyak pelaku usaha dalam meperdagangkan produk pelangsing impor belum memiliki izin edar. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Pelangsing, Tanpa Izin, Transaksi Online
PENGATURAN BUNGA PINJAMAN DALAM LAYANAN TEKNOLOGI FINANSIAL JENIS PEER TO PEER LENDING Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.347 KB)

Abstract

The purpose of this article is to know and understand loan interest arrangements on Financial Technology services, the type of peer to peer lending (P2P lending) services and OJK's responsibility in regulating and overseeing the implementation of P2P lending services. The method used is normative legal research. The conclusions of this paper show that in P2P lending services it is inseparable from the imposition of interest on loans which is one of the requirements in electronic documents as determined by the parties. In its determination, loan interest is based on the agreement between the lender and the loan recipient based on the recipient of the approval on the basis of an agreement on the fairness and financial development on a national basis. Regulations imposed by the OJK as an institution that require regulation and supervision in the financial services sector are currently based on the OJK Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 about Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services have not provided a clarity regarding the regulation of loan interest on P2P lending services precisely in terms of loan interest limits. The efforts taken by OJK are in the form of preventive and repressive efforts towards the implementation of P2P lending services. OJK stipulates indirect regulations regarding the maximum amount of lending interest in P2P lending services through the AFPI code of ethics. Key Words: Financial Technology, Lending Interest Arrangement, P2P Lending, OJK
KEABSAHAN PEMBELIAN MOBIL BEKAS MELALUI MEDIA FACEBOOK KOMANG PANDE DANANJAYA TIRTA KUSUMA; I WAYAN NOVY PURWANTO
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.069 KB)

Abstract

Tema penelitian ini yaitu “Keabsahan Pembelian Mobil Bekas Melalui Media Facebook di Kabupaten Gianyar”. Permasalahn hukum yang diangkat adalah bagaimanakah akibat hukum jual beli mobilbekas yang tidak sesuai dengan iklan di media facebook. Jenis metode penelitan hukum yang dipakai adalah berjenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini memakai jenis pendekatan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Beberapa sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Data hukum primer bersumber pada kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian, data sekunder meliputi perundang-undangan dan pustaka dan media internet sedangkan data tersier diperoleh dari kamus-kamus hukum. Transaksi jual beli diawali dengan adanya kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak. Pihak penjual mengiklankan mobilbekas di media sosial yakni di media facebook. Begitu terjadi kesepakatan, maka antara penjual dan pembeli mengadakan pertemuan. Begitu pihak pembeli mengetahui mobilbekas yang ditawarkan oleh penjual tersebut ternyata tidak sesuai dengan iklan di media sosial. Dengan demikian, pihak pembeli menuntut kembali uang muka yang telah diberikan sebelumnya tetapi pihak penjual hanya mengembalikan setengahnya saja. Tentunya kerugian ini dialami oleh pihak pembeli karna uang muka yang didapatkan tidak penuh. Dengan demikian, pihak penjual telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mewajibkan adanya itikad baik dalam suatu kesepakatan. Kata Kunci: Jual beli, Perjanjian,.
PELAKSANAAN ASAS TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM PENGATURAN KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUMDA TIRTA AMERTHA BUANA Anak Agung Ngurah Putra Satria Kusuma; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.328 KB)

Abstract

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui tentang pelaksanaan asas tata kelola perusahaan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana terkait dengan Kinerja Perusahaan dan kendalanya. Studi ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris. Penulisan hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti melalui pengamatan di lapangan kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat didalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah. Hasil dari studi ini yaitu bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana telah menjalankan semua prinsip-prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran dengan cukup baik dari asas tata kelola perusahaan yang baik namun ditemukan masih adanya kendala yang dialami oleh perusahaan yaitu kendala dalam pendistribusian air yang tidak merata karena keadaan topografis wilayah Kabupaten Tabanan yang berbukit dan bergelombang dari gunung ke laut dari wilayah utara ke selatan sehingga menyebabkan pelayanan yang dialami masyarakat di dekat dengan pegunungan akan berbeda dengan masyarakat di dekat daerah pantai. Pada saat ini juga Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan perusahaan kepada masyarakat. Kata Kunci: Pelaksanaan, Asas Tata Kelola, Perusahaan.
TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TERKAIT KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Ni Nyoman Disna Triantini; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.403 KB)

Abstract

Pasal 3 angka 1 UU PT yang pada prinsipnya mengatur bahwa pemegang saham tidak bertanggungjwab secara mandiri akan dirinya sendiri terkait dengan perikatan yang dibuat atas nama PT beserta tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. PT dalam perjalanya tidak selalu mulus, namuan pasti ada halangan yang menimpa PT tersebut yang mengakibatkan PT bangkrut yang kemudian dipailitkan oleh krediturnya, namun apabila pailit tersebut diakibatkan oleh komisaris yang lalai atau komisaris yang berbuat kesalahan tentu pertanggungjawabanya akan berbeda. Permasalahan yang diangkat yaitu pertanggung jawaban dewan komisaris terkait kepailitan perseroan terbatas dan upaya hukum apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas. Metode penulisan ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Pertanggung jawaban dewan komisaris terkait kepailitan perseroan terbatas pada prinsipnya memiliki tanggungjawab yang terbatas, namun pertanggungjawaban terbatas itu dapat diabaikan apabila apabila PT mengalami pailit akibat kelalaian atau kesalahanya Komisaris melakukan tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi direksi dalam pelaksanaanya mengurus perusahaan serta apabila kekayaan perseroan tidak mampu diselesaikan atau mengalami kekurangan pembayaran kewajibannya akibat kepailitan tersebut, maka setiap dewan komisaris ikut dan turut bertanggungjawab dengan direksi untuk melunasi semua kewajiban tersebut. Upaya hukum apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas diatur pada UU Kepailitan yaitu dapat berupa perlawanan, dapat berupa kasasi yang diatur dari Pasal 11 sampai Pasal 13 UU Kepailitan dan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur Pasal 14 UU Kepailitan. Kata Kunci : Komisaris, Perseroan, Kepailitan, Tanggungjawab
HARMONISASI KEWENANGAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Siti Chadijah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.948 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni memberikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan gambaran atau respons yang jelas dari keragaman kebijakan pusat dan daerah dalam mengatasi Covid-19. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kasus Covid-19 merupakan pandemi sehingga dinyatakan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat extra ordinary, menimbulkan bahaya kesehatan lintas wilayah atau negara. Dengan demikian, hal tersebut telah memenuhi unsur kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga ketentuan yang diberlakukan yakni mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. The purpose of this study is to provide an evaluation of government policies that are expected to provide a clear picture or response of the diversity of central and regional policies in overcoming Covid-19. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study indicate that the Covid-19 case is a pandemic so it is stated that public health events are extra ordinary, causing health hazards across regions or countries. Thus, it has fulfilled the elements of public health emergencies so that the provisions that apply are referring to Law Number 6 Year 2018 on Health Quarantine.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK PALSU Agung Mira Diamanda; Anak Agung Gede Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.068 KB)

Abstract

The rise of cosmetic products in the market makes consumers interest in cosmetics every year. This opportunity is a great chance for the business actor who are not responsible for producing fake cosmetic products. This has caused unrest for consumers who feel their rights have been harmed. This papper aim to find out abot the legal protections for consumers who used fake cosmetic products and how businessmen responsibility for faked cosmetics products distributed to the public. The method of writing is used in this journal is normative juridical. The results showed that business actors producing fake cosmetic products have against the article number 4 of Consumer Protection Act and must be held responsible for their actions, the liability of business actors for fake cosmetic products can be carried out by way of compensation under the article number 19 of Consumer Protection Act. Keywords : Consumer Protection, Fake Cosmetic

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue