cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 10 (2022)" : 10 Documents clear
PERTIMBANGAN HUKUM PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) SAHAM PT FIRST INDO AMERICAN LEASING TBK Anita Tasya Maharani Cahyaning Buana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk untuk mengetahui pertimbangan hukum BEI melakukan force delisting terhadap PT FIAL Tbk dan upaya melindungi hak-hak shareholders PT FIAL Tbk pasca force delisting. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus digunakan dalam sebagai metode penelitian pada artikel ini. Hasil dari studi ini yaitu Pertimbangan BEI melakukan delisting terhadap PT FIAL Tbk secara hukum yaitu PT FIAL Tbk yaitu pertama tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pengumuman keterbukaan informasi sebagaimana permintaan OJK perihal progress PKPU PT FIAL Tbk; kedua OJK telah membekukan aktivitas PT FIAL Tbk karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 POJK Nomor 35 Tahun 2018; ketiga bahwa OJK telah mencabut izin usaha PT FIAL Tbk per tanggal 20 Oktober 2020; keempat keadaan PT FIAL Tbk telah memenuhi ketentuan III.3.1.1 Keputusan Direksi BEJ Nomor 308 Tahun 2004, maka BEI memutuskan untuk melakukan tindakan delisting PT FIAL Tbk dari BEI berlaku efektif sejak 5 Mei 2021. Terdapat dua upaya untuk melindungi hak-hak para pemegang saham PT FIAL Tbk pasca forced delisting merujuk pada Pasal 61 dan Pasal 62 UUPT yaitu para pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap PT FIAL Tbk jika terbukti mengalami kerugian akibat forced delisting dan sekaligus dapat mengajukan permintaan tertulis kepada PT FIAL Tbk agar melakukan buyback saham-saham yang telah dibeli berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Penghapusan, Pencatatan, Pertimbangan, Perlindungan, Saham ABSTRACT The purpose of this study is to find out the IDX's legal considerations for force delisting PT FIAL Tbk and efforts to protect the rights of PT FIAL Tbk shareholders after force delisting. Normative legal research using statutory regulation approach and case approach are used as research methods in this article. The results of this study are the IDX's consideration of legally delisting PT FIAL Tbk, the first not fulfilling obligation to make information disclosure announcements as requested by the OJK regarding the progress of PT FIAL Tbk's PKPU; both OJK frozen PT FIAL Tbk's activities for not complying with the provisions of Article 83 of POJK Number 35 of 2018; thirdly OJK revoked PT FIAL Tbk's business license as of 20 October 2020; the four conditions of PT FIAL Tbk have complied with the provisions III.3.1.1 Decision of the JSX Board of Directors Number 308 of 2004, the IDX decided to delist PT FIAL Tbk from the IDX effective May 5, 2021. There are two efforts to protect the rights of the shareholders of PT FIAL Tbk after the forced delisting refer to Article 61 and Article 62 UUPT, namely the shareholders have the right to file lawsuit against PT FIAL Tbk if it is proven that they have suffered losses due to the forced delisting and at the same time can submit a written request to PT FIAL Tbk to conduct a share buyback -shares that have been purchased under the applicable conditions. Key Words: Deletion, Registration, Consideration, Protection, Shares
UPAYA PENERAPAN PEMERINTAHAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA I Made Dwi Putra Sanjaya; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian bertujuan menginformasikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempergunakan kewenanngannya yang sudah diatur pada perundang-undangan apakah selaras atau tidak dengan ketentuan. Beberapa fungsi hukum administrasi negara yakni sebagai fungsi instrumental, normative, serta jaminan hukum, dimana seluruhnya adalah separuh dari implementasi demi terwujudnya pemerintah yang baik, selaras dengan prinsip sebuah negara hukum. Penelitian berfokus terhadap fungsi hukum administrasi negara demi mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang baik serta usaha hukum administrasi negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Penelitian mempergunakan metode hukum penelitian empiris serta teknik pengolahan data kualitatif dengan metode penulisan mencakup sumber bahan hukum, pendekatan permasalahan, serta analisis bahan hukum untuk mendapatkan data yang terkonseptual. Hasil yang tersaji pada tulisan ini yakni bagaimana pemerintah yang baik berkaitan dengan hukum administrasi negara. Kata Kunci : Penyelenggaraan Pemerintahan , Hukum Administrasi Negara, Pemerintahan Yang Baik. ABSTRACT The research aims to inform and analyze how the implementation of public services carried out by the government to use its authority which has been regulated in the legislation is in line with the provisions or not. Some of the functions of state administrative law, namely as an instrumental, normative, and legal guarantee function, awhere all are half of the implementation for the realization of good government, in accordance with the principle of a rule law. . The research focuses on the function of state administrative law in order to realize the implementation of good government and state administrative law efforts for the realization of good governance. The research uses empirical legal research methods and qualitative data processing techniques with writing methods including sources of legal materials, problem approaches, and analysis of legal materials to obtain conceptual data. The results presented in this paper are how good government relates to state administrative law. Keywords: Governance Addminisstration, Good Governance, State Administrative Law
TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA I Gusti Ayu Widya Chandra Udiyani; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui tanggung jawab dari hukum pertanahan itu sendiri dan peran dari Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi Konflik Agraria di indonesia dan juga agar mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dimana dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, buku-buku atau karya ilmiah serta kamus-kamus yang menerangkan mengenai permasalahan tersebut. Hasil studi dari penelitian ini yakni Sengketa perdata yang dimana sengketa mengenai hak dan merupakan kewenangan peradilan umum dalam penyelesaiannya. Faktor-faktor yang menghambat dalam menanganggulangi konflik agraria yang dimana agar mengetahui sejauh mana efektifitas hukum pertanahan dalam menanggulangi hal tersebut. Di Indonesia sendiri disetiap daerahnya tidak luput dengan adanya konflik agraria salah satunya di daerah Kalimatan Timur Kota Balikpapan. Niluh Eka Padma Widya selaku anggota Badan Pertanahan Nasional mengemukakan bahwa faktor penghambat dalam menanggulangi penyelesaian sengketa ini yakni tidak bukan ditimbulkan juga oleh masyarakat yang masih tabu akan peran Badan Pertanahan Nasional itu sendiri dalam menyelesaikan persoalan permasalahan tanah mereka. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Sengketa Tanah, Badan Pertanahan Nasional ABSTRACT The purpose of this study is to find out the responsibilities of the land law itself and the role of the National Land Agency in tackling Agrarian Conflicts in Indonesia and also to find out what factors are obstacles in the process of resolving Agrarian Disputes in Indonesia. The research method used in this study uses a normative legal research method which is carried out with an approach to legislation, books or scientific works and dictionaries that explain the problem. The results of the study from this research are civil disputes where disputes regarding rights and are the authority of the general court in their resolution. The inhibiting factors in dealing with agrarian conflicts are to know the extent of the effectiveness of land law in overcoming this. In Indonesia itself, each region is not spared by agrarian conflicts, one of which is in the area of ????East Kalimantan, the city of Balikpapan. Niluh Eka Padma Widya as a member of the National Land Agency stated that the inhibiting factor in tackling this dispute resolution was not caused by the people who were still taboo about the role of the National Land Agency itself in solving their land problems. Key Words: Liability, Land Dispute, National Land Agency
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN PENITIPAN HEWAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI Kadek Audrindra Paramitha Tanaya; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha rumah penitipan hewan terhadap pemilik hewan selaku konsumen dan juga terkait dengan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha rumah penitipan hewan yang dalam hal pelayanannya mengakibatkan suatu kerugian bagi pihak pemilik hewan selaku konsumen dan juga hewan peliharaan yang dititipkan. Penelitian ini dibuat menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dalam pembuatannya menggunakan pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan secara fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa penitipan hewan yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa penitipan hewan yaitu kemungkinan kesalahan pengelola rumah penitipan hewan, keadaan memaksa (overmacht) dan force majeure. Selain itu, pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian penitipan hewan batal demi hukum sehingga sesuai pasal 19 ayat (1) UUPK, apabila pelaku usaha wanprestasi maka dirinya wajib bertanggungjawab dengan memberi penggantian kerugian kepada pemilik hewan selaku konsumen. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Klausula Eksonerasi, Kerugian ABSTRACT This study aims to determine the forms of default by animal care home business actors against animal owners as consumers and also related to the responsibility given by animal care home business actors which in terms of their services result in a loss for the animal owner as a consumer and also the animal. entrusted pets. This research was made using a normative legal research method which in its manufacture uses a statutory approach and a factual approach. The results of the study indicate that the forms of default committed by animal care service business actors that cause harm to animal care service users are the possibility of errors in the management of the animal care home, forced circumstances (overmacht) and force majeure. In addition, the inclusion of an exoneration clause in the animal care agreement is null and void so that in accordance with Article 19 paragraph (1) of the UUPK, if a business actor defaults, he is obliged to be responsible for providing compensation to the animal owner as a consumer. Key Words: Liability, Expensation Clause, Losses
HARMONISASI PERATURAN GUBENUR BALI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 Bernika Gretsly Fadila; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pengelolaan sampah berbasis sumber di Bali dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan komparatif. Tulisan ini menghasilkan bahwa Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 belum memuat materi muatan rancangan perda tentang pengelolaan sampah secara komprehensif dan jika dibandingkan dengan perintah tegas pada UU No. 18 Tahun 2008 belum selaras. Pergub Bali No.47 Tahun 2019 sebagai peraturan daerah sejatinya harus selaras dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 sesuai dengan asas hirarki dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Harmonisasi, Peraturan Perundang-Undangan, Pengelolaan Sampah. ABSTRACT This study aims to determine the source-based waste management regulations in Bali and their compliance with Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The method used is normative legal research with a statutory and comparative approach. This paper results that the Governor of Bali Regulation No. 47 of 2019 has not yet contained the material for the draft regional regulation on waste management comprehensively and when compared with the firm orders in Law no. 18 of 2008 has not been aligned. Bali Governor Regulation No. 47 of 2019 as a regional regulation should be in line with Law No. 18 of 2008 under the principle of hierarchy in Law no. 12 of 2011 concerning the formation of laws and regulations Key Words: Harmonization, Legislation, Waste Management.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT Kadek Dwijayanti; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dan menganalisa bahwa ketidakmampuan debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi dalam memenuhi kewajibannya pada perjanjian kredit dengan Bank mengakibatkan wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi berkaitan dengan perjanjian kredit. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil studi dari jurnal ini menunjukan bahwa ketidakmampuan debitur yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam melaksanakan kewajibannya pada perjanjian kredit kemudian dianggap sebagai suatu tindakan wanprestasi, dan pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja yang mengalami PHK yang tercantum pada UU Ketenagakerjaan, PP Nomor 35 Tahun 2021 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020, serta SE Nomor M/3/HK.04/III/2020. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Debitur ABSTRACT The purpose of writing this article is so that readers can find out and analyze that the inability of debtors who experience Termination of Employment (PHK) due to the pandemic in fulfilling their obligations in credit agreements with the Bank results in default and forms of legal protection for debtors who experience Termination of Employment (PHK) due to the pandemic. with a credit agreement. In writing this journal, the author uses normative legal research methods. The results of the study from this journal show that the inability of debtors who lost their jobs during the pandemic due to termination of employment (PHK) in carrying out their obligations in the credit agreement is then considered an act of default, and the government seeks to provide legal protection for workers who have been laid off listed. in the Manpower Law, PP Number 35 of 2021 and Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020, and SE Number M/3/HK.04/III/2020. Keywords: Covid-19 Pandemic, Legal Protection, Termination of Employment, Debtor
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA TERHADAP KORUPTOR DENGAN VONIS PIDANA MATI Ni Wayan Riska Anggreni; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari studi adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum yang ada bagi koruptor dengan tuntutan dan vonis pidana mati di Indoneisa dan juga demi mengetahui tentang bagaimanakah Penegakan Hukum yang ada terhadap koruptor dengan vonis pidana mati di Indonesia Penelitian ini ditulis dengan penggunaan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil dari studi menampilkan bahwa Pengaturan hukum atau Dasar hukum yang membuat pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia yakni “Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemeberantasan tindak pidana korupsi” jo “Undang-Undang Nomor 20 tanun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemeberantasan tindak pidana korupsi”, dimana Pidana mati pada Undang-Undang tersebut diatur pada pasal 2 ayat 2. Namun Penengakan hukum terhadap pidana mati Bagi Koruptor di Indonesia belum mendapat sinkronisasi yang jelas dengan Pengaturan hukumnya yang tertera dalam “pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001” tersebut. Dimana penegakan hukumnya dan pengaturannya baik dari vonis dan tuntutan yang dilakukan hakim ataupun jaksa masih belum berjalan selaras. Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pidana mati ABSTRACT The purpose of this study is to find out the legal arrangements for corruptors with prosecution and death penalty sentences in Indonesia and also to find out how law enforcement against corruptors with prosecutions and death penalty sentences in Indonesia. (statute approach) and conceptual approach. The results of the study show that the legal arrangement or legal basis that regulates the crime of corruption in Indonesia is Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of criminal acts of corruption in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication. Criminal acts of corruption, where the death penalty in the law is regulated in article 2 paragraph 2. However, law enforcement against the death penalty for corruptors in Indonesia has not received a clear synchronization with the legal arrangements stated in article 2 paragraph 2 of Law Number 20 of 2001. Where the law enforcement and its regulation, both from verdicts and demands made by judges or prosecutors, are still not in harmony. Keyword: Law Regulation, Law Enforcement, Corruption, Death Penalty
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG MASIH MEMILIKI DANA DI DALAM BANK YANG MENGALAMI LIKUIDASI I Putu Eka Putrawan; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan sebuah bank dapat mengalami likuidasi, serta mengetahui kepastian hukum apa saja yang deberikan kepada nasabah penyimpana dana jika bank tersebut dinyatakan likuidasi. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998 j.o Undang – undang No 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Bank ialah merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat atau funding dan juga sebagai penyalur dana bagi masyarakat atau lending. Adapun beberapa faktor yang memnyebabkan bank dilikuidasi, utang perusahaan berada di posisi extreme leverage, banyak utang yang sudah jatuh tempo, melakukan strategi yang salah, dan menggunakan sistem gali lubang tutup lubang. Kepastian hukum bagi nasabah bank yang mengalami likuidasi Pasal 1 Perpu Nomor 3 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Kata Kunci: Likuidasi, Kepastian Hukum, Nasabah ABSTRACT The purpose of this study is to find out what factors cause a bank to go into liquidation, and to find out what legal certainty is given to customers who deposit funds if the bank is declared liquidated. As for in this study using a normative juridical approach. Based on Law No. 10 of 1998 j.o. Law No. 7 of 1992, what is meant by Bank is a business entity that collects funds from the public or funding as well as channeling funds for the community or lending. There are several factors that caused the bank to be liquidated, the company's debt was in a position of extreme leverage, a lot of debt was past due, carried out the wrong strategy, and used a hole-to-mouth system. Legal certainty for bank customers undergoing liquidation Article 1 Perpu Number 3 of 2008, Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation, Government Regulation Number 66 of 2008 concerning the Amount of Deposits Guaranteed by the Deposit Insurance Corporation. Keywords: Liquidation, Legal Certainty, Customers
INDIKASI TRUST PT GOTO GOJEK - TOKOPEDIA DITINJAU DARI UU NOMOR 5 TAHUN 1999 Langga Populinanda; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulis meneliti hal ini bertujuan untuk memahami kaitan antara pendirian perusahaan holding dan penguasaan pasar atau yang biasa disebut dengan Trust dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun jurnal ini mengambil studi kasus pembentukan PT GoTo Gojek-Tokopedia sebagai penggabungan lini usaha dari Gojek dan Tokopedia dengan membentuk suatu perusahaan induk. Studi ini diadakan dengan melakukan pendekatan studi literatur dengan metode normatif dengan membandingkan undang – undang dengan berita. Studi ini menunjukkan hasil bahwasannya GoTo sebagai Holding Company yang dibentuk oleh Gojek dan Tokopedia tidak memenuhi unsur – unsur trust sebagaimana yang dikira. Dalam aspek bisnis, pembentukan holding sangat diperlukan untuk membuat kebertahanan di tengah gempuran pesaing dan menaikkan valuasi dari entitas usaha. Kata Kunci: Holding, Trust, Bisnis, Gojek, Tokopedia ABSTRACT The writer carries out the research to explore the correlation between the establishment of holdings and market control that commonly referred to Trust in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This journal takes a case study of the formation of PT. GoTo Gojek-Tokopedia as the merging of the business lines from Gojek and Tokopedia by forming a holding company. This research uses the literature study approach and the normative method by comparing the law with the news. The results of this study show that GoTo as a holding company formed by Gojek and Tokopedia did not fulffil the elements of trust as expected. In the business aspect, the formation of a holding is very necessary to survive in the middle of the competitor tactics in addition to increasing the valuation of business entities. Key Words: Holding, Trust, Business, Gojek, Tokopedia
INSTRUMEN PENDAMPINGAN HUKUM TERDAHAP SAKSI PADA TAHAP PENYIDIKAN: AFIRMASI PRINSIP DUE PROCESS MODEL Kevin Yobelyno Budiono; I Gede Artha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kajian ini memiliki tujuan untuk meneliti urgensi instrumen pendampingan hukum terhadap saksi sebagai calon tersangka pada tahap penyidikan. Fokus dari tujuan studi ini ialah untuk menggali pengetahuan atas sejauh mana instrumen hukum di Indonesia dapat mengakomodir kepastian hukum dalam hal pendampingan saksi pada tahap penyidikan berkenaan dengan due process model. Kemudian juga untuk mengetahui kondisi penegakan hukum atas konsekuensi ketika instrumen pendampingan hukum tidak diberikan kepada saksi pada tahap penyidikan dari perspektif HAM. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa ketentuan yang tegas dan terang mengatur tentang hak seorang saksi (calon tersangka) untuk mendapatkan pendampingan hukum pada pemeriksaan tahap penyidikan tidak termuat dalam KUHAP, padahal telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a PerKapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia. Dari perspektif hak asasi manusia, kekosongan norma terkait hal tersebut menyebabkan konsekuensi dalam proses penegakan hukum akan rawan terjadi penyelewengan prosedur penyidik kepada subjek yang “awam” hukum dalam pemeriksaan tahap penyidikan. Pada dasarnya pendampingan hukum terhadap saksi pada proses pemeriksaan tahap penyidikan relevan dilakukan, sebab hal tersebut sejalan dengan komitmen negara Indonesia dalam UUD 1945 untuk berupaya melakukan perlindungan dan penegakan HAM secara kompleks. Kata Kunci: Pendampingan Hukum, Due Process Model, Calon Tersangka, ABSTRACT This study aims to examine the urgency of legal assistance instruments for witnesses as potential suspects at the investigation stage. The focus of this study is to determine the extent to which legal instruments in Indonesia can accommodate legal certainty in terms of assisting witnesses at the investigation stage regarding the due process model. Then also to find out the condition of law enforcement on the consequences when legal assistance instruments are not given to witnesses at the investigation stage from a human rights perspective. This study uses a normative legal research method with the approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study show that strict and clear provisions governing the right of a witness (prospective suspect) to obtain legal assistance at the examination stage of the investigation are not contained in the Criminal Procedure Code, even though it has been regulated in Article 27 paragraph (1) letter a of the National Police Chief Regulation Number 8 of 2009 concerning Implementation of Human Rights Principles and Standards. From the perspective of human rights, the void of norms related to this causes the consequences in the law enforcement process to be prone to deviations from the investigator's procedure for subjects who are "lay" in the investigation stage. Basically, legal assistance to witnesses during the examination process at the relevant investigation stage is carried out, because this is in line with the commitment of the Indonesian state in the 1945 Constitution to strive to protect and enforce human rights in a complex manner. Keywords: Legal Assistance, Due Process Model, Prospective Suspects

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue