cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 5 (2021)" : 7 Documents clear
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Ketut Putri Andayani; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa adalah tempat yang sangat memiliki potensi bagi suatu negara khususnya dibidang ekonomi. Berbagai potensi yang dimiliki desa dapat dikembangkan,diluar hal tersebut banyaknya SDA yang dipunyai. Merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ialah suatu institusi yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi. BUMDES memiliki peran memberikan pelayanan untuk warga desa memiliki peranan penting untuk mensejahterakan masyarakat desa. Salah satu syarat agar terciptanya kesuksesan berjalannya BUMDES secara ideal terdapat pada sistem kelola BUMDES yang profesional berdasarkan aturan yang ada, sehingga nantinya bisa menjadi bagian dari daya peningkatan pendapatan masyarakat desa dalam bidang ekonomi lokal dan nasiona. Penelitian ini bertujuan mengetahui tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa dibidang ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut dengan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa dibidang ekonomi telah berhasil. Hal tersebut diperkuat karena BUMDES sendiri merupakan salah satu aktor pergerakan ekonomi di pedesaan, institusi daya yang dapat meningkatkan PADes, serta sebagai wadah untuk menstimulus pergerakan kemakmuran yang sebesar besarnya untuk warga desa. Diharapkan Badan Usaha Milik Desa hadir agar desa bisa menjadikan warganya makmur,sejahtera dan mandiri. Kata Kunci: pembentukan, pengelolaan, peningkatan pendapatan, BUMDES ABSTRACT The village is one of the potential places for a country's economy. In the village there is a lot of potential that can be developed, besides that there are many natural resources available in it. Referring to UU No 6 Tahun 2014 concerning Villages, it is deduce that BUMDES is an institutional engaged in the social and economic fields. BUMDES as a service provider for rural communities has an significant character for the prosperity of village communities. One of the requirements for the creation of a successful BUMDES operation is ideally found in professional management of BUMDES based on existing laws and regulations, so that it can become part of the effort to increase village community income in the local and national economy. This studies aims to know the process of establishing, managing BUMDES to increase the income of rural communities in the economic sector. This research uses normative legal research system or what is often called the library research system. Based on the research outcome, it can be significant that the procedures for establishing and managing BUMDES to increase the income of rural communities in the economic sector have been successful. This is strengthened because BUMDES is one of the motors driving the village economy, as a business institution that generates Village Original Income (PADes), as well as a means to speed up the repair of the prosperity of rustic communities. With the presence of this BUMDes, it is look forward that the rural will become more independent and the community will be more prosperous. Keywords: formation, management, income increase, BUMDES
Efektivitas Pembinaan Narapidana yang Dijatuhi Hukuman Pidana Singkat (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem) I Gusti Agung Ayu Dwi Rara Ningrat; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana penjara 3 bulan sampai dengan 1 tahun (Narapidana golongan B.IIA) dan kendala apa saja yang dihadapi selama proses pembinaan pada diri Narapidana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Sumber data adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner dengan responden, dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, perundang-undangan dan berbagai dokumen tentang pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembinaan bagi Narapidana golongan B.IIA yang menjalani pidana penjara singkat dibagi menjadi pembinaan kemandirian dan keterampilan. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan agama dan rohani, sementara pembinaan kemandirian meliputi pelatihan kerajinan tangan, bengkel las, dan reparasi alat-alat elektronika. Pidana penjara singkat yang dijalani Narapidana golongan BIIA tidak menimbulkan kendala terhadap diri Narapidana itu sendiri, walaupun dengan waktu yang singkat namun pembinaan dirasa memberi banyak manfaat ssehingga ketika keluar dari LAPAS Narapidana dapat hidup mandiri dengan skill yang diperoleh. Namun, yang menjadi hambatan adalah terbatasnya waktu pembinaan dikarenakan kebijakan Covid-19. Kata kunci : Narapidana, Pembinaan, Pidana Singkat ABSTRACT This study aims at determining the implementation of inmates development for those sentenced for three months to one year (prisoners of class B.IIA) of imprisonment and knowing the obstacles faced during the development period. It is a qualitative descriptive study with an empirical legal approach. The study was carried out in the Class IIB Karangasem Penitentiary. The sources of the data were primary and secondary data. The primary data were obtained from interviews and questionnaires with respondents, while secondary data obtained from books, literature, legislation and various documents on the correctional matter. The results showed that the implementation of inmates development program for prisoners of class B.IIA underwent a short imprisonment period divided into independence and skill development coaching. The skill development coaching included religious and spiritual development, while the independence development included handicraft, welding, and electronic appliances reparation training. The short imprisonment period did not impact the prisoners of class B.II A negatively. The short period of development benefited the prisoners to live independently after leaving the Penitentiary with the skills they acquired. The obstacle faced was the limited development time due to the Covid-19 policy. Keywords : Prisoner, Development, Short Imprisonment
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Kerta Yasa Mandiri Kadek Agung Krisdian Mahendra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakter debitur, kemampuan manajerial debitur, jaminan debitur, suku bunga, dan modal debitur terhadap kredit macet di KSP Kerta Yasa Mandiri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Seluruh nasabah kredit pribadi non konsumer hingga 200 di KSP Kerta Yasa Mandiri dalam penelitian ini menjadi populasi penelitian. Teknik probabilitas sampling digunakan untuk mendapatkan sampel dari populasi sebanyak 133 sampel. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumen. Teknik analisis berupa teknik analisis regresi logistik. Simpulan penelitian yaitu karakteristik variabel debitur berpengaruh negatif terhadap kredit macet, sedangkan variabel kemampuan pengelolaan debitur, jaminan debitur, suku bunga dan modal debitur tidak memiliki pengaruh pada kredit macet. Kata kunci: faktor-faktor, kredit macet, debitur ABSTRACT The study aims to test the influence of debtor character, debtor managerial ability, debtor guarantee, interest rate, and debtor capital on bad credit in KSP Kerta Yasa Mandiri. This research is a descriptive empirical legal research type. All non-consumer personal credit customers up to 200 in KSP Kerta Yasa Mandiri in this study became the research population. Sampling probability techniques were used to obtain samples from a population of 133 samples. The data was collected using questionnaires, interviews and documents. Analysis techniques in the form of logistics regression analysis techniques. The conclusion of the study is that the characteristics of the debtor variable negatively affect bad loans, while the variable ability of debtor management, debtor guarantee, interest rate and debtor's capital have no influence on bad credit. Keywords: factors, bad credit, debtors
Perlindungan Hukum Terkait Pelanggaran Atas Hak Cipta Terhadap Karya Arsitektur Lanskap Putu Sonia Putri Iswara Naghi; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) hingga mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran atas Hak Cipta terhadap karya arsitektur lanskap. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka yang di dapat dari data primer dan data sekunder. Hasil studi menunjukan bahwa arsitek mendapatkan perlidungan yang karyanya tidak boleh digunakan tanpa izin dari pencipta. Arsitek yang mengalami kerugian hak ekonomi akibat pelanggaran hak cipta berhak mendapatkan ganti rugi (diatur dalam Pasal 96 UUHC 2014), dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga (diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UUHC). Salah satu faktor utama sulit dilakukannya penegakan pelanggaran Hak Cipta karya arsitektur lanskap yaitu kurangnya sosialisasi tentang betapa pentingnya mendaftarkan ciptaan bagi arsitek. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan kalangan arsitek, bisa dengan cara mensosialisasikan informasi tentang ruang lingkup serta hal lainnya menyangkut materi dari UUHC. Kata Kunci: Karya Arsitektur Lanskap, Hak Cipta, Perlindungan Hukum ABSTRACT The purpose of this paper is to analyze legal protection based on Law Number 28 of 2014 (UUHC) and to determine the efforts that can be taken to prevent copyright infringement of landscape architectural works. Writing this article uses normative juridical research methods, the authors collect and analyze library materials obtained from primary data and secondary data. The results of the study show that architects get protection that their work cannot be used without the author's permission. Architects who experience loss of economic rights due to copyright infringement are entitled to compensation (regulated in Article 96 UUHC), by filed a civil suit to the “Commercial Court” (Article 100 first paragraph of UUHC). One of the main factors in the difficulty of enforcing copyright infringement of landscape architecture works is the lack of socialization about the importance of registering creations for architects. To increase the legal awareness of the public and architects, it can be done by disseminating information about the scope and other matters concerning the material from the UUHC. Keywords: Landscape Architecture Work, Copyright, Legal Protection
Studi Kasus Putusan Nomor 245/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dps Tentang Pembunuhan Oleh Anak Ni Putu Ayu Wahyu Wijayanti; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan jurnal ini dibuat adalah untuk membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan maksud dan tujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kepastian hukum bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pembuatan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian tersebut dilakukan dengan menelusuri dan meneliti bahan pustaka, serta dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bilamana seorang anak dapat dijadikan sebagai terdakwa dalam peradilan anak dan bagaimana pertanggungjawaban seorang anak bilamana sebagai pelaku dalam sebuah tindak pidana pembunuhan. Kata Kunci : Anak, Pembunuhan, Pidana ABSTRACT The purpose of this journal was to discuss how criminal liability for a child who commits a crime of murder with the intention and purpose to examine more about legal certainty for a child facing the law. In the creation of this journal using normative legal research methods, where the research is carried out by tracing and researching library materials, and by using a statutory and comparative approach. The results of this study showed when a child can be used as a defendant in the juvenile court and how accountability of a child when as a perpetrator in a crime of murder. Keywords: Child, Murder, Criminal
Pengaturan Hak Cipta Fotografi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional (Studi Kasus Selfie yang Dilakukan Hewan) Ida Bagus Ngurah Wirabuwana; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemegang hak cipta terkait karya fotografi selfie yang dilakukan oleh hewan dalam perspektif hukum Intersional dan Nasional serta mengetahui sanksi hukum penggunaan karya fotografi tanpa izin pemegang hak cipta. Hasil penelitian ini yaitu Pengaturan Hak Cipta yang di terapkan di Indonesia dengan di Amerika Serikat mengatur hal yang berbeda antara lain mengenai obyek yang di lindungi, hak eksklusif, serta jangka waktu perlindungan hak cipta. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Sanksi hukum “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didapatkan terhadap pelanggaran karya cipta fotografi yang diambil tanpa izin di media sosial hanya dapat dipidana apabila pemegang hak karya cipta melaporkan tindakan orang yang menyebarkan karya ciptanya di media sosial kepada pihak berwajib” yang diatur dalam Pasal 113. Kata Kunci: Pengaturan, Hak Cipta, Fotografi ABSTRACT The purpose of this research is to know the regulation regarding copyright holders related to selfie photography works carried out by animals in the perspective of Intersional and National law and to find out the legal sanctions for the use of photographic works without the permission of the copyright holders. The result of this research is that the Copyright Arrangement which is applied in Indonesia and in the United States regulates different matters, among others, regarding protected objects, exclusive rights, and the period of copyright protection. Copyright applies to various types of works of art or works of copyright or creation. Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely the creator as the owner of the copyright, the party who receives the right legally from the creator, or other parties who receive further rights from the party legally accepting the right. Legal sanctions "Law Number 28 of 2014 concerning Copyright obtained against infringement of photographic copyrighted works that are taken without permission on social media can only be punished if the copyright owner reports the actions of the person who spreads his work on social media to the authorities" which regulated in Article 113. Keywords : Regulation, Copyright, photographic
Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I di Indonesia Putu Mutiara Kartika Wedha; Diah Ratnasari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memahami pengaturan pemidanaan anak sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I di Indonesia dan untuk memahami kebijakan pemidanaan anak sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan pemidanaan terkait anak sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I di Indonesia diatur melalui Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dengan ancaman pidana paling banyak yaitu 4 tahun karena hanya diperuntukan untuk penelitian ilmu pengetahuan saja, dan bukan untuk dikonsumsi maupun bahan baku obat. Apabila pelakunya adalah anak, maka akan merujuk pada Pasal 81 UU SPPA yaitu hukuman maksimalnya akan dipotong ½ (setengah) dari hukuman orang dewasa. Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Narkotika yang mengatur, apabila dapat dibuktikan yang bersangkutan sebagai korban dan/atau sudah melapor dirinya sendiri kepada pihak yang berwajib maka penyalahguna tersebut dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3). Kebijakan pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I selain dipotong ½ dari hukuman orang dewasa, anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I juga dapat dilakukan Diversi, karena ancaman hukuman seorang penyalahguna Narkotika Golongan I maksimal adalah 4 tahun penjara. Kata Kunci: Anak, Diversi, Narkotika ABSTRACT The purpose of writing this journal is to understand the criminal arrangements related to children as Narcotics Category I abusers in Indonesia and to understand the policy of criminalizing children as Category I Narcotics abusers in Indonesia. The research method used is normative legal research method. The results of the study show that the criminal provisions related to children as Narcotics abusers Class I in Indonesia are regulated through Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law with the maximum penalty of 4 years because Category I is a type of Narcotics which is only intended for scientific research, and not for consumption and medicinal raw materials. If the perpetrator is a child, it will refer to Article 81 of the SPPA Law, namely that the maximum sentence will be deducted ½ (half) of the adult sentence. Judges in deciding cases must consider Article 54, Article 55 and Article 103 of the Narcotics Law which regulates, if it can be proven that the person concerned is a victim and / or has reported himself to the authorities then the abuser can undergo medical rehabilitation and social rehabilitation as regulated in Article 127 paragraph (2) and paragraph (3). In addition to deducting ½ of the adult sentence, children who face the law as Narcotics Abusers Category I can also be subject to diversion, because the maximum penalty of a Class I Narcotics abuser is 4 years in prison. Key Words: Child, Diversion, Narcotics

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue