cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 6 (2021)" : 7 Documents clear
Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Desa di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem I Putu Yoga Surawan; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa di Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Metode dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dimana memuat dua aspek penting yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum serta penelitian terhadap identifikasi hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nyuhtebel Nomor 7 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, pengelolaan dana desa di Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di gunakan untuk peningkatan infrastruktur desa seperti, pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani, pembangunan saluran irigasi, penataan areal kuburan, peningkatan usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat. Adapun faktor yang menjadi penghambat pengelolaan dana desa meliputi: rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai operasional administrasi pemerintah masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat yang harus terus dikaji ulang secara mendalam, sehingga akan dapat menemukan solusi untuk meminimalkannya. Kata kunci: Dana Desa, Pengelolaan, Penghambat, Pembangunan ABSTRACT The purpose of writing this research is to find out how the management of village funds in Nyuhtebel Village, Manggis District, Karangasem Regency. The method in writing this research uses empirical legal research methods which contain two important aspects, namely research on legal effectiveness and research on legal identification. The results of the study show that based on the Nyuhtebel Village Regulation Number 7 of 2020 concerning the Village Income and Expenditure Budget for the 2021 Fiscal Year, the management of village funds in Nyuhtebel Village, Manggis District, Karangasem Regency is used for improving village infrastructure such as construction and improvement of farm roads, development irrigation channels, arrangement of grave areas, increasing productive economic business and community empowerment. Factors that hamper the management of village funds include: low synchronization between planning at the village and sub-district levels, the amount of Village Fund Allocation (VFA) as an operational government administration is still limited, and the lack of intensity of Village Fund Allocation (VFA) socialization to the community which must be continuously reviewed. in depth, so that you will be able to find a solution to minimize it. Keywords: Village Fund, Management, Barriers, Development
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Minuman Beralkohol Tradisional Bali Yang Dikomersialkan Tanpa Izin Edar I Kadek Purnadwipa Irsadinata; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal ini adalahuna menelisik serta memgetahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengonsumsi minuman beralkohol tradisional Bali yang peredarannya tanpa izin serta tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol tradisional Bali tanpa izin edar kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Hasil pembahasan dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol trandisional Bali tanpa izin edar sangat jelas telah melanggar ketentuan pasal 4, 7 dan 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 serta subtansi hukum Pergub. Bali Nomor 1 tahun 2020 dan pelaku usaha diharuskan memberikan pertanggungjawabab (product liability) atas perbuatannya, yang dilakukan dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Minuman Beralkohol tradisional Bali, Izin Edar ABSTRACT The purpose of this journal is to determine the legal protection for consumers who consume traditional Balinese alcoholic beverages without a distribution license and the responsibility of business actors that producing traditional Balinese alcoholic drinks without distribution permits. This study uses juridical normative research method with statute approach. The results of this study concluded that business actors producing traditional Balinese alcoholic drinks without a distribution permit have clearly violated the provisions of articles 4, 7 and 8 of the Consumer Protection Law, Article 111 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 4 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 74 of 2013 and the legal substance of the Pergub. Bali No.1 / 2020 and business actors are required to provide product liability for their actions, which is carried out by providing compensation in accordance with Article 19 of Law Number 8 of 1999. Keywords : Consumer Protection, Balinese Traditional Alcoholic Drinks, Distribution Permission
Dampak Hukum Akibat dari Pembatalan Transaksi Merger Perseroan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ida Ayu Chintya Andini; A.A. Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Merger perseroan merupakan perbuatan hukum menggabungkan dua atau lebih perseroan yang pada dasarnya tidak ada larangan dalam pelaksanaannya. Namun metode tersebut menjadi bermasalah ketika menjalankan aktivitas usaha tersebut terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tak sehat. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi terkait status hukum perseroan yang transaksi mergernya dibatalkan oleh KPPU, dan pengaruh pembatalan merger perseroan terhadap persaingan usaha. Metode penulisan yang digunakan yakni jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan literatur terkait pokok bahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, status perseroan yang mergernya dibatalkan oleh KPPU kembali seperti semula di mana perseroan tersebut didirikan kembali mengikuti ketentuan UU Perseroan Terbatas. Kedua, pengaruh pembatalan merger perseroan pada persaingan usaha yakni pada kepemilikan saham yang harus dikembalikan seperti semula sementara belum ada peraturan yang mengatur dan kerugian yang dialami oleh pasar atau masyarakat. Kata kunci : Pembatalan Merger, Perseroan, Kepemilikan Saham. ABSTRACT Merger of liability company is part of legal action in merging two or more liability company which there is no prohibition in the implementation. But the merger would be problematic when there is monopoly practical in the business activities itself. The purpose of this research was to know the legal status of merge liability company which has annuled by KPPU, and the implication of merger annulment to business competition. The method in this recent research used normatives-legal research with statute approach. The result of this research could be described as follows: first, the annulment of company merger by KPPU will make some condition called restituo ad integrum which null and void the agreement of merger itself and it should rebuild based on Perseroan Terbatas Act. Second, the implication affected to business competition are restitutio ad integrum of share ownership which has not regulated and disadvantages to market and civils. Keywords : Annulment of Merger, Liability Company, Share Ownership.
Akibat Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Kepemilikan Tanah Hak Milik Desak Gede Dhyanada Kirana Nurharta; A.A Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Perjanjian Nominee yang dibuat oleh dan dihadapannya serta untuk mengetahui upaya hukum pembatalan Perjanjian Nominee terhadap kepemilikan tanah hak milik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical and Conseptual Approach), dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, Warga Negara Asing melakukan penyelundupan hukum menghindari ketentuan larangan kepemilikan tanah hak milik di Indonesia dengan perjanjian Nominee. Perjanjian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) UUPA tentang perbuatan pemindahan hak milik atas tanah kepada warga negara asing. Notaris bertanggung jawab atas akta notariil yang dibuatnya secara formal maupun materiil. Kedua, Upaya hukum perjanjian nominee terhadap kepemilikan tanah hak milik yaitu Notaris menuntut hak dengan upaya hukum banding. Kata kunci : Perjanjian Nominee, dan Kepemilikan Tanah Hak Milik ABSTRACT The purpose of this research is to find out how the notary's responsibility for the Nominee Agreement made by and in front of him and to find out the legal remedies against the cancellation of the Nominee Agreement on the ownership of land ownership rights. The research method used is normative law method, and the approach method used are legal concept analysis approach (Analytical and Conceptual Approach), and statutory approach (Statute Approach). The results of this study indicates: first, foreign citizens commit legal smuggling to avoid the prohibition of ownership of land rights in Indonesia with nominee agreements. The agreement is not in accordance with Article 26 paragraph (2) of the UUPA concerning the act of transferring title to land to foreign nationals. The notary is responsible for the notarial deed he makes formally or materially. Second, legal remedy against the nominee agreement against ownership of land with ownership rights, namely the Notary demanding the right with an appeal. Keywords: Nominee agreement, and Tenure rights to land.
Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Dps I Gusti Lanang Agung Hendra Dharmayasa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja secara sepihak dalam putusan dan pendapat majelis hakim pada Putusan Nomor:10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Dps. PHK secara sepihak tidak boleh dilakukan karena hanya satu pihak saja yang diuntungkan dan pihak yang lain merasa di rugikan. Metode penelitian jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus pada jurnal ini berpedoman ataupun mengacu pada putusan pengadilan. Jadi jurnal ini mengambil rumusan masalah bagaimana suatu perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerjanya berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHII/2020/PN-Dps dan bagaimana pertimbangan hak pekerja yang di dapat pemutusan hubungan kerjanya secara sepihak berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Dps. Salah satu kasus yang unik untuk dibahas, Yayasan GMISB berselisih ataupun melawan KMB. KMBP Sebagai pekerja 21 tahun leih mengajar menjadi guru hanya mendapat perpanjangan kontrak. Penggugat atau Yayasan GMISB mendalilkan tergugat telah melakukan PHK secara sepihak dengan memaksa penggugat untuk mengundurkan diri, sementara tergugat mendalilkam penggugat telah mengundurkan diri melalui wasthapp. Pada faktanya penggugat tidak pernah menandatangani surat pengunduran diri yang draftnya di buat oleh tergugat. 21 tahun lebih penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan surat peringatan. Penggugat tidak lagi di perkenankan memasuki areal kerjanya atau kata lain di pandang sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Dps mengabulkan hak pekerja yang di PHK secara sepihak dengan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.1.196.000.000. Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Perusahan, Sepihak ABSTRACT The purpose of this journal is none other than to obtain legal knowledge, especially labor law, to know the legal protection of unilateral termination of employment against the decisions and opinions of the panel of judges Decision Number: 10 / Pdt.Sus-PHI / 2020 / PN-Dps. Unilateral layoffs should not be carried out because only one party benefited and the other party felt that they were disadvantaged, the method was clarified as a normative research journal, court case approach and legal approach. The approach to this journal case is guided by or refers to the verdict. Sothis journal takes the formulation of the problem of how a legal protection for the unilateral termination of employment for workers based on Decision Number 10 / Pdt.Sus-PHII / 2020 / PN-Dps and how to consider the rights of workers who get unilateral termination of employment based on Decision Number 10 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Dps. One of the unique cases to discuss, the GMISB Foundation is in conflict with or against KMB. KMBP As a 21-year-old worker, she only received a contract extension. The plaintiff or the GMISB Foundation argued that the defendant had unilaterally laid off by forcing the plaintiff to resign, while the defendant argued that the plaintiff had resigned through wasthapp. In fact, based on the plaintiff's evidence never signed the resignation letter that the defendant drafted. For more than 21 years, the plaintiff never received a warning sound. Plaintiffs are no longer allowed to enter their working area or in other words, viewed as a form of unilateral termination of employment. The panel of judges in Decision Number 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Dps granted the rights of workers who were laid off unilaterally by receiving compensation of Rp. 1,196,000,000. Keywords: Termination of Employment, Company, One-sided
Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Media Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia Ivan Aswinabawa; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait penjualan minuman beralkohol di media sosial dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari penjualan minuman beralkohol di media sosial. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka serta mengkaji literatur–literatur dalam bidang hukum yang merupakan suatu metode penelitian hukum secara normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan hukum terkait penjualan minuman beralkohol di media sosial diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 sebagaimana telah menjalani beberapa kali perubahan hingga diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selanjutnya akibat hukum dari penjualan minuman beralkohol di media sosial yaitu penjual minuman beralkohol di media sosial dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Kata kunci: Penjualan, minuman beralkohol, melalui media sosial. ABSTRACT The purpose of this research is to know the regulations about selling alcoholic beverage through social media and to know the consequences of selling alcoholic beverage through social media. This research uses literature as well as reviews the literature in the legal field which is a method of normative legal research. The results of this research are the selling alcoholic beverage through media social are being regulated by Presidential Decree No. 74 of 2013, The Regulation of The Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/4/2014 that has gone through changes until The Regulation of The Minister of Trade of The Republic of Indonesia No. 8 of 2019 was made, The Regulation of National Food and Drug Agency No. 8 of 2020, The Act of Information and Electronic Transaction, also The Wetboek van Strafrecht (WvS), and the consequences of selling alcoholic beverage through social media are administrative sanctions and criminal sanctions on the seller of alcoholic beverage through social media. Keywords: Sales, alcoholic beverage, through social media.
Ganti Rugi Terhadap Kerusakan Pakaian Akibat Dari Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry di Kabupaten Gianyar Komang Desy Medyanti Puspaningrum; Pande Yogantara S
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan ganti rugi atas kerusakan pakaian yang dialami konsumen akibat dari kelalaian yang dilakukan pelaku usaja jasa laundry. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan peristiwa hukum dalam kenyataan di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ganti rugi terhadap kerusakan pakaian akibat dari kelalaian pelaku jasa laundry di atur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa laundry di Kabupaten Gianyar terhadap kerusakan pakaian yang dialami konsumen adalah berdasarkan pada perjanjian ganti rugi antara pelaku usaha dan konsumen, dimana dalam perjanjian ganti rugi tersebut pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Ganti Rugi, Perlindungan Konsumen, Jasa Laundry. ABSTRACT The purpose of writing this article is to determine the arrangement and implementation of compensation for damage to clothing experienced by consumers as a result of negligence committed by laundry service entrepreneurs. This study uses an empirical juridical research method, namely research that examines the applicable legal provisions associated with legal events in reality in society. The results of this study indicate that compensation for damage to clothing due to negligence of laundry service actors is regulated in the provisions of Article 19 Consumer Protection Act. The implementation of compensation made by laundry service business actors in Gianyar Regency for damage to clothing experienced by consumers is based on a compensation agreement between the business actor and the consumer, where in the compensation agreement the business actor includes standard clauses that are contrary to Article 19 paragraph (2) Consumer Protection Act. Keywords: Compensation, Consumer Protection, Laundry Service.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue