cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 9 (2021)" : 10 Documents clear
Pengaturan Terhadap Penggolongan Narkotika Jenis Tanaman Kratom Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika I Made Pradnyana Utama; Ni Made Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi dalam penulisan ini dilakukan untuk mengkaji kepastian hukum terhadap penggolongan narkotika jenis tanaman kratom berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa kandungan zat opioid yang terdapat pada tanaman kratom juga terdapat pada narkotika jenis heroin dan fentanil, yang mana heroin dan fentanil termasuk narkotika golongan I. Tanaman kratom seharusnya dapat diklasifikasikan ke dalam narkotika golongan I dikarenakan kandungan zat opioid yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika belum mengatur secara jelas mengenai penggolongan jenis tanaman kratom. Sehingga jika dikaitkan dengan asas legalitas, pengguna narkotika pada jenis zat yang terkandung dalam tanaman kratom tidak dapat dijerat oleh ancaman pidana. Kata Kunci: Pengaturan, Penyalahgunaan, Tanaman Kratom, Narkotika ABSTRACT The purpose of the study in this paper was done to review the legal certainty of the classification of narcotic types of kratom plants based on the provisions of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The method used is normative legal research method with statutory approach and conceptual approach. The results showed that opioid substances contained in kratom plants are also present in heroin and fentanyl narcotics, where heroin and fentanyl belong to class I narcotics. Kratom plants should be classified into class I narcotics due to the content of opioid substances contained in them. However, based on the provisions of Law No. 35 of 2009 on Narcotics and Regulation of the Minister of Health No. 44 of 2019 concerning Changes in Narcotics Classification has not clearly regulated the classification of kratom plant types. So if associated with the principle of legality, users of narcotics on the types of substances contained in kratom plants cannot be ensnared by criminal threats. Keywords: Regulation, Abuse, Kratom Plants, Narcotics
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Mengkonsumsi Obat Tradisional Dan Tidak Memiliki Izin Edar Anak Agung Gede Krisna Prabhawisnu; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Terjaminnya ketersediaan obat tradisional dalam praktik berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan pembangunan generasi yang berkualitas merupakan salah satu wujud realisasi dari tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kajian dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kaidah-kaidah dan asas hukum. Dalam karya ilmiah ini akan memakai beberapa pendekatan, antara lain pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek pembahasan (statue approach) dan pendekatan konsepual tentang pertanggung jawaban serta konsep-konsep lain yang terkait dengan objek pembahasan (conseptual approach). Hasil yang dicapai dalam penelitian perlindungan hukum terhadap konsumen obat tradisional yang merasa dirugikan maka diperlukannya prinsip tanggung jawab. Terdapat dua jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab produk (product liability), dan tanggung jawab mutlak (strict liability). Dalam menentukan tanggung jawab terhadap konsumen obat tradisional yang merasa dirugikan diperlukan ketelitian dan juga prinsip kehati-hatian dalam menganalisis pertanggung jawaban serta seberapa jauhkah tanggung jawab yang dapat dibebankan terhadap produsen. Secara yuridis bentuk perlindungan hukum yang dapat dibebankan kepada produsen adalah berupa pemberian ganti rugi. Kata Kunci: Obat, Perlindungan, Konsumen ABSTRACT Ensuring the availability of traditional medicines in the practice of the nation and state in achieving the goals of quality generation development is one of the realization of the state's goals for the welfare of its people as stated in the preamble to the 1945 Constitution. The study in this paper is a normative legal research that focuses on the legal principles and principles. In this scientific paper, several approaches will be used, including the Prevailing Laws approach related to the object of discussion (statue approach) and the conceptual approach of accountability and other concepts related to the object of discussion (conceptual approach). The results achieved in the research on legal protection for traditional medicine consumers who feel that they have been disadvantaged require the principle of responsibility. There are two types of responsibility, namely product liability and strict liability. In determining responsibility towards consumers of traditional medicines who feel disadvantaged, care is needed as well as the principle of prudence in analyzing responsibility and how much responsibility can be borne by producers. Juridically, the form of legal protection that can be borne by producers is in the form of compensation. Key Words: Medicine, Protection, Consumer
Pengaturan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasca Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Di Provinsi Bali Putu Reza Aditya Tirandika; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan pasca kebijakan penyelenggaraan ketenaga-kerjaan yang mengatur tiap pekerja. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, yakni menelitian terkait dengan ketenagakerjaan yang diselenggarakan, sedangkan pendekatan dipakai yakni pendekatan perundang-undangan. Sebagai hasilnya yaitu penyelenggaraan ketenagakerjaan di Bali dibentuk dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja dan memiliki sifat demokratis. Penyelenggaraan ketenaga kerjaan di Provinsi Bali pasca Peraturan Daerah ini, pihak perusahaan memiliki kewajiban untuk mendorong pekerja membentuk serikat pekerja. Kewajiban tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat (7) Perda Ketenagakerjaan Provinsi Bali. Akan tetapi, perda ini tidak memberikan sanksi yang tegas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan. Kata Kunci: Pengaturan, Ketenagakerjaan, dan Penyelenggaraan ABSTRACT This reaserch is purposed on finded to outhers be understand to laborate administrations arrangement in Bali Province after Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Manpower Implementation. The legal problem discusses how to regulate the administration of manpower in Bali Province after Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Implementation of Manpower. This research method uses a type of normative legal research. The approach used is the statutory approach and conceptual approach. The result of this research is that the implementation of manpower in Bali is formed by taking into account the welfare of workers and has a democratic character. In organizing manpower in Bali Province after this Regional Regulation, the company has an obligation to encourage workers to form labor unions. This obligation is stated in the provisions of Article 53 paragraph (7) of the Bali Province Manpower Regulation. However, this regional regulation does not provide strict sanctions if the company does not fulfill these obligations. Keywords: Regulation, Employment, and Implementation
Tinjauan Terhadap Sanksi Tindakan Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Kadek Bintang Claudia; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui kedudukan terhadap pengguna Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta penggunaan sanksi tindakan dalam tindak pidana Narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Normatif yang berfokus pada norma konflik serta kekaburan norma terhadap Pasal 4, Pasal 54, serta Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Pendekatan konseptual, perundang-undangan, serta perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa Penerapan pasal-pasal terkait penyalahguna dan pecandu narkotika menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk penggolongan apa yang dapat dikatakan seseorang sebagai pecandu narkotika. Selain itu, aturan terkait pecandu narkotika juga menimbulkan kerancuan dan multitafsir, terutama dalam menentukan kategori antara pecandu dan penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, perlu diperjelas peraturan tentang kategori pecandu dan penyalahguna narkotika untuk menghindari multitafsir. Penyalahgunaan Narkotika semestinya hanya menerima sanksi tindakan berupa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebab penyalahguna Narkotika merupakan korban sekaligus pasien yang patut memperoleh perawatan dan/atau pengobatan untuk pulih. Kata Kunci: Narkotika, Penyalahguna, Rehabilitasi. ABSTRACT The purpose of this study is to determine the position of narcotics users according to Law No. 35 of 2009 on Narcotics as well as the use of sanctions for narcotics crimes in Indonesia. The method used is normative research method that focuses on conflict norms as well as blurring of norms against Article 4, Article 54, and Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law. Conceptual approach, legislation, and comparison. The results showed that the application of articles related to abusers and narcotics addicts raises many questions, including the classification of what a person can say as a narcotics addict. In addition, the rules related to narcotics addicts also cause confusion and multi-interpretation, especially in determining the category between addicts and narcotic abusers. Therefore, it is necessary to clarify the regulations on the category of addicts and narcotic abusers to avoid multi-interpretation. Narcotic Abuse should only receive sanctions in the form of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation, because narcotic abusers are victims as well as patients who deserve treatment and/or treatment to recover. Key Words: Keywords: Narcotics, Abusers, Rehabilitation.
Keabsahan Penyimpanan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Notaris I Made Dwiki Indra Sukma Budiarsa; I Wayan Novi Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Riset ini bertujuan agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar hukum penyimpanan sertifikat hak atas tanah milik oleh Notaris dan untuk mengetahui keabsahan penyimpanan sertifikat hak milik atas tanah bagi Notaris. Metode yang digunakan berjenis penelitian hukum normatif. Notaris memiliki wewenang untuk melakukan pembuatan akta otentik. Sertifikat tanah yang disimpan merupakan pengikatan jual beli hak milik atas tanah. Penyimpanan sertifikat hak milik atas tanah di kantor Notaris ini merupakan kehendak dari para pihak baik pihak penjual maupun pembeli. Harapannya agar lebih terjamin dan aman. Memberikan jaminan kepastian dan keamanan ini merupakan kewajiban Notaris kepada masyarakat yang membutuhkan. Kewenangan Notaris dalam penyimpanan sertifikat hak milik atas tanah didasarkan pada Pasal 1706 KUH Perdata dan Pasal 1694 KUH Perdata. Kata Kunci : Penyimpanan, Sertifikat, Jual Beli, Notaris. ABTRACT This research aims to gain knowledge about the legal basis for storing certificates of land rights owned by a Notary and to find out the validity of storing certificates of land ownership rights for a Notary. The method used is a normative legal research type. Notaries have the authority to make authentic deeds. The land certificate that is kept is a binding sale and purchase of ownership rights to the land. The storage of land ownership certificates at the Notary's office is the will of the parties, both the seller and the buyer. The hope is to be more secure and safe. Providing this guarantee of certainty and security is a Notary's obligation to people in need. The authority of a Notary in storing land title certificates is based on Article 1706 of the Civil Code and Article 1694 of the Civil Code. Keywords: Storage, Certificate, Sale and Purchase, Notary.
Praktik Kawin Tangkap Di Sumba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Alexander Theodore Duka Tagukawi; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kawin adat di Sumba dianggap sebagai satu hal biasa bagi masyarakat Sumba jika kita kasi lewat perpektif kebiasaan masyarakat, namun sesungguhnya jika dipandang dari perspektif hak asasi manusia maka bisa terjadi benturan. Tujuan studi ini untuk mengkaji praktik kawin tangkap dari perspektif hak asasi manusia dan peran pemerintah dalam mengatur praktik-praktik serupa. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap pada dasarnya tidak melanggar hak asasi manusia sejauh hal itu dilakukan sesuai dengan nilai-nilai adat yang semestinya dan juga peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal menjamin hak asasi manusia tetap dilindungi dan dihormati dalam proses perwakinan adat serupa dengan kawin tangkap. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kawin Tangkap, Peran Pemerintah. ABSTRACT Traditional marriage in Sumba is considered a normal thing for the people of Sumba if we give it from the perspective of community habits, but in fact when viewed from a human rights perspective, there can be conflicts. The aim of this study is to examine the practice of kawin tangkap from a human rights perspective and the role of the government in regulating such practices. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The results of the study suggest that the practice of kawin tangkap does not basically violate human rights as long as it is done in accordance with customary values ??that should be and also the role of the government is very much needed in terms of ensuring that human rights are protected and respected in the process of customary representation similar to that of kawin tangkap. Keywords: Human Rights, Kawin Tangkap, Government Role
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik yang Mengalami Kerugian Akibat Mati Listrik Patricia Marcella; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui hak dan kewajiban konsumen listrik serta perlindungan hukum bagi konsumen listrik atas kerugian yang dialami berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UUK). Metode penulisan ini menggunakan metode normatif dengan cara menelaah bahan hukum yang ada. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa setiap konsumen listrik yang merasa dilanggar haknya dapat menuntut pertanggungjawaban dari PT. PLN untuk memenuhi haknya. Berdasarkan Pasal 29 UUK dijelaskan bahwa konsumen listrik berhak untuk mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan layak dan berkualitas baik. Situasi nyatanya berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam ketentuan yang mengatur. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya peristiwa mati listrik yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum bagi konsumen listrik atas kerugian yang dialami akibat mati listrik ditentukan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 19 UUPK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UUK. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kerugian, Mati Listrik. ABSTRACT The purpose of this study is to know and understand the rights and obligations of electricity consumers as well as the legal protection of electricity consumers for losses suffered according to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (Law of Consumer Protection) and Law Number 30 of 2009 on Electricity (Law of Electricity). This writing method uses a normative method by examining existing legal materials. The results of this study indicate that every electricity consumer who feels their rights have been violated can demand responsibility from PT. PLN to fulfill its rights. Based on Article 29 of Law of Electricity, it is explained that electricity consumers have the right to receive electricity continuously with good quality and reliability. The real situation is different from what has been determined in the governing provisions. This can be seen from the many blackout events that occur in people's lives. Legal protection for electricity consumers for losses suffered due to power outages is regulated in Article 1365 of the Civil Code, Article 19 of Law of Consumer Protection, and Article 29 paragraph (1) letter e of Law of Electricity. Key Words : Legal Protection, Loss, Power Outages.
Pelaksanaan Pemenuhan Upah Pada Pekerja Villa Di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Gusti Ngurah Bandung Suryawan; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah memahami pelaksanaan pemenuhan upah pekerja jasa villa di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemenuhan upah pekerja jasa villa di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan pemenuhan upah pekerja jasa villa di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 532/03-M/HK/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021belum berjalan ekeftif dilaksanakan oleh pengusaha villa tersebut yang berakibat kepada pekerja itu sendiri. Kendala dalam pelaksanaan pemenuhan upah pekerja jasa villa di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar yaitu menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung, biaya operasional yang tinggi, dan pembatalan booking kamar atau terselenggaranya acara di villa. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemenuhan upah, pekerja villa. ABSTRACT The purpose of this study is to understand the implementation of the fulfillment of wages for villa service workers in Tampaksiring District, Gianyar Regency and to know the obstacles in implementing the fulfillment of wages for villa service workers in Tampaksiring District, Gianyar Regency. The research method used in this study is an empirical legal research method with a fact approach and a law approach. The results showed that the implementation of fulfilling the wages of villa service workers in Tampaksiring District, Gianyar Regency based on the Bali Governor's Decree Number 532/03-M/HK/2020 concerning the 2021 Regency/City Minimum Wage has not been carried out effectively by the villa entrepreneur which resulted in the workers themselves. . Obstacles in fulfilling the wages of villa service workers in Tampaksiring District, Gianyar Regency, namely the decrease in the number of tourists visiting, high operational costs, and cancellation of room bookings or holding events at the villa. Key Words: Implementation, Fulfillment of wages, villa workers.
Aspek Hukum Pembuatan Ktp-El Terhadap Gelandangan Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Kadek Putra Dwi Suparta Yasa; Ni Putu Niti Suari Giri
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pengaturan hukum administrasi kependudukan ditinjau dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengkaji kepastian hukum dalam pemenuhan hak kependudukan gelandangan untuk memperoleh KTP-el yang menemui kesulitan dikarenakan tidak memiliki alamat atau tempat tinggal. Adapun studi ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan permasalahan hukum pada pengaturan hukum administrasi kependudukan ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia, ditemukan bahwasannya administrasi kepndudukan ditentutkan melalui UU Adminduk yang menentukan beberapa bentuk dokumen kependudukan. Kemudian terkait aspek hukum pembuatan KTP-el terhadap gelandangan, ditemukan bahwasannya gelandangan dapat memperoleh KTP-el dengan mengikuti tata cara pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Kata Kunci: Aspek Hukum, KTP-el, Gelandangan. ABSTRACT The purpose of the study in this research is to provide an understanding of the legal arrangements for population administration in Indonesian positive law and to study legal certainty in the fulfillment of homeless population rights in obtaining e-KTPs. This research uses and using statute approach.. Based on the results of studies conducted by researchers related to legal issues in population administration legal arrangements, it is found that population administration is regulated through the Population Administration Law which determines several forms of population documents including resident. Then related to the legal aspects of making e-KTP for homeless people in terms of positive Indonesian law, it was found that homeless people can obtain e-KTPs by following the procedures for carrying out data collection and issuing population documents in accordance with Article 15 of the Minister of Home Affairs Regulation No. 96 of 2019 concerning Data Collection and Issuance of Population Documents for Population Administration Vulnerable Populations. Keywords: legal aspects, e-KTP, homeless.
Desa Adat Sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Secara Komunal I Kadek Adhi Jana Wiguna; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penunjukan desa adat sebagai subyek hukum kepemilikan bersama atas tanah dan implikasi yuridis mengenai hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan kajian yang memfokuskan pada suatu norma dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa penunjukan tanah druwe sebagai hak milik bersama (komunal) oleh Kepmen ATR/Ka BPN No.575/2019 yang kemudian diperkuat dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dalam Pasal 10 ayat (2) memberikan legitimasi hubungan antara desa adat dan tanah druwe berupa hak milik. Penunjukan desa adat sebagai subyek hak milik bersama (hak komunal) atas tanah druwe memberikan implikasi yang kontradiktif. Sebagaimana tanah druwe dapat disertifikatkan yang memberikan kekuatan alat bukti kepemilikan dan nantinya dapat dikerjasamakan untuk perolehan manfaat ekonomi dan berpotensi pemanfaatan sertifikat tanah druwe yang merugikan. Kata kunci: Desa Adat, Hak Komunal, Tanah Druwe. ABSTRACT This study aims to determine the background of the designation of desa adat as legal subjects of joint ownership of land and the juridical implications of these rights. This study uses a normative legal research method with a study that focuses on a norm with a statutory and conceptual approach. The results of the study provide an answer that the designation of tanah druwe as joint property (communal) by the Kepmen ATR/Ka BPN No.575/2019 which was later strengthened in the Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Article 10 paragraph (2) legitimates the relationship between desa adat and tanah druwe in the form of property rights. The designation of a desa adat as the subject of collective ownership rights (communal rights) over tanah druwe has contradictory implications. As the tanah druwe can be certified which provides the strength of proof of ownership and can later be cooperated to obtain economic benefits and has the potential to use the tanah druwe certificate which is detrimental. Keywords: Traditional Village, Communal Rights, Druwe Land.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue