cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 04, No. 05, Juli 2016" : 28 Documents clear
PENGHANCURAN BENDA BUDAYA (ICONOCLAST) SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN Made Panji Wilimantara; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.205 KB)

Abstract

Fenomena penghancuran benda-benda budaya yang dilakukan oleh Taliban (2001) dan ISIS (2014-2015) menarik perhatian masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum internasional yang tercakup dalam kejahatan penghancuran benda budaya  serta menganalisis upaya pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan dalam menindak kejahatan penghancuran benda budaya dalam perspektif Hukum Pidana Internasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa International Criminal Court memiliki yurisdiksi dalam mengadili tindak kejahatan internasional yang dilakukan oleh pelaku penghancuran benda budaya.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PENERBITAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK SEMENTARA (KIPS) DI KECAMATAN DENPASAR BARAT Ayu Putu Vivi Viharani; I Nyoman Suyatna; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.998 KB)

Abstract

KIPS merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk pendatang di Kecamatan Denpasar Barat, dalam pengurusan dan penerbitannya seharusnya tidak boleh dikenakan biaya, namun kenyataannya masih terdapat pelanggaran, dan hal tersebut telah menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yang menekankan pada efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroprasi dalam masyarakat. Pengurusan dan penerbitan KIPS di Kecamatan Denpasar Barat telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, namun dalam praktiknya masih terdapat kekurangan karena kurangnya sosialisasi serta belum adanya revisi terhadap kebijakan yang mengatur mengenai KIPS.
KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Luh Gede Mega Karisma; I Gde Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.28 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas mengenai kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Makalah ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sebagai lembaga negara independen, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki posisi setingkat dengan lembaga negara lain namun dalam beberapa pandangan menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berada dibawah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertanggung jawab kepada lembaga negara pembentuknya yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung karena memiliki sebagian dari fungsi yudisial.
PAGAR MEWAH SEBAGAI OBJEK DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN Ni Made Emilia Ayu Safitri; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Pagar Mewah Sebagai Objek dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ”. Latar belakang karya ilmiah  ini adalah Objek pajak dapat di lihat dalam 3 (tiga) jenis yaitu; Bumi (saja), Bangunan (saja), serta bumi dan bangunan. Pagar Mewah dimana salah satu objek yang termasuk dalam objek pajak bangunan (saja). Yang termasuk dalam pengertian dari Bangunan dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  dimana didalamnya tercantum Pagar Mewah sebagai objek pajak bumi dan bangunan. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan  untuk memberikan informasi bagi masyarakat Badung tentang adanya pengenaan pajak untuk Pagar Mewah. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode normatif, metode hukum normatif mencangkup: penelitian terhadap asas-asas hukum, yang didukung dengan data sekunder. Kesimpulan yang didapatkan adalah pagar yang dikatakan sebagai pagar mewah adalah yang NJOPnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih. Perihal ini terdapat pada penjelasan Perda Kab. Badung 3/2012 Pasal 3 Ayat (2) huruf d yang merupakan suatu kesatuan dengan bangunan.
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Ema Wulandari; I Gede Artha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.258 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai Bentuk Transparansi Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Latar belakang tulisan ini adalah masih adanya beberapa oknum pemerintah daerah yang menyalahgunakan kekuasaannya terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga diperlukan suatu aplikasi terpadu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah guna meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan transparansi dan akuntabilitas. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan tulisan ini adalah dengan adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah tersebut masyarakat dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
PENEGAKAN IZIN USAHA INDUSTRI KERAJINAN PATUNG KAYU DI KOTA DENPASAR ANAK AGUNG GEDE RUUD SURYA DIPUTERA; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki dan memperoleh suatuperizinan untuk dapat melakukan suatu kegiatan industri. Adapun permasalahanyang dihadapi yaitu : Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap adanya pelanggaranizin usaha industri dan faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambatpenegakan izin usaha industri .Sedangkan untuk metodenya , makalah inimenggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan.
STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI PENDUKUNG ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.372 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Pendukung ISIS. Latar belakang dari penulisan ini dimana warga negara merupakan anggota sah dari suatu negara yang memiliki hubungan timbal balik terhadap negaranya. Seiring dengan perkembangan ISIS di Indonesia, timbul wacana pencabutan kewarganegaraan Indonesia bagi warga negara pendukung ISIS. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara hilangnya kewarganegaraan Indonesia dan status kewarganegaraan Indonesia bagi pendukung ISIS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan bahan kepustakaan hukum lainnya. Kesimpulan penulisan ini adalah Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan secara garis besar seseorang kehilangan kewarganegaraannya berkaitan dengan tindakan seseorang terhadap negara lain. Kemudian di satu sisi ISIS sendiri bukan merupakan esensi dari sebuah negara karena tidak persyaratan berdasarkan Konvensi Montevidio 1933.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BADUNG I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra; I Ketut Sudiarta; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.852 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung. Latar belakang dari penulisan ini dimana kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap kesehatan diwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Namun kenyataan dilapangan banyak ditemui merokok di area kawasan Tanpa Rokok. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta upaya terhadap penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung dan hambatan dalam penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan penulisan ini adalah penegakan terhadap kawasan tanpa rokok belum berjalan efektif dikarenakan kurangnya anggaran, sosialiasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok serta kurangnya  kebiasaan masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Page 3 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue