cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 974 Documents
 89   90   91   92   93 
Ucapan Terima Kasih untuk Mitra Bebestari Edisi Ini
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 2: MEI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan Jabatan Rangkap Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN: Perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat Putra Adibil Anam; Inda Rahadiyan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art3

Abstract

This research aims to identify the comparison between the arrangements for interlocking directorates or dual positions of Directors and Commissioners of BUMN in Indonesia and the United States. This is because the two countries have different arrangements and approaches to proof. The problem formulation in this research is how interlocking directorates are regulated in the United States, and how the interlocking directorate arrangements for Directors and Commissioners of BUMN in Indonesia compare with the United States. This is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results of this research are, first, the legal basis for interlocking directorates in America is regulated in the Clayton Act Section 8, while in Indonesia is regulated in several sectoral laws and implementing regulations. Second, the body authorized to monitor anti-competition in the United States is the FTC, while in Indonesia it is the Supervisory Board for Business Competition (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU). Third, the imposition of sanctions in the United States is civil penalties, while in Indonesia there are administrative sanctions, principal penalties and additional penalties. Fourth, the approach used in the United States is illegal per se, whereas in Indonesia it is the rule of reason. Even though in the Business Competition Law the approach used in multiple positions is the rule of reason, it does not rule out the possibility that the business competition approach can be carried out using an illegal per se approach.Keywords: Arrangement; Comparison; Interlocking Directorates AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan interlocking directorates atau jabatan rangkap Direksi dan Komisaris BUMN di Indonesia dengan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan pada kedua negara tersebut memiliki pengaturan dan pendekatan yang berbeda dalam pembuktiannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaturan interlocking directorates di Amerika Serikat, dan bagaimana perbandingan pengaturan interlocking directorates Direksi dan Komisaris BUMN di Indonesia dengan Amerika Serikat. Jenis penelitian ini ialah hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah pertama, dasar hukum interlocking directorates di Amerika diatur dalam Clayton Act Section 8, sedangkan di Indonesia diatur pada beberapa undang-undang sektoral dan aturan pelaksananya. Kedua, badan yang berwenang mengawasi anti persaingan di Amerika Serikat adalah FTC, sedangkan di Indonesia adalah KPPU. Ketiga, pemberlakuan sanksi di Amerika Serikat civil penalties, sedangkan di Indonesia sanksi administrasi, pidana pokok dan pidana tambahan. Keempat, pendekatan yang digunakan di Amerika Serikat ialah per se illegal, sedangkan di Indonesia adalah rule of reason. Walaupun dalam UU Persaingan Usaha pendekatan yang digunakan dalam rangkap jabatan ialah rule of reason, namun tidak menutup kemungkinan pendekatan persaingan usaha dapat dilakukan melalui pendekatan per se illegal.Kata kunci: Jabatan Rangkap; Pengaturan; Perbandingan.
Legal Construction of Stateless Person Who Resides in Indonesia in Terrorist Financing Go Lisanawati; Yaries Mahardika Putro
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art4

Abstract

This research aims to describe and to analyze Article 2 (2) point g of the Indonesian Terrorism Financing Law and to identify its formal requirements. The approaches used in this paper are statutory and conceptual. As a normative study, this paper exhibits that there is the possibility of Stateless Persons residing in Indonesia as perpetrators of Terrorist Funding in accordance with Article 2 (2) point g of Law No. 9 of 2013. However stateless persons can also be refugees. Thus it is crucial to bear in mind that Article 2 (2) point g of Law No. 9 of 2013 does not regulate the financing of terrorism carried out by refugees. Therefore, proper legal construction is needed to develop adequate provisions to fight terrorism financing. Indonesia must be responsible for providing permanent mechanisms to limit the movement of funds for terrorists involving refugees or asylum seekers.Keywords: Legal Construction, Stateless People, Asylum Seekers, Terrorist Financing, Fefugees. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pasal 2 (2) huruf g Undang-Undang Pendanaan Terorisme Indonesia dan memberikan persyaratan formalnya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam makalah ini adalah perundang-undangan dan konseptual. Sebagai kajian normatif, makalah ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan Orang Tanpa Kewarganegaraan yang bertempat tinggal di Indonesia sebagai pelaku Pendanaan Teroris sesuai dengan Pasal 2 (2) huruf g Undang-undang No.9 tahun 2013. Orang tanpa kewarganegaraan dapat juga merupakan pengungsi. Mengingat Pasal 2 (2) huruf g Undang-undang No.9 tahun 2013 tidak mengatur terkait dengan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pengungsi. Maka diperlukan konstruksi hukum yang tepat untuk menyusun ketentuan yang memadai untuk melawan pendanaan terorisme. Indonesia harus bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme yang tetap untuk membatasi pergerakan dana bagi teroris yang melibatkan pengungsi atau pencari suaka.Kata kunci: Kontruksi Hukum, Orang Tanpa Kewarganegaraan, Pencari Suaka, Pendanaan Teroris, Pengungsi.
Makna dan Penerapan Uang Pisah pada Pemutusan Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Ari Hernawan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art1

Abstract

The Employment Law, the Job Creation Law and their derivatives only provide separation pay as an obligation of the employer which must be fulfilled to the employee when terminating their employment relationship due to certain reasons, while leaving the amount to be regulated in the separate work agreement, the company regulations or the collective work agreement. The absence of authentic interpretation and provisions regarding the amount of separation pay in employment regulations in Indonesia raises problems in both the meaning and the application of the law. The questions raised in this research are whether the court decision that applies the amount of severance pay the same as the amount of reward for the fulfilled term of office is correct, and is the meaning behind setting the amount of separation pay determined in the work agreement, the company regulations, or the collective work agreement. This research aims to identify and analyze the aforementioned problems. The research method used is normative and analytical descriptive which relies on secondary data as the source. The results of the research display that, in cases where it is not regulated, the judge ultimately determines the amount of separation pay to be the same as the calculation of the gratuity for long service. This is not entirely correct because the reward for a long period of service is intended as a gratuity for years of service that has been dedicated to the company so that rational considerations are the basis for the calculation and separation money is intended more as a bond of love so that the moral dimension is stronger.Keywords: Employment Law, Implementation, Meaning, Severance Pay, Work Termination AbstrakUndang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya hanya menyatakan uang pisah sebagai kewajiban pengusaha yang harus diberikan kepada pekerja dalam pemutusan hubungan kerja dengan alasan tertentu dan menyerahkan besarannya untuk diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Tidak adanya penafsiran otentik dan ketentuan mengenai besaran uang pisah dalam peraturan ketenagakerjaan di Indonesia membawa permasalahan dalam makna dan penerapan hukumnya. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini ialah apakah putusan pengadilan yang menerapkan besaran uang pisah sama dengan besaran uang penghargaan masa kerja sudah tepat, dan apakah makna dibalik pengaturan besaran uang pisah ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang diangkat sebagaimana disebutkan. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif dan bersifat deskriptif analitis yang mengandalkan data sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan, dalam hal tidak diatur, hakim pada akhirnya menentukan besaran uang pisah sama dengan perhitungan uang penghargaan masa kerja. Hal tersebut tidak sepenuhnya tepat karena uang penghargaan masa kerja dimaksudkan sebagai penghargaan atas masa kerja yang sudah diabdikan kepada perusahaan sehingga pertimbangan rasional menjadi dasar perhitungannya dan uang pisah lebih dimaksudkan sebagai tali kasih sehingga dimensi moral lebih kental.Kata Kunci: Hukum Ketenagakerjaan, Makna, Pemutusan Hubungan Kerja, Penerapan, Uang Pisah
Penerapan Polluter Pays Principle dalam Perkara Tumpahan Minyak di Teluk Kota Balikpapan Kana Kurnia; Indra Rizqullah Fawwaz; Lita Herlina
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art5

Abstract

The environmental pollution that occurred in Balikpapan Bay was the result of a pipe leak caused by PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V, where this is the largest environmental pollution occurring with the impact of an oil spill that threatens the sustainability of the ecosystem in the sea and the coastal communities of the bay of Balikpapan City. This study aims to analyse how the polluter pays principle is regulated in Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management as well as identifying and applying this principle to environmental pollution that occurs in Balikpapan Bay. The method used in this research is normative juridical thus the data used is secondary data collected through literature study. The results of this research are, firstly, the polluter pays principle regulated in Article 87 of Law Number 32 of 2009, which states that business actors who pollute the environment are obliged to allocate funds for activities to improve the environment they have polluted. Second, PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V, apart from being subject to compensation, must also be responsible for taking legal action such as installing or repairing waste processing units in accordance with specified environmental quality standards, restoring environmental functions, eliminating or destroying the causes of pollution and/or damage to the environment, and provide compensation or compensation to communities affected by oil spills.Keywords: Polluter Pays Principle; Polluter Pays Principle; Environmental Law Enforcement. AbstrakPencemaran lingkungan yang terjadi di teluk Balikpapan merupakan akibat dari kebocoran pipa PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V yang di mana pencemaran tersebut merupakan pencemaran lingkungan yang terbesar terjadi dengan dampak tumpahan minyak mengancam keberlangsungan ekosistem di laut dan masyarakat pesisir teluk Kota Balikpapan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan polluter pays principle dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta mengidentifikasi dan menerapkan prinsip ini terhadap pencemaran lingkugan yang terjadi di Teluk Kota Balikpapan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini, pertama, polluter pays principle termuat dan diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang di mana para pelaku usaha yang mencemarkan lingkungan wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan guna memperbaiki lingkungan yang telah dicemarkannya. Kedua, PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V selain dikenakan ganti rugi, juga harus bertanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum seperti memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, memulihkan fungsi lingkungan hidup, menghilangkan atau memusnahkan penyebab pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada Masyarakat yang terdampak tumpahan minyak.Kata kunci: Asas Pencemar Membayar; Polluter Pays Principle; Penegakan Hukum Lingkungan.
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Green Tax Reform Siti Rahma Novikasari
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art2

Abstract

This research is aimed at examining the dynamics of the authority of the Central Government and Regional Governments as well as examining the expansion of authority that can be granted within the framework of green tax reform. This research uses juridical legal research methods with historical, conceptual, statutory, and comparative approaches. The results of the study concluded that the 3 (three) green tax reforms that have been implemented in Indonesia have strengthened several authorities, however, there are degraded authorities such as the authority to impose sanctions, resolve administrative disputes and budget authority. The authority of the central government and regional governments needs to be expanded and strengthened in the next green tax reform, specifically in the form of the authority to add potential types of environmental taxes in the regions, the authority for green budgeting, tax incentives/fiscal convenience, and the reorganization of the authority to grant administrative sanctions and resolve disputes administratively.Keywords: Authority; Environmental Tax; Government; Green Tax Reform AbstrakPenelitian ini ditujukan untuk mengkaji dinamika kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta menelaah perluasan kewenangan yang dapat diberikan dalam kerangka green tax reform. Penelitin ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis dengan pendekatan historis, konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa, 3 (tiga) green tax reform yang telah terlaksana di Indonesia memberikan penguatan pada beberapa kewenangan, meskipun demikian terdapat kewenangan yang terdegradari seperti kewenangan pemberian sanksi, penyelesaian sengketa administratif dan kewenangan anggaran. Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperluas dan diperkuat dalam green tax reform selanjutnya secara spesifik dalam bentuk kewenangan menambah jenis pajak lingkungan hidup yang potensial di daerah, kewenangan green budgeting, insentif perpajakan/kemudahan fiskal, dan pengaturan kembali kewenangan pemberian sanksi administrasi serta penyelesaian sengketa administratif. Kata-kata kunci: Kewenangan; Pajak Lingkungan Hidup; Pemerintah; Reformasi Pajak Hijau.
Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dwi Oktafia Ariyanti; Muhammad Ramadhan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art6

Abstract

The existence of a whistleblower really benefits law enforcers in uncovering criminal acts of corruption. The role of a whistleblower in uncovering criminal acts of corruption carries a very big risk considering that many parties feel disadvantaged because of the testimony of a whistleblower. Protection for whistleblowers must be provided with clear and adequate statutory provisions considering that the role of a whistleblower is very important and carries rather high risks. The problem in this research is the urgency of legal protection for whistleblowers for criminal acts of corruption amidst the lack of existing laws and regulations in Indonesia and the concept of legal protection for whistleblowers in efforts to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia in the future. The method used in this research uses a normative juridical research type which places law as building norms with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. This research discusses, firstly, the important role of a whistleblower that needs to be given comprehensive protection, not only limited to legal protection and special protection that applies during the criminal justice process, but also needs to be implemented after the criminal justice process has been completed. Second, to provide optimal protection for whistleblowers, a legal reform concept is needed, such as in the United States, it is necessary to create laws and regulations regarding institutions that specifically regulate and handle whistleblowers in a comprehensive manner adapted to the Indonesian criminal justice system and special unit to take care of whistleblowers is formed.Keywords: Concept of Renewal; Criminal Acts of Corruption; Legal Protection; Whistleblower AbstrakKeberadaan whistleblower sangat membantu para penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, peran seorang whistleblower dalam mengungkap tindak pidana korupsi memiliki resiko yang sangat besar mengingat banyak pihak yang merasa dirugikan karena kesaksian dari seorang whistleblower. Perlindungan terhadap whistleblower perlu diberikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas dan memadai mengingat peran sebagai seorang whistleblower sangat penting dan memiliki resiko yang cukup tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu urgensi perlindungan hukum terhadap whistleblower tindak pidana korupsi ditengah minimnya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan konsep perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa mendatang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai bangunan norma dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini membahas, pertama, peran penting seorang whistleblower perlu diberikan perlindungan secara komprehensif tidak saja sebatas perlindungan hukum dan perlindungan khusus yang berlaku selama proses peradilan pidana saja, tetapi juga perlu diberlakukan setelah proses peradilan pidana sudah selesai. Kedua, untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap whistleblower diperlukan konsep pembaharuan hukum seperti di Amerika Serikat, maka perlu dibuat peraturan perundang-undangan tentang lembaga yang secara khusus mengatur dan menangani mengenai whistleblower yang bersifat menyeluruh disesuaikan dengan sistem peradilan pidana Indonesia dan dibentuk unit-unit khusus yang menangani whistleblower.Kata Kunci: Konsep Pembaruan; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Korupsi; Whistleblower
Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan Ismail; Fakhris Lutfianto Hapsoro; Andi Muhammad Rezaldy
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art7

Abstract

Over the past few years, police violence has often occurred when providing security at mass demonstrations, as well as during arrests and investigations. This research discusses whether law enforcement by law enforcers who commit violence in carrying out their duties is in accordance with the values of justice, and what ideal law enforcement is for enforcers who commit violence in carrying out their duties. Through this sociological juridical research, the author uncovered two things, namely first, the implementation of law enforcement by law enforcers who commit violence does not apply the values of dignified justice. Second, ideal law enforcement for enforcers who commit violence in carrying out their duties has three indicators, namely, every victim must have the opportunity to exercise their rights and receive a fair and effective trial; victims including their relatives and dependents must receive effective remedies, which include restitution, compensation, and rehabilitation; and the elimination of impunity.Keywords: Accountability, Law Enforcement, Police, Violence. AbstrakSelama beberapa tahun ini, kekerasan polisi kerap terjadi ketika melakukan pengamanan di kegiatan aksi massa, maupun dalam melakukan penangkapan dan penyidikan. Penelitian ini membahas apakah penegakan hukum oleh penegak hukum yang melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan, dan bagaimana penegakan hukum yang ideal untuk para penegak yang melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Melalui metode penelitian yuridis sosiologis ini, penulis menemukan dua hal, yaitu pertama, implementasi penegakan hukum oleh penegak hukum yang melakukan kekerasan tidak menerapkan nilai-nilai keadilan yang bermartabat. Kedua, penegakan hukum yang ideal untuk para penegak yang melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya memiliki tiga indikator, yaitu setiap korban harus memiliki kesempatan untuk menggunakan hak mereka dan menerima pengadilan yang adil dan efektif (fair trial), korban termasuk kerabat dan tanggungannya harus mendapatkan pemulihan yang efektif, yang mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, dan penghapusan impunitas.Kata Kunci: Akuntabilitas; Kepolisian; Penegakan Hukum; Tindak Kekerasan
Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPerdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia Natasya Yunita Sugiastuti; Rakhmita Desmayanti; Nahla Samir Ahmed Shahin
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art10

Abstract

In legal science, coercion, error and fraud as regulated in Article 1321 of the Civil Code are classic defects of will. Parties who express an agreement without freedom, based on Article 1449 of the Civil Code, are given legal protection in the form of the right to request cancellation of the agreement. The problem is that the defect in the will lies in the process of forming the agreement so that it is impossible to obtain written evidence. In fact, letters are the main evidence in civil proceedings and hence the duty of the judge is to identify and to realize the formal truth. The aim of this research is to determine the judge's attitude in deciding whether there is a defect of will in forming an agreement. This normative legal research uses statutory, conceptual, case, and analytical approaches. Secondary data was obtained through literature study, the analysis was qualitative and concluded inductively. The research results show that there remain judges whose legal considerations are only based on proof that the parties have signed an agreement. There are also judges who look at the relevance of the surrounding legal facts thoroughly and comprehensively so that they can find any defects of will in the construction of the formation of the agreement.Keywords: Article 1321 Civil Code; Court ruling; Indonesia; Judge's Attitude. AbstrakDidalam ilmu hukum, paksaan, kekhilafan, dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata merupakan cacat kehendak klasik. Pihak yang menyatakan kesepakatan dengan tidak bebas, berdasarkan Pasal 1449 KUHPerdata diberikan perlindungan hukum berupa hak untuk mengajukan pembatalan perjanjian. Permasalahannya, cacat kehendak terletak pada proses terbentuknya kesepakatan sehingga tidak mungkin didapat bukti tulisan. Padahal surat merupakan alat bukti utama dalam proses perdata dan tugas hakim adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sikap hakim dalam memutus ada tidaknya cacat kehendak dalam pembentukan kata sepakat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan analitikal. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, analisisnya kualitatif, dan disimpulkan secara induktif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masih ada hakim yang dalam pertimbangan hukumnya hanya didasarkan pembuktian bahwa para pihak telah menandatangani perjanjian. Ada juga hakim yang melihat relevansi fakta hukum yang melingkupinya secara menyeluruh dan komprehensif sehingga dapat menemukan adanya cacat kehendak pada konstruksi terbentuknya kesepakatan.Kata kunci: Indonesia; Pasal 1321 KUHPerdata; Putusan Pengadilan; Sikap Hakim.
Kedudukan Harta Waris dalam Kaitannya dengan Program Pengungkapan Sukarela dalam Perpajakan Mustika Prabaningrum Kusumawati; Ahmad Khairun Hamrany; Ari Nur Rahman
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art9

Abstract

The government issued a policy of Voluntary Disclosure Program bearing a final tax rate which is later known as PAS FINAL to avoid the imposition of 200% administrative sanctions if discovered by auditors. However, socialization is not carried out sustainably and optimally. The government optimizes fiscal revenues through the Voluntary Disclosure Program (PPS) through Law Number 7 of 2021 and PMK No.196/PMK.03/2021. The formulation of the problem is how are taxpayers in various regions interested to participate in the Voluntary Disclosure Program (PPS) and what is the juridical review of undivided and divided inheritance owned by taxpayers in the Voluntary Disclosure Program (PPS)? According to the author, the level of interest to participate in PPS is still low, because there are still many taxpayers who have never heard of and do not understand about the said PPS. This condition is underscored by the high number of taxpayers who choose not to take part in PPS even though they know and understand PPS. Apart from that, there are a high number of taxpayers who do not understand the tax treatment of inherited assets in the PPS program. Taxpayers' high level of misunderstanding of the tax treatment of inherited assets can reduce their interest in participating in PPS. From a juridical aspect, inherited assets that should be included in PPS are those that have the status of inherited assets that have not been divided but generate income. With the transfer of tax obligations to the heirs after the heir dies, the Taxpayer's heirs should be the ones to take part in the voluntary disclosure program for income originating from undivided inheritance.Keywords: Inheritance; Taxpayer, Voluntary Disclosure Program (PPS) AbstrakPemerintah mengeluarkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela dengan tarif pajak final yang dikenal dengan PAS FINAL untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi 200% apabila ditemukan oleh pemeriksa. Namun sosialisasi tidak dilakukan secara berkelanjutan dan maksimal. Pemerintah melakukan optimalisasi penerimaan fiskal melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK No.196/PMK.03/2021. Rumusan masalahnya adalah bagaimana Wajib Pajak di berbagai daerah tertarik mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap harta warisan belum terbagi dan telah terbagi yang dimiliki Wajib Pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS)? Tingkat ketertarikan mengikuti PPS menurut penulis masih rendah, dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak yang belum pernah mendengar serta belum paham tentang PPS. Kondisi tersebut dipertegas dengan tingginya Wajib Pajak yang memilih tidak mengikuti PPS meskipun pernah mengetahui dan memahami PPS. Selain itu tingginya Wajib Pajak yang tidak memahami perlakuan pajak atas harta warisan pada program PPS. Tingginya ketidakpahaman Wajib Pajak terhadap perlakuan pajak atas harta warisan dapat mengurangi ketertarikan dalam mengikuti PPS. Secara aspek yuridis harta warisan yang seharusnya diikutkan dalam PPS adalah yang berstatus harta waris yang belum terbagi tetapi menghasilkan pendapatan. Dengan telah beralihnya kewajiban perpajakan kepada ahli waris setelah pewaris tersebut meninggal, seharusnya Wajib Pajak Ahli Waris tersebut yang mengikuti program pengungkapan sukarela atas pendapatan yang berasal dari harta waris yang belum terbagi.Kata Kunci: Program Pengungkapan Sukarela (PPS); Wajib Pajak; Warisan.

Page 91 of 98 | Total Record : 974

 89   90   91   92   93 

Filter by Year

1994 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue