cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 974 Documents
 90   91   92   93   94 
Adopsi Nilai dan Prinsip Hukum Pidana Islam tentang Delik Kesusilaan Zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional Mahrus Ali; Muhammad Abdul Kholiq
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art8

Abstract

This research focuses on the fundamental justification for the policy of inserting Islamic criminal law values into the National Criminal Code, especially regarding the policy of criminalizing the moral offense of adultery and the form of adoption of the said values and principles of Islamic criminal law in the National Criminal Code, particularly on the policy of criminalizing the moral offense of adultery. This is a normative legal research with statutory, philosophical and policy approaches. This research concludes that theoretically (socio-historically based) and juridically (based on the values of the Pancasila philosophy, mainly the first principle and the 1945 Constitution, specifically article 29), the absorption of Islamic criminal law values in the preparation of the Criminal Code is a historical and constitutional right. Values and the principles of Islamic criminal law regarding the moral offense of adultery have not been fully absorbed in the National Criminal Code. Some forms of adoption that have reflected the values and principles of Islamic criminal law are the expansion of the scope of acts criminalized as adultery, the philosophy of prohibiting adultery and the threat of criminal sanctions against adultery. Some Acts that are essentially moral offenses of adultery but are not criminalized as moral offenses of adultery, i.e. rape, prostitution and enjoying pornographic content for oneself.Keyword: Adoption; Values and Principles of Islamic Criminal Law; Moral Offenses of Adultery and the Criminal Code AbstrakPenelitian ini berfokus pada dasar justifikasi kebijakan mengadopsi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam KUHP Nasional khususnya mengenai kebijakan kriminalisasi delik kesusilaan zina dan bentuk adopsi terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam KUHP Nasional khususnya mengenai kebijakan kriminalisasi delik kesusilaan zina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filsafat dan kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara teoritis (berbasis sosio-historis) dan secara yuridis (berbasis nilai falsafah Pancasila khususnya sila pertama dan UUD 1945 khususnya Pasal 29, penyerapan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam penyusunan KUHP adalah suatu hak sejarah dan hak konstitusional. Nilai dan prinsip hukum pidana Islam tentang delik kesusilaan zina belum sepenuhnya terserap dalam KUHP Nasional. Beberapa bentuk adopsi yang sudah mencerminkan nilai dan prinsip hukum pidana Islam ialah mengenai adanya perluasan cakupan tentang perbuatan yang dikriminalkan sebagai zina, filosofi pelarangan zina dan ancaman sanksi pidana terhada zina. Beberapa perbuatan yang hakikatnya merupakan delik kesusilaan zina tetapi tidak dikriminalisasi sebagai delik kesusilaan zina yaitu perkosaan, pelacuran dan menikmati untuk diri sendiri terhadap konten pornografi.Kata Kunci: Adopsi; Delik Kesusilaan Zina dan KUHP; Nilai dan Prinsip Hukum Pidana Islam.
Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi Kasim, Aminuddin; Rahmat Bakri; Supriyadi; Purnamasari, Andi Intan; Rizal, Muhammad
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art2

Abstract

The existence of Covid-19 in Indonesia has now had its status changed from pandemic to endemic. However, its existence still poses a serious threat to the general health of Indonesian citizens. Since 2019, the government still pays close attention to the existence of Covid-19, by implementing various policies to ensure health protection for the citizens as a Constitutional mandate. In the light of that, this research discusses how the concept of protecting the right to health is understood in the Constitution and whether the vaccination policy is in line with the Constitution. This research uses normative methods. This research concludes that, first, the concept of protecting the right to health in the Constitutional takes the form of understanding with a social-solidarity dimension which is based on the protection of human rights as part of human dignity in achieving public benefits. Second, the vaccination policy implemented by the government is in line with Constitutional values considering it includes protection of the right to health.Keywords: Constitution; Covid-19; Policy; Vaccination. AbstrakKeberadaan Covid-19 di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan status dari pandemi menjadi endemi, akan tetapi keberadaannya masih memberikan ancaman yang serius bagi kesehatan warga negara Indonesia. Sejak Tahun 2019 hingga saat ini pemerintah masih memberikan perhatian terhadap keberadaan Covid-19, dengan melakukan berbagai kebijakan guna memastikan perlindungan Kesehatan bagi warga negara sebagai amanat konstitusi. Sehingga penelitian ini membahas bagaimanakah konsep perlindungan hak Kesehatan dalam paham konstitusi dan apakah kebijakan vaksinasi telah selaras dengan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini berkesimpulan, yakni, pertama, konsep perlindungan hak Kesehatan dalam paham konstitusi bermatra sosial-solidaritas yang bertumpuh pada perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari harkat kemanusiaan dalam mengapai kemaslahatan. Kedua: kebijakan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah telah selaras dengan nilai–nilai konstitusi karena memuat perlindungan terhadap hak kesehatan.Kata Kunci: Covid-19; Kebijakan; Konstitusi; Vaksinasi
Merancang Konsep Standar Pemeriksaan Substantif Merek: Belajar dari Kasus Merek M&G Inge Dwisvimiar; Deshinta Elfira
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art7

Abstract

Law number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication provided for trademark examination, but in the M&G case, a difference in trademark examination resulted in the development of two identical trademarks. The study's questions are, firstly, how did the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) conduct trademark examination in the case of M&G for the protection of trademark law, and secondly, how does the standard concept of trademark examination lead to the renewal of trademark law in Indonesia. The research is normative-juridical, with a case study approach, a statutory approach, and a conceptual approach. Techniques for collecting data for a document study and qualitative descriptive analysis. The results show that the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) implemented trademark examination in accordance with Law number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication, namely normatively through the stages of administrative/ formality checks and substantive examinations. In the case of M&G, two common trademarks have been granted, as a result of a substantiating standard examination in Indonesia. The standard approach to trademark examination considered the legal, sociological, and philosophical aspects. The existence of this standard may be used to force the renewal of law number 20 of 2016 on trademarks and geographical indications.Keywords: M&G; Trademark; Trademark Substantive Examination.AbstrakUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan pengaturan tentang pemeriksaan merek, akan tetapi dalam kasus M&G, terjadi perbedaan pemeriksaan merek mengakibatkan dikabulkannya dua merek yang sama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam kasus merek M&G untuk perlindungan hukum merek dan bagaimana rancangan konsep standar pemeriksaan merek menuju pembaharuan Undang-Undang Merek di Indonesia. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual secara normatif mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melalui tahapan pemeriksaan administratif/formalitas dan pemeriksaan substantif. Kasus M&G terdapat dua merek yang sama-sama dikabulkan, adanya hal ini disebabkan belum adanya standar pemeriksaan substantif merek yang ada di Indonesia. Rancangan konsep standar pemeriksaan merek ini melihat pada aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Keberadaan standar ini dapat digunakan untuk menuju pembaharuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Kata Kunci: M&G; Merek; Pemeriksaan Substantif Merek.
Kajian Yuridis atas Ketentuan Darurat Bencana dalam Konstitusi Sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia Korban Bencana Nanik Prasetyoningsih; Muchammad Ichsan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art3

Abstract

Indonesia faces a high risk of disasters, which require community involvement and participation in disaster management. The state cannot handle disasters without the community's help, and the research aims to examine the disaster emergency provisions in the 1945 Constitution to guarantee the human rights of disaster victims. This normative legal research found that emergency provisions are regulated in Article 12 and Article 22, granting the President emergency power. However, the 1945 Constitution does not specifically focus on the rights of communities affected by disasters or regulate the principles the government or president must adhere to in limiting or reducing constitutional rights during a disaster. Therefore, it is necessary to amend articles to include provisions that focus on the rights of people affected by disasters and the terms and conditions for limiting or reducing constitutional rights of citizens.Keywords: Constitution; Disaster; Emergency Power; Emergency Provision; Human Rights. AbstrakIndonesia menghadapi risiko bencana yang tinggi, yang membutuhkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Negara tidak dapat menangani bencana tanpa bantuan masyarakat, dan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan darurat bencana dalam UUD 1945 untuk menjamin hak asasi manusia korban bencana. Penelitian yuridis normatif ini menemukan ketentuan keadaan darurat diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22, pemberian kekuasaan darurat kepada Presiden. Namun, UUD 1945 tidak secara khusus berfokus pada hak-hak masyarakat yang terkena bencana atau mengatur prinsip-prinsip yang harus dipatuhi pemerintah atau presiden dalam membatasi atau mengurangi hak-hak konstitusional saat terjadi bencana. Oleh karena itu, perlu untuk mengubah pasal untuk memasukkan ketentuan yang berfokus pada hak-hak orang yang terkena dampak bencana dan syarat dan ketentuan untuk membatasi atau mengurangi hak-hak konstitusional warga negara.Kata Kunci: Bencana; Hak Asasi Manusia; Kekuasaan Darurat; Ketentuan Darurat; Konstitusi.
Analisis Terhadap Sengketa Informasi Publik Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pada Program Kartu Prakerja Nusanto, Irfan Ardyan; Wibowo, Richo Andi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art1

Abstract

This paper analyzes the public information dispute regarding the Memorandum of Agreement (PKS) document for the Pre-Employment Card program in the Central Information Commission Decision No. 013/VI/KIP-PS-A/2020 and Jakarta Administrative Court Decision No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT to see whether public bodies have implemented the principle of transparency in PKS documents. The methods used are the statutory, case study, and conceptual approaches with deductive analysis. The results of the research conclude that firstly, the Information Commission's decision deserves to be appreciated for it has the substance of strengthening the public's right to access information on cooperation agreement documents belonging to public bodies, although there is a minor note that the Commission cannot annul the internal decree of a public body when deciding on a dispute which is subsequently revised by the court which strengthens the Commission's stance. Public bodies do not have a strong foundation when arguing for rejection of a request for information on a cooperation agreement on the grounds that there is an internal decree prohibiting it or because there is a confidentiality clause based on the principle of pacta sunt servanda. Likewise, the public body argued that PKS documents will interfere with the interests of protecting intellectual property rights and protecting against unfair business competition which had not been a solid argument. Second, the attitude of public bodies in rejecting applications with various arguments indicates that public bodies have not implemented transparency in cooperation agreement documents.Keywords: Cooperation Agreement Documents; Pre-Employment Card Program; Transparency. AbstrakTulisan ini menganalisis sengketa informasi publik terhadap dokumen perjanjian Kerjasama (PKS) program Kartu Prakerja pada Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020 dan Putusan PTUN Jakarta No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT untuk melihat apakah badan publik telah menerapkan prinsip transparansi terhadap dokumen PKS. Metode yang digunakan ialah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dengan analisis secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, Putusan Komisi Informasi layak diapresiasi karena bersubstansi memperkuat hak publik dalam mengakses informasi dokumen perjanjian kerjasama badan publik, meskipun terdapat catatan minor bahwa Komisi tidak dapat membatalkan SK internal badan publik ketika memutus sengketa yang kemudian direvisi oleh pengadilan dengan substansi yang menguatkan sikap Komisi. Badan publik tidak memiliki fondasi kuat ketika mendalilkan penolakan permohonan informasi perjanjian kerjasama dengan alasan telah ada SK internal yang melarang ataupun karena adanya klausul kerahasiaan berdasarkan asas pacta sunt servanda. Begitu pula argumentasi badan publik bahwa membuka dokumen PKS akan mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat bukanlah argumentasi yang solid. Kedua, adapun sikap badan publik yang menolak permohonan dengan berbagai argumen tersebut menunjukkan bahwa badan publik belum menerapkan transparansi terhadap dokumen perjanjian kerja sama.Kata Kunci: Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS); Program Kartu Prakerja; Transparansi.
Konstruksi Legitimasi dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan: Mengulang Kawin atau Itsbat Nikah? Umar Haris Sanjaya; Putri, Dita Fadillah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss3.art1

Abstract

This study brings forward the analysis for the topic of underhanded marriage and the potential for it to be followed up by itsbat nikah or reconducting the marriage process with the same partner, thus undertaking a second marriage with registration. Each of these options poses different legal consequences, especially for the child that has been born, in which they carry the possibility to become a legitimate child or vice versa. This study raises the issue of how the construction of legitimacy and the validity of underhanded marriages; as well as whether the legitimacy of underhanded marriages is carried out with itsbat nikah or repetition of the marriage process. The method used is normative legal research through the statutory approach and the conceptual approach with qualitative analysis. The study concludes that in repeating a marriage process where the first one was conducted underhandedly then retaken and recorded, consequently means that only the the second marriage that is to be considered valid. Therefore, it does not apply retroactively to the previous marriage which makes the proper construction to be carried out is to simply perform itsbat nikah. Second, the status of a child born from an underhanded marriage will only be valid if the said itsbat nikah is carried out, but if the marriage process is repeated without, then the status of the child remains invalid due to the non-retroactive nature in the legitimacy of the marriage.Keywords: Itsbat Nikah, Repetition of Marriage Process, Underhanded Marriage. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis topik tentang perkawinan dibawah tangan seseorang potensi dapat ditindaklanjuti dengan itsbat nikah ataupun mengulang proses perkawinan kembali dengan pasangan yang sama atau melakukan perkawinan kedua dengan pencatatan. Kedua pilihan tersebut masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda terutama pada anak yang dilahirkan, sehingga berpotensi menjadi anak sah ataupun kebalikannya. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana konstruksi legitimasi terhadap keabsahan perkawinan dibawah tangan dan apakah legitimasi perkawinan dibawah tangan dilakukan dengan itsbat nikah atau mengulang proses kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif melalui pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual dengan analisa kualitatif. Penelitian menyimpulkan bahwa melakukan pengulangan perkawinan dimana yang pertama dibawah tangan lalu diulang kembali dan dicatatkan menjadikan perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang kedua, artinya tidak berlaku surut terhadap perkawinan sebelumnya sehingga konstruksi yang tepat adalah tinggal melaksanakan itsbat nikah. Kedua, status anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan akan menjadi sah bila perkawinan tersebut dilakukan itsbat nikah, tetapi bila diulang perkawinannya justru menjadi tidak sah karena legitimasi perkawinannya tidak berlaku surut yang turut berdampak pada status anak yang dilahirkan.Kata Kunci: Itsbat Nikah, Mengulang Kawin, Perkawinan Dibawah Tangan.
Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Izzati, Nabiyla Risfa
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 2: MEI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss2.art7

Abstract

The enactment of Law Number 6 of 2023 on the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 (Perppu No. 2 of 2022) on Job Creation into Law (also known as Law No. 6 of 2023) has brought forward a number of pros and cons. The government argues that Perppu No. 2 of 2022, which was later amended into Law No. 6 of 2023, bears the urgency to be issued in order to guarantee legal certainty after Law Number 11 of 2020 on Job Creation was declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court. Meanwhile, the civil society movement and labor unions firmly reject Perppu No. 2 of 2022 and Law No. 6 of 2023. The labor union argues that the employment cluster in Law No. 6 of 2023 continues the problems as found in Law No. 11 of 2020 which led to the uncertainty of job. This article examines the basis of philosophical rationality and the validity of the arguments for legal certainty narrated by the Government, in the making of Perppu No. 2 of 2022 and Law No. 6 of 2023. This argument was then compared with the narratives and rationales for the uncertainty of job that were put forward by the labor unions, especially on the PKWT and outsourcing issues. The research was carried out in a normative juridical manner by examining the substance of Law No. 6 of 2023 and related laws and regulations. The results of this study indicate that in general, the employment cluster in Law No. 6 of 2023 does not bring legal certainty and actually perpetuates the uncertainty of job. Instead of providing legal certainty, the lack of synchronization with the implementing regulations of Law No. 11 of 2020 which remain in effect, as well as the emergence of additional articles related to wages, could actually provide additional legal uncertainty after the enactment of Law No. 6 of 2023.Keywords: Job Creation, Omnibus Law, Uncertainty of Job, Workers' Rights. AbstrakDiundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) mengundang banyak pro dan kontra. Pemerintah berargumen bahwa Perppu 2/2022 yang selanjutnya disahkan menjadi UU 6/2023 mendesak untuk dikeluarkan untuk menjamin kepastian hukum pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, gerakan masyarakat sipil dan serikat buruh dengan tegas menolak Perppu 2/2022 maupun UU 6/2023. Serikat buruh berargumen bahwa kluster ketenagakerjaan dalam UU 6/2023 melanjutkan permasalahan UU 11/2020 yang membawa ketidakpastian kerja. Artikel ini menguji dasar rasionalitas filosofis dan kesahihan argumentasi kepastian hukum yang dinarasikan oleh Pemerintah, dalam pembuatan Perppu 2/2022 dan UU 6/2023. Argumentasi ini kemudian dibandingkan dengan narasi dan argumentasi ketidakpastian kerja yang digaungkan oleh serikat pekerja, utamanya dalam isu PKWT dan alih daya. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan mengkaji substansi dari UU 6/2023 dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa secara umum, klaster ketenagakerjaan dalam UU 6/2023 tidak membawa kepastian hukum dan justru melanggengkan ketidakpastian kerja. Alih-alih memberikan kepastian hukum, ketidaksinkronan dengan peraturan pelaksana UU 11/2020 yang tetap berlaku, serta munculnya pasal tambahan terkait pengupahan, justru dapat memberikan ketidakpastian hukum tambahan pasca berlakunya UU 6/2023.Kata Kunci: Cipta Kerja, Hak Pekerja, Ketidakpastian Kerja, Omnibus Law.
Tujuan Kemanfaatan Hukum Merancang Pedoman Sanksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Yulia Kurniaty; Rusli Muhammad; Aroma Elmina Martha
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 2: MEI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss2.art3

Abstract

This research aims to examine the need to design the guidelines for sanctioning system in sexual violence in higher education institutions and the legal benefits that can be generated from it. The focus of this research departs from the results of a literature review regarding various strategies for handling cases of sexual violence in higher education institutions which are insufficient to cease the violence from occurring. The research method used is a library study of articles discussing sexual violence in higher education institutions, legal books discussing criminal guidelines, disparities, criminal law policies, utilitarianism philosophy, Law No. 12 of 2022 and Minister of Education and Culture Regulation No. 30 of 2022. The collected data were analyzed by using the qualitative descriptive techniques. The research results indicate that the goal derived from the legal benefits shall be achieved if the entire academic community feels safe and comfortable studying and working. This situation can only be realized if there is a guarantee of law enforcement for anyone who violates the primary rules in regards to committing sexual violence. In order to make it easier for stakeholders in higher education institutions who might have limited competence in the field of case advocacy, the said guidelines for sanctioning system can be used as a directive so that the sanctions imposed are useful in deterring the perpetrator, the victim's rights are restored and the good image of the university is maintained. Imposing sanctions on perpetrators of sexual violence in higher education institutions refers to six fundamental aspects of consideration, namely the error aspect, the impact aspect, the victim's loss aspect, the profit obtained by the perpetrator aspect, the aggravating and mitigating circumstances for the perpetrator, as well as determining the range of sanctions imposed.Keywords: Guidelines For Sanctioning System, Legal Benefits, Sexual Violence. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kemanfaatan hukum perlunya merancang pedoman sanksi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Fokus penelitian ini berangkat dari hasil telaah pustaka atas beragam strategi penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak cukup mampu menghentikan terjadinya kekerasan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka artikel-artikel yang membahas kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, buku-buku ilmu hukum yang membahas pedoman pemidanaan, disparitas, kebijakan hukum pidana, filsafat aliran utilitarianisme, UU No.12 Tahun 2022 dan Permendikbudristek No.30 Tahun 2021. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kemanfaatan hukum tercapai jika seluruh sivitas akademika merasa aman dan nyaman belajar dan bekerja. Kondisi ini hanya dapat terwujud jika ada jaminan penegakkan hukum bagi setiap orang yang melanggar aturan utamanya melakukan kekerasan seksual. Demi memudahkan pemangku kepentingan Perguruan Tinggi yang memiliki ketebatasan kompetensi di bidang advokasi perkara, maka pedoman sanksi ini dapat digunakan sebagai panduan sehingga sanksi yang dijatuhkan bermanfaat membuat pelaku jera, hak korban dipulihkan dan nama baik perguruan tinggi tetap terjaga. Pejatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi mengacu pada enam aspek dasar pertimbangan yaitu aspek kesalahan, aspek dampak, aspek kerugian korban, aspek keuntungan yang diperoleh pelaku, aspek keadaan yang memberatkan dan meringan bagi pelaku, dan penentuan rentang penjatuhan sanksi.Kata kunci: Kekerasan Seksual, Kemanfaatan Hukum, Pedoman Sanksi.
Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19 Mahmud, Ade
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art5

Abstract

This research analyzes the urgency of developing electronic-based public services in preventing criminal acts of illegal levies (extortion) to support transparent and good quality government governance and offers ideas for law enforcement to eradicate extortion, which is remains considerably lacking in West Java Province, especially after Covid-19. Hence the problem formulation focuses on the issue of how to develop public services to prevent the practice of extortion and how to build law enforcement to eradicate extortion in West Java Province. This paper is normative legal research using statutory approach and conceptual approaches that uses secondary data in the form of books, law journals, research reports, magazines, statutory regulations, and recapitulation of agency performance data to produce accurate and accountable conclusions. The results of the research conclude that the development of electronic-based services can be realized by changing manual services to digital ones, upgrading digital services with new features that accommodate people's needs, increasing e-money payments that are connected to the banking system followed by developing the Public Service Mall (MPP) concept that is accessible to the public. Law enforcement overcomes extortion by building reporting system connectivity that is directly connected between SiBerli and the extortion reporting system in agencies/institutions/units providing public services, implementing a reward and punishment system objectively as well as applying administrative sanctions for officials who abuse their authority and criminal sanctions as the ultimum remedium if other legal instruments are unable to resolve the crisis.Keywords: Development, Illegal Extortion, Law Enforcement. AbstrakPenelitian ini menganalisis urgensi pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik dalam mencegah tindak pidana pungutan liar (pungli) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih berkualitas dan menawarkan gagasan penegakan hukum pemberantasan pungli yang dinilai masih cukup lemah di Provinsi Jawa Barat terutama pasca covid-19 sehingga rumusan masalah berfokus pada persoalan bagaimana pengembangan layanan publik mencegah praktik pungli dan bagaimana membangun penegakan hukum dalam memberantas pungli di Provinsi Jawa Barat. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual yang memakai data sekunder berupa buku, jurnal hukum, laporan penelitian, majalah, peraturan perundang-undangan, rekapitulasi data kinerja instansi untuk menghasilkan simpulan yang akurat dan akuntabel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan layanan berbasis elektronik dapat direalisasikan dengan mengubah pelayanan manual ke digital, meng-upgrade layanan digital dengan fitur baru yang mengakomodir kebutuhan masyarakat, peningkatan pembayaran e-money yang terhubung dengan sistem perbankan diikuti pengembangan konsep Mall Pelayanan Publik (MPP) yang mudah dijangkau masyarakat. Penegakan hukum mengatasi pungli dengan membangun konektivitas sistem pelaporan yang terhubung langsung antara SiBerli dengan sistem pelaporan Pungli di Badan/Lembaga/Unit pemberi layanan publik, menerapkan sistem reward and punishment secara objektif. Menerapkan sanksi administratif bagi aparatur yang menyalahgunakan wewenang dan sanksi pidana sebagai ultimum remedium apabila instrumen hukum lain tidak mampu menyelesaikan.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengembangan, Pungutan Liar.
Optimalisasi Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara Sigit Riyanto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 2: MEI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss2.art1

Abstract

Pursuant to the 2008 Charter, ASEAN has worked with a new legal framework and has thus established various organs to accelerate the process of community building. In accordance with the said Charter, ASEAN established a Human Rights Body namely the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). AICHR serves as a human rights institution which is designated as an integral part of ASEAN that is responsible for promoting and protecting human rights according to the objectives and principles in the ASEAN Charter. In the light of their human rights protection efforts, AICHR has exhibited promising achievements. On the other hand, however, AICHR is considered ineffective as it has not achieved significant results in terms of protecting and upholding human rights in Southeast Asia. This research is intended to conduct a critical study of the role and function of AICHR in dealing with contemporary human rights problems and challenges. By observing the contemporary human rights problems and challenges in Southeast Asia, it is strongly recommended that ASEAN immediately adjust and expand the mandate of the AICHR. Adjusting and expanding AICHR's mandate can strengthen AICHR's structure and authority as an institution that safeguards human rights in Southeast Asia. Strengthening the AICHR will contribute to the protection and upholding of human rights and increase ASEAN's credibility as a Regional Organization.Keywords: AICHR, ASEAN, Enforcement, Human Rights, Protection. AbstrakBerdasarkan Piagam tahun 2008, ASEAN bekerja dengan kerangka hukum baru dan membentuk berbagai organ yang diperlukan untuk mempercepat proses membangun komunitas. Sesuai dengan Piagam, ASEAN membentuk Badan HAM yang dinamai ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). AICHR merupakan lembaga HAM yang dirancang sebagai bagian integral ASEAN yang bertanggungjawab dalam upaya promosi dan perlindungan HAM. Sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip di dalam Piagam ASEAN. Dalam upaya promosi HAM, AICHR telah membuktikan capaian yang menjanjikan, namun, dalam hal perlindungan dan penegakan HAM, AICHR dianggap belum efektif. AICHR belum mencapai hasil yang signifikan dalam hal perlindungan dan penegakan HAM di Asia Tenggara. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan kajian kritis tentang peran dan fungsi AICHR dalam menghadapi permasalahan dan tantangan HAM kontemporer. Mencermati permasalahan dan tantangan HAM kontemporer di Asia Tenggara, sangat disarankan ASEAN segera melakukan penyesuaian dan perluasan mandat AICHR. Penyesuaian dan perluasan mandat AICHR dapat memperkuat struktur dan otoritas AICHR sebagai institusi pengawal HAM di Asia Tenggara. Penguatan AICHR akan berkontribusi pada perlindungan dan penegakan HAM serta meningkatkan kredibilitas ASEAN sebagai Organisasi Regional.Kata Kunci: AICHR, ASEAN, Hak Asasi Manusia, Penegakan, Perlindungan.

Page 92 of 98 | Total Record : 974

 90   91   92   93   94 

Filter by Year

1994 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue