cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Patrika
Published by Universitas Udayana
ISSN : 0215899X     EISSN : 25799487     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus in Scope Jurnal Kertha Patrika terbit tiga (3) kali setahun: yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 43 No 2 (2021)" : 7 Documents clear
Government Immunity and Liability in Tort: The Case of Covid-19 Pandemic’s Management in Indonesia Laras Susanti
Kertha Patrika Vol 43 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p02

Abstract

The Covid-19 pandemic has cost human lives and threaten the world’s economy. Responding to this unprecedented history, governments are expected to take both public health and economic recovery actions. This article conveys analysis on how Indonesian courts might examine government tort cases on the government’s liability in handling the pandemic. A normative juridical method is used to analyze primary and secondary legal sources. The writer finds that with the enactment of Law Number 30 of 2014 on Government Administration, a government concrete action is also an object to suing government before the state administrative court. Furthermore, the recent Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 on Guidance Dispute Settlement Mechanism of Government Action and Competence to Adjudicate Government Tort governs that the state administrative court is the only court that has competence over government tort. As a result, claims of government tort submitted to the general court must be dismissed. In fact, this recent development created confusion on the side of justice seekers and judges as well that might affect the outcome of Covid-19 government tort claims. Studying previous government tort cases and focusing its exploration on the development of government immunity and liability, this article finds that Indonesian courts use Article 1365 Civil Code equipped with laws and regulations in administrative governance and specific fields legal frameworks to examine government tort cases. Even though such laws may state that the government may not be sued, the courts may use the Constitution of 1945 to establish a right to sue. During the Covid-19 pandemic, laws and regulations related to disaster and public health management along with the public interest principle must be examined to determine government tort.
Keputusan Damang Pada Masyarakat Adat Dayak Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah I Made Kastama; Ni Putu Paramita Dewi
Kertha Patrika Vol 43 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p05

Abstract

Permasalahan dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan merupakan pemicu dari sebuah perceraian. Indonesia masih menggunakan Hukum Adat khususnya pada Masyarakat Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelesaikan kasus perceraian. Masyarakat Adat Dayak melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak dalam hal pelestarian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat suku Dayak yang dalam implementasinya Lembaga Kedamangan berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan termasuk masalah perceraian. Damang yang dalam hal ini memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus perceraian pada masyarakat Hukum Adat Dayak harus memiliki kemampuan dan strategi yang baik dalam menyelesaikan serta melakukan upaya pencegahan terhadap kasus perceraian. Penelitian ini menganalisis bagaimana Lembaga Kedamangan melalui Damang Kepala Adat menyelesaikan kasus perceraian pada masyarakat hukum adat Dayak. Artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualtitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang sehingga dapat mengetahui tentang pentingnya menyelesaikan kasus perceraian secara Hukum Adat karena dapat memberikan kepastian hukum secara Hukum Adat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya kewenangan Damang Kepala Adat dalam melakukan penyelesian kasus perceraian sesuai dengan pedoman peradilan Adat Dayak dan mengeluarkan Surat Keputusan Damang Kepala Adat yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Fragmented Approach to Spatial Management in Indonesia: When it Will Be Ended? I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Kertha Patrika Vol 43 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p03

Abstract

As a regulatory tool, spatial planning is important as it directs socio-economic development and prevents environmental and social damage by commercial and public projects. There should be an integrated spatial management to ensure the effective use of restricted spatial resources, balancing infrastructural, industrial and commercial business development with the available resources, including land, forest, and marine. However, the fragmented approach to spatial management has been thrived since the independence of Indonesia. The newly controversial Law No. 11 of 2020 on Job Creation has emerged a big hope that Indonesia will end the fragmented approach to spatial management. However, this Law seems to maintain this approach by enacting four different governmental regulation for four spatial issues, namely land use planning; forestry; energy and mineral resources; and marine and fishery. This fragmented approach has adverse consequences as it leads to overlapping authorities that may end up with disharmony and conflicting regulations. Besides, the insistence to employ fragmented approach to spatial management has linked to oligarchy issue as shown by old older, new order and the regional autonomy era.
Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung; Studi Terhadap Upaya Proteksi Darwance Darwance; Yokotani Yokotani; Wenni Anggita
Kertha Patrika Vol 43 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p04

Abstract

Merujuk kepada objek perlindungan dari beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual, sebagian di antaranya ada di daerah, terutama indikasi geografis, pengetahuan tradisional, dan seni budaya. Sumber daya alam yang dimiliki serta seni dan budaya yang beraneka ragam di Kepulauan Bangka Belitung berpotensi pula untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus menganalis upaya proteksi terhadap kekayaan intelektual di Kepulauan Bangka Belitung, baik yang secara normatif sudah terdaftar maupun terhadap sejumlah objek yang berpotensi didaftarkan sebagai kekayaan intelektual yang dilindungi. Studi terhadap upaya perlindungan Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap KI di daerah ini, di antaranya adalah peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual melalui peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah , sentra kekayaan intelektual dan komunitas. Beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah juga diminta untuk mengusulkan Kekayaan Intelektual.
Perkembangan Regulasi dan Urgensi E-Litigasi Di Era Pandemi Corona Virus Disease -19 Joko Sriwidodo
Kertha Patrika Vol 43 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p06

Abstract

Pelaksanaan e-Litigasi saat pandemi Covid-19 di Indonesia masih menimbulkan beberapa isu, mulai dari isu disharmonisasi hukum, hingga belum akrabnya masyarakat Indonesia akan penggunaan e-Litigasi. Namun terlepas dari isu tersebut, proses peradilan tetap harus berjalan mengingat penegakan hukum harus terus dilakukan demi tercapainya keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana perkembangan regulasi penyelesaian perkara saat Pandemi Covid-19 dan bagaimana urgensi e-Litigasi saat Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya penyelesaian perkara saat Pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia baik dilakukan upaya melalui jalur litigasi maupun melalui jalur non-litigasi. Adapun upaya penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi telah diterapkan oleh Lembaga Kejaksaan dengan terbentuknya Peraturan Kejaksaan RI (PERJA). Sedangkan upaya penegak hukum dalam penyelesaian perkara saat Pandemi Covid-19 melalui jalur litigasi yaitu dengan adanya e-Litigasi. Diperlukannya keberadaan E-Litigasi saat Pandemi Covid-19 seperti saat ini yaitu karena proses e-Litigasi yang memenuhi asas cepat, sederhana dan murah. Meskipun dalam pelaksanaan e-Litigasi terdapat beberapa kelemahan pada unsur hukum yakni substansi hukum dan budaya hukum. Terkait permasalahan substansi hukum, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya perumusan peraturan yang lebih mapan terkait e-Litigasi ataupun dapat dilakukan dengan merevisi KUHAP. Sedangkan permasalahan budaya hukum, dapat diselesaikan dengan ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, keterbukaan informasi lengkap yang mudah diakses, ketersediaan budget untuk memenuhi keperluan, serta metode pengambilan keputusan.
The Profit-Sharing System Between Landowners and Cultivators of Tobacco : Islamic Economic Law Perspective Dyah Ochtorina Susanti
Kertha Patrika Vol 43 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p01

Abstract

This research aims to find profit-sharing system between landowners and cultivators of tobacco based on Islamic Economic Law, so that it can be used by landowners and cultivators to cooperate in cultivating tobacco fields. The method in this research using the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach. The results of the study in the form of 3 (three) forms of profit-sharing systems between landowners and tobacco cultivators according to Islamic economic law, which can be used, namely muzara'ah, mukhabarah, and musaqah. In the final part of this research, the researcher also provides advice to landowners and cultivators to put the cooperation agreement into written form, to prevent conflicts and disputes in the future. Further suggestions are addressed to the Government. The government needs to socialize the production sharing system in agriculture according to Islamic economic law.
Menelaah Klaim Republik Korea dan Jepang atas Kepulauan Dokdo atau Takeshima: Pendekatan Historis Harven Filippo Taufik
Kertha Patrika Vol 43 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p07

Abstract

Wilayah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan suatu negara. Betapa pentingnya suatu wilayah menyebabkan suatu sengketa wilayah antar negara dapat saja terjadi. Demikianlah yang terjadi antara Republik Korea dan Jepang. Keduanya bersengketa atas suatu wilayah kepulauan di Laut Timur, yaitu Kepulauan Dokdo atau Takeshima. Republik Korea dan Jepang sama-sama bersikeras bahwa Kepulauan Dokdo atau Takeshima berada di bawah kedaulatan negaranya. Keduanya memiliki argumentasi masing-masing terhadap klaim mereka tersebut. Penelitian ini akan membahas argumentasi kedua negara serta menganalisisnya dari sudut pandang hukum internasional. Metode penelitian dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah, kasus, dan konseptual. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapati bahwa Jepang mengklaim Kepulauan Dokdo merupakan wilayah terra nullius yang kemudian diokupasi, serta wilayah tersebut masih dalam kedaulatannya berdasarkan Perjanjian San Fransisco. Akan tetapi, klaim Republik Korea lebih kuat di mata hukum internasional, bila memperhatikan fakta historis, tindakan yang telah dilakukan, preseden yang ada, serta prinsip efektivitas. Berdasarkan prinsip efektivitas dalam hukum internasional, kontrol efektif yang telah dilakukan Korea selama ini, bahkan sebelum Jepang masuk dan menganeksasi Dokdo atau Takeshima, telah mematahkan klaim terra nullius yang dikemukakan Jepang, dan meneguhkan klaim kedaulatan Korea atas Dokdo atau Takeshima. Hal tersebut sebagaimana yang juga berlaku dalam kasus Sipadan-Ligitan dan kasus Pulau Palmas.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 46 No 2 (2024) Vol 46 No 1 (2024) Vol 45 No 3 (2023) Vol 45 No 2 (2023) Vol 45 No 1 (2023) Vol 44 No 3 (2022) Vol 44 No 2 (2022) Vol 44 No 1 (2022) Vol 43 No 3 (2021) Vol 43 No 2 (2021) Vol 43 No 1 (2021) Vol 42 No 3 (2020) Vol 42 No 2 (2020) Vol 42 No 1 (2020) Vol 41 No 3 (2019) Vol 41 No 2 (2019) Vol 41 No 1 (2019) Vol 40 No 01 (2018) Vol 40 No 3 (2018) Vol 40 No 2 (2018) Vol 39 No 03 (2017) Vol 39 No 01 (2017) Vol 39 No 2 (2017) Vol 38 No 3 (2016) Vol 38 No 2 (2016) Vol 38 No 1 (2016) Vol 33 No 1 (2008) More Issue