Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

perspektif
Website

Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ISSN : 14103648 EISSN : 24067385 DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 793 Documents

4 5 6 7 8

PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA PEJABAT ATAS TINDAKAN MAL-ADMINISTRASI DALAM PENERBITAN IZIN DI BIDANG LINGKUNGAN Ahmad Basuki
Perspektif Vol 16, No 4 (2011): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Kuatnya arus demokratisasi sangat berpengaruh terhadap tuntutan good governance dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu segi positif dari tuntutan tersebut adalah dengan telah diadopsinya prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi pejabat atas tindakan mal-administratif dalam penerbitan izin di bidang lingkungan. Atas dasar prinsip ini warga masyarakat yang menjadi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat mempersoalkan legalitas perizinan dan sekaligus meminta pertanggungjawaban hukum (pidana) kepada pejabat atas kerugian yang dideritanya.The democratic strengthen is very influencing to the demand of good governance in managing the government. One of the positive demand is it has been adopted the principle of accountability of the constitution of protection and management of environment for official functionary on the act of mal administration in establishing permit of environment field, Based on the principle community who become sacrifice of pollution of environment can appeal the legal permit and the responsibility of criminal case towards the official functionary of disadvantages they have got.

PROBLEMATIKA PENYERAGAMAN HUKUM MARITIM PERDATA DAN PENYELARASANNYA KE DALAM HUKUM NASIONAL Aktieva Tri Tjitrawati
Perspektif Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Berbagai problematika penyeragaman dan penyelarasan hukum maritim perdata akan mewujudkan penegasan efesiensi dan kepastian hukum dalam melakaukan aktivitas kemaritiman internasional, penyeragaman hukum juga mendorong terselenggaranya keadilan dan ketertiban sebagai prinsip utama dalam hukum perdata internasional, implikasi negarayang timbul dari penyeragaman ini bagi negara peserta perjanjian internasional. Konstruksi berfikir dan konsep hukum yang sudah terbangun menurut hukum peserta tersebut. Menerima konstruksi hukum yang berbeda akan mengganggu konstruksi berpikir hukum negara tersebut mengenai masalah tertentu.Various problems of uniformity and alignment of civil maritime law will embody the assertion efficiency and legal certainty in melakaukan international maritime activity, the uniform law also encourages the implementation of justice and order as a main principle in civil law international, negarayang implications arising from this uniformity for the participating countries of international agreements. Construction of thinking and legal concepts that have been built according to the law of the participant. Receiving a different legal construction would disrupt the construction of state law thinks about certain issues.

NELAYAN INDONESIA DALAM PUSARAN KEMISKINAN STRUKTURAL (PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI DAN HUKUM) Endang Retnowati
Perspektif Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yang luas wilayahnya 70% merupakan wilayah lautan. Di wilayah lautan ini terkandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam, antara lain sumber daya ikan. Dengan melimpahnya sumber daya ikan maka seharusnya pendapatan nelayan sangatlah memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam realita tidaklah demikian, kemiskinan masih banyak melanda kehidupan nelayan. Dari sisi ekonomi hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadahi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena minimnya modal yang dimiliki nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (dikuasai tengkulak) dan otoritas tidak punya wibawa untuk mengatur dan menegakkan aturan. Serta pola atau budaya kerja yang masih apa adanya. Kondisi kemiskinan yang dialami nelayan menyebabkan mereka rentan konflik dan hanya menjadi objek. Hukum yang seharusnya memberikan perlindungan ternyata juga tidak optimal. Dalam Undang-Undang Perikanan hanya ada 2 ayat dalam pasal 1 yang mengatur nelayan, itu pun hanya ayat yang memberikan pengertian nelayan dan nelayan kecil. Bahkan pengertian itu pun berbeda dengan pengertian nelayan tradisional dalam penjelasan pasal 18 (6) Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta dalam reali-tasnya. Perbedaan pengertian ini berdampak pada nelayan.Indonesiaas an archipelago, which has till 70% is ocean area. In this sea area marine contains a very large and varied economic potential including fish resources. With the abundance of fish resources, it should make the fishermen earning to complete their necessities. In fact, it is not so, the poverty still have been collided with the lives of many fishermen. From the economic side, what the fishermen catch, is so far from enough to complete their necessities. This is caused by lack of capital owned by fishermen, the pressure from the owners of capital, profit-sharing system that is not fair, trade or auctioning process of fish that are not transparent (controlled by middlemen). Furthermore the authorities have no authority to regulate and enforce the rules. In addition, the pattern or work culture that is still what it is. The conditions of poverty which is experienced by fishermen led to their conflict and only to be the object. The law should provide protection has not been optimal yet. In the fishery law, there are only 2 verse in paragraph 1 regulating fishermen, also it is only the verse giving understanding of fishermen and small fishermen. Even it gives different understanding that traditional fishermen in the explanation of paragraph 18 (6) Local Government Act as well as in reality. The different understanding gives impact to the fishermen.

DINAMISASI PENORMAAN HUKUM ISLAM Abd. Shomad
Perspektif Vol 15, No 2 (2010): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Dinamisasi penormaan dalam hukum Islam tergantung pada perbedaan dalam penerapan dan perkembangan Islam. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi perkembangan hukum Islam di berbagai Negara. Hukum Islam merupakan hukum yang hidup yang inherion dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu Norma Islam tidak lagi dirasakan sebagai norma yang dipaksakan dari luar oleh umatnya. Perkembangan hukum Islam di Indonesia, ditandai perbedaan seru yang melakukan dua teori Receptio in competen dan teori receptive.Dynamic naming dependent differences in Islamic law for the implementation and development of Islam. It is also influenced by the development of Islamic law in various countries. Islamic law is the law of life that inherion in the lives of Muslims. Therefore the Islamic norms are no longer perceived as the norm imposed from the outside by his people. The development of Islamic law inIndonesia, marked differences which make the two theories exciting receptio in compten and receptive theory.

MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN Ninuk Triyanti
Perspektif Vol 2, No 1 (1997): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Pembiayaan oleh perusahaan modal ventura adalah melakukan penyertaan modal yang ditujukan dalam perusahaan baik yang berada pada tahap pengembangan usaha maupun yang berada pada tahap kemunduran usaha dan sedang mengalami kesulitan dana tanpa disertai dengan jaminan pengembalian seperti halnya pinjaman pada umumnya. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyangkut asas kebebasan berkontrak maka kegiatan pembiayaan modal ventura ini dimungkinkan tunduk pada Hukum Perjanjian, dengan mengingat peraturan-peraturan yang menyangkut Lembaga Keuangan dan Perusahaan yang ada.

ASPEK HUKUM PIDANA TELEMATIKA TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI DI ERA INFORMASI Besse Sugiswati
Perspektif Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Kejahatan di dunia maya adalah persoalan baru dan perbuatan pidana yang berdimensi baru. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan bisa memayungi bidang telematika. Namun, Undang-Undang tersebut masih memiliki kendala yuridis dan kendala penanganan tersangka. Banyak ketentuan-ketentuan yang menyangkut perbuatan yang dapat dihukum belum masuk dalam Undang-Undang tersebut.Crime in cyberspace is a new problem and new dimensions of criminal acts. Information Act and Electronic Transaction is expected to be an umbrella for the field of telematics. However, the Act still has the legal obstacles and constraints handling of suspects. Many of the provisions relating to actions that can be punished yet in the Act.

DESENTRALISASI PEMOLISIAN DAN PRAWACANA REPOSISI KELEMBAGAAN POLISI Nur Yahya
Perspektif Vol 12, No 3 (2007): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Change of strategic environment and its life place habitat police have to become especial consideration to police for the reposition of its institute. Position institute of Police continue to be talked to rind its place which more precise. With burden considering analyse duty having equality with duties governance of public which diemban by Domestic Department, and also current strength decentralize and by studying more emphasizing at police culture local accountabilities hence position institute of Police precisely if returned under conducting Ministry of Home Affairs.

PAKTA INTEGRITAS DI TENGAH SURAMNYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Ahmad Basuki
Perspektif Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Korupsi di Indonesia saat ini mengindikasikan sistemik, endemik, dan dianggap mengancam terhadap kepercayaan publik (public trust) terhadap kinerja pemerintahan, sehingga upaya pemberantasannya telah dilakukan melalui cara-cara yang istimewa (extra-ordinary measures). Belum optimalnya perbaikan komponen legal substance dan legal structure mendorong Presiden untuk mengintervensi perbaikan legal culture terhadap aspek perilaku dan performen pejabat publik dalam bentuk Pakta integritas dengan digulirkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Namun demikian kebijakan Presiden yang terkesan sporadis, dan tidak konsisten dalam penerapan dan penegakannya telah memperpanjang problem pemberantasan korupsi di Indonesia.Corruption in Indonesia is currently systemic, endemic, and considered threatening to public trust (public trust) on the performance of government, so that eradication efforts have been made through special ways (extra-ordinary measures.) Component repair is not optimum legal structure and legal substance to encourage the President to intervene in the improvement of legal culture and performen behavioral aspects of public officials in the form of integrity pact with Instruki No. 5 of 2004. The policies of President who impressed sporadic, and inconsistent in application and enforcement has extended the problem of combating corruption in Indonesia.

PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI MENGENAI HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng) Tresilia Dwitamara
Perspektif Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Secara psikologis, anak bukanlan miniatur orang dewasa, namun anak adalah suatu subyek yang masih dalam tahap perkembangan dengan kapasitas yang rawan, yang mana berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara pemenuhan dan perlindungan akan hak hidup, hak bertahan hidup, hak tumbuh dan berkembang anak, yang mana juga termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlu ditekankan bahwa hak untuk hidup tidak bisa dilepaskan dengan hak atas kelangsungan hidup, dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Terutama bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, dimana setiap luka, kerusakan, atau mengurangi hak anak untuk kelangsungan hidup akan mengakibatkan suatu akibat yang serius dan fatal terhadap kondisi anak. Kecenderungan untuk membawa anak ke peradilan anak, mengakibatkan anak akan selalu menjadi target kriminalisasi. Jadi tidak boleh dibawa ke pengadilan jika tidak perlu. Hal ini tentu saja tidak hanya mempengaruhi anak secara fisik, tetapi juga psikologis. Sistem pemidanaan edukatif yang berlaku di Indonesia saat ini belum seperti yang diharapkan. Perlindungan anak yang dikualifikasikan sebagai seorang kriminal benar-benar harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam posisi anak sebagai seorang kriminal yang membutuhkan perlindungan dan keamanan membutuhkan perlindungan khusus yang menjamin kepentingan anak.Psychologically, child instead of a miniature adult but child is a subject that is still in the developmental stage capacity-prone (evolving capacities), which is closely related to the causality between the fulfillment and protection of the right to life and the right to survival, the right to grow and develop the child as well as the right to be protected from violence and discrimination. It should be emphasized that the right to life can not be released to the right to survival, and the right to grow and develop. Especially for children who are still in a period of growth and development, where each wound, destruction, or reducing the child’s right to survival will resulting in serious and fatal child’s condition. The tendency to bring the child to the juvenile justice machine, then the children will always be the target of criminalization. So it should not be taken to court if it does not need. This is of course not only affects the child physically, but also psychologically. Educative criminal system prevailing in Indonesia at this time has not been as expected. Protection of children whom qualified as criminals really have to get serious attention from the government. Children in conflict with the law in the position of children as criminals in need of protection and security in addition to self-regulation also requires a special protection that ensures the interests of the child.

PEMILU DAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA (Catatan Kecil di Seputar Pelaksanaan Pemilu 1997) indro sugijanto
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Secara konstitusional, pemilihan umum dikonsepsikan sebagai salah satu wujud penegakan hak kedaulatan rakyat di bidang politik. Namun yang terjadi dalam praktak ketatanegaraan Indonesia, dari 6 (enam) pelaksanaan Pemilihan Umum di masa Orde Baru menunjukkan adanya indikasi “Proses penguatan peran negara” (korporatisme). Gejala korporatisasi Pemilihan Umum dapat dicermati dari 3 (tiga) hal. Pertama, besarnya dominasi birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kedua, masalah perimbangan anggota perwakilan yang dipilih dan yang diangkat. Dan ketiga, sistem representasi proporsional yang masih dipertahankan. Korporatisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditempuh melalui norma hukum (legalisasi) menyebabkan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyelewengan pelaksanaan Pemilihan Umum menjadi tidak objektif atau bahkan tidak bisa dijalankan sama sekali. Tersumbatnya saluran formal inilah yang secara kriminogen memicu meletusnya berbagai gejolak di daerah atas pelaksanaan Pemilihan Umum 1997.

Page 6 of 80 | Total Record : 793

4 5 6 7 8

Filter by Year

1996 2024

Filter By Issues

All Issue Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ari Purwadi

Contact Email aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone +6281938020282

Journal Mail Official perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA