Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

perspektif
Website

Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ISSN : 14103648 EISSN : 24067385 DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 793 Documents

6 7 8 9 10

ONTOLOGI DESENTRALISASI FISKAL DALAM NEGARA KESATUAN Sofyan Hadi; Tomy M. Saragih
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah). Padahal secara nyata bahwa masalah fiskal dan moneter merupakan urusan absolut pemerintah pusat. Daerah hanya boleh melakukan urusan fiskal melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk pemerataan pembangunan di daerah, sebaiknya pemerintah pusat tetap memegang kendali atas sumber-sumber pendapatan yang penting dan strategis, agar dapat diberikan ke daerah lain yang sumber pendapatannya masih minim.Consequences of the implementation of regional autonomy in Indonesia is the division of authority between the central government and the local government (the monetary and national fiscal decentralized). Though obviously that is a matter of fiscal and monetary affairs absolute central government. Area should only be done through the fiscal affairs of deconcentration. For equitable development in the region, the central government should retain control of the sources of revenue and strategic importance, that can be given to other areas of the source of income is still minimal.

LISENSI MEREK DALAM PERSPEKTIF BISNIS Zudan Arif Fakrulloh
Perspektif Vol 2, No 1 (1997): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Lisensi merupakan suatu terobosan bisnis terhadap ketentuan penanaman modal asing di Indonesia yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional dan menunjang pencapaian pembangunan nasional. Hal yang mendorong investor, baik lokal maupun luar untuk menanamkan modalnya pada produk-produk yang mempunyai merek terkenal melalui sistem lisensi adalah karena adanya standart kualitas produksi yang sama. Sehingga konsumen tidak ragu lagi untuk membeli produknya. Lazimnya perjanjian lisensi menentukan sifat perjanjian apakah ekslusif/non ekslusif, menegaskan adanya hal untuk men-sublisensikan atau tidak, serta mengatur tentang waktu berakhirnya perjanjian.

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR) Himawan Estu Bagijo
Perspektif Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Menurut Nr hukum. 28, 2009, setiap pemerintah daerah atau Provience sholud menjadi relay peraturan saja mereka lokal tentang Pajak dan Retribusi. Basis revisi pada dua alasan, pertama, tentang tarif dan waktu; kedua batas untuk mengambil uang dari fiskus. Untuk mencapai target anggaran, pemerintah setempat harus repaidly merevisi semua peraturan daerah. Berdasarkan alasan ini, penelitian ini akan muncul posisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berurusan dengan Anggaran. Data akan menunjukkan tren pajak dan retribusi form 2007, 2008 dan 2009.According to law Nr. 28, 2009, every local government or provience sholud be a just they local regulation relay on Tax and Retribusi. The revision base on two reason, first, about tariff and the second, time limits to take some money from fiscus. To reach a target of Budgeting, local government should be repaidly revise all the local regulation. Base on this reason, this research will show up the position of Local Tax and Retribusi dealing with Local Budgeting. The data will show the trend of tax and retribusi, fraom 2007, 2008, and 2009.

FUNGSI GANDA LEMBAGA PEMASYARAKATAN Titik Suharti
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Fokus penulisan ini banyak meninjau pada fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga tempat para narapidana menjalani masa pemidanaan, khususnya pidana penjara. Sebagaimana diketahui, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana narapidana menjalani proses pembimbingan dan pembinaan untuk tujuan resosialisasi. Di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana mengalami beberapa depriviasi (perampasan) hak, misalnya depriviasi kebebasan, depreviasi atonomi, depriviasi harta kekayaan dan pelayanan, depriviasi hubungan heteroseksual, dan depriviasi keamanan. Dengan adanya beberapa depriviasi tersebut, para narapidana mencari perilaku kompensasi yang pada akhirnya akan mengarah pada adanya subkultur narapidana melalui proses prisonisasi. Pada akhir pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi ganda. Di satu sisi, Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga resosialisasi, namun di sisi lain, sebagai lembaga prisonisasi.

RISIKO MEDIS DAN KELALAIAN TERHADAP DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS DI INDONESIA Riza Alifianto Kurniawan
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Penelitian ini menjelaskan tentang kegagalan pengobatan atau terapi yang dilakukan oleh dokter yang menimbulkan dugaan kelalaian medis dari pasien atau keluarganya kepada dokter yang memberikan pelayanan medis. Dugaan kelalaian medis terkait dengan pola hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang sangat khusus. Bentuk hubungan ini tidak hanya bersumber dari perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, tetapi juga bisa didasarkan kepada kewajiban dokter dalam kode etik profesi kedokteran dan standar prosedur profesi kedokteran.This research is about examination of medical failure which conducted by doctors. Medical failure is a starting point for negligence or mal practice accusation. Negligence accusation has a relation with doctor and patient relationship. Doctor and patient relationship is a special relationship which different from other relation. Moreover, this relationship not only based on medical agreement between patient with doctor but also can be based on doctor obligation which regulated in their ethical code and it’s standard operational procedure.

PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PERADILAN PIDANA Ahmad Basuki
Perspektif Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka bekerjanya negara hukum (materiil) atau demokratis. Negara hukum yang konsolidasi demokrasinya masih lemah menyebabkan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut sering disalahgunakan sehingga memicu terjadinya “mafia peradilan”. Seiring dengan momentum reformasi, maka dengan mempertimbangkan pengalaman dan praktek peradilan di masa lalu, upaya pengembangan dan reformasi lembaga peradilan harus diarahkan pada administrasi peradilan yang transparan, ketat dalam pengawasan serta tegas dalam penindakan, sehingga akan mampu melahirkan lembaga peradilan yang akuntabel dan bermartabat. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman harus diimbangi dengan prinsip akuntabilitas sebagai manifestasi sebagai negara yang demokratis.Judicial independence is a prerequisite that must be met in the context of the operation of democratic state. State laws which the consolidated democracies are weak could cause the independence of judicial power principle became so often misused and thus causing “judicial mafia”. Along with the reformation momentum, then by considering the experience and practice of justice in the past, the development and reformation of the judiciary should be directed to the administration of justice in a transparent, rigorous oversight and resolute in action, so it will be able to bring the judiciary accountable and dignified. Judicial independence must be balanced with the accountability principle as a manifestation of a democratic state.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa perlindungan hukum pemegang saham minoritas, akibat hukum bagi Direksi Perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum serta upaya hukum pemegang saham minoritas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, antara lain diberikan dalam bentuk penerapan prinsip Good Corporate Governance (pengelolaan perusahaan yang baik). Akibat perbuatan melawan hukum Direksi harus bertanggungjawab mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata) dan apabila terpenuhi unsur pidana, maka Direksi dikenai pidana penjara maupun pidana denda yaitu penggelapan uang dan penipuan (Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahkan Direksi dapat bertanggungjawab sampai harta pribadinya (Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).This research was intended to review and analyze the legal protection of minority shareholders, the legal consequences for Director which committed an unlawful act and legal efforts to minority shareholders under the Limited Liability Corporation Act Based on this research, this paper concludes that the legal protection for minority shareholders of the Company can be achieved by applying the principles of Good Corporate Governance (Management of Good Company). As a result of tort law must be held accountable indemnify Director (Article 1365 of the Civil Law Code) and therefore fulfilled criminal element, then the Board of Directors may be subject to imprisonment or criminal fines are wiping money and fraud (Article 372 and Article 378 of the Criminal Law Code) may be responsible to the Director even his private property (Article 97 paragraph (3) of the Limited Liability Corporation Act).

KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN ADHERED PARTY DALAM KONTRAK ADHESI YANG DIGUNAKAN DALAM TRANSAKSI BISNIS Faizal Kurniawan; Ayik Parameswary
Perspektif Vol 19, No 3 (2014): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Prinsip kebebasan berkontrak membawa para pihak dalam suatu kontrak untuk menandatangani suatu persetujuan, termasuk diantaranya adalah kontrak baku. Kontrak baku dibuat oleh satu pihak, biasanya oleh suatu perusahaan dengan tujuan adanya efisiensi. Kontrak tersebut bagaimanapun berpotensi adanya penyalahgunaan kedudukan yang lebih mendominasi dalam penerapannya, kontrak seperti ini dikenal dengan nama kontrak adhesi. Dalam kaitannya dengan kontrak adhesi terdapat batasan dan/atau pengalihan tanggung jawab dari resiko bisnis kepada mitra berkontraknya (adhered party). Maka dari itu prinsip itikad baik tentu memainkan peranan yang cukup penting untuk mengevaluasi implementasi dari kontrak adhesi. Penulisan ini membahas kontrak adhesi dalam kaitannya dengan prinsip dasar hukum kontrak dan juga menganalisa payung hukum untuk mitra berkontraknya (adhered party) dalam pencarian hak-hak kontraktualnya terkait implementasi dari kontrak adhesi. Dalam tulisan ini juga akan dibandingkan implementasi dari kontrak adhesi dalam prakteknya baik di Indonesia dan di luar Indonesia dengan cara menganalisa hukum nasional dan aturan yang berlaku secara internasional seperti Prinsip-prinsip Kontrak Perdagangan Internasional (The Principles of International Comercil Contracts-PICC).Freedom of contract principle brings the contracting parties to sign into an agreement in such forms, including a standard contract. The standard contracts are made by one party, usually by business entities in the aim of doing efficiency. The contracts, however, potentially contains abuse of power in its application, known as adhesion contract. In term of adhesion contract, it contains prompt restrictions and/or transfer of responsibilities of the business risks to the adhered party. Therefore, good faith principle plays an important role to evaluate the implementation of the adhesion contract. This article discusses the adhesion contract in the light of the basic principles in contract law and explores the legal frameworks for adhered party to seek their contractual rights in conjunction with the implementation of the adhesion contract. We also compare the implementation of the adhesion contract, practically, both in Indonesia and international practices by examining the national laws and the model law e.g. Principles of International Commercial Contracts (PICC).

POTRET PEMENUHAN HAK-HAK SOSIAL RAKYAT MISKIN DI JAWA TIMUR Himawan Estu Bagijo
Perspektif Vol 17, No 3 (2012): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Penyelenggaraan pemerintahan yang seringkali disebut eksekutif, tidak cukup dinyatakan sebagai executive power yang diberi label pelaksana undang-undang. Executive di dalam pengertian yang luas justru memiliki kewenangan yang lebih dari sekedar pelaksana, executive power yang dalam terminologi lain disebut bestuur memiliki kewenangan hingga membuat aturan, mengikat personil, mengatur subsidi dan melaksanakan pengendalian dengan instrumen izin. Penggunaan kewenangan oleh penyelenggara pemerintahan harus diarahkan untuk tercukupinya perlindungan hukum bagi rakyat. Juga secara khusus untuk mampu memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukan sebagai pemerintah. Pada dasarnya, tugas penyelenggara pemerintahan bukan saja menjaga kehidupan rakyat tetapi juga memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Secara luas dinyatakan melindungi hak-hak rakyat sekaligus juga mencukupkan hak-hak rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Jawa Timur telah dilakukan berbagai upaya terprogram untuk memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, khususnya dalam meningkatkan perlindungan HAM bagi warga miskin. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan demokratis.Government administrator are often called the executive, but its not quite enough to be declared as the executive power that were labeled law enforcement. Executive in broad sense has more authority than just an implementer, the executive power in another terms is called bestuur, it have the authority to make the rules, binding personnel, organize and implement the subsidy and also perform an instrument control. The use of authority by government administrators should be directed, in order to the insufficient of people legal protection. Also specifically able to fulfill the dutys that have to be done as a government. Essentially, the task of government administrators are not only to maintain their people life, but also makes their people meets their needs. It was broadly stated that protecting their people rights is as well as replenishing their people rights. Especially in East Java governance, has been done some programmed efforts to fulfill the good governance principle, this is related to human rights protection improvements. The efforts are made with due regard to the principles of accountable governance, transparent and democratic.

KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Leonora Bakarbessy; Sri Handajani
Perspektif Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberlakukan dua kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Berdampak dalam Hukum Perdata Internasional dimana mereka tunduk pada dua yurisdiksi dari dua Negara yang berbeda. Permasalahan yang timbul dalam hukum perdata internasional yakni hukum dari negara mana yang berlaku terhadap status personal mereka. Solusi bagi anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu bila ia mempunyai habitual residence di Indonesia yang jatuh bersamaan dengan salah satu kewarganegaraannya yaitu Indonesia, maka hukum Indonesia berlaku bagi status personalnya. Bagi yang mempunyai habitual residence di luar negeri maka dia diperlakukan sebagai orang asing. Hak waris atas rumah dan tanah dapat diturunkan misalnya dari hak milik menjadi hak pakai.The promulgation of Law No 12 Year 2006 about Republic Indonesia of Citizenship executing dual citizenship to children of mixed marriage gives impact to International Civil Law in which they have to obey to the law of two different countries. The raising problem in the International Civil Law is which law can be used to give their personal status. The solution used by children who have dual citizenship is since they have habitual residence inIndonesiaautomatically they are the citizenship ofIndonesiaand the law ofIndonesiaused to give their personal status. On the other hand, those who have habitual residence in overseas country, they are considered as foreigners. Inheritances rights of land and house are the proprietary can be changed become use rights.

Page 8 of 80 | Total Record : 793

6 7 8 9 10

Filter by Year

1996 2024

Filter By Issues

All Issue Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ari Purwadi

Contact Email aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone +6281938020282

Journal Mail Official perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA