cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 198 Documents
 1   2   3   4   5 
The Control of Oil Palm Plantations In Wetlands Through Spatial Planning in South Kalimantan, Indonesia in the Context of Climate Change Muhammad Hadin Muhjad
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v1i1.245

Abstract

Policy arrangement palm plantations in peat wetlands in particular in order to guard against damage to the ecosystem. Basically peatlands can cater for oil crops if done carefully with the right technology and methods as well.In order to control oil palm plantations on peatlands can be done through the arrangement of space in addition to directing the appropriate plantations also lead to appropriate land capability.Keywords : Control, Oil Palm Plantations, WetlandsKata kunci : Pengawasan, Perkebunan Kelapa Sawit, Lahan Basah
PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN Edi Rosadi
Badamai Law Journal Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v1i2.1850

Abstract

Muara dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Putusan merupakan sebuah karya penelitian yang dibuat oleh Hakim dengan menggali fakta-fakta persidangan guna memunculkan sebuah fakta hukum yang dapat ditarik simpulan guna mendapatkan pemecahan jawaban atas permasalahan/perkara yang dihadapkan kepadanya.Putusan yang dihasilkan oleh Hakim tentunya diharapkan dapat memberikan rasa keadilan baik kepada para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat pada umumnya.Sebuah putusan yang baik sebagaimana asas dasar sebuah putusan yang tergambar dalam kalimat irah-irah sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam artian Hakim memutus sebuah perkara dilandasi atas keadilan yang ia pertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan berlandaskan kepastian maupun kemanfaatan, sehingga Hakim dapat melakukan penemuan hukum dan menyimpangi hukum tertulis apabila itu dilakukan untuk mecapai keadilan.Untuk mencapai keadilan sebuah Putusan dalam bidang hukum perdata haruslah memuat 3 (tiga) kriteria yakni Keadilan Formil Putusan, Keadilan Materiil Putusan dan Keadilan Etika Putusan. Ketiga kriteria ini antara satu dengan lainnya saling mempengaruhi dalam memberikan cita rasa putusan Hakim yang berkeadilan.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN Ria Ariyanti
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4337

Abstract

Perkembangan baru-baru ini dalam kekerasan pada anak, baik fisik, psikologis atau seksual, tidak menerima perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan kerusakan hak dasar mereka dalam berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan harus segera dihentikan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyuluhan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Unit dan Satuan Pelayanan Perempuan.-Departemen Polresta Banjarmasin disamping tugas menegakkan hukum terhadap perempuan dan anak menjadi korban kejahatan (termasuk korban kekerasan seksual). Hasilnya menunjukkan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai korban kekerasan seksual, anggota Unit PPA Polresta Banjarmasin, yaitu untuk menyembunyikan identitas korban, menasihati mutiara, melakukan upaya penyidikan dengan menerima laporan, memberikan Notifikasi Hasil Investigasi Hasil dengan tujuan agar keluarga korban diawasi oleh polisi, dan bekerja sama dengan LSM lokal. Hambatan yang dihadapi Unit PPA Polresta Banjarmasin dalam memberikan perlindungan meliputi: korban ragu untuk melapor, keluarga dan orang yang tidak mengerti cenderung menyalahkan korban untuk melakukan kekerasan seksual, pencabutan laporan dari korban, pelarian. Tersangka, kekerasan seksual biasanya dilakukan di malam hari, dan minimnya sarana dan prasarana milik Unit PPA Polresta Banjarmasin
KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PADA TAHAPAN EVALUASI DAN KLARIFIKASI Devyanti Ramadani
Badamai Law Journal Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i2.6053

Abstract

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji pentingnya kewenangan pembatalan Peraturan Daerah. Yang mendasari penulis melakukan penelitian ini adalah karena selama ini tidak jelasnya kewenangan pembatalan Peraturan Daerah pada tahapan Evaluasi dan. Klarifikasi Metode melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan terkait kewenangan pembatalan peraturan daerah pada tahapan Evaluasi dan Klarifikasi.Pembatalan Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak diatur secara jelas, sehingga pembatalan Peraturan Daerah hanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pembatalan Peraturan Daerah dilakukan melalui tahapan Evaluasi dan Klarifikasi.
FUNGSI SERTIFIKASI ELEKTRONIK BAGI PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK Siti Maisarah
Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i1.9233

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis hubungan hukum dalam transaksi perdagangan elektronik yang menggunakan sertifikasi elektronik serta menemukan bentuk sistem sertifikasi elektronik yang dapat diterapkan dalam transaksi perdagangan elektronik di Indonesia. Hadirnya internet menjadi sarana pendukung adanya perjanjian jual beli antara Penjual dan Pembeli. Karena hal ini dilakukan dilakukan di dunia internet tentunya Penjual berkewajiban untuk mengamankan situs web mereka sekaligus wujud  perlindungan terhadap Pembeli (konsumen) yang berhak atas kenyamanan dan keamanan saat proses transaksi perdagangan elektronik. Dengan Penjual menggunakan jasa layanan dari Otoritas Sertifikasi untuk penerbitan Sertifikat Elektronik berjenis Sertifikat Server bernama Sertifikat Secure Sockets Layer (SSL) untuk mengotentikasi identitas situs web serta mengamankan ruang saluran komunikasi yang terjalin dalam situs tersebut. Maka hal ini menyatakan bahwa situs web belanja milik Penjual tersebut telah menggunakan suatu bentuk pengamanan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlunya Otoritas Sertifikasi dalam negeri (milik Indonesia) serta pengaturan hukum secara detail mengenai kewenangan Otoritas Sertifikasi dan fungsi Sertifikat SSL sebagai salah satu implementasi dari Sertifikat Elektronik serta kewajiban Penjual untuk menggunakan Sertifikat SSL dari dalam negeri.
KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUPDALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN Arisandi Mursalin
Badamai Law Journal Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v1i2.1823

Abstract

Environmental quality has been threaten the survival decreased humans and other living things, as well as increasing global warming resulting in climate change and this will exacerbate environmental degradation. It is necessary for the protection and environmental management seriously and consistently by all stakeholders. Preventive measures in order to control environmental impacts need to be implemented by utilizing the most of supervision instruments. In carrying out supervision and monitoring of environmental quality in the area, the Government of Indonesia has a Regional Environmental Officer Supervisor (PPLHD). The formulation of the problem in this thesis is how the role PPLHD, the extent of the responsibilities and constraints faced PPLHD in Environmental Protection and Management in North Sumatra. In doing his research, the authors use a method that describes the normative legal principles in environmental monitoring in region conducted by the Regional Environmental Officer Supervisor. From this research can be concluded that the role PPLH/PPLHD still can not be said to run optimally and in principle, very big responsibility PPLH/PPLHD, besides that there are still many constraints faced by the Regional Environmental Supervision Officer in carrying out tasks tasks and functions. The authors suggested that the role should PPLH/PPLHD maximally activated following the laws and regulations applicable environmental by putting his position in a proportional system of local bureaucracy and the constraints that exist must be addressed both internally and externally
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI INDONESIA Muhammad Mahendra Abdi
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4332

Abstract

Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Bagaimana Pembentukan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Bagaimana implikasi hukum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terhadap asuransi kesehatan swasta di indonesia. Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskripsi yaitu memberikan paparan atau gambaran mengenai pembentukan program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan menemukan bagaimana implikasi hukum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terhadap asuransi kesehatan swasta di Indonesia. adapun hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan ada juga bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur. Setelah semua bahan dari berbagai literatur serta bahan penelitian terkumpul maka bahan-bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis.Menurut hasil dan penelitian tesis ini menunjukan bahwa pertama: pembentukan program badan penyelenggara jaminan sosial khususnya kesehatan merupakan amanat dari undang-undang dasar. Kedua: implikasi hukum terhadap asuransi kesehatan swasta di Indonesia adalah Negara melakukan monopoli terhadap asuransi kesehatan di Indonesia.
UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM PIDANA PENJARA 7 TAHUN ATAU LEBIH (TINJAUAN PADA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Ardian Wahyu Eko Hastomo
Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i1.6056

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisa tindak lanjut atau penanganan terhadap anak tersebut sebagai pelaku kejahatan dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih apakah dapat dialihkan atau tidak, dan untuk mempelajari dan menganalisa bagaimana merumuskan pengalihan perhatian kepada anak sebagai pelaku kejahatan yang dihukum 7 (tujuh) tahun atau lebih penjara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengalihan harus dilakukan dalam tindak pidana yang dapat dikenai hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan kejahatan. Kemudian pada pasal 3 peraturan Mahkamah Agung nomor 4 0f 2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Peradilan Pidana dalam Penyeimbang, jugde anak-anak diwajibkan untuk melakukan pengalihan dalam hal anak tersebut dikenakan tindak pidana yang dapat dihukum di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan juga dikenai hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk anak perusahaan, alternatif, kumulatif, dan dakwaan gabungan, selain itu, tidak ada larangan eksplisit yang melarang upaya pengalihan perhatian. Dengan demikian, anak sebagai pelaku kejahatan yang dikenai hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih harus diakomodasi dan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Remaja atau peraturan pelaksanaannya serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk penegakan pengalihan upaya.
KEKUATAN PEMBUKTIAN PENYIDIK KEPOLISIAN SELAKU SAKSI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Muhammad Erham Amin; Putri Damayanti
Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i2.9236

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis mengenai saksi penyidik kepolisian yang memberikan kesaksian dalam persidangan tindak pidana narkotika dan untuk menganalisis mengenai keterangan penyidik kepolisian selaku saksi yang dapatkah memberikan kekuatan pembuktian dalam persidangan tindak pidana narkotika. Penenelitian ini menggunakan Pendekatan    perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  ditemui bahwa saksi penyidik atau saksi verbalisan tidak dapat menjadi saksi dalam persidangan karena saksi penyidik atau saksi verbalisan tidak memiliki dasar hukum yang mengatur keberadaanya walaupun saksi penyidik atau saksi verbalisan dapat menjadi saksi dalam persidangan tindak pidana narkotika akan tetapi hanya sebatas menerangkan kebenaran berita acara pemeriksaan apabila terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dengan keterangan yang disampaikan saksi di muka persidangan dan Keterangan saksi penyidik kepolisian atau saksi verbalisan selaku saksi dapat digunakan dalam persidangan karena kekuatan pembuktian keterangan saksi merupakan alat bukti yang bebas dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna serta tidak mengikat hakim
EKSISTENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH Khoirul Huda
Badamai Law Journal Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i2.9245

Abstract

Penelitian ini adalah menganalisis ratio legis diberikannya kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan implementasinya prinsip syariah dalam putusan di Pengadilan Agama.        Pertama, ratio legis kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dari segi filsafat sebagai wujud pengamalan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan jiwa dan ruh hukum nasional. Aspek yuridis dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara sosilogis persoalan yang terkait dengan transaksi ekonomi syariah di dalam. masyarakat muslim Indonesia.        Kedua, azas dan prinsip-prinsip syariah Islam dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah telah diwujudakan di dalam putusan pengadilan agama. Beberapa putusan pengadilan agama pada umumnya mejelis hakim telah mendasarkan putusannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang merujuk pada Al-Quran, As-Sunnah dan peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomis Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Page 3 of 20 | Total Record : 198

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue