cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 198 Documents
 16   17   18   19   20 
FENOMENA KEPALA DAERAH BERPRESTASI KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Alviolita, Fifink Praiseda; Nurahman, Adiansyah; hartanto, hartanto
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.15862

Abstract

Konstitusi kita UUD 1945 harus dipahami sebagai sumber hukum dan sumber etika, korupsi yang selama ini terjadi secara masif dan meluas, tidak sebatas merugikan keuangan/perekonomian negara, tetapi pelanggaran terhadap hak-hak sosial, ekonomi masyarakat, dan HAM. Banyaknya kepala daerah berprestasi dari deretan pejabat yang tertangkap tangan oleh KPK merupakan fenomena masalah yang memprihatinkan. Kejahatan dari struktur sosial berikut dampaknya merupakan penyimpangan perilaku karena alasan ekonomi maupun struktur masyarakat.  Perilaku koruptif (korupsi atau kejahatan terkait korupsi) akan semakin rumit dan terselubung ketika pelaku telah terbungkus/terselubungi berbagai predikat sosial, bahkan pada saat ini banyak kepala daerah yang berpretasi masuk dalam deretan pelaku korupsi. Kualifikasi masyarakat tradisional sekaligus memenuhi masyarakat moderen (transisi) ini sesuai untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Hukum represif yang diterapkan belum dapat memecahkan masalah,  dalam prakteknya namun mengarah formalisme hukum. Maka permasalahannya adalah bagaimana (korelasi) ketidaksesuaian kepala daerah berprestasi yang justru melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa Struktur sosial yang cukup tinggi ternyata tidak menjamin seseorang terbebas dari perilaku koruptif (korupsi), bahkan background apapun tetap berpotensi jusatru mengaburkan/menyelubungi perilaku koruptif yang mereka lakukan, dimana masyarakat acapkali toleran/permisif terhadap perlaku koruptif yang dilakukan orang dengan berbagai predikat sosial yang tinggi; kemudian memerlukan upaya pengajian ulang (redesign) dalam hal memberikan predikat berprestasi kepada kepala daerah,  dengan menghimpun informasi catatan tertentu dari pihak aparat penegak hukum di daerah yang dipimpinnya, penegak hukum dalam hal ini adalah penegak hukum eksternal hakim, jaksa, maupun kepolisian. Redisign ini untuk menghindari keadaan bahwa seorang kepala daerah dinyatakn berprestasi namun kemudian diketahui melakukan korupsi.
Praperadilan dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Pakpahan, Ardianto
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.19729

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses penetapan status tersangka oleh penyidik berdasarkan hukum positif serta mengetahui ketentuan yang ideal sebagai ius constituendum mengenai sanksi bagi penyidik yang menjalankan kewajibannya secara sewenang-wenang.metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual hasil dari penelitian ini adalah Untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus memenuhi prasyarat yakni 2 (dua) alat bukti yang cukup. Penyidik harus benar-benar memiliki keyakinan kuat bahwa orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pelaku dari tindak pidana yang diproses Konsep kerangka yang ideal dalam penetapan status tersangka adalah pihak yang berwenang untuk menetapkan status tersangka harus menggunakan prosedur yang ada, yakni harus adanya SPDP yang ditujukan kepada penuntut umum, dan pihak-pihak terkait yakni terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Kemudian, pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik, asas praduga tak bersalah jangan hanya menjadi pedoman saja namun harus benar-benar diterapkan. Sehingga marwah tersangka sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat tidak terciderai yang kedua ketentuan yang ideal sanksi penyidik yang menjalankan kewajibannya secara sewenang-wenang adalah tetap sama dengan sanksi yang ada saat ini sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia, KUHP, maupun KUHAP Namun sebagai ius constituendum dalam hal ini adalah sanksi tersebut harus dimuat ke dalam putusan pra peradilan
Merek Terdaftar Yang Tidak digunakan Selama Tiga Tahun dalam Dunia Perdagangan Tavinayati, Tavinayati; Zakiyah, Zakiyah
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.20778

Abstract

Pasal 74 ayat (1)  Undang-undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam dunia perdagangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum dari merek terdaftar yang sudah tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut tanpa adanya gugatan dari pihak ketiga. Selain itu juga ingin mengetahui apakah pemilik merek terdaftar yang sudah tidak menggunakan mereknya dapat mengajukan tuntutan hukum kepada pihak ketiga yang menggunakan mereknya tanpa izin. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Tipe penelitian adalah penelitian asas hukum terkait dasar penghapusan merek terdaftar. Juga terdapat kekaburan hukum mengenai kedudukan hukum pemilik merek terdaftar yang mereknya tetap tercantum dalam Daftar Umum Merek meskipun merek tersebut tidak digunakan lagi. Sifat penelitian preskriptif.  Hasil penelitian menunjukan, pertama dengan tidak digunakannya merek selama tiga tahun berturut-turut dalam dunia perdagangan maka merek tersebut kehilangan kekuatan hukumnya sebagai sebuah merek. Kedua, Menteri cq ditjen HKI baru bisa mencoret merek yang tidak digunakan tersebut dari Daftar Umum Merek apabila ada gugatan penghapusan merek oleh pihak ketiga.  Apabila tidak ada gugatan  maka merek yang bersangkutan masih tetap tercantum dalam Daftar Umum Merek. Secara legal formal pemegang merek masih memiliki hak eksklusif atas mereknya, oleh karena itu ia masih dapat menggugat pihak ketiga yang menggunakan mereknya tanpa izin.
Pernyataan Dampak Korban (Victim Impact Statement) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Diprina, Aulia Pasca
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.20823

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlindungan hukum masih banyak memberikan porsi besar kepada pelaku kejahatan. Korban tindak pidana seringkali menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan perlindungan hukum sehingga korban merasa tidak didengar atau diabaikan dalam proses hukum. Dalam ruang lingkup kekerasan seksual di indonesia, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual korban tidak memiliki hak untuk menyampaikan tentang dampak atau akibat dari tindak pidana kekerasan seksual yang mereka alami. Pernyataan Dampak Korban (Victim Impact Statement) dapat menjadi suatu instrumen penting untuk menyampaikan secara jelas dan rinci mengenai dampak kekerasan seksual yang mereka alami. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi Pernyataan Dampak Korban (Victim Impact Statement) sebagai hak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat berdasarkan untuk pengakuan terhadap hak dan martabat korban, memperbaiki keseimbangan dalam proses hukum, mendorong proses pemulihan korban, meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban, dan pencegahan reviktimisasi. Selain itu, pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diimplementasikan oleh Pernyataan Dampak Korban (Victim Impact Statement) karena dengan adanya pernyataan oleh korban terhadap dampak kekerasan seksual yang mereka alami nantinya dapat membantu mengidentifikasi dan mengartikulasikan kebutuhan korban secara spesifik. Dengan mendengarkan pernyataan dampak korban, pihak yang berwenang dapat merespons kebutuhan korban dengan tepat berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata korban. Kemudian pernyataan dampak korban juga selaras dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Perubahan Status Karena Tukar Menukar Tanah Wakaf Untuk Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum Karuniawati, Retno Trie; Qamariyanti, Yulia
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.20936

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perubahan status karena tukar menukar tanah wakaf untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  dimana dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Hasil Penelitian: Salah Satu pertimbangan pemberian izin perubahan status harta benda wakaf adalah perhitungan nilai dan manfaat harta benda penukar, dimana nilai dan manfaatnya paling sedikit sama dengan harta benda wakaf semula. Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Pangan melalui Percepatan Pengembangan Pangan Berbasis Lokal Zulaeha, Mulyani; Ariany, Lies; Mustika, Cindyva Thalia; Fahlani, Soffyan Angga; Ghinaa, Ghinaa; Al-Akbar, Muhammad Bilal; Hasbie, Hazairin
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.21619

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pangan melalui percepatan pengembangan pangan berbasis lokal dengan  membuat kebijakan atau dokumen turunan yang dimasukkan ke dalam kebijakan daerah yang berlaku untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan ketahanan pangan dan gizi, dengan mendasarkan pada “Peraturan  Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Perpres No. 81 Tahun 2024 yang menetapkan tujuan berikut untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local”.Demi tercapainya diversifikasi keanegaragaman pangan berbasi lokal yang akan justru meningkatkan kedulatan pangan, permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pangan Melalui Sumber Pangan Lokal dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait.
Perjanjian Lisensi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia Al Aqsa, Muhammad Rifqi Azhiman; Zainuddin, Zainuddin
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.21685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu untuk menganalisa pihak lain yang menggunakan perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, serta untuk menganalisa nilai ekonomi perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Preskriptif, yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mengetahui, mengkaji, dan menilai apakah terdapat suatu kekaburan hukum dalam menentukan apakah pihak lain dapat menggunakan perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia serta dalam menentukan nilai ekonomi perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Hasil Penelitian Pertama : Pihak lain yang ingin menggunakan perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek pinjaman kredit dengan jaminan fidusia harus memiliki perjanjian lisensi hak cipta yang sah dan berlaku, melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi dari perjanjian lisensi, mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada lembaga keuangan atau investor, membuat akta jaminan fidusia dengan melibatkan notaris,mendaftarkan akta jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, pihak lain juga harus memenuhi kewajiban pembayaran angsuran atau bunga pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit, Kedua, penilaian nilai ekonomi perjanjian lisensi hak cipta yang akan dijaminkan, Indonesia sudah memiliki standar penilaian untuk aset tidak berwujud (intangible assets). Selain itu, terdapat Asosiasi MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dan standar penilaian Indonesia yang mengacu pada International Valuation Standard atau Standar Penilaian Internasional. Secara ilmiah, penilaian yang dilakukan harus memenuhi dua aspek, yaitu Realibilitas (Realibility) dan Validitas (Validity).
Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor di Indonesia Gultom, Anggiat Sahat Maruli; Zarkasi, A.; Arfa’i, Arfa’i
Badamai Law Journal Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i1.21608

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis kewenangan pemerintah Provinsi dalam penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang merupakan landasan penting dalam perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Keterlambatan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Penetapan NJKB tahun berjalan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi dalam penetepan NJKB tahun sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi serta menciptakan ketidakpastian bagi pemilik kendaraan dan pihak dealer dalam pendaftaran dan pembayaran pajak. Kesimpulannya, diperlukan mekanisme yang lebih efisien dalam pengundangan peraturan guna menghindari kekosongan hukum, sehingga menjadi pedoman yang lebih jelas bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi di masa mendatang.

Page 20 of 20 | Total Record : 198

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue