cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10 No 3 (2021)" : 16 Documents clear
Perlindungan Hukum kepada Pekerja Outsourcing Tentang Upah (Studi Pada PT. Caterison) Deviera Dika Putri Harlapan; I Made Sarjana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p14

Abstract

Protection of workers with the existence of the Manpower Act is expected to reduce or even eliminate treatment that is considered unfair which is generally carried out by employers to workers. The existence of a Manpower Act which is the legal umbrella for workers which includes wage protection. Writing this journal aims to find out and elaborate more deeply on the legal relationship between outsourcing workers and companies that use outsourcing services and to seek efforts to resolve cases at PT. Caterison. The method used in writing the journal is an empirical legal research method, in this case the Manpower Act with the facts that occurred at PT. Caterison deals with outsourcing workers who are not entitled to payment of their wages. The types of approaches used are the statutory approach, the case approach, and the legal concept analysis approach. The data used are primary data obtained directly from field research and secondary data sourced from library research. In data collection techniques, using descriptive analysis techniques. PT. Caterison as an outsourcing service user signed an agreement and made an agreement with an outsourcing service provider company with the aim of filling some parts of the work within the company. The case began when outsource worker who carried out his duties at PT. Caterison felt he was not entitled to his wages for three consecutive months. This becomes necessary to be resolved because the issue of wages is a sensitive matter. Perlindungan terhadap pekerja dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan diharapkan mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan perlakuan yang dinilai tidak adil yang umumnya dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadi payung hukum untuk pekerja yang didalamnya termasuk ke dalam perlindungan upah. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui serta mengelaborasi lebih dalam mengenai hubungan hukum antara pekerja outsorcing dengan perusahaan yang menggunakan jasa outsorcing dan untuk mencari upaya penyelesaian kasus yang terdapat pada PT. Caterison. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal yakni metode penelitian hukum empiris, dalam hal ini Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan fakta yang terjadi pada PT. Caterison berkenaan dengan pekerja outsorcing yang tidak mendapatkan hak atas pembayaran upahnya. Jenis pendekatan yang digunakan yakni, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan analisis konsep hukum. Dalam penggunaan sumber data, data yang digunakan yakni data primer yang didapatan langsung dari penelitian lapangan dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Dalam teknik pengumpulan data, menggunakan teknik analisis deskripsi. PT. Caterison sebagai pengguna jasa outsourcing menandatangani perjanjian serta membuat kesepakatan dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan tujuan mengisi beberapa bagian pekerjaan dalam perusahaan namun bukan pada pekerjaan inti. Kasus bermula ketika pekerja outsourcing yang menjalankan tugasnya pada PT. Caterison merasa tidak mendapatkan hak atas upah nya selama tiga bulan berturut-turutHal ini menjadi perlu untuk diselesaikan dikarenakan permasalahan upah adalah hal yang sensitif.
Forest Protection through Sasi: Local Environmental Law in Ambon Island Post COVID -19 Pandemic Aarce Tehupeiory; Haposan Sahala Raja Sinaga; Lamhot Naibaho
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p05

Abstract

This study discusses forest protection through Sasi (Local Environmental Law) in Ambon island post-COVID-19. Sasi is a customary norm and rules and sanctions regarding the prohibition of taking plant or plant products, fish and game time before the time agreed and determined by community leaders and leaders together with community members. The main goal is to conserve natural resources, control and limit human greed in overexploiting natural resources. The research method used is a qualitative research method with normative legal research. The research was conducted at Universitas Kristen Indonesia from January to March 2021. The objects studied were documents either in reports or regulations related to indigenous peoples' local wisdom. The research instrument used was a document checklist. The data analysis technique used is the descriptive analysis technique. The research results are that traditional Sasi wisdom has values ??and norms to protect forests, water sources, annual plants, and food plants. With the concept and understanding of how environmental managements with various customary rules to obtain benefits and maintain the kinship value of area units that already have an identity and must continuously be maintained in the aftermath of the COVID-19 pandemic.
Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia Hari Sutra Disemadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p10

Abstract

The spread “of Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 affects the economic stability of a country. Indonesia is one of the countries whose economic stability is disrupted “due to the spread of COVID-19. The problem currently facing Indonesia is that the performance and capacity of debtors in carrying out their credit obligations has been disrupted by the spread of COVID-19, which has the potential to disrupt banking performance in credit management. Therefore, the aim of this research is to find out and study the government's efforts in encouraging the banking intermediation function, maintaining financial system stability and supporting economic growth, a policy is needed as a legal strategy in overcoming the impact of the COVID-19 pandemic, particularly the impact on the performance and capacity of debtors in carry out its credit obligations. The research method used is a normative legal research method by utilizing legal materials. The results of this study indicate that the regulation of credit risk management policies” in Indonesia has been regulated in existing laws and regulations such as the Law on Banking; Law concerning Sharia Banking; Bank Indonesia Regulations; and Financial Services Authority Regulations. “The effort chosen by the government in overcoming economic instability due to the spread of COVID-19 is the issuance of a policy to provide a national economic stimulus through the application of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020. This policy is “countercyclical” due to the” policies used in maintaining the stability of the economic” cycle. Penyebaran Coronavirus Disease “2019 atau COVID-19 mempengaruhi kestabilan ekonomi suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang kestabilan ekonominya terganggu akibat penyebaran COVID-19. Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kinerja serta kapasitas debitur dalam melaksanakan kewajiban kreditnya telah terganggu dengan adanya penyebaran COVID-19, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dalam pengelolaan kredit. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemerintah dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya” kebijakan sebagai strategi hukum dalam menanggulangi dampak Pandemi COVID-19, “khususnya dampak bagi kinerja serta kapasitas debitur dalam “melaksanakan kewajiban kreditnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan kebijakan manajemen risiko kredit di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang tentang Perbankan; Undang-Undang tentang Perbankan Syariah; Peraturan Bank Indonesia; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Upaya yang dipilih oleh pemerintah dalam mengatasi ketidakstabilan perekonomian akibat penyebaran COVID-19 adalah diterbitkannya kebijakan pemberian stimulus perekonomian nasional melalui penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020.” Kebijakan ini bersifat “countercyclical” dikarenakan kebijakan” yang digunakan dalam menjaga kestabilan siklus perekonomian
Indonesia Data Protection in the Use of M-Banking, Is It Save? Ayup Suran Ningsih
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p01

Abstract

Banking is one of the institutions in the financial sector that provides services to users and customers. The development of science, information, and technology, makes it easy to develop the banking system itself, by developing systems and services that aim to provide facilities and pamper its customers. With regard to flexibility, efficiency and practicality. Thus, was born a new method in developing banking services for customers, where the system is called electronic banking, or usually with the term e-banking which allows customer service users to use it, anywhere and anytime, not limited by time with the service. As for the making of this journal, he uses an approach to the type of normative legal research, where research is carried out in research conducted by examining library materials related to this issue. The problem raised by the author is how the normative juridical review is related to the protection of bank users using M-Banking from the threat of crime in the digital world and what forms of legal protection are for bank customers in the use of M-Banking. So that through this paper, it is hoped that it will be useful for the protection of the public so that customers become safer.
Perlindungan Konsumen “Curhat Online” dalam Platform Media Sosial Dewa Gde Ary Wicaksana; Dewa Gde Rudy
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p15

Abstract

This writing aims to identify, analyse and elaborate the consumer protection of “online confide”in social media according to the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transaction Law, as well as the protection of consumer as patient. This is normative legal research with statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. The study shows that “online confide” service providers shall ensure the services provided are maintained reliably, safely and responsibly as a fulfillment of consumer rights. “Online confide” service providers are obliged to provide guaranteed protection of the privacy and confidentiality of the history, condition and psychic care of people who use the online services as patients. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi perlindungan konsumen “curhat online” di media sosial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan data pribadi konsumen “curhat online” berdasarkan Undang-Undang ITE dan perlindungan konsumen “curhat online” sebagai pasien. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan: peraturan perundang-undangan, konseptual dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia layanan “curhat” online harus memastikan layanan yang diberikan diselenggarakan secara andal, aman dan bertanggung jawab sebagai pemenuhan atas hak konsumen. Penyedia jasa layanan “curhat online” wajib untuk memberikan jaminan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan Riwayat, kondisi dan perawatan psikis orang yang menggunakan layanan jasa “curhat online sebagai pasien.
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan I Dewa Gede Palguna
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p06

Abstract

This study is a normative legal research which aims at discovering answers of two fundamental questions, namely, first, how is the status of the decisions of the Indonesia’s Constitutional Court according to the country’s constitutional system; secondly, what legal remedies may be pursued by the Indonesian citizens who are followers of indigenous beliefs whose constitutional rights to embrace such beliefs remain infringed despite there has been the decision of the Indonesia’s Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 which confirms the constitutional guarantee of such beliefs. With respect to the first issue, the study found that the status of the Court’s decision was equal to Law because it was the product of a negative legislator. In addition, because the Court was also the interpreter of the Constitution (UUD 1945), then its decision was the Court’s constitutional interpretation concerning the issue at hand. As to the second issue, the study found that the followers of indigenous beliefs could file several legal remedies, namely citizen suit; class action; individual law suit; and submitting a formal complaint to the president, as the highest chief administrative officer, asking the president to reprimand its subordinates and to instruct them to observe the Court decision. Kajian ini adalah sebuah penelitian hukum normatif yang bermaksud menemukan jawaban atas dua pertanyaan mendasar yaitu, pertama, bagaimana kedudukan dari putusan Mahkamah Konstitusi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia; kedua, jalan hukum apa yang dapat ditempuh oleh warga negara Indonesia penghayat kepercayaan yang hak konstitusionalnya untuk menganut keyakinan tersebut tetap dirugikan meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menegaskan jaminan konstitusi terhadap hak tersebut. Terhadap isu pertama, kajian ini menemukan jawaban bahwa kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi adalah setara dengan undang-undang karena merupakan produk dari negative legislator. Sebagai tambahan, oleh karena Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir Konstitusi (UUD 1945), maka putusannya adalah penafsiran konstitusional Mahkamah terhadap masalah yang sedang ditanganinya. Terhadap isu kedua, kajian ini menemukan jawaban bahwa penghayat kepercayaan dapat mengajukan beberapa upaya hukum, yaitu gugatan warga negara, gugatan kelompok, gugatan individual, dan membuat pengaduan resmi kepada presiden, selaku kepala pemerintahan tertinggi, dan meminta agar presiden memperingatkan bawahannya serta memerintahkan mereka untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.
Konsepsi Bentuk Negara Kesatuan Sebagai Klausul yang Tidak Dapat Dirubah dalam Konstitusi Oktaviany Santoso; I Gede Yusa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p11

Abstract

The conception of the form of the Unitary State of Indonesian as an irreversible clause is regulated in the constitution to be precise “Article 37 paragraph (5)”, which result of the fourth amandment. The existence of this unchanged clause has resulted in the inharmonization of norms in relation the provision that the highest state institution has the authority to amend and enact the Basic Law. Furthermore, the problem also relates to the basis for consideration and the urgency of the existence of a clause that cannot be changed in the constitution. The purpose of writing/ research is to dtermine the existence of a clause that cannot be chnaged in the constitution (unamendable provision), as well as how it stands. The law normative research used in the study is based on statute approach, historical approach, conceptual approach. The conclusion research that the application of “Article 37 paragraph (5)” has also been based on philosophical, socio-historical and judical-normative considerations. Futhemore, the urgency of the existence of the Article has also been based on the concept of clear objectives and the need for regulation. Based on these matters, its existence is a form of supermacy that imposes restrictions on the state apparatus in making amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is shown to uphold the values, nature and objectives of the constitution it self. Konsepsi bentuk Negara Kesatuan Indonesia sebagai klausul yang tidak dapat dirubah diatur dalam konstitusi tepatnya “pasal 37 ayat (5)”, yang merupakan hasil amandemen keempat. Keberadaan klausul yang tidak dirubah itu menimbulkan inharmonisasi norma dalam keterkaitannya dengan ketentuan bahwa Lembaga Tertinggi Negara, mempunyai mandat untuk merubah dan mengkukuhkan Undang-Undang Dasar.Lebih lanjut persoalan juga berkaitan dengan dasar pertimbangan dan urgensitas dari diadakannya suatu klausul yang tidak dapat dirubah dalam konstitusi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui keberadaan klausul yang tidak dapat dirubah didalam konstitusi, serta seberapa penting keberadaan klausul tresebut. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dengan didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diterapkannya “Pasal 37 ayat (5)” juga telah didasarkan dengan pertimbangan filosofis, sosio-historis dan yuridis –normatif. Lebih lanjut urgensitas dari keberadaan Pasal tersebut juga telah didasarkan pada konsep tujuan yang jelas dan perlunya pengaturan. Berdasar kepada hal-hal tersebut maka keberadaannya merupakan bentuk supremasi yang memberikan pembatasan kepada alat-alat kelengkapan negara dalam hal melakukan perubahan UUD NRI 1945. Hal ini ditunjukan untuk menegakkan nilai-nilai, hakikat dan tujuan konstitusi itu sendiri.
Protection of Animated Cartoon Character: Copyright or Trademark? I Gusti Ngurah Bayu Satriawan; Marwanto Marwanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p02

Abstract

Animated cartoon character is a character created or depicted in an animated story with the aim of supporting the story in an animated film. Currently, many children's clothes, bags, shoes or accessories include animated pictures from cartoons with the aim of attracting buyers' attention to increase sales of these products. The purpose of this writing is to identify, analyse and elaborate legal protections for animated cartoon characters based on the provisions in the copyright law, as well as legal protection for animated cartoon characters used as brands. This was normative legal research using a statutory, conceptual and analytical approaches. Animated cartoon characters as one of the objects of copyright protection, namely images, receive automatic protection based on the Copyright Law and can also be registered as Trademarks, as long as the image has distinctive power and has no similarity in substantial or in its entirety. However, if any parties who intend to use the animated cartoon characters that already classified as a well-known trademark, that party can propose a License to the owner of the trademark as regulated under the provision of Article 42 paragraph (1) of Trademark Law
Perlindungan Motif Tato Suku Dayak dalam Dimensi Hukum Hak Cipta di Indonesia Putu Prashanti Vahini Kumara; I Ketut Westra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p16

Abstract

Dayak tattoos are works of art with tattoo motifs created by the Dayak people from generation to generation so that they can be referred to as Traditional Cultural Expressions, but now these tattoo motifs are widely used by modern society and are considered as art. The purpose of this paper is to identify, analyze and elaborate the legal protection arrangements for modern tattoos based on the provisions of the copyright law in Indonesia, as well as the protection of Dayak tattoos from a copyright perspective. This paper is a normative legal research with descriptive analysis technique. The results show that tattoos are one of the objects of copyright protection in the form of images that receive automatic protection as stipulated in Article 40 letter f UUHC. Regarding the tattoo motif of the Dayak Tribe, it should be protected as one of the Traditional Cultural Expressions as stipulated in Article 38 paragraph (1) UUHC. Protection is given considering that the tattoo motif of the Dayak Tribe is closely related to the values ??that live in the community that bears it, including customs, customary law norms, and other noble norms that are upheld by the Dayak community. Therefore, the State is obliged to carry out an inventory, maintain and preserve the existence of the tattoo motif of the Dayak Tribe. Tato Suku Dayak merupakan karya seni motif tato yang diciptakan oleh masyarakat suku Dayak secara turun-menurun sehingga dapat disebut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional, namun kini motif tato tersebut banyak digunakan oleh masyarakat modern dan dianggap sebagai hal yang seni. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi pengaturan perlindungan hukum terhadap tato modern berdasarkan ketentuan undang-undang hak cipta di Indonesia, serta perlindungan terhadap tato Suku Dayak dalam perspektif hak cipta. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tehnik deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tato merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta berupa gambar mendapat perlindungan secara otomatis atau automatically protection sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 huruf f UUHC. Berkaitan motif tato Suku Dayak sepatutnya dilindungi sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) UUHC. Perlindungan diberikan mengingat motif tato Suku Dayak memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, antara lain adat-istiadat, norma hukum adat, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Suku Dayak. Maka dari itu, Negara wajib untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan melestarikan keberadaan motif tato Suku Dayak.
Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang Maria Ulfah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07

Abstract

Community service order is one of the alternative sanctions from short-term imprisonment and light fines as regulated in Article 65, Article 82, and Article 85 of the Draft of Indonesia Criminal Code on the September 2019 (RUU KUHP). Community service order is expected to be the one solution for the overcrowded state of Correctional Institutions in Indonesia due to the large number of articles with imprisonment. Community service order as a new criminal sanction in the future requires further arrangements that can support its implementation in the future and it is possible that several challenges arise in its implementation. The contents of further regulations related to community service order in this research are explored through general guidelines in the international law, namely the Tokyo Rules (UN General Assembly Resolution Number 45/110). This research uses qualitative research with normative juridical research methods in the form of analytical descriptive. The result of this study is twenty-two provisions in the Tokyo Rules can be used as a guide in determining the contents of further regulations related community service order. In addition, the factors can become challenges must be carefully considered by legal policy makers so that they are minimized in the implementation of community service order in the future. Pidana kerja sosial adalah salah satu sanksi alternatif dari pidana penjara jangka waktu pendek maupun sanksi pidana denda ringan yang diatur dalam Pasal 65, Pasal 82, dan Pasal 85 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana September 2019 (RUU KUHP). Pidana kerja sosial diharapkan menjadi salah satu solusi dari keadaan overcrowded Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia akibat banyaknya pasal dengan sanksi pidana penjara. Pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana baru di masa mendatang membutuhkan pengaturan lebih lanjut yang dapat mendukung implementasinya di masa mendatang dan dimungkinkan muncul beberapa tantangan dalam implementasinya. Isi dalam pengaturan lebih lanjut terkait pidana kerja sosial dalam penelitian ini dapat digali melalui pedoman umum dalam dunia internasional yakni Tokyo Rules (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/110). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif berbentuk deksriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah adanya dua puluh dua ketentuan dalam Tokyo Rules yang dapat menjadi panduan dalam menentukan isi pengaturan lebih lanjut terkait pidana kerja sosial. Selain itu, faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan harus dipikirkan secara matang oleh pembuat kebijakan hukum agar terminimalisir dalam pelaksanaan pidana kerja sosial di masa mendatang.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue