cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12 No 1 (2023)" : 16 Documents clear
Urgensi Pembaharuan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api I Gede Sayogaramasatya; I Ketut Mertha
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p15

Abstract

he purpose of this paper is to find out the urgency of reforming firearms crimes regarding abuse in the use of firearms in Indonesia today (Ius Constitutum) so that the renewal of criminal law against the use of firearms is in accordance with the aspired law (Ius Constituendum). The research method used in this paper is a normative legal research method. By using a statutory approach (Statute Approach). The search for this legal material is a document study. The results of the study indicate that the regulation of criminal acts of abuse of firearms is currently regulated (ius constitutum) which mentions the revocation of licenses and the seizure of firearms in the event of misuse, the regulation is not clear or it can be said that there is a vagueness of norms. Regarding the renewal of criminal law on the regulation of criminal acts of misuse of firearms in the future (ius constituendum), the author feels that this needs to be done. The reform in question is the need for regulations regarding the misuse of firearms to be regulated in a legal codification in the form of a law. In addition, various cases of misuse of firearms that have occurred so far seem to confirm that legal uncertainty in regulating the use of firearms has disrupted the public's sense of security. Tujuan tuisan ini adalah mengetahui urgensi pembaharuan tindak pidana senjata api mengenai penyalahgunaan dalam penggunaan senjata api di Indonesia saat ini ( Ius Constitutum) sehingga pembaharuan hukum pidana terhadap penggunaan senjata api sesuai dengan hukum yang dicita-citakan (Ius Constituendum). Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Penelusuran terhadap bahan hukum ini ialah studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang diatur saat ini (ius constitutum) yang menyebutkan mengenai pencabutan izin dan perampasan senjata api bilamana terjadi penyalahgunaan, belum jelas pengaturannya atau dapat dikatakan terdapat kekaburan norma. Terkait pembaharuan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api di masa mendatang (ius constituendum), penulis merasa hal tersebut perlu dilakukan. Pembaharuan yang dimaksud adalah perlunya pengaturan mengenai penyalahgunaan senjata api ini diatur dalam satu kodifikasi hukum berbentuk Undang- Undang. Selain itu, berbagai kasus penyalahgunaan penggunaan senjata api yang terjadi selama ini seolah-olah menjadi penegas bahwa ketidakpastian hukum dalam pengaturan penyalahgunaan senjata api tersebut mengakibatkan terganggunya rasa aman publik.
Eksistensi Nilai Keadilan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Ni Nengah Adiyaryani; I Putu Rasmadi Arsha Putra; Ni Ketut Ngetis Megi Megayani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p06

Abstract

This research is legal research that discusses the nature of the trial of criminal cases electronically during the COVID-19 pandemic and the existence of the value of justice as the legal ideal of the Indonesian nation in the trial of criminal cases during the COVID-19 pandemic. The writing uses a normative research method using a statutory approach and a conceptual approach. The study results show that the first is essentially the implementation of electronic criminal case trials during the COVID-19 pandemic, which is an embodiment of protection and fulfillment of human rights regarding the right to obtain justice through judicial institutions during the COVID-19 pandemic. Second, regarding the existence of the value of justice, in the trial of criminal cases electronically during the COVID-19 pandemic, the value of justice still exists or is realized by the legal ideals of the Indonesian nation. PERMA No. 4 of 2020 has procedurally guaranteed the realization of a judiciary that can accommodate the interests of justice seekers in fulfilling their human rights in the form of obtaining justice through judicial institutions. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas mengenai bagaimana hakikat persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19 dan bagaimana eksistensi nilai keadilan sebagai cita hukum bangsa Indonesia dalam persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19. Penulisannya menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual appoarch). Hasil penelitian menunjukkan, yang pertama secara hakikat persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19 adalah sebuah perwujudan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia mengenai hak untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan pada masa pandemi COVID-19. Kedua, mengenai eksistensi nilai keadilan, pada persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19, bahwa persidangan perkara pidana secara elektronik adalah untuk menjaga agar nilai keadilannya tetap eksis atau terwujud sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia. PERMA RI No. 4 Tahun 2020 secara prosedural telah menjamin terwujudkna peradilan yang mampu untuk mengakomodir kepentingan para pencari keadilan dalam memenuhi hak asasinya berupa memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.
Keabsahan Sertifikasi Transaksi Secara Cyber Notary Sebagai Akta Autentik yang Dikeluarkan Notaris Made Ary Suta; I Made Sarjana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p11

Abstract

This study has the aim of analyzing and reviewing the authority of a notary in carrying out the concept of cyber notary related to the validity of a deed. This research uses a normative legal research due to conceptually there is a misalignment of norms in Article 16 paragraph (1) letter m and Article 15 paragraph (3) UUJN. Therefore, this research using statutory and conceptual approach. The results obtained after discussing the problems in this study shows that the authority of a notary in carrying out cyber notary concept can be said to be the same as notary authority in legalizing, besides, that it turns out and has been implemented in making the GMS of a Limited Liability Company. Regarding to the validity of authentic deeds made in a cyber notary method, it is known that the concept is only possible for the making of Relaas Deeds such as the GMS Deed and cannot be applied in the Partij Deed which involves the appellants to reach an agreement in the authentic deed because it is limited by Article 16 paragraph (1) letter (m) UUJN Penelitian ini mempunyai tujuan yakni menganalisis dan mengkaji wewenang notaris dalam menjalankan konsep cyber notary terkait keabsahan suatu akta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dikarenakan secara konsep terdapat adanya ketidak selarasan norma dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Maka dari itu, untuk mengkaji hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil yang diperoleh setelah membahas permasalahan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam menjalankan cyber notary dapat dikatakan sama dengan kewenangannya dalam melakukan legalisasi, selain itu ternyata kewenangan ini telah dan sudah diimplementasikan dalam pembuatan Akta RUPS Perseroan Terbatas. Kemudian berkaitan dengan keabsahan akta autentik yang dibuat secara cyber notary, diketahui bahwa konsep tersebut hanya dimungkinkan untuk pembuatan Akta Relaas seperti Akta RUPS dan tidak atau belum dapat diterapkan dalam Akta Partij yang melibatkan para penghadap untuk mencapai kesepakatan dalam akta otentik karena dibatasi oleh aturan hukum Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN.
Implication of Zoning Regulation on Environmental Protection and Land Rights After Enactment of Job Creation Law Luh Putu Yeyen Karista Putri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p02

Abstract

Job Creation Law, which was re-enacted in 2023, amended 78 Acts in Indonesia simultaneously, including the Spatial Planning Act. The law requires all local authorities to enact detailed plan (RDTR) supplemented with zoning regulation. The statutory approach is used to analyze available options to harness zoning regulation as an instrument for environmental protection. A case study on RDTR and zoning regulation of the South Kuta sub-district was conducted to examine the impact of RDTR on the land right and outline constraints that may hamper RDTR drafting and implementation. The results show that zoning regulation can be an ultimate tool for environmental protection, provided several conditions are met. First, local authorities must reserve existing forests and, even better, allocate additional green areas. Secondly, the central government must provide a comprehensive manual, advise and supervise local authorities to ensure favorable zoning regulations for the environment. On the other hand, zoning regulations must be updated to accommodate development needs and support the small-scale business by providing alternatives for mixed-land use. Local authorities must consider the area's characteristics, including economic and socio-cultural factors, and apply objective (science-based criteria) to determine the zoning while improving staff expertise, outsourcing professional advice, and allowing public participation. It is critical to oversee the zoning-making process all over Indonesia because once enacted; it will be applicable for 20 years under rigorous requirements for alteration.
Kedudukan Terhadap Wanita yang Tidak Kawin dalam Hukum Waris di Bali Kadek Sumarni; Anak Agung Oka Parwata; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p16

Abstract

The heirs of women are limited heirs, meaning that women are only entitled to a share of the inheritance for the wealth of their parents, but it becomes a problem if the woman is not married. The purpose of this research is to examine and analyze the position of inheritance rights for unmarried Balinese women and the portion that can be received by unmarried Balinese women in enjoying the inheritance. This study uses normative legal research methods with statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. This research explains that in Balinese customary law, daughters/dahatua are not heirs, this is in line with the kinship system that applies in Balinese customary society, namely Patrilineal or kepurusa, where it is the son's obligation to continue all obligations. Women who have not married during their lifetime (dahatua), their right to enjoy the inheritance continues as long as they are still alive. Thus, daughters are entitled to share in the family inheritance, not as owners. Ahli waris kaum perempuan merupakan ahli waris terbatas, artinya kaum perempuan hanya berhak atas bagian harta warisan guna kaya orangtuanya, namun menjadi permasalahan apabila wanita tersebut tidak kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hak waris Wanita Bali yang tidak kawin serta bagian yang dapat di terima wanita bali yang tidak kawin dalam menikmati warisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendeketan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hukum adat Bali, anak perempuan/daha tua bukanlah ahli waris, hal ini sejalan dengan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat Bali, yaitu Patrilineal atau kepurusa, dimana kewajiban anak laki-lakilah yang melanjutkan segala kewajiban. Wanita yang selama hidupnya tidak melakukan perkawinan (daha tua), haknya untuk menikmati harta warisan tetap berlangsung selama ia masih hidup. Dengan demikian, anak wanita berhak atas bagian harta warisan keluarga, bukan sebagai pemilik.
Rahasia Dagang sebagai Perlindungan Kekayaan Intelektual Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Era Digitalisasi dan Globalisasi Lu Sudirman; Hari Sutra Disemadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p07

Abstract

Strengthening the foundation of national economic resilience through MSMEs is very important, especially after MSMEs are able to prove their adaptability during the COVID-19 pandemic. To encourage the further development of MSMEs, in addition to incentive assistance, the government must also provide assistance by facilitating legal protection of MSMEs, particularly through intellectual property law. This research explores the relationship between trade secret protection and the development of MSMEs in Indonesia in the context of the development of e-commerce in Indonesia and builds important points of legal reconstruction that needs to be carried out as part of the process of protecting MSME Trade Secrets. This study aims to examine the landscape of intellectual property law implementation in Indonesia, the relevance of intellectual property rights in the development of MSMEs and the national economy, and examine the legal lag and its impact on the protection of Trade Secrets for MSMEs. So, this research method uses normative legal research methods. This research shows that Trade Secrets as an important part of intellectual property that supports the development of MSMEs still use arrangements that seem old-fashioned and do not provide space for technical explanations in the regulations. Penguatan fondasi ketahanan ekonomi nasional melalui UMKM sangat penting, terlebih lagi setelah UMKM mampu membuktikan kemampuan adaptasi di masa pandemi COVID-19. Untuk mendorong perkembangan UMKM lebih lanjut, selain bantuan insentif, pemerintah juga harus memberikan bantuan dengan memfasilitasi perlindungan UMKM secara hukum, khususnya melalui hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini menelusuri hubungan antara perlindungan rahasia dagang dengan perkembangan UMKM di Indonesia dalam konteks perkembangan e-commerce yang ada di Indonesia serta membangun poin-poin penting rekonstruksi hukum yang perlu dilakukan sebagai bagian dari proses perlindungan Rahasia Dagang UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lanskap penerapan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, relevansi hak kekayaan intelektual dalam perkembangan UMKM dan ekonomi nasional, dan mengkaji ketertinggalan hukum dan pengaruhnya terhadap perlindungan Rahasia Dagang bagi UMKM. Maka, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Rahasia Dagang sebagai bagian penting dari kekayaan intelektual yang mendukung perkembangan UMKM masih menggunakan pengaturan yang sudah berkesan kuno dan tidak memberikan ruang penjelasan teknis dalam pengaturannya.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue