JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 2 (2023)"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[Surat Keterangan Notaris Dalam Konteks Labeling Cover Note ]]>
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p08
<![CDATA[The purpose of this writing is to find out the substance that can be applied to a Notary’s statement and the reason for a Notary’s statement being labeled as a cover note. This study uses normative research methods with the problem of voidness in norms with statutory, conceptual, and analytical approaches. The sources of legal materials used consist of primary legal materials that come from laws and regulations related to legal issues, secondary legal materials obtained from journals, expert views and the results of previous research as well as tertiary legal materials obtained from legal dictionaries and language dictionaries which are described qualitatively. The results of the research show that the substance that can be applied to a Notary’s statement is a statement that explains the facts about events that actually happened and not as a guarantee for something. A notary statement with cover note label is a term used in practice that has been going on continuously. The cover note labeling describes the condition of the notary's statement containing the substance of protecting, guaranteeing and promising. This substance has the potential to cause legal problems for notaries and consequences for civil law liability, administrative law, and criminal law. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui substansi yang dapat diterapkan pada surat keterangan notaris dan penyebab surat keterangan notaris yang dilabeling Cover Note menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan adanya permasalahan kekosongan norma dengan jenis pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan analisis. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, bahan hukum sekunder yang didapatkan dari jurnal, pandangan ahli maupun hasil penelitian terdahulu dan bahan hukum tersier dididapatkan dari kamus hukum maupun kamus bahasa yang diuraikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi yang dapat diterapkan pada surat keterangan adalah pernyataan yang menerangkan fakta terhadap peristiwa yang benar terjadi menyangkut kewajiban dan kewenangannya, serta bukan sebagai jaminan/penanggungan terhadap sesuatu. Surat keterangan notaris yang dilabeling covernote merupakan istilah dalam praktek yang telah berlangsung terus menerus. Labeling covernote tersebut menggambarkan keadaan surat keterangan notaris mengandung substansi melindungi, menjamin dan menjanjikan. Substansi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi notaris dan berkonsekuensi pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana.]]>
<![CDATA[Penafsiran Kewenangan Dinas dan Badan dalam Struktur Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Syafa'at Anugrah Pradana]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p13
<![CDATA[Tulisan ini membahas isu tentang kewenangan konkuren di daerah dalam kaitan dengan perangkat daerah yakni dinas daerah dan badan daerah yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini berpandangan bahwa pada praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah masih menimbulkan kekaburan atas pemahaman terhadap penentuan nomenklatur lembaga teknis daerah yang menggunakan diksi ‘badan’ dan ‘dinas’ yang terkadang tidak selaras dengan orientasi dari lembaga daerah tersebut. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan memberikan kejelasan penafsiran atas kewenangan dua nomenklatur perangkat daerah sehingga pemerintah daerah lebih mudah mengklasifikasikan struktur pemerintah di daerahnya secara tepat. Selanjutnya, tulisan ini menjelaskan tentang indikasi perbedaan antara dinas dan badan yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda secara signifikan yaitu dinas daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan di daerah sedangkan badan sebagai penunjang urusan pemerintahan di daerah.]]>
<![CDATA[Legal Protection Toward Balinese Arak as Intangible Cultural Heritage ]]>
<![CDATA[I.B. Deva Harista Setiawan]]>;
<![CDATA[Putu Aras Samsithawrati]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p04
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the regulation of traditional drinks as intangible cultural heritage and to analyze the protection of Balinese Arak as one of the traditional knowledge that is used commercially in the context of intangible cultural heritage. This article uses normative legal research with statute, analytical, and conceptual approaches. The results showed that the regulation of traditional drinks as intangible cultural heritage, specifically traditional knowledge, is regulated in several laws and regulations such as the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Law No. 5 of 2017 on Advancement of Culture, Bali Regional Regulation Number 4 of 2020 on Strengthening and Promotion of Balinese Culture as well as Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 on the Management of Balinese Fermented and/or Distilled Drink. Although IHC is for preservation, however, it can be interpreted that Law No. 5 of 2017 on Advancement of Culture is more than just preservation as it already regulates in general the commercialization of the object of cultural advancement. The protection of Balinese Arak as one of the traditional knowledge that is used commercially is protected under Articles 37 and 38 of Law No. 5 of 2017 on Advancement of Culture where the Indonesian Government gives permission to big industry and/or foreign parties who want to take advantage of Indonesian cultural advancement objects on the condition that they must meet the principle of benefit sharing as a form of protection.]]>
<![CDATA[Karakteristik Akad Mukhabarah bil Mudharabah Pada Kemitraan Pertanian Tebu ]]>
<![CDATA[Auliya Safira Putri]]>;
<![CDATA[Dyah Ochtorina Susanti]]>;
<![CDATA[Rahmadi Indra Tektona]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p09
<![CDATA[The presence of an imbalance in the partnership between sugar mills and sugarcane farmers under the agricultural land leasing system has an impact on national sugar productivity. This study was based on the speculative hypothesis that existing partnerships frequently harm sugarcane farmers. The goal of this study is to examine a type of partnership that occurs in sugar cane farming in Indonesia using a new method based on sharia economic law known as the mukharabah bil mudharabah contract. The research method employed in this study is normative-juridical, including statutory and conceptual methods. This research yielded findings in the form of a new concept that depicts the characteristics of sugarcane farmer partnerships based on the mukharabah bil mudharabah contract and provides policy input for the government regarding sugarcane farmer partnerships with financing institutions based on the mukharabah bil mudharabah contract. In relation to this, the researchers proposed the concept of a "mukharabah bil mudharabah" contract to replace the partnership concept that has been implemented thus far in the hope that it will not be detrimental to sugarcane farmers. Adanya ketidakseimbangan pada kerja sama kemitraan di antara pabrik gula dan petani tebu yang dilakukan dengan sistem sewa lahan pertanian mempengaruhi produktivitas gula nasional. Penelitian ini dilakukan dengan dasar hipotesa sementara bahwa kemitraan yang ada saat ini sering kali merugikan petani tebu. Objek penelitian ini adalah bentuk kemitraan yang terjadi pada pertanian tebu di Indonesia dengan metode baru berdasarkan konsep hukum ekonomi syariah yang dikenal dengan nama akad mukharabah bil mudharabah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa konsep baru yang menunjukkan karakteristik mengenai kemitraan petani tebu berdasar akad mukharabah bil mudharabah, dan masukan kebijakan bagi pemerintah terkait kemitraan petani tebu dengan lembaga pembiayaan dengan berdasar konsep akad mukharabah bil mudharabah. Terkait hal tersebut maka peneliti mengajukan konsep akad mukharabah bil mudharabah guna menggantikan konsep kemitraan yang selama ini dijalankan dengan harapan tidak merugikan petani tebu.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Tradisi Siat Yeh Banjar Teba Desa Adat Jimbaran ]]>
<![CDATA[Anak Agung Bagus Cahya Dwijanata]]>;
<![CDATA[I Gede Pasek Pramana]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p14
<![CDATA[The purpose of this study was to identify and analyze the authority of the Jimbaran Traditional Village regarding efforts to protect the law and preserve the Siat Yeh tradition and efforts to protect the law and preserve the Siat Yeh tradition carried out by the Jimbaran Traditional Village. The type of research used in this article is empirical legal research which is carried out by examining the facts that occur in a problem. As well as using interviews as the main data. Based on the results of the research, the following conclusions can be formulated: Jimbaran Traditional Village has authority in legal protection and tradition preservation based on the provisions of the 1945 Constitution, the Culture Promotion Law, and the Regional Regulations on Traditional Villages in Bali; and With the authority that belongs to the Jimbaran Traditional Village to protect the law and preserve the Siat Yeh tradition in the form of making pararem banjars, taking an inventory of traditions through the cultural service, and invalidating them in inscriptions. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Desa Adat Jimbaran terkait upaya perlindungan hukum dan pelestarian tradisi siat yeh dan upaya perlindungan hukum dan pelestarian tradisi siat yeh yang dilaksanakan oleh Desa Adat Jimbaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan mengkaji suatu fakta-fakta yang terjadi dalam suatu masalah. Serta menggunakan wawancara sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : Desa Adat Jimbaran memiliki kewenangan dalam perlindungan hukum dan pelestarian tradisi berdasarkan ketentuan UUD 1945, UU Pemajuan Kebudayaan, dan Perda Desa Adat di Bali; dan Dengan kewenangan yang dimiliki Desa Adat Jimbaran melakukan perlindungan hukum dan pelestarian tradisi siat yeh dalam bentuk membuat pararem banjar, menginventaris tradisi melalui dinas kebudayaan, dan mencacatkan dalam prasasti.]]>
<![CDATA[Uploading Private Chat Screenshots on Social Media: How the Law Respond it? ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Juwita Arsawati]]>;
<![CDATA[Dewi Bunga]]>;
<![CDATA[Putu Eva Ditayani Antari]]>;
<![CDATA[Made Wahyu Chandra Satriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p05
<![CDATA[Personal chat is a personal communication conducted in two directions and concerns privacy in communication. The latest behavior of social media users shows considerable virtual openness. The social media users upload screenshots of their personal chat to their social media accounts and even send them to gossip accounts in social media. In this study, there are three issues discussed namely privacy rights in personal chats uploaded on social media, potential crime of uploading personal chats, and state legal responses to the spread of personal chat screenshot on social media. The right to privacy is basically giving the freedom to publish or not publish personal chat on social media. There are at least two privacies protected in personal chat namely the sender and recipient of the message, but they are not limited to people or things discussed in the personal chat. Uploading personal chat screenshots on social media has the potential to cause doxing (theft of personal data) and cyberbullying. Countries respond to these conditions with legal provisions in their respective countries. The act of spreading personal chat screenshot on social media has a legal consequence of a lawsuit for compensation for violations of personal data, criminal sanctions for defamation and cyberbullying.]]>
<![CDATA[Transformasi Tri Hita Karana dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Bali ]]>
<![CDATA[I Wayan Novy Purwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p10
<![CDATA[The purpose of this study is to explore land consolidation arrangements in Bali and explore in depth the transformation of Tri Hita Karana in land consolidation arrangements in Bali. This research method uses normative legal research. The approach used is the statutory approach, the concept approach and the facts approach. The sources of legal materials in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this research is that land consolidation arrangements in Bali must still refer to the Bali RTRWP Regional Regulation and the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 4 of 1991 concerning Land Consolidation. In relation to the transformation of Tri Hita Karana, the regulation of land consolidation in the BPN regulation must pay attention to the philosophical values ??adopted by the community in each region. Thus, land consolidation in Bali is inspired by Tri Hita Karana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali dan menelusuri secara mendalam tentang transformasi Tri Hita Karana dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan fakta. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali harus tetap mengacu pada Perda RTRWP Bali dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Terkait dengan transformasi Tri Hita Karana, maka pelaksanaan konsolidasi tanah dalam peraturan BPN tersebut wajib memperhatikan nilai falsafah yang dianut oleh masyarakat di masing-masing daerah. Dengan demikian, konsolidasi tanah di Bali dijiwai oleh Tri Hita Karana.]]>
<![CDATA[Institutional Strengthening of Village-Owned Enterprise Legal Entities as a Manifestation of Village Sustainable Development Goals ]]>
<![CDATA[Nur Sulistyo Budi Ambarini]]>;
<![CDATA[M Yamani]]>;
<![CDATA[Tri Andika]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p01
<![CDATA[This study aims to analyze the arrangement of Village Owned Enterprises in Indonesia and their management in realizing village Sustainable Development Goals. Village Owned Enterprises as socio-economic institutions in villages can realize sustainable development goals in villages. However, most of the existing Village-Owned Enterprises have yet to function optimally in driving the village economy. This is doctrinal legal research with legal, conceptual, and philosophical approaches. This method seeks to discuss the arrangement of Village-Owned Enterprises in Indonesia and the importance of institutional strengthening of Village-Owned Enterprises as socio-economic institutions with legal status in realizing the Sustainable Development Goals in Villages. The institutional arrangement and strengthening of Village-Owned Enterprises, apart from legal and economic aspects, also require social capital support. Rural local customs in the form of local wisdom and customary law norms that are still relevant can be social capital for the institutional strengthening of Village-Owned Enterprises. Based on local wisdom and customary law norms, the institutional management of Village Owned Enterprises can be optimal in realizing the goals of village sustainable development.]]>
<![CDATA[Implementasi Pengelolaan Tanah di Desa Adat Kerobokan untuk Kegiatan Industri Pariwisata ]]>
<![CDATA[Lis Julianti]]>;
<![CDATA[I Made Sudirga]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p15
<![CDATA[This study aims to find and examine the implementation of land management in the Kerobokan Traditional Village for tourism industry activities. The issues raised in this study are about mechanisms and procedures for land management and the implementation of land management in traditional villages for the tourism industry. This research is an empirical research with an emphasis on field data as primary data. This study found that the implementation of land management in the Kerobokan Traditional Village for tourism industry activities was carried out by leasing a contract based on an agreement through the relevant Paruman Desa Adat/Banjar Adat. The Kerobokan Traditional Village also has a Perarem Pangele which regulates administrative provisions that must be met by krama tamiu (in this case including investors). The authority to manage this land is strengthened by the Regional Regulation of the Province of Bali Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Article 1 number 8 which provides autonomy for Traditional Villages to manage their own households. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengkaji terkait implementasi pengelolaan tanah di Desa Adat Kerobokan untuk kegiatan industri pariwisata. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang mekanisme dan prosedur pengelolaan tanah serta implementasi pengelolaan tanah di Desa Adat untuk industri pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian empirik dengan menekankan pada data lapangan sebagai data primer. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi pengelolaan tanah di Desa Adat Kerobokan untuk kegiatan industri pariwisata dilakukan dengan sewa kontrak berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat yang bersangkutan. Desa Adat Kerobokan juga memiliki Perarem Pangele yang mengatur tentang ketentuan administrasi yang harus dipenuhi oleh para krama tamiu (dalam hal ini termasuk investor). Kewenangan pengelolaan tanah tersebut diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat pada Pasal 1 angka 8 yang memberikan otonomi bagi Desa Adat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.]]>
<![CDATA[Customary Village Authority in Coastal Area Management : an Ius Constituendum Perspective ]]>
<![CDATA[I Made Adi Widnyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p06
<![CDATA[The research was aimed to examine the authority of Adat village in the management of coastal areas based on Bali Province Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Adat Village and constructing the regulation on forest park in coastal areas from the perspective of ius constituendum. This was normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The study indicated that there is a conflict of norm in the authority to manage the coastal areas in Bali, which according to the Article 25 point 1 c and d of the Perda Desa Adat, it can be seen that Adat Village has the authority to manage the coastal areas, which includes Tahura Ngurah Rai, however, according to Article 1 point 10 of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No: P.10/Menhut-II/2009, the authority to manage the forest park is delegated to the UPTD Tahura Ngurah Rai, which was formed and is under the Bali Provincial Environment and Forestry Services as the holder of autonomous forest management rights in Bali. Hence, it is important to harmonize the application of the authority of Adat Village with the national regulation to avoid conflict of norms by taking in to account the Stufenbau Theory and the principles of lex superior derogat legi inferiori in reforming a regulation on forest park in coastal area in the future as ius constituendum]]>
