cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 13 No 2 (2024)" : 15 Documents clear
The Relationship Between Restorative Justice Approach and the Authority of State Officials Isakh B. Manubulu; Randy Vallentino Neonbeni; Kundrat Mantolas; Glen Daniel Febrian Ongkio Buol
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p01

Abstract

The adoption of the restorative justice approach for case resolution brings signifies a transformative in Indonesia's criminal justice system. The discretion of state officials plays a pivotal role in determining the feasibility of restorative justice approach. This paper formulated in two issues: the relationship between restorative justice approach and the authority of state officials, as well as the boundaries of their jurisdiction in determining restorative justice approach. Formulated with normative legal research methods and support by conceptual, analytical, and legislative approach. It concludes that the relationship between restorative jutice approach and the authority of state officials hinges on their discretionary interpretation of the suitability of utilizing the restorative justice approach for case resolution. Furthermore, the constraints on their discretionary authority are predominantly laid out in Law Number 30/2014 and in institutional regulations such as PERKAP 8/21 for police officials, PERJARI 15/20 for officials in the prosecutor's office, and judicial decisions like PERMA 1/2016 Jo. KMA Decision No. 108/KMA/SK/VI/2016.
Akibat Hukum Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal Terhadap Kewajiban dalam Perjanjian Pembayaran Utang Ida Ayu Indira Wahyu Prameswari P.G; Marwanto Marwanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p06.

Abstract

Abstract : This study aims to identify and analyze the legal arrangements related to peer-to-peer (p2p) lending financial technology based on the regulations of the financial services authority in Indonesia and the legal consequences of debt repayment agreements if it is known that the fintech peer-to-peer (p2p) lending provider is illegal. The research method used in this paper is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this paper explain that legal arrangements related to peer-to-peer (p2p) lending financial technology in Indonesia are generally contained in Bank Indonesia Regulation No. 18/40/PBI/2016 concerning Implementation of Payment Transaction Processing, Bank Indonesia Circular Letter No. 18/22/DKSP regarding the Implementation of Digital Financial Services, Bank Indonesia Regulation No. 18/17/PBI/2016 concerning Electronic Money and Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. 77/POJK.01/2016 Regarding Information Technology-Based Borrowing-Lending Services, as well as Legal Consequences on Debt Payment Agreements if Known by Fintech Peer to Peer (P2p) Providers Illegal Lending is a loan agreement that can be canceled so that the borrower must return the funds to the provider such as beginning. Abstrak : Studi ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan financial technology peer to peer (p2p) lending berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan di Indonesia serta akibat hukum perjanjian pembayaran utang apabila menyelenggarakan fintech peer to peer (p2p) lending illegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa Pengaturan financial technology peer to peer (p2p) lending di Indonesia secara umum termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan selanjutnya pengaturan yang lebih spesifik mengenai layanan pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Akibat Hukum Perjanjian Pembayaran Utang apabila menyelenggarakan Fintech Peer To Peer (P2p) Lending Illegal adalah perjanjian peminjaman dana menjadi dapat dibatalkan sehingga peminjam harus mengembalikan dana kepada penyelenggara seperti semula.
Penyelesaian Konflik Norma berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dalam Kaitannya dengan Konflik Keuangan Negara BUMN Anas Puji Istanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p11.

Abstract

Penelitian Yuridis Normatif ini dilakukan untuk mengetahui dinamika hubungan antar norma hukum dan konflik norma yang terjadi serta penyelesaiannya menurut sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa hubungan antar norma hukum dapat digambarkan sebagai suatu hubungan antara superordinasi dan subornisasi dengan adanya tatanan urutan norma dari tingkatan yang berbeda. Sementara konflik norma dapat terjadi secara vertical, horizontal, bahkan secara internal. Terdapat 2 (dua) mekanisme yang lazim dipraktikkan dalam menyelesaikan persoalan konflik norma yakni: Pertama, penemuan hukum dengan berdasar pada asas hukum konflik norma yang terdiri dari lex superior derogate legi inferior, lex posterior derogate legi priori, dan asas lex specialis derogate legi generali serta asas hukum lain; Kedua, penerapan reformasi hukum dengan metode omnibus law.
Penta-Helix Collaboration: Enhancing the Protection of Communal Intellectual Property in Bali Desak Putu Dewi Kasih; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Putu Aras Samsithawrati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p02.

Abstract

This study aims to elaborate the policies related to the protection of communal intellectual property related to creative economy businesses in the tourism sector and to strengthen the protection of communal intellectual property by carrying out an inventory of traditional cultural expressions in Bali, especially in Gianyar Regency based on a penta-helix collaboration. This is socio-legal research with statutory, conceptual, economic, and technological approaches. The study indicated that communal intellectual property in the form of traditional cultural expressions has high economic value hence, it can be used to support the tourism creative economy business while still prioritizing the values ??that are believed by the community. Inventory must be carried out in accordance with Article 7 of Permenkumham 13/2007. The inventory has been carried out in Bali, although it has not been maximized. Inventory of traditional cultural expressions shall be carried out sustainably in the form of a penta-helix collaboration.
Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Suci Pura yang Menjadi Tempat Destinasi Pariwisata di Bali Shin Dong Min; Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p15.

Abstract

Perlindungan hukum terhadap kawasan suci pura yang menjadi tempat destinasi pariwisata di bali. Perkembangan pariwisata pasca Covid-19 sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan sebagaian besar pada sektor pariwisata. Perkemabangan pariwisata yang signifikan membutuhkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, namun perjalannya banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pariwisata terhadap kawasan suci pura terhadap radius, dan mengganggu kesucian pura. Selain pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pariwisata, wisatawan yang berkunjung sering melakukan pelanggaran pada kawasan suci pura. Hal ini lah yang menjadi kajian utama untuk perlunya perlindungan hukum terhadap kawasan suci pura, untuk mencegah pelanggaran, memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran dan menjaga nilai relegius magis, serta menjaga kesakralan dari kawasan suci pura sebagai tempat persembahyangan agama hindu. Hal ini dilakukan agar pelaku pariwisata senantiasa berpedoman pada filosofi tri hita karana di dalam pengembangan sarana prasana pendukung pariwisata.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue