JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 3 (2018)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Gede Marhaendra Wija Atmaja]]>;
<![CDATA[Nyoman Mas Aryani]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Utari]]>;
<![CDATA[Ni Made Ari Yuliartini Griadhi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (628.581 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p05
<![CDATA[The purpose of this study is to find out the position of the Constitutional Court which later? an understanding of the politic of International agreement law adopted by the Republic of Indonesia. This can be reviewed from the legal considerations that underlying the Constitutional Court Decision. It is a legal research that examines the laws and regulation related to Constitutional Court through several stages: elaborate textual studies, completing textual studies, analyzing legal materials and determine conclusions. The study shows that International and legalized agreement that has not been ratified are placed as part of national law and are used as a reference to enrich the reasoning horizon in interpreting the constitution. Law on the ratification of the International Agreement containing norms which are attachments and an inseparable part of the law, which in its existence as a law constitutes the authority of the Constitutional Court to examine its constitutionality. In this context, the constitutional Court embraced the politic law of monism with the primate of national law and the Constitutional Court embraced the politic law of dualism when examining the constitutionality of the law concerning the ratification of the International Agreement-in terms of subject matter. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui sikap Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan memberikan pemahaman tentang politik hukum Perjanjian Internasional yang dianut Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari pertimbangan hukum yang mendasari amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada dengan langkah-langkah melakukan studi tekstual, melengkapi studi tekstual serta melakukan analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian Internasional yang telah disahkan maupun yang belum disahkan ditempatkan sebagai bagian dari hukum nasional dan dijadikan rujukan guna memperkaya cakrawala penalaran dalam menafsirkan Undang-Undang dasar. Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian internasional memuat norma yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang bersangkutan, yang dalam keberadaannya sebagai Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitasnya. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi menganut politik hukum monisme dengan primat hukum nasional dan Mahkamah Konstitusi menganut politik hukum dualisme saat menguji konstitusionalitas Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian Internasional dalam hal menyangkut pokok perkaranya.]]>
<![CDATA[Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan ]]>
<![CDATA[Edy Nurcahyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (474.006 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p10
<![CDATA[The article aims to describe marketing permits and forms of supervision of food products in the packaging food industry. A large number of food product in circulation that does not meet the requirements and standards stipulated in the regulation can be a problem and endanger human safety. Therefore the existence of marketing permits and supervision of food products is very important to maintain food security. The research method used is normative juridical legal research, which is a library research by examining library material related to the object under study. The research uses a statute approach and provides qualitative analysis. The results of the research show that the food industry products are circulated, they must have a marketing permit, if it is ignored, it will be subject to criminal and administrative sanctions. The purpose of supervision is to provide consumer protection and prevent the circulation of food that endangers consumers. Supervision is carried out in a preventive and repressive means. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan izin edar serta bentuk pengawasan produk makanan industri pangan kemasan. Banyaknya produk pangan yang beredar tidak memenuhi syarat dan standar yang diatur dalam Undang-Undang dapat menjadi masalah dan membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu keberadaan izin edar dan pengawasan produk pangan sangat penting untuk menjaga keamanan pangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum produk industri pangan diedarkan harus memiliki izin edar, bila hal itu diabaikan akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Tujuan pengawasan adalah untuk memberikan perlindungan konsumen dan mencegah beredarnya makanan yang membahayakan konsumen. Pengawasan dilakukan secara preventif dan represif.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan ]]>
<![CDATA[Yunia Zulfa Kahesti]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (430.73 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p06
<![CDATA[The importance of education applies to all children, including children who undergo legal process. It is suitable for the main purpose of Correctional Institution which is to return the prisoners back in the middle of a better society, but in the reality the feedback is not as people expected. The purpose of this study is to find out the objective conditions for the fulfillment of children's rights in the field of education in the prisons IIA of Balikpapan City. The study belongs to empirical legal research that data is collected by some literature books which are related to the material has being studied, and interviews with student prisoners and the officers, then the data is inserted into descriptive qualitative. Analysis is done by legislation approach combined with sociological approach. The results of this study indicate that the fulfillment of the children education rights in prisons IIA of Balikpapan city is weak and less effective, the weakness has found either in juridical normative or empirical/sociological. The weakness includes formal rules where there are no regulations governing education in prisons; there is still lack of facilities factors; third, community factors that have not been aware to assist the fulfillment of education at Penitentiary institution; and cultural factors that the community has which is difficult to re-accept the correctional students into society, while the factors that play a role in the fulfillment of government and penitentiary officers in this case referred to law enforcement. Penting nya pendidikan berlaku bagi semua anak-anak tidak terkecuali bagi anak-anak yang menjalani proses hukum. Hal ini selaras dengan tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan yaitu agar dapat kembali nya anak didik pemasyarakatan ketengah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tetapi pada kenyataannya kembalinya warga binaan pemasyarakatan tidak menjadikannya lebih baik. Tujuan studi ini untuk mengetahui kondisi objektif pemenuhan hak anak dibidang pendidikan pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Balikpapan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka yaitu buku-buku literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti dan wawancara dengan anak didik pemasyarakatan dan petugas lembaga pemasyarakatan, kemudian data tersebut dimasukkan secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di bidang pendidikan pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Balikpapan adalah lemah dan kurang efektif, kelamahan itu baik secara yuridis normatif dan empiris/sosiologis. Kelemahan itu mencakup belum adanya peraturan yang mengatur tentang hak atas pendidikan dilembaga pemasyarakatan; kurang nya faktor sarana atau fasilitas; faktor masyarakat yang belum ada kesadaran untuk membantu dalam pemenuhan pendidikan pada lembaga pemasyarakatan; dan faktor budaya yang dimiliki masyarakat yang sulit untuk menerima kembali anak didik pemasyarakatan ke dalam lingkungan masyarakat; sedangkan faktor-faktor yang berperan dalam pemenuhan yaitu pemerintah dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam hal ini disebut sebagai penegak hukum.]]>
<![CDATA[Expert Information as an Evidence of Criminal Act of Corruption in Goods and Services Procurement ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (603.361 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p02
<![CDATA[This research is focused to identify and analyze the role of the expert information as evidence in the case of corruption. One of the criminal acts of corruption that often occurs in the government is the criminal act of corruption in goods and services procurement, in which the perpetrators have abused the social aid fund from the government. There was the case of criminal act of corruption in goods and services procurement for social aid fund that occurred in Tabanan -Bali, which committed by I Wayan Sukaja, who had corrupted the State’s financial or social aid fund. Within the process of verification in the trial, the public prosecutors submit 2 (two) experts who provided information to assist in terms of verification. This study uses normative research methods. The purpose of this study is to analyze the role of expert information as evidence in criminal act of corruption. The role of an expert cannot be ignored because it will help the judges, prosecutors and lawyers who have limited knowledge. If the expert’s information is contrary, it could be ruled out by the judges but the expert’s information that excluded must be based on clear reason, and the judges must have strong base in assess the role of the expert’s information.]]>
<![CDATA[Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Ella Apryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (521.336 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p07
<![CDATA[About forest fires that occured almost every year in Indonesia, especially in Riau, UUPPLH has regulated them in Article 69 paragraph (1) sub-paragraph h, but in paragraph (2) stipulated provisions on the allowance of forest fires but with restrictions, each regulation containing different human rights. These provisions seem to be the conflict of norm. This study uses normative research methods because it puts the norm system as the object of research. This research aimed to analyze human rights perspective in Article 69 paragraph (1) sub-paragraph h and Article 69 paragraph (2), also the nature of human rights arrangements related to environmental rights and cultural rights in Article 69 paragraph (1) letter h and paragraph (2) UUPPLH. Tentang kebakaran hutan yang hampir tiap tahun terjadi di Indonesia khususnya di Riau, UUPPLH telah mengaturnya dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, namun pada ayat (2) diatur ketentuan mengenai bolehnya dilakukan pembakaran hutan namun dengan pembatasan, dimana kedua ketentuan tersebut masing-masing bermuatan HAM yang berbeda. Ketentuan tersebut seakan merupakan norma yang konflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sebab menempatkan sistem norma sebagai objek kajian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perspektif HAM dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 69 ayat (2) serta hakikat pengaturan HAM terkait dengan hak-hak atas lingkungan dan hak-hak atas budaya dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UUPPLH.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Nur Hafizal Hasanah]]>;
<![CDATA[Eko Soponyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (639.96 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p03
<![CDATA[The sexual offense against children is a serious crime and an act of violation against human rights. One of the government is an attempt to anticipate the increase of sexual offense against children is to release Perpu No 1 of 2016 second amendment of UU No 23 of 2002 about child protection. Perpu No. 1 is then passed into UU No. 17 of 2016 about stipulation of Perpu No. 1 of 2016. The regulation of the Perpu is about the denunciation of the perpetrator of a sexual offense, an especially sexual offense against children. The perpu also regulates the existence of criminal sanction and action sanction. The action referred to in the Perpu in the form of chemical castration and accompanied by rehabilitation. Research method uses normative research method by using the Statue approach and the analytical and conceptual approach. the implementation of chemistry castration is considered a violation of human rights. Penalties through castration can be qualified as a cruel and inhuman punishment and not in accordance with Indonesia's constitution and commitment in the field of human rights. The provision of article 28G paragraph (2) of the Indonesian constitution states that "everyone has the right to be free from torture and degrading treatment of human dignity". Implementation of chemistry castration punishment is only oriented to retaliation that can make the perpetrator lose confidence to reunite with the community. Chemical castration punishment is not in line with the objective of the criminal law that is the maintenance of community solidarity. Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran HAM. Salah satu upaya untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Dalam Perpu tersebut mengatur adanya pidana dan tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam Perpu tersebut berupa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dilihat dari perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep. Pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran HAM. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Hukum kebiri kimia tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana yaitu adanya pemeliharaan solidaritas masyarakat.]]>
<![CDATA[Kajian Karakteristik Bentuk dan Isi Perda Tentang Bendega ]]>
<![CDATA[Renhat Marlianus Siki]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (396.195 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p08
<![CDATA[Bendega is a traditional institution in the field of maritime and fisheries on indigenous peoples in Bali in the coastal region, economic, social, cultural and religious that has historically continued to grow, evolving in accordance with the culture, and also the local wisdom of Bali. Bendega is one of three traditional institutions in Bali, namely, Desa Adat, Subak and Bendega. This purpose of this study to understand and interpret the characters of the form and character of the contents of the Bali Regional Regulation 11/2017 which are based on formal and material principles, and study settings using the method of thinking Regulatory Impact Assessment. This research used a normative research method. The results showed that the formation of the Bali Regulation 11/2017 was based on philosophical, sociological and juridical considerations. The establishment of the Bali Regulation 11/2017 is based on attribution authority and delegation. The content character of the Bali Regulation 11/20 is discretionary, in the sense of giving the Governor and the Regency / City Government the freedom of space. Bali Regional Regulation 11/2017 has addressed the character of responsiveness to pluralism in the legal order that applies in areas that have certainty and fulfill people's desires. The certainty of the rules of traditional socio-cultural and religious institutions in the field of fisheries which are part of the culture of traditional Balinese society. Furthermore, it is hoped that there will be a further scientific review of the Bali Provincial Regulations that have been stipulated in the Regional Gazette Bendega adalah lembaga tradisional di bidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali yang ada di wilayah pesisir, bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius yang secara historis terus tumbuh, berkembang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali. Bendega merupakan salah satu dari tiga lembaga tradisonal yang ada di Bali, yaitu, Desa Adat, Subak dan Bendega. Tujuan penelitian adalah memahami dan menginterpretasi karakter bentuk dan karakter isi Perda Bali 11/2017 yang berlandaskan pada asas formil dan materil, dan kajian pengaturan dengan menggunakan logika berpikir Regulatory Impact Assessment. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan Perda Bali 11/2017 adalah berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pembentukan Perda Bali 11/2017 didasari pada kewenangan atribusi dan delegasi. Karakter isi Perda Bali 11/20 bersifat diskresioner, dalam pengertian memberikan ruang kebebasan kepada Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Perda Bali 11/2017 telah menujukan karakter responsifitas terhadap kemajemukan tatanan hukum yang berlaku di daerah yang memiliki nilai kepastian dan memenuhi keinginan masyarakat. Kepastian aturan lembaga tradisional yang bersifat sosial budaya dan religius di bidang perikanan yang merupakan bagian dari budaya masyakat tradisional Bali. Untuk selanjutnya diharapkan adanya pengkajian ilmiah lebih lanjut tentang Perda-Perda Provinsi Bali yang telah ditetapkan dalam lembaran Daerah.]]>
<![CDATA[The Role of International Organizations and Conventions in Legal Protection Efforts against Women Victims of ISIS Slavery ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Vera Prasetya]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (505.008 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p01
<![CDATA[Generally, women have physical not as strong as men and always considered weak so often victimized by crime, aside from sexual slavery by ISIS. Sexual slavery by ISIS includes the category of crime against humanity and desecration of women’s dignity. Slavery is one of the most obvious signs to control and rule others. Therefore, legal protection is needed to alleviate the sadness and suffering women victims of sexual slavery by ISIS. This research aims to know the justification of ISIS thought to make women as sexual slaves and analyze the legal protection effort that can be given to women as victims of ISIS Sexual Slavery by the international organization and international convention. This research is normative legal research. The results of the research indicate the justification of ISIS thought to make women as sexual slaves is a woman who is made as sexual slavery is considered clean so that can enter the heaven. The legal protection effort that can be given to women victims of ISIS sexual slavery by international organization and international convention, one of them is proclaim the protection of human rights with annual review, closing all ISIS access to financial system, working with several countries, especially Canada and Germany in the emergency countermeasures relief programme for the victim, provide psychosocial support services shape training to overcome their problems, and establish social cooperation by encouraging the International Government to strengthen security in an area whose women are the most victims of ISIS sexual slavery.]]>
<![CDATA[Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nanang Al Hidayat]]>;
<![CDATA[Mela Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (590.975 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p04
<![CDATA[Based on the provisions of Article 24A paragraph 1 of the 1945 Constitution and Article 24C paragraph 1 of the 1945 Constitution, there is a dualism of judicial institutions authorized to decide the judicial review of conflict of laws and regulations, namely the Supreme Court and the Constitutional Court. This study aims to find out how to regulate the judicial review of legislation in Indonesia. The research method used in this paper is the normative juridical. The results of the study showed that the dualism of statutory regulatory bodies resulted in inconsistencies in providing decisions related to the prevailing laws and regulations in Indonesia. Whereas legislation is arranged hierarchically and has a proportion of certain content material that must be tested consistently in one institution only to provide a legal certainty for the community. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24A ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 terjadi dualisme lembaga kehakiman yang berwenang memutus judicial review konflik peraturan perundang-undangan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan judicial review peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan dualisme lembaga pengujian peraturan perundang-undangan menyebabkan inkonsistensi dalam memberikan putusan terkait permasalahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Padahal peraturan perundang-undangan itu tersusun secara hirarkis dan mempunyai proporsi materi muatan tertentu sehingga harus diuji secara konsisten dalam satu lembaga saja agar memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[Penolakan Pemberian Rekomendasi Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kalimantan Timur ]]>
<![CDATA[Diera Ajeng Amalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (506.33 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p09
<![CDATA[The aim of the study was to find out the misinterpretation in the East Kalimantan Government in the gubernatorial letter number: 593/5102 / BP-II / VI / 2012 concerning the reasons for refusing to provide recommendations for the guarantee of Underwriting Rights on Building Use Rights over the Government's East Kalimantan Management Rights. The research method used normative research (Statue Approach, legal concept analysis and Case Approach. The results of the study indicate the occurrence of misinterpretations in the Letter of the Governor of East Kalimantan Number: 593/5102 / BP-II / VI / 2012, in which the East Kalimantan Government as the Management Right holder refused to provide written recommendations or approval to the Building Use Rights owners, namely Housing residents Korpri Samarinda based on the provisions of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury in Article 49 paragraph (5) which states that "State / Regional Property is prohibited from being mortgaged or used as collateral for obtaining loans" is inappropriate. Because what the residents of the Samarinda Korpri Housing want to pledge is that the building is not the land where the building is a private property, keeping in mind the principle of horizontal separation in the Indonesian agrarian law. Tujuan Penelitian adalah mengetahui kesalahan tafsir di dalam Pemerintah Kalimantan Timur dalam surat gubernur nomor : 593/5102/BP-II/VI/2012 mengenai alasan menolak memberikan rekomendasi guna penjaminan Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan milik pemerintah Kalimantan Timur. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif (The Statue Approach), pendekatan analisa konsep hukum (Analitical & Conseptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukan Terjadinya salah tafsir di dalam Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 593/5102/BP-II/VI/2012, yang mana Pemerintah Kalimantan Timur sebagai pemegang Hak Pengelolaan menolak untuk memberikan rekomendasi atau persetujuan tertulis terhadap pemilik Hak Guna Bangunan yaitu warga Perumahan Korpri Samarinda dengan berdasar dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kurang tepat. Karena yang ingin diagunkan oleh warga Perumahan Korpri Samarinda adalah bangunannya yang merupakan hak milik pribadi, dengan mengingat asas pemisahan horizontal yang berlaku dalam hukum agraria Indonesia.]]>
