Articles
<![CDATA[Implementasi Perubahan Kedudukan Kelurahan Menjadi Perangkat Kecamatan (Studi pada Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi) ]]>
<![CDATA[Husni Husni]]>;
<![CDATA[Mela Sari]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5656
<![CDATA[Perubahan nomenklatur Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan, berdampak pada tugas pokok kelurahan sebagai organisasi Pemerintahan terdekat dimasyarakat, pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Diperlukan upaya yang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyikapi kondisi dari perubahan yang terjadi pada organisasi kelurahan, agar kelurahan dalam melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan. Dengan berubahnya status Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan, maka berubah pula status penggunaan anggaran, dimana anggaran Kegiatan Kelurahan sepenuhnya berada di Kecamatan. Hal ini dapat berdampak bagi kinerja Aparatur Sipil Negara dan Organisasi Kelurahan, yang menjadi sektor Pelayanan paling dekat ke masyarakat. Ketika Kelurahan menjadi Perangkat Daerah dan memiliki anggaran sendiri yang bersumber dari APBD, Kelurahan dapat berinovasi dan dapat menggunakan anggaran sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nanang Al Hidayat]]>;
<![CDATA[Mela Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (590.975 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p04
<![CDATA[Based on the provisions of Article 24A paragraph 1 of the 1945 Constitution and Article 24C paragraph 1 of the 1945 Constitution, there is a dualism of judicial institutions authorized to decide the judicial review of conflict of laws and regulations, namely the Supreme Court and the Constitutional Court. This study aims to find out how to regulate the judicial review of legislation in Indonesia. The research method used in this paper is the normative juridical. The results of the study showed that the dualism of statutory regulatory bodies resulted in inconsistencies in providing decisions related to the prevailing laws and regulations in Indonesia. Whereas legislation is arranged hierarchically and has a proportion of certain content material that must be tested consistently in one institution only to provide a legal certainty for the community. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24A ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 terjadi dualisme lembaga kehakiman yang berwenang memutus judicial review konflik peraturan perundang-undangan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan judicial review peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan dualisme lembaga pengujian peraturan perundang-undangan menyebabkan inkonsistensi dalam memberikan putusan terkait permasalahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Padahal peraturan perundang-undangan itu tersusun secara hirarkis dan mempunyai proporsi materi muatan tertentu sehingga harus diuji secara konsisten dalam satu lembaga saja agar memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ]]>
<![CDATA[Mela Sari]]>;
<![CDATA[Indah Pertiwi]]>;
<![CDATA[Mardansyah .]]>;
<![CDATA[Yulia Wiji Astika]]>
<![CDATA[ Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 10 No 2 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v10i2.2171
<![CDATA[TThis research was motivated by the existence of non-metallic mineral and rocks that did not have a mining permit, there was no coordination with the agency in order to get data about the mining location and taxpayers did payment not in actual conditions. The aim of this research was to know the effectiveness of collecting taxes on non-metallic mineral and rocks in increasing Local Origi-nal Income (PAD) by the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Bungo Regency and the obstacles faced in collecting this taxes. The method used in this research was descriptive qualitative. The population in this research were all employees and taxpayers of non-metallic minerals and rocks with total sample were 14 by using purposive sampling technique. The data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The results of this research showed that the collection of taxes on non-metallic minerals and rocks in increasing the PAD of Bungo Regency by BPPRD had not been effective, it was showed by the contribution of revenue non-metallic minerals and rocks to PAD for the last 5 years on average 1.12%. That was disproportionate to the potential tax on non-metallic minerals and rocks that have not been properly excavated due to various obstacles, namely inadequate facilities and infrastructure, lim-ited resources, and low awareness of taxpayers.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERUSAHAAN SUMBAWA TIMUR MINING DI KECAMATAN HU’U KABUPATEN DOMPU ]]>
<![CDATA[M Awaluddin]]>;
<![CDATA[Mela Sari]]>
<![CDATA[ Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 8 No 2 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v8i2.1028
<![CDATA[Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, bertujuan agar pengelolaan pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat salah satunya Kabupaten Dompu dapat berkelanjutan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Usaha Pertambangan pertama Kabupaten Dompu berlokasi di Kecamatan Hu’u yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Perusahaan Sumbawa Timur Mining sesuai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diperoleh.Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan Sumbawa Timur Mining di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelititian ini menggunakan jenis Penelitian Fenomenologi dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil Penelitian yang ditemukan adalah belum tercapainya tujuan dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena adanya faktor penghambat terkait skala usaha perusahaan Sumbawa Timur Mining yang masih dalam tahap eksplorasi (pencarian dan pengukuran bahan tambang). Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait program pemberdayaan masyarakat menyebabkan sering terjadinya konflik antara masyarakat dan perusahaan Sumbawa Timur Mining. Faktor pendorong keberhasilan, ditemukan bahwa adanya aturan yang jelas terkait pentingnya sosialisasi program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tahapan dan skala usaha pertambangan serta pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadinya konflik dengan masyarakat Kecamatan Hu’u.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Hak Hak Tenaga Kerja Wanita Pada Perusahaan Di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi ]]>
<![CDATA[Mela Sari]]>;
<![CDATA[M. Awaluddin]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.3222
<![CDATA[Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga kerja, sekaligus upaya penegakan hukum ketenagakerjaan serta untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan hak-hak tenaga kerja wanita pada perusahaan, serta untuk mendeskripsikan faktor pendukung serta penghambat dalam pengawasan hak hak tenaga kerja wanita pada perusahaan di kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan jumlah informan 16 orang diantaranya Koordinator wilayah IV Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Bungo-Tebo, Penyidik pegawai negeri sipil, 3 orang pengawas ketenagakerjaan koordinator wilayah IV Kabupaten Bungo-Tebo, dan 11 orang wanita yang bekerja pada perusahaan di Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah berperan agar terpenuhinya hak-hak tenaga kerja wanita berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui beberapa tahap pengawasan yaitu Preventive Control, Repressive Control, pengawasan saat proses dilakukan, pengawasan berkala, pengawasan mendadak, dan pengawasan melekat. Faktor pendukung dalam pengawasan yaitu regulasi, metode dan kapasitas, sedangkan faktor yang menghambat yaitu fasilitas dan koordinasi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MELALUI SISTEM ZONASI UNTUK PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Indri Novrijayanti]]>;
<![CDATA[Yulia Wiji Astika]]>;
<![CDATA[Mela Sari]]>;
<![CDATA[Silvia Jesika]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 5, No 1 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.33 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v4i2.161
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo, untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan populasi yaitu kepala dan wakil kepala sekolah, guru dan staff SMP Negeri 9 Muara Bungo, ketua komite beserta anggota wali murid, dan peserta didik SMP Negeri 9 Muara Bungo. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling menentukan subjek/objek sesuai tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo sudah diterapkan sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 14 Tahun 2018 dan PERBUP Bungo Nomor 35 Tahun 2018, dalam hambatan yang dilihat dari 4 variabel menurut Smith terdapat 3 variabel yang masih mengalami hambatan yaitu pada kelompok sasaran, badan pelaksana, dan faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan yaitu menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Bungo, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana komputer, serta meningkatkan prestasi sekolah.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dharma Wanita Kecamatan Tanah Sepenggal Dalam Pemberdayaan Perempuan ]]>
<![CDATA[Mela Sari]]>;
<![CDATA[Helva Rahmi]]>;
<![CDATA[Feri Antoni]]>;
<![CDATA[Andi Kurniono]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 2, No 1 (2018): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (705.956 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v2i4.51
<![CDATA[Fenomena yang ada pada organisasi dharma wanita Kecamatan TanahSepenggal yaitu antara lain : Kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam program kerja, ruang lingkup kerja anggota dharma wanita hanya di lingkungan sekitar itu saja (kantor) dan tidak bersosialisasi di luar kantor, serta aktif dalam waktu]]>
<![CDATA[UPAYA KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMP NEGERI 2 Muara Bungo ]]>
<![CDATA[Aziza Meileni]]>;
<![CDATA[Yulia Wiji Astika]]>;
<![CDATA[Mela Sari]]>;
<![CDATA[Teta Wismar]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 6, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2705.737 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v4i4.198
<![CDATA[Kepala sekolah merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja guru.?Untuk menjamin agar para guru dapat bekerja sesuai rencana dan tujuan?yang?diharapkan, maka perlu pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan?dari kepala sekolah.?Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja guru dan bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri 2 Muara Bungo.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan ketua komite SMP Negeri 2 Muara Bungo. Sampel yang digunakan sebanyak 19 orang dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisa dengan pengolahan data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.Hasil penelitian?menunjukkan bahwa?kepala sekolah sudah melakukan upaya dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri 2 Muara Bungo dengan menilai kinerja guru terhadap pelaksanaan beban kerja guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018. Namun masih terdapat hambatan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru?yaitu?guru?terlambat dalam menyelesaikan perencanaan pembelajaran,?kepala sekolah sulit memantau pembelajaran,?media pembelajaran tidak tersusun?dengan baik,?dan??guru?terlambat dalam melaporkan nilai.]]>
<![CDATA[Implementasi Penebusan Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Dusun Karak Apung Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo ]]>
<![CDATA[Mela Sari]]>;
<![CDATA[Agnia Aska Nabela]]>;
<![CDATA[Yulia Wiji Astika]]>;
<![CDATA[Teta Wismar]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 6, No 2 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (92.392 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v6i2.227
<![CDATA[Penyaluran pupuk bersubsidi sangat diperlukan bagi para petani di berbagai daerah Indonesia karena mayoritas petani di Indonesia memiliki penghasilan menengah ke bawah dan memerlukan pupuk untuk bertani sementara harga pupuk yang tinggi membuat para petani berfikir untuk membelinya, maka penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah tersebut sangat berguna bagi para petani karena mereka dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik.?Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana, dan apa hambatan serta upaya dalam?pelaksanaan?penyaluranpupuk??bersubsidi?di?Dusun Karak Apung?Kecamatan?BathinIII?Ulu?Kabupaten?Bungomenggunakan?kartu?tani.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah?seluruhPemerintahKecamatanBathinIIIUluKabupatenBungo,PenyuluhPertanianKabupaten Bungodan Dinas PertanianKecamatanBathin IIIUlusertaKelompoktanidanMasyarakatKecamatanBathinIIIUluKabupatenBungodengan??teknik purposive samplingdiperoleh sampel berjumlah 10 Orang.?Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasipenyaluran pupuk bersubsidi di Dusun Karak Apung Kecamatan Bathin III Ulu terlihat belum optimal dikarenakan jumlah dan jenis pupuk yang disalurkan belum mampu mencukupi kebutuhan petani dan juga terdapat salah satu jenis pupuk yang dijual diatas standar harga eceran tertinggi. Hambatannya adalah kuota pupuk bersubsidi yang terbatas, karakteristik sebagian agen penyalur dan ketidaksiapan sebagian petani di Kecamatan Bathin III Ulu. Upaya mengatasi hambatan yang dilakukan adalah mengajukan penambahan kuota dan jenis pupuk bersubsidi, memberikan sanksi tegas kepada agen penyalur dan meningkatkan pengarahan dan bantuan pendaftaran kepada petani.?]]>
<![CDATA[PERAN BPJS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO DALAM MENINGKATKAN KEPESERTAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Mela Sari]]>;
<![CDATA[Meri Marliza]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 7, No 1 (2023): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56957/jsr.v7i1.251
<![CDATA[Health insurance was a guarantee in the form of health protection in order to obtain health care benefits and protection in meeting basic health needs provided to everyone who has paid contributions or whose contributions have been paid by the government. To fulfill this health insurance needed the role of BPJS to increased community participation to become members of BPJS.This research used a descriptive method with a qualitative approach by using purposive sampling method with total sample were 7 informants consisted of the Bungo branch of BPJS and society. The data analysis technique used an alternative model by Miles Huberman.The results of the study showed that in increasing membership, the BPJS in Bungo regency carried out the role by 3 activity programs, namely Direct Information Providing (PIL), Market Penetration for Participant Recruitment, and BPJS Health Promotion.]]>
