Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 664 Documents

5 6 7 8 9

PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUM TERHADAP KEBERADAAN TANAH TERLANTAR DI INDONESIA Nyoman Arif Budiman
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 3 (2017)
Publisher : University of Udayana

This journal shall be entitled as " Implementation Of Public Interest Principles To Neglected Land In Indonesia".The existence of the land on earth must be beneficial both for the welfare and happiness that has it and for the people and the state. The purpose of this study is to know and understand the absolute limits of property rights to land; and want to understand the relationship between the principle of public interest in land. The method in this research is normative by using conceptual approach and statute approach. This journal’s preparation is done by legal research, and the approach method being used in this journal shall be used is the combination of the statute approach and the conceptual approach. The result of this research is the essence of the principle of public interest to the land is to create development based on the principle of humanity in the balance as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The exemption of land rights is caused by public and private interest with the provision of compensation and guided by the principle of musyawarah. While the revocation of land rights is the spirit of the provisions of Article 18 of the Basic Agrarian Laws states that for the interest of the state and the state and the common interest of the people of the right to land may be revoked by compensation. The legal effort that a third party can take to exploit the state land (abandoned land) is to apply the right to the government (Provincial or Regency / City Land Office). Jurnal ini mengambil julul “Penerapan Prinsip Kepentingan Umum Terhadap Terlantar. Keberadaan atas tanah di muka bumi ini harus bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bagi masyarakat dan negara. Tujuan dari penelitian ini ialah ingin mengetahui dan memahami batas-batas absolut dari hak milik terhadap tanah; dan ingin memahami hubungan antara prinsip kepentingan umum atas tanah. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu apa hakikat kepentingan umum atas tanah dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga terhadap tanah terlantar. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan tipe penelitian normatif dan menggunakan pendekatan peaturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah Hakekat dari prinsip kepentingan umum terhadap tanah ialah untuk menciptakan pembangunan yang berlandaskan asas perikemanusiaan dalam keseimbangan sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Pembebasan hak atas tanah disebabkan oleh kepentingan umum dan swasta dengan pemberian ganti rugi dan berpedoman pada asas musyawarah. Sedangkan pencabutan hak atas tanah merupakan semangat dari ketentuan Pasal 18 UUPA menggariskan bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama (hanya untuk kepentingan umum) dari rakyat hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan tanah negara (tanah terlantar) ialah melakukan permohonan hak kepada kepada pemerintah (Kantor Pertanahan Provinsi atau Kabupaten/Kota).

Pendapatan Desa Adat : Kontruksi Hukum Pungutan Untuk Mewujudkan Bebas Pungutan Liar I Dewa Herman Yudiawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : University of Udayana

The Bali Province Regulation No. 3 2001 Article 10 paragraph (1) stated that village income is one of the other legitimate income. In the article there is uncertainty in the meaning of Article 10 paragraph (1) letter e, because in the explanation clause there is no further explanation about “other legitimate income”. Traditional villages use natural resources in their area such as tourist areas as village income. In the Presidential Regulation No. 87 of 2016 about the Illegal Levy Eradication Task Force, the levies carried out by Pakraman village against retribution to tourist areas are categorized as illegal levies by the task force teams as happened at the sunrise beach. This study aims to understand and explore the legal protection within the levies carried out on tourism objects and the urgency of the legal protection for Pakraman village to collect retribution from tourist attractions in the area of ??Pakraman village or adat village. This study used normative legal research methods. The results of this study are based on Act No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, stated that for tourist area entrance fees are regulated in Article 127 (i), which should be managed by the regional government, because it is a statutory mandate.. For example 2 tourist attractions, Tanah Lot in Tabanan and Taman Ayun in Badung. This management model is needed by the government and Pakraman village to avoid indications of extortion. The urgency of the legal regulation here is very much needed by Adat village. Dalam Perda Provinsi Bali No 3 2001 Pasal 10 ayat (1) telah disebutkan bahwa pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan lainnya yang sah. Dalam pasal tersebut terjadi ketidakjelasan makna dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, karena dilihat dalam penjelasannya tidak ada penjelasan lebih lanjut dengan apa yang dinamakan pendapatan lain yang sah. Desa adat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahnya seperti kawasan wisata sebagai pendapatan desa. Dalam Peraturan presiden No 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Dan Pungutan Liar, pungutan yang dilakukan oleh desa Pakraman terhadap retribusi masuk kawasan wisata dikategorikan sebagai pungutan liar oleh tim saber pungli seperti yang terjadi di pantai matahari terbit.Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami payung hukum dalam pungutan yang dilakukan pada obyek pariwisata dan urgensi dari payung hukum bagi desa Pakraman untuk melakukan pemungutan retribusi masuk kawasan obyek wisata yang ada di kawasan desa Pakraman atau desa adat. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa untuk pungutan masuk kawasan wisata sudah diatur dalam Pasal 127 huruf i, yang seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah karena merupakan mandat peraturan perundang- undangan. Mengambil contoh 2 tempat wisata yaitu Tanah Lot yang ada di Kabupaten Tabanan dan Taman Ayun yang berada di wilayah Kabupaten Badung. Model pengelolaan seperti ini lah yang diperlukan oleh pemerintah dan desa Pakraman untuk menghindari indikasi Pungli. Urgensi payung hukum disini sangat diperlukan oleh desa adat.

KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.20/PUU-XVI/2016 DALAM PRESPEKTIF CRIMINAL JUSTICE SYSTEM erma lisnawati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Indonesia is a state of law that upholds of human rights. In the state of law, there is a human rights protection by the state including the privacy of rights. It is referred judicial review of Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, of Article 5 Paragraph (2). To protect the privacy of recording and wiretapping conducted illegally. The Constitutional Court has been issued a ruling of the Constitutional Court No.20/PUU-XVI/2016 which imposes limits on how electronic evidence retrieval and also who is allowed to submit as an evidence in court. The court ruling was appropriate given the absence of norms regulating the procedures for the acquisition and delivery of electronic evidence. In a special lex such as criminal acts Corruption, Money Laundering and Terrorism Crime and Crime and Electronic Information only governs the kinds of electronic evidence alone, as well as the Code of Criminal Law.Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. dalam Negara hukum, ada perlindungan hak asasi manusia oleh Negara, termasuk hak pribadi. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektrokni, Pasal 5 Ayat (2) telah diajukan judisial review pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2016, yang memberikan batasan tentang cara pengambilan alat bukti elektronik yang diperkenankan untuk diajukan dalam proses persidangan. Hal ini, sudah tepat mengingat tidak adanya norma yang mengatur tentang cara perolehan alat bukti elektronik dan siapa yang berhak mengajukan alat bukti elektronik tersebut ke pengadilan. Dalam beberapa undang-undang khusus pedoman tentang alat bukti elektronik hanya mengatur mengenai tindak pidana khusus saja seperti pada Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan Edy Nurcahyo
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : University of Udayana

The article aims to describe marketing permits and forms of supervision of food products in the packaging food industry. A large number of food product in circulation that does not meet the requirements and standards stipulated in the regulation can be a problem and endanger human safety. Therefore the existence of marketing permits and supervision of food products is very important to maintain food security. The research method used is normative juridical legal research, which is a library research by examining library material related to the object under study. The research uses a statute approach and provides qualitative analysis. The results of the research show that the food industry products are circulated, they must have a marketing permit, if it is ignored, it will be subject to criminal and administrative sanctions. The purpose of supervision is to provide consumer protection and prevent the circulation of food that endangers consumers. Supervision is carried out in a preventive and repressive means. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan izin edar serta bentuk pengawasan produk makanan industri pangan kemasan. Banyaknya produk pangan yang beredar tidak memenuhi syarat dan standar yang diatur dalam Undang-Undang dapat menjadi masalah dan membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu keberadaan izin edar dan pengawasan produk pangan sangat penting untuk menjaga keamanan pangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum produk industri pangan diedarkan harus memiliki izin edar, bila hal itu diabaikan akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Tujuan pengawasan adalah untuk memberikan perlindungan konsumen dan mencegah beredarnya makanan yang membahayakan konsumen. Pengawasan dilakukan secara preventif dan represif.

THE LEGAL STANDING OF THE ADAT COMMUNITY OF YAWAONAT AS A PROPOSER IN THE MATERIAL EXAMINATION OF THE ARTICLE 20 LETTER A OF THE LAWS NUMBER 21/2001 IN THE CONSTITUTIONAL COURT Ruth Kambuaya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 1 (2014)
Publisher : University of Udayana

The substance of legislation is a written legal norm which has a binding and constant legal power. Substantially, the Article 20 section 1 letter a of the Laws Number 21/2001 has violated the constitutional rights of the adat community of Yawaonat. In this connection the adat community has made a proposal for material examination against Laws Number 21/2001 to the Constitutional Court. This study describes the rights of the adat community in accommodating outsiders (non-Papuan people) to become the Native of Papuans based on the adat law which has been accommodated in the Laws Number 21/2001. The material examination conducted by the Constitutional Court decided that the significance for recognizing outsiders to become the Native of Papuans if it is not well signified will create constitutional losses for outsiders who have been recognized as the native Papuans and can harm the constitutional rights of the adat community. This is a normative legal study. The legal sources employed for this study was the legal primary and secondary sources. The analysis was done systematically and interpretatively with juridical evaluations. The legal standing of the adat community of Yawaonat as a proposer in the session of the Constitutional Court is based on the specifications of Article 51 section 1 of the Laws Number 24/2003 with reference to the Laws Number 8/2011 concerning Constitutional Court. The rights of the adat community which is violated covers the constitutional rights given by the 1945 Constitution and the rights by Laws Number 21/2001

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI AGAMA HINDU TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT DI BALI Putu Rizky Sitraputra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015)
Publisher : University of Udayana

Research on the implementation of the values ??of Hinduism to the completion of customary criminal acts in Bali. Most of the population adheres to Balinese Hinduism, daily activities always adhered to the concept of Tri Hita Karana, which in turn is continuously executed. Human relationships with others based on the nature of mind that is communal or kinship based pleh soul. To set the level of a good life together customs regulations grow and develop with imbued the values ??of Hinduism. Customary rules and formulate actions that are required, allowed or prohibited as village members must perform the obligations to the village, prohibition for people who are dirty entering the sacred area. Incestuous copulation cases which occurred in Bali only charged criminal under national law alone. Actually, should also be reviewed from the local community sector appropriate sanctions in order to satisfy the sense of justice. The values ??of Hinduism derived from Hindu law aims to balance the natural result of gross misconduct perpetrator intercourse, judicial practice provides an opportunity for the judge to impose sanctions customary in accordance with Law number 48 of 2009, which states the court in addition must contain reasons and grounds of this decision, as well must contain a specific article of the source of unwritten law that formed the basis for the judge. Hindu religious values ??in the practice of judicial consideration by the judge and the efforts made in the traditional village of indigenous criminal offense .. The method used is empirical research methods to conduct field research in which cases occur. The procedure for sampling used is purposive sampling. The data is processed and analyzed qualitatively. The results showed that the judicial practice in cases of promiscuity in state court Amlapura not consider matters relating to the values ??of Hinduism. Efforts made in the traditional village settlement gamia gamana customs offense is to apply awig awig traditional village or Paruman each indigenous villages.

MEMBANGUN POLITIK HUKUM INDONESIA BERCORAK RESPONSIF PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM Nur Sodiq
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

Legal establishment of a joint legislative task of the executive. Law concretely manifest in a legislation. The times are always accompanied by a society is demands, which is in line with the progress of the development of science and technology globally. Functions of the state in charge of all the rules to organize and meet the needs of its citizens is done throught legal political policy. The law requires the develoment of a progressive politics that is always dynamic. Resonsibility society must be accomodated in e lagislation. Shades of the Indonesian legal system of formal legalistif formal positiviestic character is not aspirational again in the resolution of lawsuits that are very dynamic and responsive at this time, for the next legislators and executive branches in the establishment of the rule of law it is time to shift the mindset forwards the type of legal realistic, practical and progressive. Guidelines used by the legislators it was time to adopt, replicate and wear character types law the families of law outside continental Europe, one of which types and styles of breath common law system. All toward political reform law is realized through the establishment of policies that must be taken for the ralization of the type of welfare state. Pembentukan hukum merupakan tugas legislatif bersama eksekutif. Hukum secara konkrit dirumuskan dalam suatu perundang-undangan. Perkembangan hukum selalu diiringi oleh berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat, yang seiring dan sejalan dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara nasional maupun global. Fungsi negara dalam mengisi segala aturan untuk menyelenggarakan dan memenuhi kebutuhan hidup warganya dilakukan melalui kebijakan politik hukumnya. Pembangunan politik hukum memerlukan progresivitas yang dinamis. Responsivitas kebutuhan masyarakat mesti dapat tertampung dan diakomodir dalam suatu peraturan perundang-undangan. Corak sistem hukum Indonesia yang berwatak positivistik legalistik formal sudah tidak aspiratif lagi dalam penyelesaian tuntutan hukum yang sangat dinamis dan responsif saat ini. Dengan demikian ke depan diharapkan para legislatif dan eksekutif dalam pembentukan norma hukum sudah saatnya menggeser pola pikir ke arah tipe hukum realistis, praktis dan progresif. Pedoman yang dipakai dalam membentuk undang-undang sudah saatnya mengadopsi, maupun meniru dan memakai tipe-tipe karakter hukum keluarga diluar hukum Eropa kontinental, salah satunya tipe dan corak nafas hukum common law system. Semua arah pembangunan pembentukan hukum diwujudkan melalui kebijakan yang mesti diambil demi terwujudnya tipe negara kesejahteraan.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU DI YOUTUBE Anak Agung Mirah Satria Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017)
Publisher : University of Udayana

Protection of copyright law against cover version of song on youtube. Copyright protection only extends to the “expression” of the creator, and not to the “idea” or information derived from a work. This is what happens in cover songs, others have the freedom to express the same idea or reuse the information gained from the creation or work that is protected into the work afterwards as long as the idea is expressed in a different way. The formulation of the problem in this research is 1. Does making cover versions of songs belonging to others and uploading to youtube social media is a form of copyright infringement? and 2. What is the legal protection of the copyright holder for copyright infringement in the field of music and song in the form of commercial cover version?. The type of research used in this study is the type of normative legal research. The conclusion of the results of this research is in making cover versions of songs and uploading to youtube social media in general do not violate the Copyright when the making and announcement is done by not violating the exclusive rights of copyright holder and legal protection against the copyright holder over copyright infringement in the field of music and songs in the form of commercialized version cover can be done through two ways, namely preventive efforts and repressive efforts. Abstrak Perlindungan hukum hak cipta terhadap cover version lagu di youtube. Perlindungan hak cipta hanya mencakup kepada “ekspresi” pencipta, dan bukan kepada “ide” atau informasi yang didapat dari suatu ciptaan. Hal inilah yang terjadi dalam kegiatan cover lagu, pihak lain memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan kembali informasi yang diperoleh dari ciptaan atau karya yang dilindungi kedalam karya sesudahnya selama ide tersebut diekspresikan dengan cara yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah membuat cover version lagu dan mengunggah ke media sosial youtube merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta ? dan 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu dalam bentuk cover version yang di komersilkan ?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu membuat cover version lagu dan mengunggah ke media sosial youtube secara umum tidak melanggar Hak Cipta apabila pembuatan dan pengumuman tersebut dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak eksklusif pemegang hak cipta dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta dibidang musik dan lagu dalam bentuk cover version yang dikomersilkan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan I Made Tambir
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 4 (2019)
Publisher : University of Udayana

As the gateway to the criminal justice system, law enforcement that carried out by polri always influenced by social change factors. In accordance with the development of law today, polri required to be able to resolve criminal acts by prioritizing restorative justice approach. However it hasn’t been regulated in statutory. The research purposes to describe and analyze the settlement of criminal acts with restorative justice approach in investigation level at the present and the future. The research used normative legal research, using a statute approach, historical approach and comparative approach, using primary and secondary legal materials that collected by a systematic method and then analyzed by descriptive and interpretation techniques. The research show that polri has carried out several policies to answer the community expectations and demands in accordance with the development of law today by issuing several letters and regulations, namely Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/Sde Ops, ST Kabareskrim No. ST/110/V/2011, STR Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012, Perkap 15/2013, Perkap 3/2015, SE Kapolri No. SE/7/VII/2018 and SE Kapolri No. SE/8/VII/2018. In perspective of “ius constituendum,” it is needed criminal law policy to regulate the settlement of criminal acts with restorative justice approach in investigation level, by carrying out a renewal of material criminal law, including the understanding of criminal acts, objectives and guidelins for criminal actions and also renewal of formal criminal law including updating KUHAP, Perkap 14/2012 and Perkap 3/2015. Sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana, penegakan hukum yang dilakukan polri selalu dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial. Dalam perkembangan hukum dewasa ini, polri dituntut mampu menyelesaikan tindak pidana dengan mengedepankan pendekatan restorative justice. Akan tetapi hal itu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan konsep, dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan metode sistematis yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polri telah melakukan beberapa kebijakan untuk menjawab harapan dan tuntutan masyarakat sesuai dengan perkembangan hukum dewasa ini dengan menerbitkan beberapa surat dan peraturan, yaitu Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/Sde Ops, ST Kabareskrim No. ST/110/V/2011, STR Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012, Perkap 15/2013, Perkap 3/2015, SE Kapolri No. SE/7/VII/2018 dan SE Kapolri No. SE/8/VII/2018. Dalam perspektif ius constituendum diperlukan kebijakan hukum pidana untuk mengatur penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan, dengan melakukan pembaharuan hukum pidana materiil, mencakup pengertian tindak pidana, tujuan dan pedoman pemidanaan, serta melakukan pembaharuan hukum pidana formil, mencakup pembaharuan KUHAP, Perkap 14/2012 dan Perkap 3/2015.

Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia) Shinta Ikayani Kusumawardani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 1 (2013)
Publisher : University of Udayana

Research on: The Rules Regarding The Powers and Responsibilities Of Directors In A Limited Liability Company (Comparative Study of Indonesia and Australia). As for the issues discussed in this study related to the application of the authority of the board of directors in the management of a limited liability company under the principle of fiduciary duty Australia comparison of Indonesia can not be separated from the authority granted will cause responsibility that must be borne by the company’s board of directors in managing and also the characteristics of the type of responsibility of Directors This study uses normative juridical approach. Juridical Approaches to run whether the provisions of law relating to kewenagan concrete and responsibilities of the Board of Directors in the management Company Limited Comparative Study of Indonesia and Australia, while Normative is the cover of the principles of law, comparative law, the elements and factors related to authority and responsibility of the Company's Board of Directors in the management of one heart-to-day. This study on Duties and Responsibilities of Directors is normative legal research that emphasizes the study of literature. The purpose of this research is to know the duties and responsibilities of the Board of Directors of Limited Liability Company under the law. Data analysis was performed using the comparative method of qualitative. From the results of this analysis are expected to obtain an accurate picture and understanding of the duties and responsibilities of the Board of Directors of Limited Liability Company. To this effect, a comparison of the authority and responsibilities of the Board of Directors in the management of the Company as the Company's assessment of body organ is the comparison between the authority of the Board of Directors in Indonesia and in Australia the comparative results indicate that the system of regulation in Indonesia and Australia are more inclined to use the model and not a model enabling mandatory because it is based by the condition of the structure of capital ownership. Fiduciary obligations, particularly on legislation in both Indonesia and Australia appear as incomplete law and need to be interpreted by the fiduciary. The main essence of this comparison as the basis for further transplants Indonesia that fiduciary obligations may fruitfully dalamn Handling Company Limited.

Page 7 of 67 | Total Record : 664

5 6 7 8 9

Filter by Year

2012 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA