Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 664 Documents

7 8 9 10 11

REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA YANG BAIK Djatu Apriellia
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : University of Udayana

The audit board of the republic of Indonesia (BPK) examination results in recommendations that must be followed by the public officials. Recommendations are needed for improvements in the management of financial governance. This research is normative as for the issues discussed in this research are first the follow-up monitoring arrangements on BPK recommendations and the sanctions if the recommendation is not followed by the audited entity. This legal research was conducted by examining the primary legal materials and secondary law. The results of this research show that normatively monitoring arrangements follow up on BPK recommendations currently using Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 which will use the information system so that the implementation of the follow-up monitoring of the audit board recommendations will be faster, more accurate, and efficient. Furthermore, if the public officials did not discharge the audit board recommendation then will be subject to administrative sanctions and criminal sanctions, but BPK has not had mechanisms and procedures for reporting to the police departement if the recommendation that has not been or is not acted upon by the audited entity. Hasil pemeriksaan BPK menghasilkan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pejabat. Rekomendasi diperlukan untuk perbaikan-perbaikan manajemen dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih baik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertama pengaturan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK saat ini dan kedua sanksi apabila rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK saat ini menggunakan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 yang akan menggunakan sistem informasi pemantauan tindak lanjut sehingga pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK akan lebih cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya apabila pejabat tidak melaksanakan rekomendasi BPK maka akan dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana, namun BPK belum memiliki mekanisme dan prosedur pelaporan kepada pihak kepolisian apabila rekomendasi BPK yang belum atau tidak ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.

Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Asing dalam Konteks Kesetaraan Rasial di Indonesia Putu Baruna Giri Waisnawa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : University of Udayana

Tourism is the third largest contributor to foreign exchange, Indonesia with its diversity and beauty of the island and cultural diversity make Indonesia one of the world's tourism destinations where 2018 numbers of tourists visiting Indonesia reached 11,929,542. Tourists are present are dominated by tourists from China, they come to Indonesia using tour packages from travel which of course with a limited budget, of course, the treatment of tourists come with tour packages with limited budgets will be different, it is very important to provide protection law in the context of racial equality which would certainly provide a balance and justice for foreign tourists, considering tourism is one of the contributors to foreign exchange, this study aims to collaborate legal protection for foreign tourists in the context of human rights, especially in racial equality. This study uses normative research methods with a legislative approach and methods and norms that serve as the basis for acting for citizens and society on what they deem appropriate. The results study show that foreign tourists who travel to Indonesia are protected as stipulated in the provisions of Article 28C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as Article 13 and Article 27 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Article 19 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism ; The right to travel is a right that is owned by everyone. The state has an obligation to respect and protect and fulfill the right to travel. Pariwisata merupakan penyumbang terbesar devisa negara ketiga selain komoditi minyak dan gas, Indonesia dengan keanekaragamannya dan dengan keindahan pulau dan ragam budayanya menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia dimana pada tahun 2018 angka wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia mencapai 11.929.542 juta jiwa. Wisatawan yang hadir didominasi oleh wisatawan asal cina, dimana mereka pada umumnya datang ke Indonesia menggunakan paket tur dari travel agen yang tentunya dengan anggaran biaya yang terbatas, perbedaan perlakuan terhadap wisatawan yang datang dengan paket tur yang anggarannya terbatas akan berbeda, sangatlah penting untuk memberikan suatu perlindungan hukum dalam konteks kesetaraan ras yang tentunya akan memberikan suatu keseimbangan dan keadilan bagi wisatawan asing, mengingat pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa negara, studi ini bertujuan untuk mengolaborasi perlindungan hukum bagi wisatawan asing dalam konteks hak asasi manusia khususnya dalam kesetaraan rasial. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan dan kaedah maupun norma-norma yang menjadi dasar bertindak bagi warga maupun masyarakat terhadap apa yang mereka anggap pantas. Hasil studi menunjukkan bahwa wisatawan asing yang berwisata ke Indonesia mendapat perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 28C UUD RI Tahun 1945, serta Pasal 13 dan Pasal 27 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan; Hak berwisata merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Negara memiliki suatu kewajiban untuk menghormati serta melindungi dan memenuhi hak berwisata, yang tentunya di dalam kegiatan pariwisata tersebut baik wisatawan dan pengusaha pariwisata memiliki hak dan kewajiban.

KEBERADAAN KONSEP RULE BY LAW (NEGARA BERDASARKAN HUKUM) DIDALAM TEORI NEGARA HUKUM THE RULE OF LAW Made Hendra Wijaya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 3 (2013)
Publisher : University of Udayana

This research titled, the existence of the concept of rule by law (state law) within thestate theories of law the rule of law, which is where the first problem: How can theadvantages of Rule by Law in the theory of law Rule of Law?, How is the dis advantages of aconcept of Rule by law in the theory of law Rule of Law.This research method using the method of normative, legal research that examines thewritten laws of the various aspects, ie aspects of the theory, history, philosophy, comparative,structure and composition, scope, and content, consistent, overview, and chapter by chapter,formality, and the binding force of a law, and the legal language used, but did not examine orimlementasi applied aspects. By using this approach of Historical analysis and approach oflegal conceptual analysis.In this research have found that the advantages of the concept of Rule by Law lies in theproviding of certainty, can also be social control for the community, thus ensuring all citizensin good order at all reciprocal relationships within the community. And Disadvantages of theconcept of Rule by Law if the Law which legalized state action is not supported by democracyand human rights, and the principles of justice, there will be a denial of human rights,widespread poverty, and racial segregation, and if the law is only utilized out by theauthorities as a means to legalize all forms of actions that violate human can inflicttotalitarian nature of the ruling

URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Ida Puspa Jaya Miha
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015)
Publisher : University of Udayana

The rise of the disputed local elections assessed due to poor direct voting system that alwaysend with anarchic conflict. Direct voting system is briefly diverted to be chosen by the Houseof Representatives (DPR) through Law 22 of 2014 concerning Election of Governors,Regents and Mayors but this law received widespread rejection by the people so that thePresident issued Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014 which regulates thesame things that later passed into Law No. 1 of 2015. Article 157 paragraph (1) of Law No.8 of 2015 on the Amendment of Act No. 1 of 2015 mandates the establishment of a specialtribunal to deal with the settlement of disputes nationwide simultaneous election to be heldin 2027. If the judiciary is not yet formed, the implementation of election dispute resolutionmade by the Constitutional Court (MK). Based on the description above background, asfor the formulation of the problem to be studied is; What advantages and disadvantages ofthe establishment of a special judicial body which handles dispute resolution election? Andwhat is the urgency of the election dispute resolution by the Constitutional Court? This typeof research is a kind of normative legal research descriptive analysis using the approach oflegislation, the legal concept analysis approach, historical approach, and the approach ofcase law derived from the source material of primary, secondary and tertiary using a cardsystem as its legal material collection technique.The conclusion of this study is the establishment of a special judicial body has advantagesand disadvantages. The drawback is; unconstitutional existence of the judicial authoritiesfor not guided by Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 27 paragraph(1) of Act 48 of 2009 on Judicial Power, the magnitude of the amount of the budget that willbe issued by the state to establish such institutions. The advantage is ease the burden on theMK, more focused and rapid election dispute resolution process.

MODUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A DENPASAR Noni Suharyanti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : University of Udayana

The emergence of law’s fact about convicted criminal who involved in drugs crime case as a certain intention by the government, especially for law enforcer in order to sterilize the prison from the drugs. In Bali, the drugs smuggling into prison is even been occur in prison Class II A Denpasar, which found the kinds of drugs such as marijuana or methamphetamine in prison block. From the investigation of that case, in fact there is a certain modes which is used in order to the drugs can be enter to the prison. Therefore, it is important to study in depth about the drug smuggling and the mitigating effort in Prison Class II A Denpasar. The method which is used empirical law research with descriptive qualitative research. The data consists of primary data and secondary data. The technique of collecting data which is used the document study and interview technique. The technique of determine the sample used “non probability sampling”. The result found that mode that is used to smuggling the drug into prison in vary such as : put inside the food, drink, threw the drugs from the outside, send a boy to delivered the food, etc. The effort that has been done by the Prison officer in Class II A Denpasar in mitigating the smuggling drug into prison by optimizes the preventive effort and repressive effort. Preventive effort was tighten the security and pacification in prison’s gate, sweeping in convict’s room, check every goods accurately which is entered into prison, and etc. However, the repressive effort was reported the smuggling or the convict who involved to the Police officer to get further law process.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

In criminal law there are a criminal act, criminal liability, and criminalization. Criminal liability consept in criminal law is a central concept be known mens rea. Mens rea concept based an act doesn’t not result in a person guilty unless the mind is bad. In Indonesian Criminal Code there regulates the negative form of criminal liability, contained in article 44. In article 44 Indonesian criminal code mentions that the mental disorder can be held accountable for criminal liability. Pedophilia is a sexual disorder that possessed by adults who get sexual gratification through physical contact with children.In criminal law pedophilia known as the crime of sexual abuse of minors. There is a vagueness of norms that occurs between article 44 Indonesian criminal code with a court decision regarding pedophilia. Court decision handed down on the accused in this case usually is imprisonment, whereas in the German state people who suffer from pedophilia in rehabilitation by the government. German Criminal Code has arranged the said provisions, this is because the government is aware of the psychological condition of a pedophile. A pedophile will not recover if the punishment given only in the form of imprisonment, without a destination for healing and repair perpetrators later, because criminal punishment should pay attention to the properties or the circumstances of the offender, so that it becomes appropriate punishment and provide benefits to the perpetrator.The research methods used in this paper is a normative legal research methods. Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (mens rea). Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang merasa bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. KUHP Indonesia mengatur mengenai bentuk negatif dari pertanggungjawaban pidana, yang terdapat pada pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa orang yang sakit jiwanya serta orang yang mengalami cacat dalam pertumbuhannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pedofilia merupakan suatu penyakit gangguan preferensi seksual yang dimiliki oleh orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dengan anak-anak. Di dalam hukum pidana Indonesia pedofilia dikenal sebagai tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Terdapat kekaburan norma yang terjadi antara Pasal 44 KUHP dengan putusan pengadilan mengenai kasus ini. Putusan yang dijatuhkan padaterdakwa dalam kasus ini biasanya adalah hukuman penjara, sedangkan di Negara Jerman orang yang mengidap pedofilia direhabilitasi oleh Pemerintah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman telah mengatur mengenai ketentuan tersebut, hal ini dikarenakan Pemerintah sadar akan kondisi kejiwaan dari seorang pedofilia. Seorang pedofilia tidak akan sembuh jika hukuman yang diberikan hanya berupa kurungan penjara, tanpa ada tujuan untuk penyembuhan dan perbaikan pelaku dikemudian hari, karena seharusnya penjatuhan pidana memperhatikan sifat-sifat atau keadaan-keadaan pelaku sehingga pemidanaan itu menjadi tepat dan memberikan manfaat bagi pelaku. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif.

Legal Protection For Children Againts Sexual Exploitation and Abuse of Children Online Ni Putu Ika Wijakusumariasih
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : University of Udayana

The disclosure of cases of pedophiles online on social media in Indonesia certainly dangers that lurk children from perpetrators of sexual crimes. End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) Indonesia and the Criminal Crime Reform Institute (ICJR) regard this case of online child pornography as the largest ever disclosed by police without casualties. Online pedophile actors operating on social media Facebook use Official Candy Group accounts. Online pedophile prostitution has involved international networks. Departing from this background, the purpose of writing this scientific paper is to find out about the protection of children in Indonesia in terms of online pedophiles that refer to international child protection instruments that have been ratified. The research method used in this study is a normative legal research method. Seeing the situation in the territory of Indonesia become a place of practice that deviates until the involvement of international syndicates and modes is more sophisticated. Conditions further strengthen the assumption that Indonesia is indeed in an emergency of sexual violence. Harmonizing national laws to protect children online with international standards is key to providing the right tools for law enforcement in dealing with child sex crimes. In the child protection survey in the digital era in ASEAN member countries, it appears that Indonesia still needs improvement in terms of legal instruments related to child protection in the context of regulations and policies in making child protection mechanisms in the virtual realm in accordance with global commitments in which Indonesia is member of several international organizations.

KAJIAN KRIMINOLOGIS KENAKALAN ANAK DALAM FENOMENA BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG Ni Putu Rai Yulia
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 3 (2014)
Publisher : University of Udayana

Illegal race is one manifestation of juvenile delinquency, and if not dealt with quick and appropriately respons it will be a big problem. The illegal race is a “prohibited activity” and it is rule by Article 297 jo. Article 115letter b Law No. 22 of 2009 about Road Traffic and Road Transportation. In fact, in Singaraja there are many violations of these rules. Therefore, from the perspective of criminology needs to be known about the factors that cause child doing the wild race and mitigation efforts from the police. This research is a law studies with the empirical aspec, which is primary data and secondary data as a source. Processing and data analysis was done by qualitatively. Overall results of the analysis of these data are presented descriptively, and fully explained about the problem that studied and also accompanied by a critical review. Based on Containment theory proposed by Walter C. Reckless and research results, it can be seen that the factors that cause the child or juvenile do the illegal race, which is divided into 2 ( two ) that are inner and outer containment. Furthermore, It is described about the reduction of the illegal races by Buleleng Police, which is based on the results of research, there are 2 (two) reduction, that are by penal and non- penal facilities.

PENGATURAN PRINSIP TRANSFER OF UNDERTAKING PROTECTION OF EMPLOYMENT (TUPE) DALAM DUNIA KETENAGAKERJAAN INDONESIA (DIANTARA POTENSI DAN HAMBATAN) Kadek Agus Sudiarawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015)
Publisher : University of Udayana

This research is aimed identifying the advantages of the regulation of TUPE principles, as well as inhibiting factors for outsourcing companies to apply the TUPE principles after the Decision of the Constitutional Court Number 27/PUU-IX/ 2011. The research was conducted by using normative-empirical method. The data of the research consisted of primary data and secondary data. All of the collected data were analyzed using qualitative method. The results of this research were presented in a descriptive analysis report. The results of the research indicated he advantages that could be obtained by workers in relation with regulation of the TUPE principles included protection of wages, welfare and working requirements, protection of workers when the company was taken over, protection of workers when there is a change of outsourcing company and regulation of the right to file a lawsuit to the industrial relations court. The inhibiting factors in the application of the TUPE principles in the outsourcing companies after the Decision of Constitutional Court were the lack of socialization and supervision of the government, various legal loopholes of discrepancies between the implementing regulation and the Decision of Constitutional Court, uncertainty severance regulation, assumptions that TUPE was a new burden which may disadvantage employers, and the lack of understanding of the workers related to their rights.

PERAN DESA PAKRAMAN DALAM PEMBENTUKAN PERAREM TERKAIT PENYELESAIAN KONFLIK ALIH FUNGSI LAHAN (Studi Kasus Di Desa Pakraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan) Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

This paper discusses the role in the formation perarem Pakraman related to the settlement of the conflict over the land in the village of Pakraman Show which is located in Tabanan, where land use has a negative impact even cause conflicts between village manners and developers. Issues discussed in this paper is how the role Pakraman role in the formation of perarem related to the settlement of the conflict over the land. Discussion of this paper uses empirical research methods for assessing and analyzing the data obtained in the field. Land conversion in Pakraman Show cause conflict between village manners and developers so as to stop the conflict, prajuru village did Paruman and formed perarem which has kekutan law similar to awig awig, which perarem it provides for the prohibition of developers to enter the territory of the village Pakraman Show.Karya ilmiah ini membahas tentang peran desa pakraman dalam pembentukan perarem terkait dengan penyelesaian konflik alih fungsi lahan di Desa Pakraman Tunjuk yang terletak di Kabupaten Tabanan, di mana alih fungsi lahan tersebut memiliki dampak negatif bahkan menyebabkan konflik antara krama desa dan pengembang. Masalah yang dibahas dalam karya ilmiah ini yaitu bagaimana peran peran desa pakraman dalam pembentukan perarem terkait dengan penyelesaian konflik alih fungsi lahan. Pembahasan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian empiris karena mengkaji dan menganalisa data yang didapatkan di lapangan. Alih fungsi lahan di Desa Pakraman Tunjuk menimbulkan konflik antara krama desa dan pengembang sehingga untuk menghentikan konflik tersebut, prajuru desa melakukan paruman dan membentuk perarem yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan awig-awig, yang mana perarem tersebut mengatur tentang larangan pengembang untuk memasuki wilayah Desa Pakraman Tunjuk.

Page 9 of 67 | Total Record : 664

7 8 9 10 11

Filter by Year

2012 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA