Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 1 (2025)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE: STUDI KASUS ATAS KORUPSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANGERANG SELATAN ]]>
<![CDATA[Chairina, Nina]]>;
<![CDATA[Ma’arif, Syafi’i]]>;
<![CDATA[Khairullah, Adithya Dzakwan]]>;
<![CDATA[Balia, Faiz]]>
<![CDATA[ Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.20673
<![CDATA[AbstractThe alleged corruption case involving Rp75.9 billion in the Environmental Agency of South Tangerang City underscores the complexity of law enforcement in addressing corruption crimes in Indonesia. This study aims to analyze the role of the Prosecutor's Office in resolving corruption cases through a restorative justice approach, focusing on the feasibility of its application in high-value cases. The research uses a normative-qualitative approach through literature study and legal analysis of relevant regulations and case data. The findings indicate that restorative justice faces significant barriers in corruption cases involving large financial losses, including regulatory constraints, social resistance, and inconsistencies with conventional penal principles. Nevertheless, the approach holds potential as a complementary legal strategy, particularly in achieving efficient state loss recovery. The study recommends reformulating criminal policy to clarify the boundaries of restorative justice in corruption cases, ensuring both legal certainty and substantive justice.AbstrakKasus dugaan korupsi senilai Rp75,9 miliar yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menyoroti kompleksitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan restorative justice, dengan fokus pada kelayakan penerapan konsep tersebut dalam kasus dengan nilai kerugian besar. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-kualitatif dengan studi literatur dan analisis yuridis terhadap regulasi dan kasus terkait. Temuan menunjukkan bahwa restorative justice masih menghadapi hambatan dalam penerapannya pada kasus korupsi besar, termasuk masalah regulatif, resistensi sosial, dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip pemidanaan konvensional. Meskipun demikian, pendekatan ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai pelengkap strategi penegakan hukum, khususnya dalam memulihkan kerugian negara secara efisien. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pidana untuk memperjelas batas penerapan restorative justice dalam kasus korupsi agar tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF HIFDZ AL-NASL AL-GHAZALI ]]>
<![CDATA[Heriyanto, M Anggi]]>;
<![CDATA[Wasman, Wasman]]>
<![CDATA[ Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.20304
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mengaitkannya pada pemikiran hifdz al-nasl menurut Imam Al-Ghazali. Pengangkatan anak di Indonesia diatur secara hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak anak angkat, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan warisan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pengangkatan anak, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur yang sah dan adanya pengangkatan anak ilegal. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang perlindungan anak angkat menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesejahteraan anak, meskipun tidak merubah status keturunan mereka. Perlindungan anak angkat menurut Al-Ghazali mencakup aspek fisik, sosial, dan emosional, serta mengedepankan prinsip hifdz al-nasl atau perlindungan terhadap keturunan. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan penyuluhan hukum dan akses keadilan yang lebih luas untuk memperbaiki praktik pengangkatan anak di Indonesia, serta mengoptimalkan perlindungan terhadap anak angkat agar dapat tumbuh dengan hak-haknya yang terjamin. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan pemikiran Islam untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan anak angkat di Indonesia.]]>
<![CDATA[TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP LEGALITAS PERJANJIAN PRANIKAH: PROTEKSI PREVENTIF DALAM HUKUM MODERN ]]>
<![CDATA[Firmansyah, Firmansyah]]>
<![CDATA[ Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.20327
<![CDATA[A prenuptial agreement is a legal instrument aimed at protecting individual rights within marriage, particularly in addressing potential issues that may arise in the future. From the perspective of modern law, this agreement is seen as a form of preventive protection for the rights of spouses, especially concerning shared property and other rights. This study aims to analyze the legality of prenuptial agreements from the perspective of maqasid syariah, focusing on the preventive protection provided for individuals and families. The research method used is a qualitative library approach, analyzing various Islamic and positive law literatures. The results of the study show that prenuptial agreements can be considered valid and legal in Islamic law if they meet the principles of maqasid syariah, such as protecting individual rights, justice, and the common good. Furthermore, prenuptial agreements can be an effective preventive tool in avoiding future disputes, thus providing legal certainty and protecting family harmony.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Fathanudien, Anthon]]>
<![CDATA[ Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.19970
<![CDATA[Wakaf hak cipta adalah peralihan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta kepada pengelola wakaf dan disahkan berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diperjelas dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa hak cipta merupakan benda bergerak berwujud, mempunyai sifat absolut, droit de suite, dan pemegangnya mempunyai kewenangan yang luas kepada pemiliknya. Akibat hukum dari diwakafkannya hak cipta adalah hak ekonomi dari hak cipta beralih kepada penerima wakaf, dan wakaf hak cipta hanya terjadi untuk waktu tertentu mengikuti masa berlaku hak ekonomi hak cipta. ]]>
<![CDATA[PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TENTANG CHILDFREE PERSPEKTIF MAQAṢID AL-USRAH ]]>
<![CDATA[SHOLEHUDIN, RIZAL SHOLEH]]>
<![CDATA[ Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.19975
<![CDATA[Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Childfree merupakan sebutan bagi orang yang sepakat memutuskan untuk tidak memiliki anak. Pada penelitian ini penyusun tertarik untuk menggali informasi dengan mewancarai Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang mana secara ideal Hakim lebih memahami permasalahan dalam lingkup Hukum Kelurga Islam, hakim juga bisa memutus putusan yang berkualitas dan dapat menemukan hukum baru yang dapat dijadikan sumber hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas tentang Childfree perspektif Maqāṣid al-Usrah. Jenis penelitian ini adalah field research. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teori Maqāṣid al-Usrah. Sumber data primer dengan wawanca Hakim Pengadilan Agama Banyumas. Hasil penelitian ini menjelaskan Bahwa secara umum pendapat Hakim Pengadilan Agama Banyumas tidak sepakat dengan konsep childfree. Narasumber juga mempunyai pendapat yang sama perihal childfree diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat yang menyangkut persoalan medis, seperti halnya membahayakan nyawa ibu atau over populasi dan program pemerintah Keluarga Berencana (KB), tetapi hal tersebut tidak dijadikan sebagai prinsip dalam berkeluarga.Kata kunci: Childfree, Maqāṣid al-Usrah, Pandangan Hakim]]>
<![CDATA[REINTERPRETASI MASA IDDAH MASA PERCERAIAN: STUDI KOMPERATIF PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Mahmud, Zakaria]]>;
<![CDATA[Choeri, Imron]]>;
<![CDATA[Rosyada, Amrina]]>
<![CDATA[ Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.19622
<![CDATA[Masa iddah merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perceraian dalam Islam, yang memiliki berbagai tafsiran di kalangan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali konsep masa iddah dalam perspektif ulama klasik serta menggali komplikasi hukum Islam terkait dengan penerapan masa iddah di era kontemporer. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini membahas perbedaan pendapat antara ulama klasik, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengenai durasi dan syarat-syarat iddah setelah perceraian, serta bagaimana konsep ini diinterpretasikan dalam konteks sosial dan hukum modern. Penelitian ini juga menganalisis tantangan hukum yang muncul dalam implementasi masa iddah, terutama terkait dengan hak-hak perempuan, perlindungan hukum terhadap anak, dan peran negara dalam menegakkan peraturan tersebut. Hasil dari studi ini menunjukkan adanya pergeseran interpretasi hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial yang terus berkembang, dengan penekanan pada pentingnya keseimbangan antara menjaga prinsip-prinsip syariat dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana hukum Islam terkait masa iddah serta menawarkan perspektif baru dalam memahami peran dan fungsi masa iddah dalam perceraian]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Hak-Hak Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Islam dan UU No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan (Studi kasus putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon) ]]>
<![CDATA[Rasjid, Rasjid]]>;
<![CDATA[Achmad, Achmad]]>
<![CDATA[ Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.20296
<![CDATA[Penelitian ini membahas Studi Komparatif Hak-Hak Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Islam dan UU No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan (Studi kasus putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon) Latar belakang penelitian ini Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Salah satu dampak utama adalah hak-hak anak yang sering kali terabaikan pasca perceraian. Hak-hak tersebut meliputi pengasuhan (hadhanah), nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak anak pasca perceraian dalam norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia lewat studi kasus putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN. Mengevaluasi implementasi pengaturan tersebut di Pengadilan Agama Cirebon. Menelaah peran Pengadilan Agama Cirebon dalam mengintegrasikan prinsip hukum Islam dan hukum positif.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan hukum perbandingan dan analisis dokumen. Hasil penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan menganalisis penerapan hak-hak anak pasca perceraian dalam kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perlindungan hak anak dalam konteks keluarga dan perceraian.]]>
<![CDATA[Batas Usia Pernikahan dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2019: Perspektif Maqasid As-Syari’ah dan Hak Asasi Manusia terhadap Pencegahan Perkawinan Anak ]]>
<![CDATA[Junaedi, Asep Mahbub]]>;
<![CDATA['Aziz, Abdul]]>;
<![CDATA[Samsudin, Samsudin]]>
<![CDATA[ Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.20295
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini membahas batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak, dengan analisis berdasarkan perspektif Maqasidu Al-Syari`ah dan Hak Asasi Manusia (HAM). Latar belakang penelitian ini adalah tingginya angka perkawinan anak di Indonesia yang berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, meskipun telah ada pembaruan hukum mengenai batas usia minimal menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi batas usia pernikahan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam Maqasidu Al-Syari`ah dan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan hukum perbandingan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selaras dengan tujuan Maqasidu Al-Syari`ah, seperti Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa) dan Hifz al-‘Aql (perlindungan akal), serta prinsip-prinsip HAM, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Kesimpulannya, pengaturan ini merupakan langkah preventif yang efektif untuk melindungi hak-hak dasar anak dan mencegah perkawinan dini di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pergeseran Makna Tradisi Punjungan Dan Jagong Dalam Konsep Walimatul ‘Urs Pada Masyarakat Gunungkidul ]]>
<![CDATA[Muharram, Rizka Rahmawati]]>
<![CDATA[ Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.20171
<![CDATA[This research aims to explore the meaning of the punjungan and jagong traditions in the community of Gunungkidul, which will then be examined through the concept of walimatul ‘urs in Islam. This is an empirical study with a field research approach, meaning data collection through interviews and observations, and utilizing a qualitative, descriptive-analytic approach. The author will engage in dialogue with community leaders, religious leaders, and several people from Gunungkidul. The findings show that the punjungan and jagong traditions have become practices that are deeply embedded in the community. Several aspects highlighted in both traditions include the community's excessive behavior when organizing a walimatul ‘urs, which deviates from the guidelines set by Prophet Muhammad SAW regarding walimah. The punjungan, which was initially meant to express gratitude, is now viewed as a business opportunity to seek profit, as it is hoped that those who attend will contribute more money in the form of jagong. However, despite these issues, both traditions still have positive aspects, such as fostering a sense of mutual cooperation and compassion among the people of Gunungkidul.]]>
<![CDATA[Analisis Siyāsah terhadap Fenomena E-Government di Negara-Negara Muslim ]]>
<![CDATA[Mubriani, Suci]]>;
<![CDATA[Ansori, Saiful]]>
<![CDATA[ Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.20130
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan global, termasuk di negara-negara Muslim. Salah satu wujud transformasi ini adalah hadirnya e-Government sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena e-Government di negara-negara Muslim dari perspektif siyāsah , yakni politik dalam kerangka hukum dan nilai-nilai Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, studi ini menelaah implementasi e-Government di beberapa negara Muslim seperti Arab Saudi, Indonesia, dan Uni Emirat Arab, serta menekankannya dengan prinsip-prinsip siyāsah syar'iyyah . Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan e-Government di negara-negara tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan teknologi modern tanpa mengorbankan prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan siyāsah yang adaptif dan kontekstual menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan digital yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan mampu menjawab tantangan zaman. ]]>
